Presiden SBY Hanya Berduka lewat Twitter

HUKUM
Jilbab Riwayatmu
di Tangan Polri
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan
mengatakan penundaan izin pengenaan jilbab Polwan
oleh Wakapolri Komjen Polisi Oegroseno adalah
sesuatu yang mengada-ada.
Foto: ISTIMEWA
izin pengenaan jilbab Polwan itu
sesuatu yang mengada-ada,” ujar Amidhan di
“Penundaan
Jakarta, Kamis.
Penundaan tersebut dikhawatirkan akan
menimbulkan reaksi terhadap keputusan tersebut.
“Saya sudah sering mengatakan, hukum
mengenakan jilbab dalam Islam itu wajib,” jelas dia.
Penundaan itu juga, sambung dia, tidak beralasan.
Jika alasannya warna-warni, maka bisa diseragamkan.
Jika masalah anggaran, para Polwan yang ingin
berjilbab rela merogoh kocek sendiri tanpa membebani
pemerintah.
“Begitu juga kalau alasannya persetujuan DPR,
silahkan bawa ke DPR,” kata dia.
Dalam konstitusi juga terutama pada pasal 29
UUD 1945, disebutkan bahwa negara menjamin setiap
warga negara untuk memeluk agamanya dan beribadat
menurut agama dan kepercayaannya.
“Kalau mau menunda, harus ada kepastian kapan
diperbolehkan mengenakan jilbab. Jangan sampai tidak
ada ketentuan seperti saat ini,” tegas dia.
Amidhan hanya mengkhawatirkan ada pihakpihak
yang ikut campur dalam urusan pengenaan jilbab
Polwan tersebut.
Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Polisi
Oegroseno mengatakan penundaan jilbab bagi polisi
wanita masih akan menunggu peraturan kapolri (perkap)
soal seragam.
Padahal sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman
mempersilakan anggota polisi wanita mengenakan jilbab
saat bertugas.
May
ASAtunews | edisi 08/th. I/Desember 2013
17