laporan kunjungan kerja komisi v dpr-ri dalam reses masa ...

More documents

Recommendations

Info

• Karakteristik Arus dan Gelombang di Laut Banda sebagai salah satu Laut terdalam di dunia sangat tidak memungkinkan untuk pergerakan Kapal (Rescue Boat) yang hanya berbahan Fiberglass dengan panjang 28 meter • Minimnya Dana untuk Pembinaan Potensi di Daerah • Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor SAR Ambon • Perlu Adanya penambahan POS SAR di setiap Kabupaten/ Kota, agar Respons Time terhadap penanganan musibah dapat lebih maksimal • Perlu adanya Kantor SAR Terpadu, mengingat sampai saat ini Kantor SAR Ambon masih menempati Gedung Angkasa Pura I Bandara Pattimura • Di usulkan untuk Pergantian Kapal (Rescue Boat) dengan Kapal yang Berbahan Logam dengan Panjang 40 Meter • Di usulkan untuk Pembangunan Dermaga untuk Rescue Boat, mengingat sampai saat ini RB-309 masih menumpang di Dermaga LIPI Ambon • Di usulkan Penyediaan Dana untuk Pembinaan Potensi SAR Daerah melalui APBD 2) Usulan Sarana prasarana Basarnas Maluku; 1. Usulan penambahan POS SAR di setiap Kabupaten/ Kota, agar Respons Time terhadap penanganan musibah dapat lebih maksimal; 2. Usulan adanya Kantor SAR Terpadu, mengingat sampai saat ini Kantor SAR Ambon masih menempati Gedung Angkasa Pura I Bandara Pattimura; 3. Diusulkan untuk Pergantian Kapal (Rescue Boat) dengan Kapal yang Berbahan Logam dengan Panjang 40 Meter; 4. Diusulkan untuk Pembangunan Dermaga untuk Rescue Boat, mengingat sampai saat ini RB-309 masih menumpang di Dermaga LIPI Ambon; 5. Diusulkan program/kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas; 6. Dukungan terhadap perhelatan internasional “Sail Banda”, untuk sementara dikerahkan penanganan di Pos SAR Banda dan Kantor SAR Ambon. USULAN: 1. Komisi V DPR RI merekomendasikan program kegiatan untuk memperpendek rantai pengambilan kebijakan serta mempercepat waktu penanganan (time to response) pencarian dan pertolongan utamanya pada kondisi bencana alam, berupa: a. Pembangunan POS SAR di tingkat Kabupaten/ Kota; b. Pembangunan Kantor Pelayanan SAR Terpadu Daerah di Maluku; c. Peningkatan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas; d. Peningkatan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, antara lain Pergantian Kapal (Rescue Boat) dengan Kapal yang Berbahan Logam dengan Panjang 40 Meter dan Pembangunan Dermaga untuk Rescue Boat; 2. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memberi prioritas perhatian kepada upaya pencarian dan pertolongan terkait perhelatan yang digelar secara internasional “Sail Banda”. 72
REKOMENDASI Provinsi Maluku, dari hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, membutuhkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur di segala bidang, baik secara fisik, sarana, prasarana. Berbagai pihak harus bekerja keras dengan membangun kerjasama dan sinergisitas. Semua kalangan sepakat, pembangunan di Provinsi Maluku, sebagai salah satu provinsi strategis yang terletak di timur Indonesia, dengan ciri khas sebagai provinsi kepulauan membutuhkan modal besar, baik secara finansial, teknologi, fasilitas, maupun sumber daya manusia. Tetapi modal yang juga penting adalah kepercayaan: bahwa pembangunan Maluku pasti bisa dilakukan, bila terjadi saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama yang baik. Rekomendasi yang disampaikan dibagi dua bagian, dimana Rekomendasi Umum adalah rekomendasi sektoral terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku, dan Rekomendasi Khusus adalah rekomendasi dari obyek yang dikunjungi di lapangan beserta temuan-temuan menonjol yang berkembang dari hasil analisis selama Kunjungan Kerja di Provinsi Maluku. REKOMENDASI UMUM Beberapa rekomendasi secara umum untuk ditindaklanjuti, diantaranya adalah: Komisi V DPR RI mendukung program pembangunan infrastruktur bernilai strategis nasional yang akan diusung Pemerintah Provinsi Maluku. