Set Protokol Indikator Ekonomi (EC) - Global Reporting Initiative

IP
Set Protokol Indikator: HR
Relevansi
Indikator Kinerja HAM mengungkapkan informasi
mengenai dampak dan kegiatan dari organisasi terhadap
hak-hak asasi sipil dan politik dari para pemangku
kepentingan. Aspek-aspek yang tercakup dalam
Indikator Kinerja mengacu pada standar internasional,
terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari
Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Universal
Declaration of Human Rights) dan Deklarasi ILO Tahun
1998 tentang Prinsip dan Hak- Dasar di Tempat Kerja
(ILO Declaration on the Fundamental Principles and
Rights at Work of 1998), khususnya delapan Konvensi
Inti (Core Conventions) dari ILO. Walaupun berkaitan
erat, penggolongan HAM dan Praktek Ketenagakerjaan
mempunyai tujuan yang berbeda. Indikator HAM
terfokus pada cara organisasi pelapor menangani
dan menghormati hak-hak dasar manusia, sedangkan
Indikator Praktik Ketenagakerjaan menggambarkan
kualitas pekerjaan dan lingkungan kerja.
Indikator Kinerja ini bertujuan untuk memberikan
ukuran-ukuran yang dapat diperbandingkan atas akibat
atau hasil, yang oleh karena itu difokuskan terutama
pada kasus-kasus yang terkait dengan inti HAM. Kasus
pada umumnya berdampak baik bagi kelompok
pemangku kepentingan, maupun di samping resiko
bagi organisasi di mana pelanggaran terjadi. Perangkat
indikator ini mencakup tiga bidang umum :
• Kasus yang terkait dengan aspek dasar HAM (HR4
dan HR9);
• Kapasitas dan pengetahuan yang memungkinkan
organisasi secara efektif menangani masalah hak
asasi manusia, termasuk pelatihan dan prosedur
internal (HR3, HR5, HR6, HR7 dan HR8); dan
3. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa: Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya tahun 1966 (United Nations Convention:
International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, 1966)
4. Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di
Tempat Kerja Tahun 1998 (ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work,
1998), khususnya kedelapan Konvensi Inti (Core
Conventions) dari ILO.
5. Deklarasi Wina dan Program Pelaksanaan tahun
1993 (Vienna Declaration and Programme of Action,
1993).
Referensi Umum
• ILO Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work, 1998.
• ILO Tripartite Declaration Concerning Multinational
Enterprises and Social Policy, 2001, Third Edition.
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises,
Revision 2000.
• United Nations Universal Declaration of Human
Rights, 1948.
• ILO Convention (169) concerning Indigenous and
Tribal Peoples in Independent Countries, 1989.
• Integrasi organisasi pada masalah HAM dalam
hubungan bisnis eksternal organisasi , baik dalam
melakukan investasi maupun dalam kaitan
hubungan dengan para pemasok (KH 1 dan KH 2).
Definisi
Hak Asasi Manusia
HAM yang diakui secara umum didefinisikan oleh lima
konvensi dan deklarasi berikut:
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (United Nations
Universal Declaration of Human Rights, 1948).
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Rumusan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
tahun 1966 (United Nations Convention
International Covenant on Civil and Political Rights,
1966).
2
© 2000-2006 GRI