Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Bagian 1. Pendahuluan untuk berfungsi.” Dengan demikian akses terhadap keadilan tidak semata diartikan sebagai akses terhadap penyelesaian kasus, namun juga terkait dengan hak dan kemampuan seseorang untuk menentukan hidup dan masa depannya, yaitu hak asasinya sebagai manusia. Sehingga pemahaman tentang bagaimana saat ini perempuan miskin di desa mengakses keadilan juga diperlukan untuk melihat keberadaan yang sesungguhnya dari perempuan desa sebagai subyek pembangunan. Studi-studi yang ada umumnya masih melihat akses penduduk miskin secara umum terhadap keadilan. Masih sangat terbatas studi yang secara khusus memfokuskan kepada perempuan sebagai kelompok yang paling rentan dalam kategori penduduk miskin sebagai pencari keadilan (lihat antara lain UNDP, 2007, World Bank, 2004, 2006 & 2008, Asia Foundation, 2001). Sementara itu, berbagai studi kasus yang dilaporkan oleh berbagai LSM perempuan atau lembaga bantuan hukum (LBH) lokal umumnya mengambil kasus-kasus yang ditangani mereka secara langsung, yang umumnya adalah kasus-kasus perempuan di perkotaan (lihat antara lain Nursyahbani, 2002 & 2004). Untuk itu, Program Justice for the Poor dari Bank Dunia menggagas untuk melakukan studi kasus mengenai akses perempuan ke keadilan, sebagai upaya untuk melengkapi studi-studi kasus yang ada terkait dengan akses perempuan terhadap keadilan. Studi ini secara khusus memberi perhatian kepada perempuan desa yang notabene adalah penduduk miskin dengan mempelajari bagaimana mereka mengakses keadilan di tingkat desa, baik pada desa-desa yang telah menerima manfaat dari keberadaan program pemberdayaan hukum bagi perempuan (program WLE dari Bank Dunia) atau desa-desa yang tidak menerima manfaat tersebut. Studi kasus ini diarahkan untuk dapat memberikan sumbangan strategi yang integratif dan holistik terhadap upaya penguatan akses perempuan desa terhadap keadilan, berdasarkan pembelajaran serta pemetaan peluang-peluang yang ada dari best practice yang diperoleh. Dengan demikian, secara umum studi kasus ini bertujuan untuk mendapatkan bahan pembelajaran (lessons learned) dan contoh-contoh yang baik (best practices) dari pengalaman perempuan desa mengakses keadilan, baik melalui sistem hukum negara di luar desa maupun sistem hukum non negara di tingkat desa. 8 Secara khusus, studi ini bertujuan untuk: 1. 2. 3. 4. Menelaah pengalaman perempuan desa dalam mengakses keadilan baik melalui mekanisme hukum negara maupun non negara; Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dan peran mereka dalam mendukung upaya perempuan desa mengakses keadilan; Menelaah aksesibilitas dan efektivitas sistem hukum yang ada, baik negara maupun non negara, dalam menangani kasus diksriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan kasus yang terkait dengan keluarga; Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penanganan kasus dikriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan kasus yang terkait dengan hukum keluarga; 1.4. Metodologi Pendekatan dan batasan Pendekatan yang dipakai dalam studi kasus ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini, studi kasus tidak hanya mengkaji bagaimana kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, 8 Dalam studi ini digunakan istilah sistem hukum negara dan non negara, dan bukan sistem hukum formal dan informal, dengan tujuan untuk menghindari kerancuan dari definisi formal dan informal itu sendiri. Seringkali sistem hukum adat yang ada di desa juga sangat bersifat formal, dengan aturan-aturan, mekanisme dan prosedur yang jelas, dan bahkan tertulis, sehingga kurang tepat jika disebut “informal.” Dalam beberapa studi lain, termasuk studi-studi Bank Dunia terdahulu (2004 & 2006) digunakan istilah sistem hukum formal (untuk sistem hukum negara) dan informal (untuk sistem hukum non negara) . 6 Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia:
