Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

KOLOM
aran yang tidak berdasar.
kementerian (dahulu Departemen)
keuangan pernah mengambil
inisiatif untuk melakukan pengeluaran
guna lindung nilai terhadap kenaikan
harga minyak. Seperti diketahui
kenaikan harga minyak mengakibatkan
kenaikan subsidi BBm dan listrik.
Untuk mengurangi risiko kenaikan
subsidi akibat kenaikan harga itu dilakukan
pengeluaran risiko fiskal dalam
APBn.
Pengeluaran risiko fiskal adalah
cadangan alokasi belanja yang disediakan
apabila terjadi kenaikan harga
minyak yang mengakibatkan kenaikan
belanja subsidi. Dan kebijakan seperti
itu dapat diterima oleh pengawas/
auditor internal dan eksternal, BPk
(Badan Pemeriksa keuangan) karena
bersifat pengeluaran cadangan atau
jaga-jaga.
namun, ketika akan melakukan
lindung nilai berupa alokasi belanja
premi asuransi yang pasti terhadap
kenaikan harga di atas asumsi APBn,
muncul pendapat yang tidak setuju.
Yang tidak setuju mengatakan bahwa
pengeluaran jenis itu tidak diterima
oleh pengawas khususnya BPk.
Pengeluaran jenis ini mengandung
risiko ‘kerugian negara’ apabila yang
terjadi adalah sebaliknya yakni harga
turun di bawah asumsi APBn.
Saya justru berpendapat sebaliknya,
pengeluaran premi asuransi untuk
melindungi risiko APBn tersebut
seharusnya dapat diterima oleh BPk.
meskipun pengeluaran premi asuransi
tidak membawa manfaat langsung
atau pasti karena kejadian masa
depan masih bersifat probabilitas.
menghitung probabilitas itu adalah
tanggung jawab pemerintah, dan kalau
diyakini memiliki probabilitas
tinggi akan terjadi di masa yang akan
datang maka layak untuk dilindungi
untuk mencegah pengeluaran yang
jauh lebih besar.
Sudah banyak metoda dan teknik
untuk menghitung asuransi lindung
nilai dan sudah banyak dilaksanakan
oleh korporasi yang menghadapi ketidakpastian
bisnis.
meksiko, pada 2009 pernah melakukan
lindung nilai dari penurunan
harga minyak agar pendapatan negara
tidak tergerus. Waktu itu, harga
minyak pernah mencapai US$120 per
barel dan diprediksi akan menurun.
Pada tingkat harga US$100, meksiko
mengeluarkan dana APBn-nya untuk
melakukan premi asuransi harga
di tingkat US$80. kejadiannya, harga
minyak bahkan turun di bawah
US$50 dan pendapatan APBn negara
“Saya menghimbau
agar BPK terbuka pada
berbagai perkembangan
perekonomian yang
semakin penuh dengan
ketidakpastian dan
ketidakseimbangan.”
itu aman. Bahkan memperoleh klaim
asuransi lindung nilai sebesar US$10
miliar.
memang ada cara lain yang dapat
dilakukan oleh pemerintah yaitu
lindung nilai dilakukan oleh BUmn
pelaksana PSO seperti Pertamina dan
PLn atau membentuk perusahaan di
bawah kementerian keuangan seperti
PT PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia)
untuk melakukan penjaminan
pada risiko infrastruktur.
meskipun dimungkinkan, akan
tetapi karena APBn adalah urusan
pemerintah dan untuk kadar kepraktisan
dan efisiensi seharusnya dapat
dilakukan dengan menggunakan mekanisme
APBn.
Asuransi bencana dan risiko
sistemik
Ide pembentukan asuransi benca-
na nasional adalah serupa yakni melindungi
negara dari pengeluaran pemulihan
bencana yang besar. karena
berskala nasional maka harus dilakukan
dengan mekanisme APBn bukan
swasta.
Premi dari asuransi bencana akan
dibeli oleh pemerintah, pemda, BUmn,
dan swasta untuk mencegah biaya
yang sangat besar jika terjadi bencana
nasional seperti tsunami, gempa
Padang, Bantul, dan merapi. Pengeluaran
seperti ini melalui mekanisme
APBn seharusnya juga dapat diterima
oleh BPk.
Saya menghimbau agar BPk terbuka
pada berbagai perkembangan
perekonomian yang semakin penuh
dengan ketidakpastian dan ketidakseimbangan.
Pola-pola mekanisme
APBn yang bersifat perlindungan,
percegahan dan asuransi, baik di sisi
penerimaan dan pengeluaran, seharusnya
dapat diterima sebagai kebijakan
untuk menghindari dari biaya
yang lebih besar.
meskipun UU yang terkait dengan
keuangan negara tidak secara eksplisit
mengungkapkan hal-hal yang terkait
dengan mekanisme pencegahan
dalam APBn, akan tetapi BPk perlu
melihat dalam kerangka perbaikan
dan pencegahan krisi ekonomi. ke depan
akan semakin banyak pola-pola
mekanisme APBn yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya pemburukan
ekonomi dan yang pada umumnya belum
dapat direncanakan pengeluarannya
dalam APBn.
Pengeluaran pencegahan krisis keuangan
akan paling banyak terjadi karena
sektor tersebut memang sangat
rentan terhadap gejolak di dalam dan
luar negeri. Gejolak di luar negeri
dapat mengakibatkan terjadinya krisis
yang sistemik dalam sekejap waktu.
maka perlindungan sektor terhadap
dampak krisis tetap harus diupayakan
dengan mekanisme APBn.
Bahkan saya tetap berpendapat pengeluaran
negara untuk pencegahan
krisis sistemik seperti dalam peristiwa
bank century seharusnya juga dapat
diterima oleh BPk.
46 FEBRUARI 2011
Warta BPK
45 - 46 kolom anggito.indd 46 23/02/2011 19:44:35