Presiden SBY Hanya Berduka lewat Twitter

Recommendations

Info

EKONOMI negara AS tidak pernah mau menjalankannya dan WTO tidak menjatuhkan sangsi kepada AS. ‘’WTO akan menjadi alat bagi rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam meningkatkan popularitas dan keuntungan pribadi dengan mengobral pasar, kekayaan alam dan kekaayaan ekonomi negara kepada asing. Obral murah kekayaan alam, pasar Indonesia kepada asing jelas akan menguntungkan diri pribadi rezim SBY dan keluarganya atau pejabat di sekitarnya yang mendapatkan komisi dari asing hasil menjual bangsa dan Negara,’’ tambah dia. Menurut dia, pelaksanaan WTO di Bali dan pertemuan APEC di Bali dilakukan tanpa persetujuan DPR, terutama dalam penggunaan anggaran negara dan pengerahan aparat keamanan negara. Dengan demikian ini merupakan bentuk korupsi pemerintahan SBY. Padahal agenda WTO telah secara jelas merugikan rakyat. Menurut Salamuddin Daeng, WTO melanggar Pancasila, UUD 1945 dan Demokrasi. WTO dilalakukan secara exlusive, tidak melibatkan rakyat, tidak melibatkan lembaga perwakilan rakyat, namun dilakukan oleh segelintir elite eksekutif. Padahal semua keputusan yang diambil menyangkut kedaulatan negara dan keselamatan rakyat serta keselamtan kemanusiaan. Selain itu, LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) menginginkan Pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jangan dijadikan sebagai ajang untuk sekadar mencari solusi yang memuaskan semua pihak terkait. “Kami menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan win-win solution (memuaskan semua pihak),” kata Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik di Nusa Dua, Selasa. Menurut Riza, pernyataan kepala negara tersebut berpotensi membuat petani dan nelayan Indonesia menjadi terancam kepada hal yang lebih besar. Ia berpendapat, pihaknya sebenarnya masyarakat miskin Indonesia saat ini tidak membutuhkan “win-win solution” tetapi butuh untuk meraih kembali hak-hak yang seharusnya mereka terima. “Kita mesti melindungi warga kita dari malnutrisi, kita mesti melindungi pekerjaan kita, melindungi warga kita dari kemiskinan,” ujarnya. Riza menjelaskan, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa dengan memberikan subsidi besar kepada pertanian mereka sendiri namun di saat yang bersamaan melarang pemberian subsidi kepada negara-negara berkembang bukanlah “win-win solution”. Untuk itu, IGJ mendesak agar hak-hak masyarakat bawah termasuk petani dan nelayan dapat dipertimbangkan sepenuhnya dalam berbagai negosiasi terkait subsidi tersebut. Sebagaimana diketahui, sejumlah LSM telah memobilisasi nelayan dan petani untuk menggelar unjuk rasa menolak WTO dan pertemuan kali ini dinilai sebagai kegagalan sistem multilateral dari organisasi itu. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan sistem perdagangan global harus memihak pada semua negara baik berkembang maupun maju karena pada hakikatnya perdagangan harus melibatkan semua pihak di posisi yang sama. “Memberikan kesempatan pada negara miskin dalam perdagangan memberikan kesempatan mereka untuk berkembang. Kita harus meningkatkan kesempatan. Keberhasilan kita di Bali ini adalah bila dapat memberikan dorongan bagi ekspansi perdagangan global yang pada akhirnya membantu mengurangi kemiskinan,” kata Presiden saat membuka sidang WTO di Nusa Dua Bali, Selasa (3/12). Presiden mengajak semua pihak yang ada untuk bersama-sama mewujudkan adanya keseimbangan dalam perdagangan sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sama dari sistem perdagangan global yang disusun dan disepakati bersama. Konferensi WTO, negosiasi Paket Bali masih alot Negosiasi dalam Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-9 yang diharapkan menghasilkan Paket Bali masih berlangsung alot karena belum adanya kesepakatan khususnya antara India dengan Amerika Serikat dan negara maju terkait Paket Agrikultur atau Pertanian. “Ada beberapa negara yang belum sepakat, seperti India dan Afrika Selatan,” kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, kepada para wartawan, di Nusa Dua, Bali, Kamis. Menurut Gita, saat ini sikap India masih belum melunak terkait dengan salah satu poin yang terdapat dalam Paket Pertanian yakni terkait dengan solusi interim stok ketahanan pangan dan juga penggunaan harga referensi tahun 1986-1988. Gita menjelaskan, meskipun hingga Rabu malam (4/12) mayoritas negara-negara anggota WTO mendukung untuk dibuahkannya Paket Bali, namun India masih bertahan dengan prinsip ketahanan pangan dan menginginkan adanya solusi permanen terkait hal itu. “Saya telah melakukan pembicaraan dengan Dirjen WTO, Amerika Serikat, India dan juga Uni Eropa untuk mencari solusi,” katanya. Gita mengakui bahwa tidak ada pendekatan khusus yang dipersiapkan melainkan hanya murni menjembatani kepentingan antara negara maju dan berkembang tersebut. “Tapi semuanya menyampaikan bahwa ingin keluar dari Bali dengan Paket Bali,” ujar Gita. Penyelesaian perundingan untuk menghasilkan Paket Bali masih bertahan dan belum menyetujui penerapan solusi interim stok ketahanan pangan. Dalam negosiasi terkait dengan solusi interim tersebut, negara maju sesungguhnya telah menyetujui usulan negara berkembang untuk memberikan subsidi lebih dari 10 persen dari output nasional, namun juga memberikan jangka waktu terhadap pemberian subsidi tersebut. Jangka waktu yang diberikan selama 4 tahun 42 ASAtunews | edisi 08/th. I/Desember 2013
EKONOMI tersebut tidak diterima oleh India yang menginginkan adanya solusi permanen dan juga adanya penyesuaian harga yang lebih baru dan tidak lagi menggunakan referensi harga dari 1986-1988. “Kalau saya melihat seluruh pihak optimis untuk bisa mendapatkan solusi permanen dalam waktu 4 tahun, namun India merasa harus ada jaminan langkah apa yang harus diambil jika setelah 4 tahun tidak ada keputusan permanen tersebut,” katanya. Sebelumnya, pada Rabu (4/12), Menteri Perdagangan dan Perindustrian India, Anand Sharma menegaskan bahwa negeri dengan penduduk kurang lebih 1,2 miliar jiwa itu tidak akan merubah sikap terkait dengan solusi interim stok ketahanan pangan. “India tidak akan ada negosiasi atau kompromi terkait ketahanan pangan, publik butuh keamanan pasokan cadangan pangan dan aturan WTO harus dikoreksi,” kata Sharma, dalam Plenary Session Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization ke-9, di Nusa Dua, Bali. Sharma mengatakan, dikarenakan publik memerlukan keamanan terkait pasokan cadangan pangan tersebut, pihaknya menilai harus dirumuskan solusi permanen, bukan yang sementara saja. Saat ini, posisi India masih bertahan dan belum menyetujui terkait dengan penerapan solusi interim stok ketahanan pangan. Dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 tersebut, Indonesia mengharapkan Paket Bali dapat disepakati, dalam paket tersebut berisikan “Trade Facilitation, Agriculture and LDCs”. Parlemen Eropa merasa yakin “Paket Bali” yang menjadi