Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

Kepastian Ekonomi dan
Lindung Nilai APBN
Oleh : Anggito Abimanyu
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta
PEREkOnOmIAn Indonesia saat ini dan ke depan dipengaruhi
dengan ketidakseimbangan global dan
ketidakpastian. Pada pertemuan tahunan World
Economic Forum (WEF) tahun 2011 di Davos baru-baru
ini, para pemimpin global menggarisbawahi adanya unsur
ketidakpastian dan ketidakseimbangan yang berasal dari
tiga sumber yaitu sektor keuangan, energi, dan pangan.
meskipun bersifat global, akan tetapi ketiganya erat kaitannya
dengan masalah sosial, politik dan kemiskinan dalam
negeri.
korbannya secara khusus adalah negara negara berkembang
yang tidak memiliki sumberdaya yang memadai
untuk mengurangi gejolak perekonmian yang secara langsung
dan tidak langsung mempengaruhinya.
Di sektor keuangan misalnya, krisis utang 2008 terus
berlanjut di Eropa telah mengakibatkan stagnasi perekonomian
di wilayah tersebut. Gejolak kurs dan suku bunga
akan terus terjadi di negara berkembang, apalagi AS dan
China terlibat perang kurs untuk mempertahankan daya
saing ekspornya.
masalah pangan dan energi juga menjadi sorotan yang
cukup tajam oleh banyak pemimpin dunia di Davos. masalah
kenaikan harga pangan dan energi terjadi karena ketidakpastian
produksi dunia. Risiko kegagalan produksi sebagai
akibat perubahan iklim justru akan semakin tinggi.
kenaikan harga pangan dan energi dunia juga disebabkan
adanya reorientasi para pemodal pasar uang ke pasar komoditas
seperti pangan dan energi.
Investasi portofolio pasar uang tidak lagi menarik karena
pelemahan dolar AS, dan modal bermigrasi ke investasi
di bursa komoditas yang harganya terus meningkat.
ketidakpastian dan ketidakseimbangan tersebut menuntut
setiap negara akan melakukan perlindungan atau
asuransi terhadap kemungkinan gejolak perekonomiannya.
Gejolak perekonomian tersebut muncul dari kenaikan
atau perubahan yang tiba-tiba dari nilai tukar, harga energi,
khususnya minyak dan harga pangan dunia seperti beras,
gula dan minyak goreng.
Warta BPK
FEBRUARI 2011
KOLOM
Acapkali negara harus mengorbankan anggarannya,
baik sisi penerimaan maupun pengeluaran untuk menanggulangi
gejolak perubahan harga yang cepat. Dari sisi penerimaan
berupa pencabutan berbagai jenis pajak dalam
negeri, seperti PPn (pajak pertambahan nilai) dan bea
masuk yang menjadi selama ini menjadi unsur harga jual.
Dampaknya, penerimaan menjadi berkurang sebesar PPn
atau bea masuk yang seharusnya ditarik dalam perencanaan.
Sementara di sisi belanja, ketidakpastian akan membuat
APBN harus mengalokasikan dana risiko fiskal yang lebih besar,
baik risiko nilai tukar, suku bunga maupun risiko besaran
belanja dan kemungkinain tambahan belanja subsidi energi
dan pangan agar harga kebutuhan pokok tersebut terjangkau.
Lindung Nilai
Indonesia tidak terkecuali. Gejolak harga, baik nilai tukar,
maupun harga komoditas telah menekan perekonomian
di 2011 dan untuk mempertahankan stabilitas harga,
maka kebijakan fiskal melalui APBN dimanfaatkan menjadi
instrumennya. Namun, respons kebijakan fiskal tersebut
pada umumnya bersifat reaktif dan tidak didasarkan akan
prognosa yang akurat mengenai situasi perkembangan perekonomian
dan harga-harga komoditas.
meskipun sulit untuk melakuan prediksi yang akurat,
idealnya APBn mampu mendisain pengeluaran asuransi
yang berupa lindung nilai terhadap berbagai gejolak harga.
minimal melakukan disain lindung nilai terhadap gejolak
nilai tukar, suku bunga, harga minyak dan harga beras.
Pengeluaran jenis ini mengandung unsur pengeluaran
yang pasti dari premi asuransi, tetapi benefit dalam bentuk
nilai uang belum pasti. Apabila peristiwa yang dilindungi,
misalnya kenaikan harga minyak hingga US$100 per barel
tidak kejadian, tidak ada manfaat langsung yang diperolehnya.
Ibaratnya seperti peribahasa mengatakan ‘sedia payung
sebelum hujan’. Payung harus disediakan, akan tetapi
jika tidak hujan seolah-olah penyediaan payung tersebut
sia-sia. Bahkan, dapat dianggap pemborosan atau pengelu-
45 - 46 kolom anggito.indd 45 23/02/2011 19:44:34
45