Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Bagian 3. Best Practice: Peluang Perempuan Desa Mengakses Keadilan tersebut dilakukan atas dasar ‘suka sama suka.’ Sementara, sebagai penghibur, walaupun masih berusia anak (16 tahun), harus menanggung ‘tuduhan’ aparat bahwa perkosaan sudah menjadi resikonya, karena anggapan bahwa biasanya penghibur adalah bukan ‘wanita baik-baik.’ Konsekuensinya, proses penyidikan menjadi sangat panjang, kepentingan penyintas terabaikan, bahkan keputusan tidak optimal. Kasus perkosaan pada penyintas dewasa dilanjutkan dengan proses naik banding, sementara pelaku perkosaan atas penyintas yang berprofesi penghibur hanya divonis 4 tahun penjara. Ungkapan Jaksa di bawah memperlihatkan adanya bias gender tersebut . “Kalau umur udah 40 tahun kan kita kadang berpikir, apa benar dipaksa... kan menjadi tanda tanya... Kalau korban bilangnya perkosaan itu hampir rutin, tapi itukan katanya. Sekarang kalau kita berhubungan suka sama suka, itupun nanti visumnya akan berbunyi luka lama, walaupun kita tidak mengalami paksaan atau kekerasan. ” Jaksa kasus perkosaan PRT, di Lombok. Tekanan sosial mendorong akuntabilitas Dalam beberapa kasus, efektivitas sistem hukum negara juga terlihat saat ada tekanan sosial terhadap proses penanganan kasus. Tekanan sosial ini membuat sistem lebih akuntabel dalam mempertanggungjawabkan penanganan kasus. Dalam kasus perkosaan di Brebes dan Lombok, tekanan sosial ini datang dari pihak masyarakat secara langsung, yaitu melalui: 1) surat dari masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk memproses kasus dan menghukum terdakwa dengan adil, 2) berbagai bentuk aksi demo atau unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dan LSM/LBH terkait, serta 3) permohonan ‘dengar pendapat’ (hearing) antara massa dan aparat penegak hukum. Selain itu, tekanan sosial juga datang dalam bentuk pemberitaan media tentang suatu kasus, termasuk tuntutan pihak otoritas daerah seperti anggota DPRD agar perkara diselesaikan dengan adil. Bentuk kedua ini tidak hanya terlihat efektif pada kasus perkosaan, tetapi juga kasus penipuan dan kekerasan yang dialami TKW. Tekanan sosial ini terbukti telah membuat Polisi, Jaksa maupun Hakim pada kasus-kasus terkait lebih memperhatikan hak dan kepentingan penyintas. Para Hakim pada kasus-kasus perkosaan di Brebes dan Lombok mengakui bahwa tekanan sosial itu telah memberi pesan peringatan tersendiri bagi mereka agar memproses kasus sebaik-baiknya dan memberikan keputusan yang adil. Sementara bagi Jaksa kasus perkosaan di Lombok, tekanan sosial tersebut memberi pesan agar kasus perlu dilanjutkan ke persidangan. Tekanan sosial melalui media juga terbukti telah membuat perusahaan penyalur (PJTKI) bertindak mengurus pengembalian gaji dan penggantian biaya pengobatan bagi beberapa penyintas dalam studi ini. Keterbukaan terhadap jaringan hukum mempengaruhi Sistem hukum negara juga efektif membuka akses perempuan terhadap keadilan karena memiliki keterbukaan untuk berjejaring dengan para pemangku kepentingan lainnya. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa pada saat aparat hukum terbuka untuk bekerjasama dengan Fasilitator Hukum di desa, kepentingan penyintas atas perlindungan dapat lebih terjamin dan proses penanganan kasus dapat lebih efektif. Beberapa kasus perkosaan di Cianjur memperlihatkan bahwa saat Kader Hukum berperan aktif mendampingi penyintas selama proses penyidikan dan persidangan, Polisi, Jaksa maupun Hakim menjadi terbantu dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran dan membuat keputusan. Sebagai contoh, pada kasus perkosaan anak terbelakang mental di Cianjur, Hakim mengijinkan Kader Hukum masuk ke dalam ruang sidang untuk mendampingi penyintas. Pendampingan tersebut telah membantu Hakim dalam menggali keterangan dari penyintas yang mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi. Sementara itu, tanpa keterbukaan untuk bekerjasama, penyelesaian kasus juga akan semakin tertunda, seperti pada kasus perkosaan PRT oleh majikan di Lombok. Seorang pengacara dari LSM mengeluhkan hal ini: “Kadang ada semacam seperti salah paham dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena koq teman-teman di Kejaksaan menganggap kita ini bukan sebagai “partner”-nya. Padahal kita ini kan di pihak korban... Banyak sekali contoh kasus yang kalau tidak dikawal tidak akan berhasil. Contohnya ada kasus yang sudah 52 Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia:
