Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

GALLERY FOTO
Ketua BPK RI Hadi Poernomo tengah
memberikan kata sambutan pada saat
“family gathering” di Cibubur.
Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan
memberikan piala pada peringatan
HUT BPK ke-64
Pemberian Piagam dan Piala pada lomba karya tulis tingkat SMU
dalam rangka memperingati HUT BPK ke-64, oleh Anggota IV BPK
Ali Masykur Musa.
Suasana kegiatan
“family gathering” di Cibubur.
Santunan kepada anak yatim piatu
dalam rangka memperingati HUT BPK
ke-64
Ketua BPK RI Hadi Poernomo
tengah memasak disaksikan
oleh sekjen BPK RI
Hendar Ristriawan
Anggota V BPK RI Sapto Amal Damandari
meresmikan Kantor BPK RI
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan
Mario Teguh
Ketua BPK RI dan Sekjen BPK RI bersama
Kapolri, Wakapolri dan Irwasum Polri pada saat
MoU antar BPK dan Polri
40 FEBRUARI 2011 Warta BPK
Warta BPK
FEBRUARI 2011 41
40 - 41 galeri foto.indd 40-41 23/02/2011 19:39:57

pantau
PLN boros,
Perlu audit investigatif
Panja Komisi VII
DPR meminta Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK) untuk melakukan
audit dengan tujuan
tertentu terhadap PT
Perusahaan Listrik
Negara (Persero).
Alasannya, selama ini
PLN telah melakukan
pemborosan.
Sejumlah anggota Komisi
VII DPR dan Ketua Panja
Sektor Hulu Listrik Effendi
Simbolon bertandang ke
kantor BPK pada 18 januari.
Kedatangan tamu istimewa ini diterima
oleh anggota BPK ali masykur musa.
Pertemuan membahas persoalan penting
menyangkut sektor hulu listrik.
Kedatangan mereka untuk meminta
BPK melakukan audit dengan tujuan
tertentu terhadap PT PlN. menurut effendi
Simbolon, berdasarkan hipotesa
n ali Masykur Musa n Effendi Simbolon
yang dilakukan Komisi VII, perusahaan
pelat merah itu dianggap telah melakukan
pemborosan belanja. Buktinya, ada
banyak pembangkit yang seharusnya
menggunakan gas atau batu bara tetapi
malah memakai BBm. “Persoalan ini
tidak bisa dibiarkan terus-menerus,”
tegasnya.
Dia menambahkan pemborosan itu
menimbulkan Dana Penyediaan Produksi
(DPP) untuk setiap kwh sangat tinggi.
Selain itu, juga mengakibatkan harga
jual listrik tetap tinggi. Kondisi ini menyebabkan
subsidi makin besar, yang
pada gilirannya membebani rakyat.
Semua hasil hipotesa yang dikumpulkan
Panja Komisi VII, tambahnya,
akan dijadikan masukan bagi BPK. Sambil
menunggu hasil audit BPK tersebut,
Panja Komisi VII akan melakukan rapat
serta kunjungan untuk meneliti sejauh
mana data-data hasil hipotesa bisa dipertanggungjawabkan.
“Terutama soal pemborosan PlN
yang disengaja atau tidak dan pemberlakuan
diskriminatif terhadap pemasokpemasok
energi seperti batu bara, gas,
atau BBm,” ujarnya.
Effendi menduga ketidakbecusan
dalam pengelolaan PlN bisa disebabkan
oleh regulasi maupun pengaruh pihak
lain. Namun, juga bisa disebabkan oleh
tidak adanya aturan yang memaksa untuk
melaksanakan sistem yang sudah
ditentukan.
42 FeBRuaRI 2011
Warta BPK
42 - 44 pantau.indd 42 23/02/2011 19:42:54

“Komisi VII tidak ingin persoalan
listrik ini selesai di hilir saja. Persoalan
yang mendasar justru ada di sektor
hulu.”
mengenai kerugian negara akibat
pemborosan PLN, Effendi belum dapat
memastikan. menurut dia, untuk menentukan
jumlah kerugian negara
harus berdasarkan hasil audit BPK.
apalagi, obyek pemeriksaan dalam
melakukan audit investigasi itu, lanjutnya,
BPK tidak hanya memeriksa PlN
tetapi juga pihak lain, termasuk kaitannya
dengan pasokan energi primer.
“Seperti kementerian eSDm, BP
migas, BPh migas, dan Pertamina.
Dengan begitu audit BPK menjadi
satu kesatuan yang komprehensif,”
tuturnya. Yang jelas, lanjut Effendi, dengan
adanya audit BPK pihaknya ingin
PLN lebih efisien dan memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
untuk itu, kinerjanya akan
ditingkatkan dan sistemnya diperbaiki,
termasuk yang terkait dengan pemasok.
“Karena itulah perlu anatomi
yang benar melalui mekanisme audit
BPK ini,” katanya.
Dalam rapat konsultasi itu, Komisi
VII sudah mendapat kepastian BPK
akan menyelesaikan seluruh audit terhadap
PlN akhir juni 2011. menurut
dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya
kepada BPK untuk melakukan
audit.
n Suasana antrian pembayaran rekening PLN
Warta BPK
“meskipun Komisi VII diberitahu
mengenai skema pemeriksaannya,
akan tetapi bagaimana tata cara audit
serta pelaksanaannya, sepenuhnya
merupakan kewenangan BPK.”
Effendi menambahkan Komisi VII
akan menggunakan barometer hasil
audit untuk memperbaiki PlN. Pasalnya,
DPR tidak ingin berpolemik di
luar fakta yang dihasilkan oleh tim
audit. “akhir juni selesai, komprehensif,
detil sampai berapa belanja energi
primer setiap item, dari mulai mesin
diesel, BBm, gas, sampai ke panas
bumi. lengkap, selama ini belum pernah
terungkap,” tegasnya.
