Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

aksentuasi institusi itu sendiri. “lebih dari itu, tak ada insentif atau penghargaan dari pemerintah pusat dalam penyaluran APBn terhadap institusi tersebut. Hal ini tentu tak diinginkan.” Hadi Poernomo mengatakan bahwa jika BPK memberikan opini WTP, bukan berarti menjamin institusi yang menjadi auditee (pihak yang diperiksa BPK) tidak terjadi penyimpangan atau korupsi dalam mengelola keuangan negara. Pasalnya, tanggung jawab pemeriksa hanya terbatas pada opini yang diberikannya. “Tanggung jawab untuk memastikan bila terjadi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara sebuah entitas [auditee], terletak pada manajemennya sendiri. Biasanya dikenal dengan Managament Representation letter [MRl] yang ditandatangani oleh pimpinan entitas yang mengelola keuangan negara.” MRl ini merupakan bentuk tanggung jawab dari manajemen atau sering disebut dengan statement of Responsibility. Ini terkait dengan tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pengelolaan keuangan negara di institusinya. namun demikian, lanjutnya, tujuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan memang bukan untuk mengungkap adanya penyimpangan, ketidakpatuhan, dan dugaan korupsi. Dia menegaskan pemeriksa BPK yang memberikan opini WTP harus yakin bahwa semua informasi signifikan yang dimuat dalam laporan keuangan telah diuji dari aspek teknis akuntansi, aspek legal, dan substansinya. “jadi, kita harus menguji apakah formalnya atau materialnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita ingin menguji materialnya terhadap kebenaran, tentu atas jumlahnya. Kalau ingin menguji kelengkapannya, tentu kelengkapanatas akun-akunnya. Kalau ingin menguji kejelasannya, kita harus jelas sumber-sumbernya.” Dapat ditekankan, tegas Ketua BPK, untuk menguji signifikansi daripada suatu perkiraan, harus dilihat dulu, benarkah jumlahnya, lengkapkah itemnya, atau akunnya, juga sumbernya. setelah itu, baru pemeriksa bisa mengatakan bahwa mudah-mudahan dengan keyakinannya itu bisa wajar. “jangan sampai kita hanya memeriksa jumlahnya benar, item-nya lengkap, tetapi sumbernya tidak jelas. juga harus diperhatikan, sumber dan jumlahnya benar, tetapi tidak lengkap itemnya. jadi tiga fungsi ini tolong diuji secara baik, sehingga kita bisa meyakini,” papar Hadi. Dengan pengujian pada aspek teknis akuntansi, legal, dan substansinya itu, bisa memastikan bahwa BPK menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang kredibel. Dengan kata lain, hasil pemeriksaan BPK harus dapat diterima oleh publik dan proses pemeriksaan BPK telah melalui quality control, quality assurance, yang memastikan tidak adanya kesalahan (zero defact). (and) 48 FEBRUARI 2011 Warta BPK 47 - 48 aksentuasi.indd 48 23/02/2011 19:48:09
TEMPO DOELOE Dewan Pengawas Keuangan (1949-1959) Warta BPK SAlAh satu kesepakatanantara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Konferensi Meja Bundar (1949) adalah menghentikan agresi militer Belanda terhadap wilayah Indonesia, mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, dan bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Konsekuensi dari bentuk negara RIS ini, UUD 45 hanya dipakai oleh NKRI yang berada di bawah negara induk yaitu RIS. Seiring dengan hal itu, konstitusi negara RIS memakai Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 50/Konstitusi RIS). Disebut UUDS karena menunggu undang-undang dasar tetap yang rencananya akan dibahas dan ditetapkan oleh Konstituante/DPR hasil pemilu yang segera diselenggarakan. Perubahan bentuk negara dan konstitusi ini juga menyebabkan reorganisasi Badan Pengawas Keuangan (BPK). Nama BPK pun berubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan. Secara organisasil, dewan ini merupakan penggabungan dari Algemene Rekenkamer (ARK) kolonial Belanda yang berkedudukan di Bogor dan Badan Pemeriksa Keuangan yang berkedudukan di Yo- FEBRUARI 2011 49 - 50 TEMPO DULU.indd 49 23/02/2011 19:49:25 49
Page 1 and 2: GALLERY FOTO Ketua BPK RI Hadi Poer
Page 3 and 4: “Komisi VII tidak ingin persoalan
Page 5 and 6: Kepastian Ekonomi dan Lindung Nilai
Page 7: Warta BPK Ketua BPK Hadi Poernomo m
Page 11 and 12: eformasi birokrasi Makin: Sistem Un
Page 13: tensi ini dibagi menjadi dua: kompe

Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?