kesepakatan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) nantinya dapat mengatasi kesenjangan antara negara sedang berkembang dengan negara terbelakang. “Paket Bali saya kira sangat penting karena akan membawa perubahan cepat pada sistem perdagangan multilateral dan bermanfaat bagi negara sedang berkembang dengan negara terbelakang,” kata Jorg Leichtfried sebagai juru bicara Parlemen Eropa pada Konferensi Parlemen WTO di Kuta, Bali, Kamis. Menurut dia beberapa negara sedang berkembang telah mengalami perubahan besar setelah akses perdagangan bebas dibuka. “Memang perdagangan bebas tidak selalu otomatis (berdampak positif bagi perekomian suatu negara) karena yang terpenting dalam perdagangan bebas itu adalah asas keadilan untuk menghilangkan kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Leichtfried. Oleh sebab itu, dia menganggap kesepakatan yang dihasilkan dari Konferensi Parlemen WTO yang digelar di Kuta pada 2 dan 5 Desember 2013 itu sangat penting sebagai bagian dari upaya parlemen memanfaatkan pengaruh politiknya pada KTM WTO. Dalam kesempatan itu pula, dia mengusulkan kepada WTO untuk memasukkan masalah hak asasi manusia (HAM), hak lingkungan, dan hak sosial setelah Paket Bali disepakati. “WTO bisa memberikan sanksi kepada negara yang perdagangannya melanggar ketiga hak itu,” ujarnya. Menurut dia HAM dan kelestarian lingkungan serta hak sosial pekerja harus mendapat perlindungan dari sistem perdagangan multilateral. Namun usulan Leichtfried tersebut tidak mendapatkan respons dari para peserta Konferensi Parlemen WTO, termasuk Indonesia. “Kita sepakati dulu saja Paket Bali sebelum berbicara mengenai HAM dan lingkungan,” ujar Nurhayati Ali Assegaf, delegasi Indonesia pada konferensi tersebut. Sementara itu, Kazutoshi Chatani selaku pakar ekonomi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendesak WTO membedakan mekanisme pasar uang dan komoditas dengan pasar tenaga kerja. “Perdagangan uang dan komoditas sangat mudah, apalagi sekarang era online. Tapi tidak demikian dengan pasar tenaga kerja. Karena yang kita tempatkan adalah orang sehingga butuh kebijakan yang tepat,” katanya saat berbicara di depan 39 anggota parlemen dari 39 negara itu. Ia mencontohkan industri tekstil yang saat ini daya saingnya berkurang. “Padahal untuk menjadikan seorang insinyur tekstil tidak bisa dalam waktu semalam. Kalau negara gagal dalam mengatasi pekerja tekstil, maka sudah barang tentu upah pekerja naik, sedangkan daya saingnya menurun,” kata Kazutoshi. Menurut dia, WTO harus bisa mengantisipasi dampak perdagangan bebas terhadap lalu lintas pekerja untuk menjaga fleksibilitas perekenomian di negaranegara anggota. Parlemen Eropa merasa yakin “Paket Bali” yang menjadi kesepakatan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) nantinya dapat mengatasi kesenjangan antara negara sedang berkembang dengan negara terbelakang. “Paket Bali saya kira sangat penting karena akan membawa perubahan cepat pada sistem perdagangan multilateral dan bermanfaat bagi negara sedang berkembang dengan negara terbelakang,” kata Jorg Leichtfried sebagai juru bicara Parlemen Eropa pada Konferensi Parlemen WTO di Kuta, Bali, Kamis. Menurut dia beberapa negara sedang berkembang telah mengalami perubahan besar setelah akses perdagangan bebas dibuka. “Memang perdagangan bebas tidak selalu otomatis (berdampak positif bagi perekomian suatu negara) karena yang terpenting dalam perdagangan bebas itu adalah