Uang Pelanggan
menyinggung mengenai uang jaminan
listrik pelanggan, anggota Panja
Sektor hulu listrik Komisi VII Daryatmo
mardianto meminta BPK juga
mengaudit dana itu.
“uang tersebut sudah dipungut
selama berpuluh-puluh tahun, sejak
1940, sehingga akumulasinya sudah
cukup besar. Tidak hanya saat pemasangan
tarif, tetapi juga ketika pelanggan
hendak menambah besarnya
daya. Uang tersebut sudah mencapai
Rp6 triliun,” tuturnya.
Dia menegaskan uang jaminan ini
bukan merupakan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP), tetapi uang itu
telah diinvestasikan oleh PlN.
“Kemana uang itu? Kalaupun disimpan
dalam rekening, atas nama
siapa. Sebab sebagai uang rakyat, jika
diinvestasikan PlN wajib meminta
izin kepada rakyat atau minimal kepada
wakil rakyat. Karena itu, PlN harus
dapat mempertanggungjawabkan
keberadaan serta peruntukkannya.”
usulan ini mendapat dukungan
dari anggota Panja Komisi VII lainnya
azwir Dainy Tara dari Fraksi PG.
Menurut dia, pasca­bencana gempa
dan banjir, masyarakat korban tidak
lagi menggunakan listrik.
“Seharusnya uang jaminan yang
sudah mereka bayarkan itu, dikembalikan
oleh PlN. Selain itu, selama ini
dengan nomimal yang cukup tinggi
pasti PlN mendapatkan bunga dari
uang tersebut. lalu bagaimana dengan
hasil bunganya, PlN pergunakan
untuk apa, bagaimana PlN mempertanggungjawabkannya,”
tanya azwir
menanggapi pernyataan itu, auditor
utama Keuangan Negara VII BPK
Ilya avianti menyatakan pihaknya
akan melakukan audit investigasi terhadap
PLN secara menyeluruh, termasuk
mengenai uang jaminan pelanggan.
BPK sepakat jika PlN selama ini
tidak transparan. Pada 2009, uang
jaminan ini sudah menjadi temuan
BPK sebesar Rp5,9 triliun. (bw)
FeBRuaRI 2011
42 - 44 pantau.indd 43 23/02/2011 19:42:54
43

pantau
Polri Paling banyak Diadukan
Tiga institusi penegak hukum yaitu kepolisian, peradilan
dan kejaksaan menjadi tiga lembaga yang paling banyak
menerima pengaduan publik berdasarkan data Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum per 20 Januari 2011.
Kepolisian mendapat 1059 pengaduan, peradilan 1008
pengaduan dan kejaksaan 544 pengaduan dari total sebanyak
3.759 pengaduan. Namun tidak ada informasi dari
jumlah pengaduan sebanyak itu, berapa yang telah ditindaklanjuti.
No. Nama Lembaga Jumlah
1 Kepolisian 1059
2 Peradilan 1008
3 Kejaksaan 554
4 Pemda (provinsi, kab/kota), DPRD 330
5 bPN 207
6 Lain-lain 152
7 Perusahaan (bUMN, Swasta, bank) 135
8 Kemkeu (Kantor Pajak, bC) 41
9 TNi 41
10 KPK 26
11 Kementerian Hukum dan HaM 22
12 advokat, Notaris 21
13 Kementerian Kehutanan 20
14 KPU 18
15 Lembaga Pemasyarakatan 15
16 Kementerian Pendidikan Nasional 11
17 Kementerian Dalam Negeri 11
Total Lembaga/instansi yang diLaporkan 3759
Yang menarik, Kementerian Keuangan khususnya Ditjen
Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai yang dalam satu tahun
terakhir dipenuhi dengan kasus Gayus justru hanya
mendapat 41 pengaduan. Dewan Perwakilan Rakyat yang
selama ini mendapat kesan dan pemberitaan negatif di
media massa, namun hanya mendapat 5 pengaduan. Tercatat
ada 34 instansi yang mendapat pengaduan publik.
(wit)
No. Nama Lembaga Jumlah
18 bKN, Kantor Pelayanan Kekayaan 10
19 Kementerian ESDM 9
20 Kemenakertrans 9
21 Kementerian agama 8
22 Kementerian Pekerjaan Umum 7
23 Presiden Ri 6
24 Setkab/Setneg 5
25 Komisi Yudisial 5
26 DPR 5
27 Kementerian KP 5
28 Mahkamah Konstitusi 4
29 Kementerian bUMN 4
30 bNN 3
31 Kementerian Kesehatan 3
32 Kementerian Pariwisata 2
33 Kementerian Perdagangan 2
34 Kementerian Luar Negeri 1
44 FeBRuaRI 2011
Warta BPK
42 - 44 pantau.indd 44 23/02/2011 19:42:54

Kepastian Ekonomi dan
Lindung Nilai APBN
Oleh : Anggito Abimanyu
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta
PEREkOnOmIAn Indonesia saat ini dan ke depan dipengaruhi
dengan ketidakseimbangan global dan
ketidakpastian. Pada pertemuan tahunan World
Economic Forum (WEF) tahun 2011 di Davos baru-baru
ini, para pemimpin global menggarisbawahi adanya unsur
ketidakpastian dan ketidakseimbangan yang berasal dari
tiga sumber yaitu sektor keuangan, energi, dan pangan.
meskipun bersifat global, akan tetapi ketiganya erat kaitannya
dengan masalah sosial, politik dan kemiskinan dalam
negeri.
korbannya secara khusus adalah negara negara berkembang
yang tidak memiliki sumberdaya yang memadai
untuk mengurangi gejolak perekonmian yang secara langsung
dan tidak langsung mempengaruhinya.