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah Maluku untuk saling memperkuat dan saling mendukung terhadap program/kegiatan pembangunan infrastruktur, termasuk sharing pembiayaan APBN-APBD. Secara umum, pembangunan infrastruktur ke-PU-an, Perhubungan, Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Daerah Tertinggal, BMG dan Basarnas, belum berjalan maksimal dengan akselerasi yang lebih cepat. Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyatukan kekuatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku. Secara umum, Provinsi Maluku dari hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, membutuhkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur di segala bidang, baik secara fisik, sarana, prasarana. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di daerah, terutama yang berkaitan dengan masalah anggaran dan peningkatan APBN untuk mendukung program-program pembangunan di Maluku. Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi tertua dalam sejarah Indonesia, juga merupakan salah satu dari 7 Provinsi Kepulauan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ciri dan karakteristik yang khas, sehingga penanganan infrastruktur memerlukan perlakuan khusus dan komprehensif, utamanya pertimbangan ketepatan dan kecepatan mobilitas arus barang dan orang; 73
Page 1 and 2:
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DP
Page 3 and 4:
Dari Sekretariat Komisi V DPR RI :
Page 5 and 6:
No Obyek Waktu Mitra Kerja 1 Bandar
Page 7 and 8:
Iklim yang terdapat di kepulauan ma
Page 9 and 10:
Hal ini dapat dilihat dari hasil pe
Page 11 and 12:
Kesenjangan antar wilayah masih ter
Page 13 and 14:
dan infrastruktur lainnya dan untuk
Page 15 and 16:
VI. TEMUAN-TEMUAN TIM KUNJUNGAN KER
Page 17 and 18:
1. KOTA AMBON 1) Ruas Durian Patah
Page 19 and 20:
3) Program/ Kegiatan Jalan dan Jemb
Page 21 and 22: Total dana yang dialokasikan untuk
Page 23 and 24: 3) Komsi V DPR RI mendesak Kementer
Page 25 and 26: No Program Kegiatan Biaya (Rp) Loka
Page 27 and 28: Sisi hilir checkdam Sisi hulu check
Page 29 and 30: 1) Kantor PDAM Kota Ambon; Kantor P
Page 31 and 32: 3) Komisi V DPR RI mendesak Ditjen
Page 33 and 34: a. Menjaga interkoneksi antar kawas
Page 35 and 36: B. BIDANG PERHUBUNGAN B.1. SUB SEKT
Page 37 and 38: Di Pelabuhan Gudang Arang pada tahu
Page 39 and 40: Usulan: 1) Diperlukan pengembangan
Page 41 and 42: 3. Rehabilitasi Pos Jaga 74 M sebes
Page 43 and 44: Rencana Pengembangan 1) Pembangunan
Page 45 and 46: B.2 SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT 1)
Page 47 and 48: 2. Pelabuhan Penyeberangan Kisar te
Page 49 and 50: d. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Lau
Page 51 and 52: d. Penguatan Transportasi udara Ope
Page 53 and 54: 2. Parkir Pesawat ( Apron ) > Panja
Page 55 and 56: 2.2. Pembangunan Bandar Udara Baru
Page 57 and 58: e. Penggunaan Pendanaan: Pada tahun
Page 59 and 60: Penyampaian Usulan Tambahan Biaya u
Page 61 and 62: C. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 1) Progr
Page 63 and 64: TEMUAN: a. Masih banyaknya perminta
Page 65 and 66: D. BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTIN
Page 67 and 68: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi
Page 69 and 70: LAYANAN BMKG Maluku Tenggara Selama
Page 71: F. BIDANG SAR NASIONAL 1) Sarana pr
Page 75 and 76: 3. Komisi V DPR RI mendesak Kemente
Page 77 and 78: No Program Kegiatan Biaya (Rp) Loka
Page 79 and 80: A.4. Sub Sektor Penataan Ruang 1. K
Page 81 and 82: 2. Komisi V DPR RI meminta Kementer
Page 83 and 84: 5. Komisi V DPR RI memberi apresias
Page 85 and 86: E. SEKTOR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI
show all

laporan kunjungan kerja komisi v dpr-ri dalam reses masa ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?