asas keadilan untuk menghilangkan kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Leichtfried. Oleh sebab itu, dia menganggap kesepakatan yang dihasilkan dari Konferensi Parlemen WTO yang digelar di Kuta pada 2 dan 5 Desember 2013 itu sangat penting sebagai bagian dari upaya parlemen memanfaatkan pengaruh politiknya pada KTM WTO. Dalam kesempatan itu pula, dia mengusulkan kepada WTO untuk memasukkan masalah hak asasi manusia (HAM), hak lingkungan, dan hak sosial setelah Paket Bali disepakati. “WTO bisa memberikan sanksi kepada negara yang perdagangannya melanggar ketiga hak itu,” ujarnya. Menurut dia HAM dan kelestarian lingkungan serta hak sosial pekerja harus mendapat perlindungan dari sistem perdagangan multilateral. Namun usulan Leichtfried tersebut tidak mendapatkan respons dari para peserta Konferensi Parlemen WTO, termasuk Indonesia. “Kita sepakati dulu saja Paket Bali sebelum berbicara mengenai HAM dan lingkungan,” ujar Nurhayati Ali Assegaf, delegasi Indonesia pada konferensi tersebut. Sementara itu, Kazutoshi Chatani selaku pakar ekonomi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendesak WTO membedakan mekanisme pasar uang dan komoditas dengan pasar tenaga kerja. “Perdagangan uang dan komoditas sangat mudah, apalagi sekarang era online. Tapi tidak demikian dengan ASAtunews | edisi 08/th. I/Desember 2013 43
Page 1 and 2: Sidang WTO Hanya Akomodir Negara Ka
Page 3 and 4: BUBUKA PERAMPOK Kata perampok ini s
Page 5 and 6: Megapolitan oportunistis. Kita tahu
Page 7 and 8: Megapolitan Mahasiswa pun Demo Ahok
Page 9 and 10: Megapolitan Apakah Menteri Kesehata
Page 11 and 12: NASIONAL meninggal dunia semua diba
Page 13 and 14: NASIONAL Inilah Daftar Korban Tabra
Page 15 and 16: NASIONAL Foto: ISTIMEWA Dirinya pun
Page 17 and 18: HUKUM Jilbab Riwayatmu di Tangan Po
Page 19 and 20: HUKUM Foto: ISTIMEWA Mahkamah Agung
Page 21 and 22: LapORANUTAMA Namun demikian, Baiqun
Page 23 and 24: LapORANUTAMA Foto: ISTIMEWA tidak m
Page 25 and 26: LapORANUTAMA Kicau @trioMacan2000 G
Page 27 and 28: KRIMINAL Foto: ISTIMEWA Srengenge,
Page 29 and 30: KRIMINAL Foto: ISTIMEWA “Kalau me
Page 31 and 32: SOROT Saya semakin yakin dengan per
Page 33 and 34: SOROT Muhammad Nasir Irgan Chairul
Page 35 and 36: EKONOMI Secara umum pertumbuhan eko
Page 37 and 38: EKONOMI zona Euro masih mengalami r
Page 39 and 40: EKONOMI Chatib Basri Menteri Keuang
Page 41: EKONOMI dan sosial yang boleh dikat
Page 45 and 46: EKONOMI kedaulatan pangan. Melalui
Page 47 and 48: EKONOMI Nur Pamudji “Saya lapor k
Page 49 and 50: BISNIS Indonesia tidak memiliki sis
Page 51 and 52: PROPERTY “Perumahan di sekitar st
Page 53 and 54: GAYAHIDUP Foto: ISTIMEWA Pada pende
Page 55 and 56: Wisata Foto: ISTIMEWA Desain: Pemil
Page 57 and 58: Sosok Tina Toon Menambah Tiga Huruf
Page 59 and 60: Dialog Dengan kekuatan ini satu art
Page 61 and 62: Dialog Foto: ISTIMEWA Foto: ISTIMEW
Page 63 and 64: DUNIA Foto: ISTIMEWA Mandela adalah
Page 65 and 66: DUNIA Berbagai cara dilakukan untuk
Page 67 and 68: DUNIA Foto: ISTIMEWA "Saat berjalan
Page 69 and 70: DUNIA kulit hitamnya demi "rekonsil
Page 71 and 72: DUNIA ASAtunews | edisi 08/th. I/De
Page 73 and 74: SENI Norman Rockwell adalah pelukis
Page 75 and 76: Iptek Iklan Layanan Masyarakat ini
Page 77 and 78: Iptek Iklan Layanan Masyarakat ini
Page 79 and 80: GALERI FOTO-FOTO: Aendra Medita Rhe

Presiden SBY Hanya Berduka lewat Twitter

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?