Di sektor keuangan misalnya, krisis utang 2008 terus
berlanjut di Eropa telah mengakibatkan stagnasi perekonomian
di wilayah tersebut. Gejolak kurs dan suku bunga
akan terus terjadi di negara berkembang, apalagi AS dan
China terlibat perang kurs untuk mempertahankan daya
saing ekspornya.
masalah pangan dan energi juga menjadi sorotan yang
cukup tajam oleh banyak pemimpin dunia di Davos. masalah
kenaikan harga pangan dan energi terjadi karena ketidakpastian
produksi dunia. Risiko kegagalan produksi sebagai
akibat perubahan iklim justru akan semakin tinggi.
kenaikan harga pangan dan energi dunia juga disebabkan
adanya reorientasi para pemodal pasar uang ke pasar komoditas
seperti pangan dan energi.
Investasi portofolio pasar uang tidak lagi menarik karena
pelemahan dolar AS, dan modal bermigrasi ke investasi
di bursa komoditas yang harganya terus meningkat.
ketidakpastian dan ketidakseimbangan tersebut menuntut
setiap negara akan melakukan perlindungan atau
asuransi terhadap kemungkinan gejolak perekonomiannya.
Gejolak perekonomian tersebut muncul dari kenaikan
atau perubahan yang tiba-tiba dari nilai tukar, harga energi,
khususnya minyak dan harga pangan dunia seperti beras,
gula dan minyak goreng.
Warta BPK
FEBRUARI 2011
KOLOM
Acapkali negara harus mengorbankan anggarannya,
baik sisi penerimaan maupun pengeluaran untuk menanggulangi
gejolak perubahan harga yang cepat. Dari sisi penerimaan
berupa pencabutan berbagai jenis pajak dalam
negeri, seperti PPn (pajak pertambahan nilai) dan bea
masuk yang menjadi selama ini menjadi unsur harga jual.
Dampaknya, penerimaan menjadi berkurang sebesar PPn
atau bea masuk yang seharusnya ditarik dalam perencanaan.
Sementara di sisi belanja, ketidakpastian akan membuat
APBN harus mengalokasikan dana risiko fiskal yang lebih besar,
baik risiko nilai tukar, suku bunga maupun risiko besaran
belanja dan kemungkinain tambahan belanja subsidi energi
dan pangan agar harga kebutuhan pokok tersebut terjangkau.
Lindung Nilai
Indonesia tidak terkecuali. Gejolak harga, baik nilai tukar,
maupun harga komoditas telah menekan perekonomian
di 2011 dan untuk mempertahankan stabilitas harga,
maka kebijakan fiskal melalui APBN dimanfaatkan menjadi
instrumennya. Namun, respons kebijakan fiskal tersebut
pada umumnya bersifat reaktif dan tidak didasarkan akan
prognosa yang akurat mengenai situasi perkembangan perekonomian
dan harga-harga komoditas.
meskipun sulit untuk melakuan prediksi yang akurat,
idealnya APBn mampu mendisain pengeluaran asuransi
yang berupa lindung nilai terhadap berbagai gejolak harga.
minimal melakukan disain lindung nilai terhadap gejolak
nilai tukar, suku bunga, harga minyak dan harga beras.
Pengeluaran jenis ini mengandung unsur pengeluaran
yang pasti dari premi asuransi, tetapi benefit dalam bentuk
nilai uang belum pasti. Apabila peristiwa yang dilindungi,
misalnya kenaikan harga minyak hingga US$100 per barel
tidak kejadian, tidak ada manfaat langsung yang diperolehnya.
Ibaratnya seperti peribahasa mengatakan ‘sedia payung
sebelum hujan’. Payung harus disediakan, akan tetapi
jika tidak hujan seolah-olah penyediaan payung tersebut
sia-sia. Bahkan, dapat dianggap pemborosan atau pengelu-
45 - 46 kolom anggito.indd 45 23/02/2011 19:44:34
45

KOLOM
aran yang tidak berdasar.
kementerian (dahulu Departemen)
keuangan pernah mengambil
inisiatif untuk melakukan pengeluaran
guna lindung nilai terhadap kenaikan
harga minyak. Seperti diketahui
kenaikan harga minyak mengakibatkan
kenaikan subsidi BBm dan listrik.
Untuk mengurangi risiko kenaikan
subsidi akibat kenaikan harga itu dilakukan
pengeluaran risiko fiskal dalam
APBn.
Pengeluaran risiko fiskal adalah
cadangan alokasi belanja yang disediakan
apabila terjadi kenaikan harga
minyak yang mengakibatkan kenaikan
belanja subsidi. Dan kebijakan seperti
itu dapat diterima oleh pengawas/
auditor internal dan eksternal, BPk
(Badan Pemeriksa keuangan) karena
bersifat pengeluaran cadangan atau
jaga-jaga.
namun, ketika akan melakukan
lindung nilai berupa alokasi belanja
premi asuransi yang pasti terhadap
kenaikan harga di atas asumsi APBn,
muncul pendapat yang tidak setuju.
Yang tidak setuju mengatakan bahwa
pengeluaran jenis itu tidak diterima
oleh pengawas khususnya BPk.
Pengeluaran jenis ini mengandung
risiko ‘kerugian negara’ apabila yang
terjadi adalah sebaliknya yakni harga
turun di bawah asumsi APBn.
Saya justru berpendapat sebaliknya,
pengeluaran premi asuransi untuk
melindungi risiko APBn tersebut
seharusnya dapat diterima oleh BPk.
meskipun pengeluaran premi asuransi
tidak membawa manfaat langsung
atau pasti karena kejadian masa
depan masih bersifat probabilitas.
menghitung probabilitas itu adalah
tanggung jawab pemerintah, dan kalau
diyakini memiliki probabilitas
tinggi akan terjadi di masa yang akan
datang maka layak untuk dilindungi
untuk mencegah pengeluaran yang
jauh lebih besar.
