Inteligensia%20Muslim%20dan%20Kuasa

Democracy Project
ijin penerbitan yang diberikan oleh Departemen Penerangan, dan ijin cetak dari pihak
Kompkamtib/Laksus. Doktrin resmi pemerintah menyatakan bahwa pers Indonesia itu
‘bebas dan bertanggung jawab’. Di bawah konsep ‘bertangung jawab’ yang elastis,
negara memiliki dasar landasan untuk mengontrol isi dan bahasa media. Para jurnalis
dan kritikus pun bekerja di bawah bayang-bayang ancaman sensor, pemberangusan dan
penangkapan (Sen dan Hill, 2000). Setelah Peristiwa Malari pada bulan Januari 1974,
12 penerbitan diberangus termasuk koran Indonesia Raya-nya Muchtar Lubis. Selanjutnya,
setelah terjadinya protes-protes mahasiswa anti-pemerintahan pada bulan Januari 1978,
tujuh harian Jakarta plus tujuh penerbitan mahasiswa dilarang terbit. Hal ini diikuti
dengan dilarang terbitnya penerbitan-penerbitan lain dalam dekade-dekade berikutnya.
48 Presiden Suharto menyatakan dalam Pidato Hari Kemerdekaan tahun 1973: ‘Penggunaan
bahasa secara baik dan benar mencerminkan cara berpikir, sikap, dan perilaku yang
baik dan benar. Dan penggunaan bahasa secara baik dan benar ini merupakan kunci
utama bagi keberhasilan pembentukan dan pembangunan bangsa’ (Dikutip dalam
Hooker, 1995: 272). Dalam kenyataan, yang didefinisikan sebagai bahasa yang baik
dan benar ialah bahasa yang sepenuhnya tunduk pada politik pemaknaan oleh Negara.
Bahkan, meskipun orang-orang menggunakan bahasa ‘yang benar’, jika bahasa itu
digunakan untuk mengkritik pemerintah, maka bahasa itu akan dianggap sebagai bahasa
‘yang tak benar’.
49 Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih rinci mengenai bahasa dan kekuasaan
selama periode Orde Baru, lihat Y. Latif dan I.S. Ibrahim (1996).
50 Untuk mendapatkan sebuah diskusi lebih jauh mengenai usaha-usaha Orde Baru untuk
menjauhkan agama dari proses penyusunan hukum di Indonesia, lihat M. Cammarck
(1997).
51 Sejak 16 Desember 1965, terbentuk Badan Koordinasi Amal Muslim, yang menyatukan
16 organisasi Islam yang bekerja demi direhabilitasinya Masjumi. Dalam tasyakuran
atas pembebasan para politisi Muslim dari dipenjara, yang diadakan di masjid Al-Azhar
yang terkenal (di Jakarta) pada 14 Agustus 1966, mantan pemimpin puncak Masjumi
dengan disaksikan oleh sekitar 50.000 saksi mata menyerukan kepada rezim yang baru
untuk merehabilitasi Islam setelah ditindas di masa lalu (Boland 1971: 148).
52 Organisasi-organisasi Muslim itu adalah Muhammadiyah, Al-Djamiatul Wasliyah,
Gasbindo, Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Anwar, SNII, KBIM, Persatuan Umat Islam
(PUI), Porbisi, HSBI, PITI, Al-Irsyad dan Wanita Islam (DPP Golkar, 1994: 102).
Keputusan dari organisasi-organisasi Muslim itu untuk menarik diri dari Golkar
digambarkan oleh almarhum Lukman Harun (seorang pemimpin Muhammadiyah)
sebagai ‘kekeliruan terbesar yang pernah dibuat oleh kaum Muslim dalam era Orde
Baru’. Wawancara dengan almarhum Lukman Harun (10/09/1998).
53 Pada bulan Oktober 1969, lembaga wakil agama (KINO-Keagamaan) lenyap dari
Sekber-Golkar. Setelah pemilu 1971, inteligensia Katolik dan Kristen (seperti Jusuf
Wanandi, Cosmas Batubara dan David Napitupulu), inteligensia sosialis (seperti Rahman
Tolleng dan Midian Sirait), dan inteligensia abangan (seperti Sukijat dan Pitut Suharto)
memegang posisi-posisi strategis dalam dewan pengurus pusat yang dipimpin militer di
tubuh Golkar periode 1973/1978. Baru pada periode 1983/1988, beberapa inteligensia
Muslim (terutama yang berlatar belakang HMI), seperti K.H. Tarmudji, Akbar Tandjung,
Ibrahim Hasan, Anang Adenansi, dan Qudratullah, masuk sebagai bagian dari 42
pengurus pusat Golkar (DPP-Golkar 1994: 102, 165-168).
630 | Inteligensia Muslim dan Kuasa