Bagian 1. Pendahuluan tetapi juga kasus yang terkait dengan hukum keluarga yang dialami oleh perempuan, diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum negara maupun non negara. Kasus-kasus yang diperoleh juga dikaji dengan menggunakan pendekatan berbasis hak dalam pembangunan (AWID, 2002) dan konsep pemberdayaan serta kesadaran hukum perempuan. Sumber data dan informasi untuk menarik pembelajaran dan best practice dari pengalaman perempuan desa mengakses keadilan diperoleh melalui: 1. Studi dokumen. Terutama atas berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah terkait dengan akses perempuan terhadap keadilan, maupun berbagai dokumen dan materi terkait dengan kasus hukum, seperti putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, tulisan media dan beberapa dokumen relevan lainnya. 2. Studi lapangan a. Observasi lapangan. b. Wawancara mendalam (in-depth interview). Dilakukan terhadap 29 responden, 9 yaitu perempuan yang mengalami kasus hukum (subyek hukum) dan 153 informan yang terkait dengan kasus hukum perempuan tersebut, termasuk keluarga, saksi, aparat desa, aparat hukum dan masyarakat umum. c. Wawancara. Dilakukan dengan lembaga pemerintah, akademisi, LSM, dan lembaga donor di tingkat nasional. Kasus-kasus hukum perempuan yang diangkat dalam studi ini mencakup kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam lingkup hukum pidana maupun perdata, serta kasus dalam lingkup hukum keluarga. Sementara itu, dalam studi ini yang didefinisikan sebagai kasus hukum adalah apabila perempuan yang memiliki kasus hukum telah berupaya mengakses pihak ketiga dalam mencari keadilan. Studi kasus ini tidak bermaksud mengukur keberhasilan penanganan kasus, sehingga dengan sendirinya tidak memiliki ukuran atau indikator keberhasilan penanganan kasus. Namun studi kasus ini, dengan cara deskriptif-eksploratif, menggambarkan pengalaman perempuan desa dalam mengakses keadilan di tengah kondisi yang tidak berpihak dan diskriminatif, dengan atau tanpa fasilitasi serta bantuan dari pihak-pihak lain. Pemilihan lokasi studi Studi kasus dilakukan di tiga lokasi pelaksanaan program WLE, yaitu Cianjur-Jawa Barat (Kecamatan Pacet dan Kecamatan Cipanas), Brebes-Jawa Tengah (Kecamatan Larangan) dan Lombok-NTB, yaitu di Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Gerung dan Lingsar) dan Kabupaten Lombok Tengah (Kecamatan Jonggat). Studi kasus ini secara khusus ingin menarik pembelajaran dan best practice dari kasus-kasus hukum yang terjadi di lokasi-lokasi pelaksanaan program WLE, terutama yang terjadi selama masa pelaksanaan program, yaitu sejak Maret 2005 hingga April 2007. 10 9 Jumlah responden (29 perempuan) berbeda dengan jumlah kasus (28 kasus) karena ada satu kasus hukum yang dialami oleh dua orang perempuan sekaligus. 10 Beberapa kasus terjadi sebelum pelaksanaan program WLE, namun masih berkisar di kurun waktu pelaksanaan WLE. Studi Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes dan Lombok 7
Page 1 and 2: 51503
Page 3 and 4: December 2008 Akses Perempuan Terha
Page 5 and 6: Daftar Isi Daftar Isi Kata Penganta
Page 7 and 8: Daftar Singkatan dan Istilah Daftar
Page 9 and 10: Ringkasan Eksekutif Padahal, kemamp
Page 11 and 12: Ringkasan Eksekutif keadilan hukum
Page 13: Ringkasan Eksekutif Keadilan Sosial
Page 16 and 17: Bagian 1. Pendahuluan 1.1. Latar Be
Page 18 and 19: Bagian 1. Pendahuluan 1.2. Pemberda
Page 22 and 23: Bagian 1. Pendahuluan Box 2. Kontek
Page 24 and 25: Bagian 1. Pendahuluan Tabel 1. Kasu
Page 26 and 27: Bagian 1. Pendahuluan Lokasi Penyin
Page 28 and 29: Bagian 1. Pendahuluan Tabel 2b. Des
Page 35 and 36: Bagian 2 Pembelajaran: Memahami Pen
Page 37 and 38: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 59: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 62 and 63: Bagian 3. Best Practice: Peluang Pe
Page 70 and 71:
Bagian 3. Best Practice: Peluang Pe
Page 72 and 73:
Bagian 3. Best Practice: Peluang Pe
Page 75 and 76:
Diskusi, Kesimpulan dan Rekomendasi
Page 77 and 78:
Bagian 4. Diskusi, Kesimpulan dan R
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Daftar Bacaan Daftar Bacaan Peratur
show all

Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?