Sudah banyak metoda dan teknik
untuk menghitung asuransi lindung
nilai dan sudah banyak dilaksanakan
oleh korporasi yang menghadapi ketidakpastian
bisnis.
meksiko, pada 2009 pernah melakukan
lindung nilai dari penurunan
harga minyak agar pendapatan negara
tidak tergerus. Waktu itu, harga
minyak pernah mencapai US$120 per
barel dan diprediksi akan menurun.
Pada tingkat harga US$100, meksiko
mengeluarkan dana APBn-nya untuk
melakukan premi asuransi harga
di tingkat US$80. kejadiannya, harga
minyak bahkan turun di bawah
US$50 dan pendapatan APBn negara
“Saya menghimbau
agar BPK terbuka pada
berbagai perkembangan
perekonomian yang
semakin penuh dengan
ketidakpastian dan
ketidakseimbangan.”
itu aman. Bahkan memperoleh klaim
asuransi lindung nilai sebesar US$10
miliar.
memang ada cara lain yang dapat
dilakukan oleh pemerintah yaitu
lindung nilai dilakukan oleh BUmn
pelaksana PSO seperti Pertamina dan
PLn atau membentuk perusahaan di
bawah kementerian keuangan seperti
PT PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia)
untuk melakukan penjaminan
pada risiko infrastruktur.
meskipun dimungkinkan, akan
tetapi karena APBn adalah urusan
pemerintah dan untuk kadar kepraktisan
dan efisiensi seharusnya dapat
dilakukan dengan menggunakan mekanisme
APBn.
Asuransi bencana dan risiko
sistemik
Ide pembentukan asuransi benca-
na nasional adalah serupa yakni melindungi
negara dari pengeluaran pemulihan
bencana yang besar. karena
berskala nasional maka harus dilakukan
dengan mekanisme APBn bukan
swasta.
Premi dari asuransi bencana akan
dibeli oleh pemerintah, pemda, BUmn,
dan swasta untuk mencegah biaya
yang sangat besar jika terjadi bencana
nasional seperti tsunami, gempa
Padang, Bantul, dan merapi. Pengeluaran
seperti ini melalui mekanisme
APBn seharusnya juga dapat diterima
oleh BPk.
Saya menghimbau agar BPk terbuka
pada berbagai perkembangan
perekonomian yang semakin penuh
dengan ketidakpastian dan ketidakseimbangan.
Pola-pola mekanisme
APBn yang bersifat perlindungan,
percegahan dan asuransi, baik di sisi
penerimaan dan pengeluaran, seharusnya
dapat diterima sebagai kebijakan
untuk menghindari dari biaya
yang lebih besar.
meskipun UU yang terkait dengan
keuangan negara tidak secara eksplisit
mengungkapkan hal-hal yang terkait
dengan mekanisme pencegahan
dalam APBn, akan tetapi BPk perlu
melihat dalam kerangka perbaikan
dan pencegahan krisi ekonomi. ke depan
akan semakin banyak pola-pola
mekanisme APBn yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya pemburukan
ekonomi dan yang pada umumnya belum
dapat direncanakan pengeluarannya
dalam APBn.
Pengeluaran pencegahan krisis keuangan
akan paling banyak terjadi karena
sektor tersebut memang sangat
rentan terhadap gejolak di dalam dan
luar negeri. Gejolak di luar negeri
dapat mengakibatkan terjadinya krisis
yang sistemik dalam sekejap waktu.
maka perlindungan sektor terhadap
dampak krisis tetap harus diupayakan
dengan mekanisme APBn.
Bahkan saya tetap berpendapat pengeluaran
negara untuk pencegahan
krisis sistemik seperti dalam peristiwa
bank century seharusnya juga dapat
diterima oleh BPk.
46 FEBRUARI 2011
Warta BPK
45 - 46 kolom anggito.indd 46 23/02/2011 19:44:35

Warta BPK
Ketua BPK Hadi
Poernomo menegaskan
bahwa opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
bukan berarti bersih dari
korupsi. Penegasan ini
disampaikan di hadapan
peserta workshop dan
diklat dalam rangka
persiapan pemeriksaan
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP)
dan Laporan Keuangan
Kementerian dan
Lembaga (LKKL) tahun
2010 di Pusdiklat BPK ,
belum lama ini.
“WTP
Bukan Berarti
PEnjElAsAn tersebut dilontarkan lantaran
masih banyaknya anggapan masyarakat
atas opini WTP yang diartikan
tidak ada korupsi atau penyelewengan.
Anggapan ini dimaklumi. Pasalnya, masyarakat
kurang memahami tujuan dari pemeriksaan BPK
atas laporan keuangan dan makna dari opini yang
diberikan.
Hadi kembali menegaskan bahwa tujuan dari
rekomendasi atas laporan keuangan bukan untuk
menemukan terjadinya korupsi. namun, untuk
memberikan opini apakah laporan keuangan
sudah disajikan dengan benar, wajar, dan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di
Indonesia.
Opini BPK mencerminkan tindakan edukatif
dan preventif ketimbang mencari-cari dugaan
aksentuasi
Bebas Korupsi”
korupsi. sementara dari sisi edukatif, baik secara
langsung maupun tidak langsung, BPK sebagai
lembaga pemeriksa keuangan negara memberikan
pembelajaran bagaimana semua institusi
pengelola keuangan negara membuat laporan
keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai
aturan yang berlaku.
“Dari sisi preventif, justru akan membuat semua
institusi pengelolaan keuangan negara tak
bisa lari dari prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan taat aturan hukum dalam mengelola uang negara.,”
jelasnya.
Menurut dia, jika sampai tak memenuhi
prinsip-prinsip itu, tak pelak dugaan korupsi pun
bermunculan. selain itu, penyelewengan atau
penyalahgunaan keuangan dan kinerja akan dinilai
negatif. jika itu terjadi, tentu akan mencoreng
FEBRUARI 2011
47 - 48 aksentuasi.indd 47 23/02/2011 19:48:03
47

aksentuasi
institusi itu sendiri.
