Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

TEMPO DOELOE gyakarta. Sebagai ketuanya dipilih R. Soerasno, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPK yang pertama. Dia memimpin Dewan Pengawas Keuangan sampai 1957, sebelum kemudian diganti oleh A. Karim Pringgodigdo. Kantor Pusat Dewan Pengawas Keuangan berkedudukan di Bogor, yang notabene kantor dari ARK. Sementara kantor BPK di Yogyakarta menjadi Kantor Cabang Dewan Pengawas Keuangan. Dasar hukum Dewan Pengawas Keuangan terdapat dalam Pasal 80 dan 81 UUDS 50. Fungsi dan tugasnya terdapat pada Pasal 112 dan 116 yaitu mengawasi dan memeriksa tanggung jawab keuangan negara. hasil pengawasan dan pemeriksaan diinformasikan kepada DPR. landasan hukum dan pelaksanaan tata kerja sebenarnya masih peninggalan masa kolonial Belanda yaitu Indische Comptabilietswet (ICW), Indische Bedrijvenswet (IBW), Indische Staatrecht (IS), dan Intructie Voor het Algemene Rekenkamer (IAR). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas Keuangan tetap menyelenggarakan fungsi operatif, rekomendasi, dan yudikatif. Susunan keanggotaannya terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan tiga orang anggota. Secara realitas masa itu, susunan keanggotaan tidak pernah lengkap. hal ini dikarenakan jabatan anggota dianggap kurang menarik. Konstalasi itu ditunjukkan oleh pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan pada 1955. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan jabatan anggota kurang menarik. Pertama, pelaksanaan tugas selalu berhadapan dengan pemerintah. Pada saat itu, segalanya belum tertata dengan baik. Tentu hal ini menyulitkan pelaksanaan tugas. Kedua, ada larangan bahwa anggota dewan, termasuk ketua dan wakil ketua, tidak diperbolehkan merangkap jabatan di pemerintahan juga tidak boleh melakukan usaha dagang sehingga dari sisi mata pencaharian hanya tergantung dari penghasilan sebagai pegawai negeri. Sejak berlakunya UUDS 50, Dewan Pengawas Keuangan mengalami perubahan organisasi sebanyak satu kali. Perubahan terjadi pada 1958, setelah terbitnya Surat Keputusan No.3371/ TU/58 tertanggal 7 Agustus 1958. Isinya, menambah jumlah inspektorat dari enam menjadi sembilan, yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan administrasi keuangan negara. Sementara struktur organisasi Dewan Pengawas Keuangan pada masa RIS ini terdiri dari: 1. Unsur Pimpinan, yaitu dewan yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota. 2. Unsur Pembantu Pimpinan, Sekretaris yang memimpin Sekretariat Dewan Pengawas Keuangan 3. Unsur Pelaksana Pemerik saan, inspektorat-inspektorat dan kantor cabang 4. Unsur Penunjang, kepegawai an, umum, dan keuangan 5. Unsur Pengatur Meja, bagian yang membantu dewan dalam menyajikan materi atau masa lah yang akan dibahas dalam Sidang Dewan. Tugas pokok Dewan Pengawas Keuangan adalah memeriksa dan menguji pengeluaran anggaran dan menilai perhitungan anggaran negara. Juga memeriksa anggaran perusahaan negara, perseroan terbatas, dan yayasan dimana negara punya kepentingan di dalamnya. Sejak tahun 1951, dewan ini juga melakukan pemeriksaan atas pinjaman luar negeri. Dalam melaksanakan pemeriksaannya, Dewan Pengawas Keuangan bersandar pada laporan pemeriksaan yang diberikan oleh Djawatan Akuntan Negara. Dalam hal pemeriksaan, Dewan Pengawas Keuangan, melakukannya dengan dua cara yaitu cara pemeriksaan buril dan pemeriksaan di tempat. hasil pemeriksaan diberitahukan kepada DPR dalam bentuk Pemberitaan Dewan Pengawas keuangan yang dibuat setiap tahun. Berkaitan dengan pemberitaan tahunan itu, Dewan Pengawas Keuangan tetap memantau bagaimana penyelesaian hal-hal yang telah diberitahukan