Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

TEMPO DOELOE
gyakarta.
Sebagai ketuanya dipilih
R. Soerasno, yang sebelumnya
menjabat sebagai Ketua BPK
yang pertama. Dia memimpin Dewan
Pengawas Keuangan sampai 1957, sebelum
kemudian diganti oleh A. Karim
Pringgodigdo.
Kantor Pusat Dewan Pengawas Keuangan
berkedudukan di Bogor, yang
notabene kantor dari ARK. Sementara
kantor BPK di Yogyakarta menjadi
Kantor Cabang Dewan Pengawas Keuangan.
Dasar hukum Dewan Pengawas
Keuangan terdapat dalam Pasal 80
dan 81 UUDS 50. Fungsi dan tugasnya
terdapat pada Pasal 112 dan 116 yaitu
mengawasi dan memeriksa tanggung
jawab keuangan negara. hasil pengawasan
dan pemeriksaan diinformasikan
kepada DPR.
landasan hukum dan pelaksanaan
tata kerja sebenarnya masih
peninggalan masa kolonial Belanda
yaitu Indische Comptabilietswet
(ICW), Indische Bedrijvenswet (IBW),
Indische Staatrecht (IS), dan Intructie
Voor het Algemene Rekenkamer (IAR).
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan
tugasnya, Dewan Pengawas Keuangan
tetap menyelenggarakan fungsi operatif,
rekomendasi, dan yudikatif.
Susunan keanggotaannya terdiri
dari seorang ketua, wakil ketua, dan
tiga orang anggota. Secara realitas
masa itu, susunan keanggotaan tidak
pernah lengkap. hal ini dikarenakan
jabatan anggota dianggap kurang
menarik. Konstalasi itu ditunjukkan
oleh pemberitaan
Dewan Pengawas
Keuangan pada
1955.
Setidaknya ada
dua faktor yang
menyebabkan jabatan
anggota kurang
menarik. Pertama,
pelaksanaan tugas
selalu berhadapan
dengan pemerintah.
Pada saat itu,
segalanya belum
tertata dengan
baik. Tentu hal ini
menyulitkan pelaksanaan tugas.
Kedua, ada larangan bahwa anggota
dewan, termasuk ketua dan wakil
ketua, tidak diperbolehkan merangkap
jabatan di pemerintahan juga tidak
boleh melakukan usaha dagang
sehingga dari sisi mata pencaharian
hanya tergantung dari penghasilan sebagai
pegawai negeri.
Sejak berlakunya UUDS 50, Dewan
Pengawas Keuangan mengalami perubahan
organisasi sebanyak satu kali.
Perubahan terjadi pada 1958, setelah
terbitnya Surat Keputusan No.3371/
TU/58 tertanggal 7 Agustus 1958.
Isinya, menambah jumlah inspektorat
dari enam menjadi sembilan, yang
disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan
administrasi keuangan
negara.
Sementara struktur organisasi Dewan
Pengawas Keuangan pada masa
RIS ini terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan, yaitu dewan
yang terdiri atas Ketua, Wakil
Ketua, dan para anggota.
2. Unsur Pembantu Pimpinan,
Sekretaris yang memimpin
Sekretariat Dewan Pengawas
Keuangan
3. Unsur Pelaksana Pemerik
saan, inspektorat-inspektorat
dan kantor cabang
4. Unsur Penunjang, kepegawai
an, umum, dan keuangan
5. Unsur Pengatur Meja, bagian
yang membantu dewan dalam
menyajikan materi atau masa
lah yang akan dibahas dalam
Sidang Dewan.
Tugas pokok Dewan Pengawas
Keuangan adalah memeriksa dan
menguji pengeluaran anggaran dan
menilai perhitungan anggaran negara.
Juga memeriksa anggaran perusahaan
negara, perseroan terbatas, dan yayasan
dimana negara punya kepentingan
di dalamnya.
Sejak tahun 1951, dewan ini juga
melakukan pemeriksaan atas pinjaman
luar negeri. Dalam melaksanakan
pemeriksaannya, Dewan Pengawas
Keuangan bersandar pada laporan pemeriksaan
yang diberikan oleh Djawatan
Akuntan Negara.
Dalam hal pemeriksaan, Dewan
Pengawas Keuangan, melakukannya
dengan dua cara yaitu cara pemeriksaan
buril dan pemeriksaan di tempat.
hasil pemeriksaan diberitahukan kepada
DPR dalam bentuk Pemberitaan
Dewan Pengawas keuangan yang dibuat
setiap tahun.
Berkaitan dengan pemberitaan tahunan
itu, Dewan Pengawas Keuangan
tetap memantau bagaimana penyelesaian
hal-hal yang telah diberitahukan
kepada DPR.
Selain itu, dari tataran fungsi yudikatif,
berkaitan dengan tuntutan pebendaharaan
dan tuntutan ganti rugi.
Dewan Pengawas Keuangan mewajibkan
semua orang atau badan yang oleh
negara diberi tugas menerima, menyimpan,
membayar, dan menyerahkan
uang atau surat berharga dan barang,
untuk menyampaikan pertanggungjawabannya
kepada Dewan Pengawas
Keuangan tentang pengurusan yang
telah mereka jalankan.
Jika ada kekurangan (tekor) atau
penolakan atas pengeluaran tertentu
dalam daftar pertanggungjawabannya,
Dewan Pengawas Keuangan
dapat melakukan upaya pembebanan
ganti rugi.
Dengan kata lain, Dewan Pengawas
Keuangan dapat mewajibkan supaya
orang atau badan membayar kembali
jumlah pengeluaran yang sebetulnya
tidak boleh menjadi beban kas negara.
(and)
50 FEBRUARI 2011
Warta BPK
49 - 50 TEMPO DULU.indd 50 23/02/2011 19:49:25