“lebih dari itu, tak ada insentif atau
penghargaan dari pemerintah pusat
dalam penyaluran APBn terhadap institusi
tersebut. Hal ini tentu tak diinginkan.”
Hadi Poernomo mengatakan bahwa
jika BPK memberikan opini WTP,
bukan berarti menjamin institusi yang
menjadi auditee (pihak yang diperiksa
BPK) tidak terjadi penyimpangan atau
korupsi dalam mengelola keuangan
negara. Pasalnya, tanggung jawab
pemeriksa hanya terbatas pada opini
yang diberikannya.
“Tanggung jawab untuk memastikan
bila terjadi korupsi dalam pengelolaan
keuangan negara sebuah entitas
[auditee], terletak pada manajemennya
sendiri. Biasanya dikenal dengan
Managament Representation letter
[MRl] yang ditandatangani oleh pimpinan
entitas yang mengelola keuangan
negara.”
MRl ini merupakan bentuk tanggung
jawab dari manajemen atau
sering disebut dengan statement of
Responsibility. Ini terkait dengan tidak
adanya pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku
di dalam pengelolaan keuangan negara
di institusinya.
namun demikian, lanjutnya, tujuan
pemeriksaan BPK atas laporan
keuangan memang bukan untuk
mengungkap adanya penyimpangan,
ketidakpatuhan, dan dugaan korupsi.
Dia menegaskan pemeriksa BPK yang
memberikan opini WTP harus yakin
bahwa semua informasi signifikan
yang dimuat dalam laporan keuangan
telah diuji dari aspek teknis akuntansi,
aspek legal, dan substansinya.
“jadi, kita harus menguji apakah
formalnya atau materialnya bisa dipertanggungjawabkan.
Kalau kita ingin
menguji materialnya terhadap kebenaran,
tentu atas jumlahnya. Kalau
ingin menguji kelengkapannya, tentu
kelengkapanatas akun-akunnya. Kalau
ingin menguji kejelasannya, kita harus
jelas sumber-sumbernya.”
Dapat ditekankan, tegas Ketua BPK,
untuk menguji signifikansi daripada
suatu perkiraan, harus dilihat dulu,
benarkah jumlahnya, lengkapkah itemnya,
atau akunnya, juga sumbernya.
setelah itu, baru pemeriksa bisa mengatakan
bahwa mudah-mudahan dengan
keyakinannya itu bisa wajar.
“jangan sampai kita hanya memeriksa
jumlahnya benar, item-nya lengkap,
tetapi sumbernya tidak jelas.
juga harus diperhatikan, sumber dan
jumlahnya benar, tetapi tidak lengkap
itemnya. jadi tiga fungsi ini tolong diuji
secara baik, sehingga kita bisa meyakini,”
papar Hadi.
Dengan pengujian pada aspek teknis
akuntansi, legal, dan substansinya
itu, bisa memastikan bahwa BPK menjadi
lembaga pemeriksa keuangan yang
kredibel. Dengan kata lain, hasil pemeriksaan
BPK harus dapat diterima oleh
publik dan proses pemeriksaan BPK
telah melalui quality control, quality
assurance, yang memastikan tidak adanya
kesalahan (zero defact). (and)
48 FEBRUARI 2011
Warta BPK
47 - 48 aksentuasi.indd 48 23/02/2011 19:48:09

TEMPO DOELOE
Dewan Pengawas Keuangan
(1949-1959)
Warta BPK
SAlAh satu kesepakatanantara
Pemerintah
Kerajaan Belanda
dengan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) pada Konferensi
Meja Bundar (1949)
adalah menghentikan agresi
militer Belanda terhadap wilayah
Indonesia, mengakui
Indonesia sebagai negara
merdeka, dan bentuk negara
Indonesia menjadi Republik
Indonesia Serikat (RIS).
Konsekuensi dari bentuk
negara RIS ini, UUD 45 hanya
dipakai oleh NKRI yang
berada di bawah negara induk
yaitu RIS. Seiring dengan
hal itu, konstitusi negara
RIS memakai Undang-Undang
Dasar Sementara 1950
(UUDS 50/Konstitusi RIS).
Disebut UUDS karena menunggu
undang-undang dasar
tetap yang rencananya
akan dibahas dan ditetapkan
oleh Konstituante/DPR
hasil pemilu yang segera diselenggarakan.
Perubahan bentuk negara
dan konstitusi ini juga
menyebabkan reorganisasi
Badan Pengawas Keuangan
(BPK). Nama BPK pun berubah
menjadi Dewan
Pengawas Keuangan. Secara
organisasil, dewan ini
merupakan penggabungan
dari Algemene Rekenkamer
(ARK) kolonial Belanda yang
berkedudukan di Bogor dan
Badan Pemeriksa Keuangan
yang berkedudukan di Yo-
FEBRUARI 2011
49 - 50 TEMPO DULU.indd 49 23/02/2011 19:49:25
49

TEMPO DOELOE
gyakarta.
Sebagai ketuanya dipilih
R. Soerasno, yang sebelumnya
menjabat sebagai Ketua BPK
yang pertama. Dia memimpin Dewan
Pengawas Keuangan sampai 1957, sebelum
kemudian diganti oleh A. Karim
Pringgodigdo.
Kantor Pusat Dewan Pengawas Keuangan
berkedudukan di Bogor, yang
notabene kantor dari ARK. Sementara
kantor BPK di Yogyakarta menjadi
Kantor Cabang Dewan Pengawas Keuangan.
Dasar hukum Dewan Pengawas
Keuangan terdapat dalam Pasal 80
dan 81 UUDS 50. Fungsi dan tugasnya
terdapat pada Pasal 112 dan 116 yaitu
mengawasi dan memeriksa tanggung
jawab keuangan negara. hasil pengawasan
dan pemeriksaan diinformasikan
kepada DPR.
landasan hukum dan pelaksanaan
tata kerja sebenarnya masih
peninggalan masa kolonial Belanda
yaitu Indische Comptabilietswet
(ICW), Indische Bedrijvenswet (IBW),
Indische Staatrecht (IS), dan Intructie
Voor het Algemene Rekenkamer (IAR).
