Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

Bagian 2. Pembelajaran:
Memahami Pengalaman Perempuan Desa Mencari Keadilan
Pengantar
Bagian ini mengulas pembelajaran tentang bagaimana perempuan desa mencari keadilan saat menghadapi
kasus hukum. 13 Kasus hukum yang dialami umumnya terkait dengan hukum keluarga, serta diskriminasi dan
kekerasan terhadap perempuan. Dua puluh delapan kasus yang diangkat dalam studi ini memperlihatkan
pengalaman perempuan desa mengakses keadilan, baik melalui sistem hukum non negara di desa maupun
sistem hukum negara di luar desa. Secara umum kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa akses mereka
terhadap keadilan masih lemah. Mereka harus menghadapi berbagai tembok-tembok institusional bahkan
sejak tahap awal saat ingin mencari pertolongan dari pihak ketiga. Ketakutan dan rasa malu, kebutaan
terhadap sistem dan proses hukum, serta penilaian, penghakiman dan penerimaan masyarakat, mewarnai
sikap dan tindakan mereka untuk mencari pertolongan.
Saat suara jeritan mereka mulai terdengar oleh pihak ketiga, baik secara sengaja ataupun tidak, maka
saat itulah mereka mulai dapat mengakses keadilan. Karena saat itulah mereka dapat dikatakan mulai
mengakses sistem hukum yang ada. Saat mereka bisa mengakses sistem hukum untuk mencari pertolongan,
keberhasilan mereka meraih keadilan masih sangat dipengaruhi oleh respon dan kinerja sistem hukum yang
ada. Sistem hukum non negara umumnya masih menjadi pilihan pertama penyintas saat ingin mengakses
keadilan, terutama karena aktor-aktor penyelesaian sengketa melalui mekanisme non negara ini telah
dikenal, mudah ditemui, dan praktis tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk bertemu dan berkonsultasi
dengan mereka. Studi ini memperlihatkan bahwa keberadaan sistem hukum negara dan non negara tidak
bersifat ekslusif satu sama lain. Beberapa kasus yang diselesaikan melalui sisem hukum negara, ternyata
sebelumnya telah dicoba penyelesaiannya melalui sistem hukum non negara. Tidak berhasil diselesaikan
oleh sistem hukum non negara, maka penyintas, baik karena kesadarannya sendiri maupun rujukan dari
pihak lain, kemudian menempuh jalur sistem hukum negara. Berikut ini adalah salah satu kisah seorang
perempuan desa mengakses keadilan untuk kasus kekerasan yang dialaminya.
Studi Kasus 1: Kasus incest di Cianjur
A (16 tahun) diperkosa ayah kandungnya (37 tahun) sebanyak tiga kali sejak ia tinggal bersama ayahnya dan
istri mudanya, setelah kematian ibu kandungnya. Ia diperkosa dengan ancaman dan kekerasan. A sempat
menceritakan apa yang dialaminya kepada ibu tirinya, tapi tidak dipercaya. Saat A lari dari rumah dan tinggal
di rumah sahabatnya, ayahnya memaksanya kembali ke rumah. Karena khawatir dirinya telah hamil, akhirnya
A bercerita ke seorang ibu tetangganya. Dari situ berita mulai tersebar dan massa mulai melakukan tindakan
anarki terhadap ayah A. Ketua RT memanggil A dan ayahnya untuk dimintai keterangan. Ayah A awalnya tidak
mengakui perbuatannya, namun setelah diancam oleh penduduk desa, akhirnya mau mengakui dan sebagai
akibatnya ia dipukuli penduduk. Berusaha mengamankan, Ketua RT bersama seorang tokoh agama segera
membawa ayah A ke kantor desa, dan kemudian oleh Polisi Desa (Babinmas) diserahkan ke Kantor Polsek
Cimacan. Sementara itu, A dibawa keluarganya ke bidan desa. Seorang warga melaporkan kejadian kepada
Kader Hukum B yang sudah dikenal masyarakat, yang kemudian segera menemui A di tempat bidan desa. Ia
kemudian mendampingi A menjalani penyidikan di Polsek Cimacan dan pemeriksaan visum et repertum di
RS Cimacan. Hasil visum menunjukkan A mengalami kekerasan seksual. Ayah A dikenakan tuduhan tindak
pidana pelanggaran Pasal primer 81 UU No. 23 Tahun 2002 dan subsider Pasal 285 Jo. 294 KUHP, yaitu dengan
sengaja melakukan persetubuhan dengan anak yang belum dewasa dan ditahan di Polsek Cimacan sejak
tanggal 22 April 2006, dua bulan setelah pertama kali ia memperkosa anaknya sendiri.
Konflik keluarga timbul setelah ayah A ditangkap. Keluarga dari pihak ayah A, bahkan kakak kandung A,
menuduh A telah berbohong. A hanya mendapat pembelaan dari keluarga pihak ibu kandungnya. Keluarga
yang pro ayah A mencoba mencari kambing hitam, dengan menuduh seorang teman lelaki A sebagai pihak
yang harus bertanggungjawab dan memaksanya untuk menikahi A dengan tawaran sejumlah uang dan
teror surat kaleng. A dan teman lelakinya itu sempat diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang
13 Fakta bahwa banyak perempuan desa yang bahkan tidak dapat melaporkan kasus hukumnya kepada pihak ketiga atau otoritas
penyelesaian sengketa yang ada, sehingga tidak dapat mengakses keadilan, tidak menjadi fokus dari penelitian ini.
22 Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia: