Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Bagian 3. Best Practice: Peluang Perempuan Desa Mengakses Keadilan Pengantar Dua puluh delapan kasus yang diangkat dalam studi ini memperlihatkan bahwa penyintas memiliki peluang untuk mengakses keadilan. Kapan peluang itu ada? Pertama, saat mereka memiliki akses kepada pelayanan hukum, yaitu jalur-jalur penyelesaian kasus hukum yang ada. Kedua, saat mereka dapat memiliki akses kepada keadilan sosial (social justice), keadilan yang lebih luas daripada keadilan secara hukum (legal justice). Kasus di bawah memperlihatkan hal ini. Dalam kasus incest yang dialami oleh seorang penyintas di Lombok, sistem hukum negara telah cukup efektif menangani kasus hukum tersebut, walau sangat sarat dengan latar belakang relasi kuasa yang timpang antara penyintas dengan pelaku. Namun, walaupun kasus dapat diselesaikan hingga keluarnya putusan Pengadilan Negeri atas pelaku, sehingga jika dilihat dari aspek hukum semata, penyintas telah dapat mengakses keadilan, namun ia tetap tidak dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat desanya. Dengan demikian, perempuan desa mendefinisikan akses kepada keadilan dalam pengertian yang seutuhnya, yaitu keadilan sosial. Studi Kasus 7: Kasus incest di Lombok A (16 tahun) diperkosa oleh ayah kandungnya, B (60 tahun), berkali-kali sejak akhir tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2006 dengan ancaman kekerasan dan penelantaran, setahun setelah ibunya meninggal dunia. Akhirnya A hamil. B sempat mencoba menggugurkan kandungan tapi tidak berhasil. A juga tidak mau diungsikan ayahnya ke luar desa. Akhirnya B berjanji mencarikan pria untuk menikahi A. Tapi keluarga yang tinggal bertetangga dengan mereka segera mencium kehamilan A dan setelah didesak bibinya, akhirnya A mengaku bahwa hal itu adalah hasil perbuatan B. Akhirnya berita tersebar dan warga mengamuk mengetahui hal tersebut, hampir berhasil membakar rumah A dan B karena mereka dianggap telah mencemari nama baik kampung. Keluarga dan warga bahkan turut menyalahkan A atas peristiwa itu, karena A tidak segera mencari pertolongan atau melarikan diri. A mengalami trauma yang berat akibat perlakuan massa terhadap dirinya. Kepala dusun mengamankan A dan B dan malam itu juga, pada 28 Juni 2006, melaporkan B ke Polsek, di Lombok Barat. Saat disidik oleh Polisi, A tidak didampingi oleh pendamping hukum. Esoknya Polisi mengirim A menjalami visum et repertum di Puskesmas, hasil menunjukkan telah ada kekerasan seksual secara paksa dan ada kehamilan usia 20-24 minggu. Selang beberapa hari, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram yang dilapori kasus oleh istri Camat berinisiatif membawa A ke luar desa untuk ditampung di Shelter milik Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan NTB yang berlokasi di Panti Lanjut Usia (Lansia) Terlantar. Di Shelter, A ditangani oleh Dokter, Psikolog, Polwan RPK, Pekerja Sosial dan unsur agama, yang merupakan unsur dari pelayanan terpadu bagi penyintas kekerasan terhadap perempuan di Mataram. Hampir 3 bulan A hanya mengurung diri di kamar dan tidak mau bicara akibat trauma yang dihadapinya. Pekerja Sosial dan Polwan dari RPK Polres Mataram selalu mendampingi A selama proses penyidikan dan persidangan. Hal ini sangat membantu A, karena keluarga dari pihak B terus menerus mengintimidasi saat bertemu di Pengadilan. Polwan RPK bahkan menuntut agar diperbolehkan masuk ke ruang sidang dan berhasil meminta Hakim untuk mengutus pelaku keluar ruang sidang saat akan mengajukan pertanyaan ke saksi penyintas, karena A sangat ketakutan melihat B di ruang sidang sehingga tidak berani menjawab. B dikenai pasal 285 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun dan pasal 81 dan 82 UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun. Proses persidangan berjalan cukup lancar, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pada Rabu 8 Nopember 2006, B dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp. 30 juta atau kurungan selama 4 bulan, dengan pertimbangan antara lain adalah usianya yang sudah tua. Pada bulan Oktober, A melahirkan anaknya, walaupun beberapa kali ia mencoba menggugurkan kandungannya saat berada di Shelter. A tidak menginginkan anaknya, demikian juga keluarganya di kampung, sehingga akhirnya anak itu diadopsi orang lain. Setelah melahirkan, A tidak lagi tinggal di Shelter, tapi tinggal dan bekerja di kota Mataram. Ia tidak mau kembali ke kampungnya, tahu bahwa ia tidak diterima lagi oleh masyarakat, bahkan keluarganya. Kepala Dusun juga menjelaskan bahwa warga tidak menginginkan A maupun B kembali ke kampung, karena mereka dianggap telah mencemarkan nama baik kampung. 48 Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia:
Bagian 3. Best Practice: Peluang Perempuan Desa Mengakses Keadilan Berangkat dari gambaran kasus di atas, bagian ini kemudian akan menampilkan keberhasilan (best practice) penyintas dalam mengakses keadilan. Melalui best practice tersebut kemudian akan ditarik pembelajaran tentang bagaimana penyintas dapat mempertahankan kepentingannya dan memperoleh pemenuhan hakhak hukumnya di tengah kondisi-kondisi yang tidak mendukung dan berpihak. Bagian pertama akan mengulas bahwa akses terhadap keadilan, dalam konteks keadilan secara hukum, setidaknya ditentukan oleh dua faktor, yaitu 1) aksesibilitas penyintas terhadap sistem hukum yang ada (negara atau non negara) dan 2) efektivitas dari sistem hukum tersebut dalam menyelesaikan perkara hukum penyintas dan memberikan hasil penyelesaian kasus yang adil. Studi ini menemukan bahwa aksesibilitas dan efektivitas sistem hukum sangat menentukan sejauh mana penyintas dapat memperoleh penyelesaian kasus hukum yang adil melalui sistem hukum yang diaksesnya. Selanjutnya, bagian kedua akan mengulas kebutuhan penyintas untuk dapat mengakses keadilan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu keadilan sosial. 3.1. Aksesibilitas dan Efektivitas Sistem Hukum Temuan Utama • Sistem hukum negara efektif. Sistem hukum negara terbukti lebih efektif dalam menghasilkan keputusan yang adil atas kasus hukum yang dialami penyintas, namun aksesibilitasnya masih rendah. • Pemberdayaan hukum membuka akses. Proses pemberdayaan hukum di desa membantu penyintas mengakses sistem hukum negara. Proses tersebut meliputi 1) penyadaran hukum bagi perempuan desa yang kemudian menciptakan demand bagi sistem hukum negara, 2) pelayanan bantuan hukum melalui keberadaan Fasilitator Hukum di desa, dan 3) membangun jaringan antara penduduk desa dengan aparat penegak hukum di tingkat kabupaten/propinsi sehingga aparat dapat responsif terhadap isu-isu hukum perempuan di desa. Akses terhadap sistem hukum negara atau non negara menjadi faktor penting yang menentukan akses penyintas terhadap keadilan. Saat penyintas dapat mengakses sistem hukum yang ada, ia melangkah satu tahap dalam mengakses keadilan. Namun dua jalur sistem hukum yang dapat di akses perempuan desa, negara dan non negara, memiliki tingkat aksesibilitas dan efektivitas yang berbeda. Suatu sistem hukum idealnya memiliki aksesibilitas dan efektivitas yang tinggi. Semakin tinggi tingkat aksesibilitas berarti semakin perempuan desa dapat menggunakan sarana yang diberikan oleh institusi penyelesaian kasus hukum tersebut. Sementara semakin tinggi tingkat efektivitas berarti semakin perempuan desa dapat memperoleh keputusan yang adil atas penyelesaian kasus hukumnya, yaitu tidak memihak, dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat dan dengan biaya yang terjangkau. 17 Studi ini mendapati bahwa sistem hukum non negara menawarkan aksesibilitas yang tinggi kepada perempuan desa yang memiliki kasus hukum, karena relatif jauh lebih mudah di akses. 18 Namun di lain pihak, efektivitas kerjanya dalam menghasilkan keputusan yang adil bagi perempuan desa korban kekerasan dan diskriminasi 17 Definisi tentang penyelesaian sengketa yang efektif merujuk pada strategi akses kepada keadilan dari Justice for the Poor, Bank Dunia “The aim of the Justice for the Poor program is to support poor Indonesian communities to obtain fair and effective dispute resolution, through a time-efficient, unbiased and humane procedure.” 18 Hal ini mengkonfirmasi hasil temuan studi Village Justice in Indonesia (Bank Dunia, 2004, p. 27) dan laporan Forging the Middle Ground: Engaging Non-State Justice in Indonesia (Bank Dunia, 2008, p. 37-40), yaitu bahwa penduduk desa umumnya lebih memilih institusi hukum non negara di desa untuk penyelesaian kasus hukumnya dengan alasan karena 1) lebih mudah, cepat, dan murah, 2) dianggap lebih menjaga kerukunan warga dan menghindari rasa malu terhadap orang luar, 3) sistem peradilan negara dianggap korup dan tidak dapat dipercaya, dan 4) adanya ketakutan terhadap hukum yang dipandang sebagai alat negara yang menekan. Studi Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes dan Lombok 49
Page 1 and 2:
51503
Page 3 and 4:
December 2008 Akses Perempuan Terha
Page 5 and 6:
Daftar Isi Daftar Isi Kata Penganta
Page 7 and 8:
Daftar Singkatan dan Istilah Daftar
Page 9 and 10:
Ringkasan Eksekutif Padahal, kemamp
Page 11 and 12: Ringkasan Eksekutif keadilan hukum
Page 13: Ringkasan Eksekutif Keadilan Sosial
Page 16 and 17: Bagian 1. Pendahuluan 1.1. Latar Be
Page 18 and 19: Bagian 1. Pendahuluan 1.2. Pemberda
Page 20 and 21: Bagian 1. Pendahuluan untuk berfung
Page 22 and 23: Bagian 1. Pendahuluan Box 2. Kontek
Page 24 and 25: Bagian 1. Pendahuluan Tabel 1. Kasu
Page 26 and 27: Bagian 1. Pendahuluan Lokasi Penyin
Page 28 and 29: Bagian 1. Pendahuluan Tabel 2b. Des
Page 35 and 36: Bagian 2 Pembelajaran: Memahami Pen
Page 37 and 38: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 59: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 64 and 65: Bagian 3. Best Practice: Peluang Pe
Page 75 and 76: Diskusi, Kesimpulan dan Rekomendasi
Page 77 and 78: Bagian 4. Diskusi, Kesimpulan dan R
Page 85 and 86: Daftar Bacaan Daftar Bacaan Peratur
show all

Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?