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan
tugasnya, Dewan Pengawas Keuangan
tetap menyelenggarakan fungsi operatif,
rekomendasi, dan yudikatif.
Susunan keanggotaannya terdiri
dari seorang ketua, wakil ketua, dan
tiga orang anggota. Secara realitas
masa itu, susunan keanggotaan tidak
pernah lengkap. hal ini dikarenakan
jabatan anggota dianggap kurang
menarik. Konstalasi itu ditunjukkan
oleh pemberitaan
Dewan Pengawas
Keuangan pada
1955.
Setidaknya ada
dua faktor yang
menyebabkan jabatan
anggota kurang
menarik. Pertama,
pelaksanaan tugas
selalu berhadapan
dengan pemerintah.
Pada saat itu,
segalanya belum
tertata dengan
baik. Tentu hal ini
menyulitkan pelaksanaan tugas.
Kedua, ada larangan bahwa anggota
dewan, termasuk ketua dan wakil
ketua, tidak diperbolehkan merangkap
jabatan di pemerintahan juga tidak
boleh melakukan usaha dagang
sehingga dari sisi mata pencaharian
hanya tergantung dari penghasilan sebagai
pegawai negeri.
Sejak berlakunya UUDS 50, Dewan
Pengawas Keuangan mengalami perubahan
organisasi sebanyak satu kali.
Perubahan terjadi pada 1958, setelah
terbitnya Surat Keputusan No.3371/
TU/58 tertanggal 7 Agustus 1958.
Isinya, menambah jumlah inspektorat
dari enam menjadi sembilan, yang
disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan
administrasi keuangan
negara.
Sementara struktur organisasi Dewan
Pengawas Keuangan pada masa
RIS ini terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan, yaitu dewan
yang terdiri atas Ketua, Wakil
Ketua, dan para anggota.
2. Unsur Pembantu Pimpinan,
Sekretaris yang memimpin
Sekretariat Dewan Pengawas
Keuangan
3. Unsur Pelaksana Pemerik
saan, inspektorat-inspektorat
dan kantor cabang
4. Unsur Penunjang, kepegawai
an, umum, dan keuangan
5. Unsur Pengatur Meja, bagian
yang membantu dewan dalam
menyajikan materi atau masa
lah yang akan dibahas dalam
Sidang Dewan.
Tugas pokok Dewan Pengawas
Keuangan adalah memeriksa dan
menguji pengeluaran anggaran dan
menilai perhitungan anggaran negara.
Juga memeriksa anggaran perusahaan
negara, perseroan terbatas, dan yayasan
dimana negara punya kepentingan
di dalamnya.
Sejak tahun 1951, dewan ini juga
melakukan pemeriksaan atas pinjaman
luar negeri. Dalam melaksanakan
pemeriksaannya, Dewan Pengawas
Keuangan bersandar pada laporan pemeriksaan
yang diberikan oleh Djawatan
Akuntan Negara.
Dalam hal pemeriksaan, Dewan
Pengawas Keuangan, melakukannya
dengan dua cara yaitu cara pemeriksaan
buril dan pemeriksaan di tempat.
hasil pemeriksaan diberitahukan kepada
DPR dalam bentuk Pemberitaan
Dewan Pengawas keuangan yang dibuat
setiap tahun.
Berkaitan dengan pemberitaan tahunan
itu, Dewan Pengawas Keuangan
tetap memantau bagaimana penyelesaian
hal-hal yang telah diberitahukan
kepada DPR.
Selain itu, dari tataran fungsi yudikatif,
berkaitan dengan tuntutan pebendaharaan
dan tuntutan ganti rugi.
Dewan Pengawas Keuangan mewajibkan
semua orang atau badan yang oleh
negara diberi tugas menerima, menyimpan,
membayar, dan menyerahkan
uang atau surat berharga dan barang,
untuk menyampaikan pertanggungjawabannya
kepada Dewan Pengawas
Keuangan tentang pengurusan yang
telah mereka jalankan.
Jika ada kekurangan (tekor) atau
penolakan atas pengeluaran tertentu
dalam daftar pertanggungjawabannya,
Dewan Pengawas Keuangan
dapat melakukan upaya pembebanan
ganti rugi.
Dengan kata lain, Dewan Pengawas
Keuangan dapat mewajibkan supaya
orang atau badan membayar kembali
jumlah pengeluaran yang sebetulnya
tidak boleh menjadi beban kas negara.
(and)
50 FEBRUARI 2011
Warta BPK
49 - 50 TEMPO DULU.indd 50 23/02/2011 19:49:25

eformasi birokrasi
Makin:
Sistem Untuk Mengoptimalkan
kinerja Pegawai
Sebagai perwujudan dari reformasi birokrasi sumber daya manusia (SDM) dan pengoptimalkan kinerja
pegawai, Biro SDM BPK memunculkan program Manajemen Kinerja Individu (MAKIN). Penyiapan konsep
ini dimulai sejak 2007. Biro SDM BPK melakukan pilotproject kepada beberapa satuan kerja, baik di
kantor pusat maupun di kantor perwakilan, tahun lalu.
UntUk di pusat, Akn I, Akn II, dan Akn VII, dipilih
sebagai pilot project. Sementara di kantor
perwakilan, dipilih BPk Perwakilan Provinsi
Jawa Barat, i DkI Jakarta, dan Provinsi Banten.
Sejumlah kekurangan pun ditemukan yang selanjutnya
diperbaiki, khususnya pada formulir MAkIn.
