Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

Bagian 4.
Diskusi, Kesimpulan dan Rekomendasi
Perlu keterkaitan antara jejaring lokal dengan sistem hukum negara
Interaksi yang semakin kuat antara jejaring lokal dengan sistem hukum negara di tingkat Kabupaten
maupun Propinsi sangat dibutuhkan untuk memperbaiki aksesibilitas sistem hukum negara. Jaringan ini
membutuhkan suatu kombinasi antara pendekatan top-down dan bottom-up secara bersamaan. Upaya
untuk memperkuat jaringan ini perlu dilembagakan, sehingga tidak bersifat ad hoc..
Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki mekanisme diseminasi program
ke komunitas dan kunjungan ke tingkat desa secara reguler. Tidak kalah penting adalah meningkatkan
pemahaman jejaring di desa tentang mekanisme kerja sistem hukum negara, sehingga mereka dapat
memberikan keterangan yang jelas tentang pilihan jalur penyelesaian kasus hukum yang dapat ditempuh
masyarakat. Sebagaimana dicontohkan oleh pendekatan program WLE dengan membentuk MSF, interaksi
dengan tingkat desa tidak hanya menolong meningkatkan kesadaran hukum di desa, tetapi juga memperkuat
kesadaran para aparat hukum tentang kebutuhan hukum perempuan di desa. Selanjutnya, interaksi tersebut
akan turut mengaburkan batasan sistem hukum negara yang ada di masyarakat.
Perubahan kelembagaan dalam sistem hukum negara dibutuhkan namun membutuhkan waktu lama
Studi ini memperlihatkan bahwa komitmen untuk membuat sistem hukum negara lebih sensitif terhadap
masalah gender telah mulai bermunculan, namun masih perlu diperkuat lagi. Perbaikan yang menyeluruh
akan membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Beberapa rekomendasi konkret yang diperoleh berdasarkan pembelajaran dari studi ini adalah:
• Pelatihan gender bagi para aparat penegak hukum, walau telah memberikan dampak positif, masih
perlu diintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan berjenjang dalam KePolisian, Kejaksaan dan
Mahkamah Agung.
• Dukungan bagi korban dalam sistem hukum pidana perlu melembaga dan tidak hanya bergantung
pada inisiatif individual aparat penegak hukum. Perempuan korban juga perlu memperoleh akses
terhadap pelayanan hukum yang lebih baik.
• Mendukung inisiatif yang dikembangkan oleh Komnas Perempuan, LBH APIK serta beberapa LSM
dan akademisi untuk membangun sistem peradilan pidana yang terintegrasi.
• Sistem peradilan pidana perlu mengimbangi prinsip ”praduga tak bersalah” dengan hak-hak korban.
Hal ini terutama sangat relevan dengan peran Jaksa Penuntut Umum, karena seringkali insentif
kelembagaan bagi Jaksa untuk memenangkan kasus menegasikan suara pendakwa. Studi lanjutan
tentang bagaimana kelembagaan Kejaksaan dapat lebih baik menjamin hak-hak korban tanpa
mengabaikan asas ”praduga tak bersalah” diperlukan.
• Perlu mendukung lembaga-lembaga penegak hukum agar melakukan berbagai inisiatif terkait dengan
isu gender dan hukum. Contohnya, keberadaan RPK/UPPA terbukti memainkan peran penting dalam
memberikan keadilan kepada penyintas, walau saat ini masih banyak halangan untuk melaksanakan
hal ini secara merata hingga di tingkat Kecamatan, tempat dimana RPK/UPPA paling dibutuhkan oleh
penduduk desa.
Hingga saat ini, berbagai inisiatif untuk melindungi hak-hak perempuan dalam sistem hukum negara telah
dikembangkan, namun masih secara ad hoc. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memonitor secara cermat
dampak dari inisiatif tersebut untuk dapat memastikan keberhasilannya serta meminimalkan efek-efek yang
tak terduga. Selanjutnya, pendekatan ini harus dipastikan selaras dengan pendekatan reformasi hukum
secara keseluruhan yang berupaya mendekati permasalahan gender secara komprehensif, termasuk inisiatif
Studi Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes dan Lombok
67