kepada DPR. Selain itu, dari tataran fungsi yudikatif, berkaitan dengan tuntutan pebendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Dewan Pengawas Keuangan mewajibkan semua orang atau badan yang oleh negara diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan menyerahkan uang atau surat berharga dan barang, untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Dewan Pengawas Keuangan tentang pengurusan yang telah mereka jalankan. Jika ada kekurangan (tekor) atau penolakan atas pengeluaran tertentu dalam daftar pertanggungjawabannya, Dewan Pengawas Keuangan dapat melakukan upaya pembebanan ganti rugi. Dengan kata lain, Dewan Pengawas Keuangan dapat mewajibkan supaya orang atau badan membayar kembali jumlah pengeluaran yang sebetulnya tidak boleh menjadi beban kas negara. (and) 50 FEBRUARI 2011 Warta BPK 49 - 50 TEMPO DULU.indd 50 23/02/2011 19:49:25
eformasi birokrasi Makin: Sistem Untuk Mengoptimalkan kinerja Pegawai Sebagai perwujudan dari reformasi birokrasi sumber daya manusia (SDM) dan pengoptimalkan kinerja pegawai, Biro SDM BPK memunculkan program Manajemen Kinerja Individu (MAKIN). Penyiapan konsep ini dimulai sejak 2007. Biro SDM BPK melakukan pilotproject kepada beberapa satuan kerja, baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan, tahun lalu. UntUk di pusat, Akn I, Akn II, dan Akn VII, dipilih sebagai pilot project. Sementara di kantor perwakilan, dipilih BPk Perwakilan Provinsi Jawa Barat, i DkI Jakarta, dan Provinsi Banten. Sejumlah kekurangan pun ditemukan yang selanjutnya diperbaiki, khususnya pada formulir MAkIn. Sistem ini akan diimplementasikan pada unsur pemeriksa terlebih dahulu pada tahun ini. Menurut ketua Implementasi MAkIn yang juga kabag Pengembangan kompetensi dan Penilaian kerja (PkPk) Biro SDM BPk Erwin Miftah, prioritas penerapan kepada unsur pemeriksa. Dengan pertimbangan unsur pemeriksa merupakan Core Employees BPk. Selain itu, uraian jabatan yang sudah leng- Warta BPK kap, baik, dan terperinci adalah unsur pemeriksa. “Perangkat yang mendukung konsep MAkIn, pertama, adalah uraian jabatan. Uraian jabatan harus jelas. kita memulainya dengan pemeriksa. Dalam uraian jabatan pemeriksa itu paling jelas. Ada panduan manajemen pemeriksaan, SPkn, dan jabatan fungsional BPk. Secara jumlah, Pemeriksa juga punya porsi yang besar di BPk,” ucap Erwin. Setelah diterapkan pada unsur pemeriksa, pada 2012, MAkIn akan diterapkan pada pegawai struktural. Rencananya pada semester pertama tahun ini, Biro SDM akan mensosialisasikan penggunaan MAkIn kepada unsur pemeriksa dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang ada di kantor pusat maupun di kantor perwakilan. Untuk memantapkan program ini, Biro SDM bekerjasama dengan Biro teknologi Informasi untuk membangun aplikasi secara elektronik. Penerapan aplikasi ini diharapkan untuk mempermudah dalam penggunaan SIMAk yang sebelumnya masih bersifat paper based. Walau penerapan aplikasi secara elektronik diterapkan, saat ini, belum sepenuhnya aplikasi secara elektronik tersebut digunakan. Penggunaan kertas masih dilakukan agar dalam pelaksanaan SIMAk ini masih bisa didokumentasikan secara fisik dalam kertas kerja aplikasi. Ke depan, aplikasi elektronik secara penuh diharapkan bisa direalisasikan. FEBRUARI 2011 51 - 53 reformasi birokrasi.indd51 51 23/02/2011 19:51:49 51
Page 1 and 2: GALLERY FOTO Ketua BPK RI Hadi Poer
Page 3 and 4: “Komisi VII tidak ingin persoalan
Page 5 and 6: Kepastian Ekonomi dan Lindung Nilai
Page 7 and 8: Warta BPK Ketua BPK Hadi Poernomo m
Page 9: TEMPO DOELOE Dewan Pengawas Keuanga
Page 13: tensi ini dibagi menjadi dua: kompe

Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?