Sistem ini akan diimplementasikan pada unsur pemeriksa
terlebih dahulu pada tahun ini. Menurut ketua
Implementasi MAkIn yang juga kabag Pengembangan
kompetensi dan Penilaian kerja (PkPk) Biro SDM BPk Erwin
Miftah, prioritas penerapan kepada unsur pemeriksa.
Dengan pertimbangan unsur pemeriksa merupakan Core
Employees BPk. Selain itu, uraian jabatan yang sudah leng-
Warta BPK
kap, baik, dan terperinci adalah
unsur pemeriksa.
“Perangkat yang mendukung
konsep MAkIn, pertama, adalah
uraian jabatan. Uraian jabatan
harus jelas. kita memulainya
dengan pemeriksa. Dalam uraian
jabatan pemeriksa itu paling
jelas. Ada panduan manajemen
pemeriksaan, SPkn, dan jabatan
fungsional BPk. Secara jumlah,
Pemeriksa juga punya porsi
yang besar di BPk,” ucap Erwin.
Setelah diterapkan pada
unsur pemeriksa, pada 2012,
MAkIn akan diterapkan pada
pegawai struktural. Rencananya
pada semester pertama tahun
ini, Biro SDM akan mensosialisasikan
penggunaan MAkIn
kepada unsur pemeriksa dalam
pelaksanaan tugasnya, baik
yang ada di kantor pusat maupun di kantor perwakilan.
Untuk memantapkan program ini, Biro SDM bekerjasama
dengan Biro teknologi Informasi untuk membangun
aplikasi secara elektronik. Penerapan aplikasi ini diharapkan
untuk mempermudah dalam penggunaan SIMAk yang
sebelumnya masih bersifat paper based.
Walau penerapan aplikasi secara elektronik diterapkan,
saat ini, belum sepenuhnya aplikasi secara elektronik
tersebut digunakan. Penggunaan kertas masih dilakukan
agar dalam pelaksanaan SIMAk ini masih bisa didokumentasikan
secara fisik dalam kertas kerja aplikasi. Ke depan,
aplikasi elektronik secara penuh diharapkan bisa direalisasikan.
FEBRUARI 2011
51 - 53 reformasi birokrasi.indd51 51 23/02/2011 19:51:49
51

eformasi birokrasi
Penerapan MAkIn sendiri bukannya
tanpa hambatan. Ada beberapa
hambatan yang akan ditemui. Hambatan
yang jelas justru datang dari pegawai
sendiri, dalam hal ini unsur pemeriksa,
satuan kerja pertama yang akan
menerapkan MAkIn.
Sebagai hal yang baru, biasanya
akan sulit untuk diterima. Apalagi sistem
ini seolah-olah justru menambah
beban pekerjaan pegawai. Oleh karena
itu, perlu ada kesamaan persepsi dan
pemahaman agar pegawai dapat melihat
sisi positif dari sistem ini.
“Berarti mereka harus meluangkan
waktu untuk merencanakan, melakukan
pembimbingan, kemudian dialog.
Oleh karena itu, kita edukasi pegawai
supaya mereka tidak salah paham.
kita adakan sosialisasi, kita bikin banner,
kita datangi setiap satuan kerja,”
ucap Erwin.
Selain itu, masalah pembangunan
aplikasi MAkIn secara elektronik
pun menjadi kendala tersendiri. Permasalahan
yang akan muncul adalah
membuat aplikasi elektronik yang
mudah untuk digunakan, bukan malah
menjadi sulit digunakan. Selain pembangunan
aplikasi secara elektronik,
permasalahan yang muncul lainnya
adalah masalah kekuatan jaringan dalam
mendukung aplikasi secara elektronik
ini.
Erwin mengakui untuk mendukung
aplikasi MAkIn secara elektronik,
jaringan masih belum begitu kuat.
Bahkan, di Jakarta sendiri, jaringan
kerap terganggu, apalagi di daerah-daerah
yang notabene secara infrastruktur
relatif belum sebaik di Jakarta.
Apa itu MAkIn?
Secara konseptual, MAkIn merupakan
proses perencanaan, evaluasi,
coaching, dan counseling, serta penilaian
kinerja pegawai untuk mewujudkan
objektif organisasi sekaligus mengoptimalkan
potensi diri pegawai.
Sebelum MAkIn dibangun, selama
ini pengelolaan SDM BPk mengacu
pada Daftar Penilaian Prestasi Pegawai
( DP3). Dalam DP3, pegawai setiap
tahun dinilai prestasinya. Dengan kata
lain, titikberat pada penilaian saja. Di
Input, Output dan Outcome MAkIn
sisi lain, DP3 diterapkan pada seluruh
pegawai negeri.
Hal inilah yang membuat Biro
SDM BPk, seiring dengan reformasi
birokrasi, menilai banyak yang perlu
diperbaiki. terutama karena penilaian
dengan DP3 tidak sesuai karakter dan
tidak mencerminkan hal yang spesialis
dan unik dari institusi BPk sendiri.
Oleh karena itulah muncul konsep
MAkIn.
“Hingga sekarang DP3 dilakukan
umumnya, berdasarkan nilai sebelumnya.
tidak disertai dengan bukti-bukti.
nah, dalam MAkIn penilaian disertai
dengan bukti-bukti ,” ungkap Erwin.
tidak seperti DP3, sistem ini tidak
hanya bicara soal penilaian saja, tetapi
menyoroti juga masalah perencanaan,
pembimbingan, dan follow up dari kinerja
individu pegawainya. Sedangkan
aspek yang direncanakan, dibimbing,
dan dinilai dalam program MAkIn ini
adalah sasaran kinerja, seperti penyusunan
kkP secara sistematis, lengkap,
dan tepat waktu
Sasaran kinerja individu tersebut
sebagian diturunkan (cascading) dari
indikator kinerja utama yang merupakan
hasil dari SIMAk. Dalam kurun
waktu 2009 telah diturunkan Indikator
kinerja Utama dari eselon II ke
eselon III, dan indikator kinerja Utama
dari eselon III ke eselon IV. Proses
cascading ini dilakukan agar terdapat
keterkaitan antara sasaran individu
dengan sasaran satuan kerja. Selain
itu, telah dilakukan uji coba formulir
MAkIn untuk pemeriksa pada unit
kerja pemeriksaan kantor pusat dan
perwakilan.
Di sisi lain, MAkIn berbasiskan
pada indikator kinerja yang sifatnya
hard goals dan soft goals. Hard goals
merupakan sasaran. Hard Goals contohnya
capaian waktu yang ditetapkan
dalam menyusun kertas kerja Pemeriksaan
(kkP) pada penerapannya di
unsur pemeriksa.
“Contohnya menyusun kkP, itu sasaran.
Misal, paling lambat kkP disusun
tujuh hari, setelah melaksanakan
pemeriksaan. nah, itu namanya sasaran
kita,” ucapnya lagi.
Sementara soft goals merupakan
standar kompetensi. Standar kompe-
52 FEBRUARI 2011
Warta BPK
51 - 53 reformasi birokrasi.indd52 52 23/02/2011 19:51:50

tensi ini dibagi menjadi dua: kompetensi
teknis dan kompetensi perilaku.
kompetensi teknis , sudah bersifat
teknis atau hard skill. Dengan kata
lain kompetensi dalam hal kemampuan
atau keahlian teknis khusus yang
menjadi bidang pekerjaan seorang
pegawai. Misalnya, hard skill auditor
adalah dalam menyusun kertas kerja
Pemeriksaan (kkP) yang baik. Artinya,
seorang auditor harus mempu-
nyai kompetensi teknis itu.
kalau kompetensi perilaku disebut
dengan soft skill. Lebih mengarah
pada keahlian atau kemampuan yang
sifatnya umum. Dalam arti berlaku di
semua bidang pekerjaan. Misalnya,
kemampuan berpikir analitis. Pada semua
bidang pekerjaan kemampuan ini
harus ada.
“Berpikir analitis harus senantiasa
diasah. karena kemampuan kita berpikir
analitis bisa berkembang. Seperti
misalnya kita kurang memperhatikan
faktor ekonomi, tapi ketika kita belajar
bahwa ekonomi itu penting, berpikir
analitisnya lebih tajam,” terang Erwin.
Untuk mendapatkan kedua jenis
standar kompetensi tersebut, medianya
adalah pendidikan, pelatihan,
magang, dan penugasan. Dengan media
tersebut, bisa diharapkan para pegawai
BPk mampu mencapai standar
kompetensi yang diharapkan.
Sistem ini juga memanfaatkan ha-
Warta BPK
sil assessment (penilaian) untuk membantu
atasan langsung atau pejabat
fungsional guna melakukan perencanaan,
bimbingan dan penilaian pemeriksa.
Setelah pengembangan MAkIn
selama 2010, mulai tahun ini diimplementasikan
untuk pemeriksa.
Selanjutnya tahun 2012 dan berikutnya
akan diimplementasikan untuk
pejabat struktural dan staf. Output
MAkIn sendiri digunakan untuk men-
n Sosialisasi MAkIn di BPk RI Perwakilan Provinsi
nusa tenggara timur n Sosialisasi MAkIn di kantor Pusat BPk RI
gembangkan kompetensi pegawai,
promosi mutasi, sertifikasi jabatan
fungsional pemeriksa, dan pemberian
intensif atau remunerasi.
Tujuan Makin
tujuan MAkIn adalah untuk pengembangan
kualitas individu pegawai
yang sesuai dengan bidang kerjanya
atau tepat sasaran. Seperti kata pepatah
the right person on the right place.
Sehingga bisa diharapkan optimalisasi
kinerja, baik secara individu pegawai
sendiri maupun satuan kerjanya yang
bermuara pada tercapainya tujuan organisasi.
“Semua akan dicatat. kelemahan
pegawai yang berdampak pada satuan
kerjanya itu ada dimana. kemudian
untuk pemetaan pemeriksa kita.
Sebenarnya berapa yang sudah memenuhi
standar, berapa yang belum,
berapa yang melebihi standar. nah, itu
kan dipetakan.”
Setelah dipetakankan, tuturnya,
nanti bisa di-arrange, untuk kebutuhan
untuk promosi dan mutasi. Setelah
MAkIn dijalankan, bisa saja dalam
satuan kerja itu, banyak pegawai
yang mampu menjadi ketua tim.
“Sementara di satuan kerja lain,
banyak pegawai yang kemampuannya
hanya menjadi anggota tim. kalaupun
menjadi ketua tim, itu anggota
tim yang dikarbitkan. Dengan MAkIn
kita jadi tahu mana yang bisa menjadi
ketua tim mana yang tidak,” papar Erwin.
Selain itu, dengan MAkIn juga bisa
memberikan motivasi kepada pegawai
untuk berkinerja secara baik. karena
dengan MAkIn, orang yang berkinerja
baik akan dihargai. Untuk melihat kinerja
pegawai di BPk perwakilan juga
akan lebih memudahkan.
“tanpa MAkIn, pegawai di BPk
perwakilan yang punya kinerja baik
hanya diketahui oleh pimpinannya.
Pusat tak mengetahuinya. namun,
dengan sistem ini, jajaran pimpinan
di tingkat pusat pun mengetahui siapa
pegawai di perwakilan yang kinerjanya
baik dan siapa yang kurang baik.”
kegunaan MAkIn itu tentu saja karena
didukung oleh sistem database.
Dengan menggunakan sistem e-SDM
dan juga hasil assessment. Semuanya
ada di database. Fungsi-fungsi SDM
pun diintegrasikan pada sistem ini.
FEBRUARI 2011
51 - 53 reformasi birokrasi.indd53 53 23/02/2011 19:51:53
53