Bagian 3. Best Practice: Peluang Perempuan Desa Mengakses Keadilan bertahun-tahun... Tapi buktinya begitu ditelusuri, ada kerjasama antara penyidik, JPU, dan Apik, tidak hanya lepas-lepas begitu saja, mencari kekurangan-kekurangannya, akhirnya terdakwa bisa sampai dihukum 15 tahun, itu kan ngga main-main.” Pengacara LSM kasus perkosaan , di Lombok. 2. Pemberdayaan Hukum Meningkatkan Aksesibilitas Sistem Hukum Negara Walaupun beberapa kasus memperlihatkan sistem hukum negara efektif dalam menyelesaikan kasus, aksesibilitasnya terbatas. Studi ini memperlihatkan bahwa rendahnya aksesibilitas sistem hukum negara dapat mulai teratasi saat adanya suatu mekanisme pemberdayaan hukum yang melakukan pemberdayaan di tingkat akar rumput tetapi juga memperkuat kapasitas institusi hukum negara untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput tersebut. Kondisi ini diperlukan untuk memastikan penyintas dapat sadar hukum dan kemudian bertindak mengakses sistem hukum negara yang dapat memberikan keadilan atas penyelesaian kasusnya. Pentingnya penyadaran hukum untuk membuka akses ke sistem hukum negara Rendahnya kesadaran hukum penyintas menjadi hambatan utama mereka untuk mengakses sistem hukum negara. Beberapa kasus dalam studi ini memperlihatkan bahwa proses penyadaran hukum yang dilakukan oleh Fasilitator Hukum di desa, yaitu sebagai kegiatan dari program pemberdayaan hukum PEKKA, terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum perempuan desa, terutama berkaitan dengan hal-hal perkawinan dan perceraian secara legal serta kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa penyintas dapat mengakses sistem hukum negara saat mereka mulai sadar hukum, yaitu saat mereka menyadari bahwa agar hak dan kepentingannya dapat terjamin, kasusnya perlu diselesaikan secara hukum negara. Proses penyadaran hukum umumnya berlangsung di tingkat desa, melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat formal seperti pertemuan-pertemuan PEKKA, pengajian dan PKK, maupun bersifat informal seperti saat santai berkumpul bersama tetangga atau bekerja di sawah. Saat penyintas mengerti akan hak-hak hukumnya dan bentuk-bentuk praktek kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, mereka mulai dapat mengidentifikasi perkara yang mereka hadapi sebagai suatu kasus hukum. Pada saat inilah kebutuhan terhadap sistem hukum negara untuk menyelesaikan kasusnya muncul. Hal ini terlihat pada kasus-kasus perceraian, penipuan dan kekerasan terhadap TKW serta perburuhan. Uniknya, beberapa penyintas menerima proses penyadaran hukum tidak secara langsung dari Fasilitator Hukum desa, tetapi justru dari informasi yang terus menyebar ke seluruh penjuru desa. Seorang penyintas yang mengalami KDRT di Lombok secara tidak langsung mendengar dan terlibat dalam obrolan warga tentang informasi-informasi hukum yang mereka terima dari Fasilitator Hukum, antara lain adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindak pidana. Kesadaran hukum ini akhirnya membuat penyintas melaporkan suaminya ke Polisi setelah mengalami penganiayaan cukup berat. Dengan demikian, penyadaran hukum merupakan hal pertama yang dibutuhkan oleh perempuan desa untuk mengakses keadilan, walau adanya informasi hukum tidak selalu menjamin akan adanya tindakan hukum. Pada beberapa kasus lainnya, terlihat bahwa informasi hukum sebatas pengetahuan akan hak-hak hukum saja seringkali tidak cukup untuk membuat penyintas bertindak mencari pertolongan hukum, terutama pada kasus perkosaan atau kekerasan yang dilakukan oleh suami, ayah atau majikan. 21 Selain rasa takut dan malu, ketidaktahuan kemana harus melapor dan sejauh mana mereka akan mendapat perlindungan adalah halhal yang menyebabkan penyintas ragu untuk mencari pertolongan. Tampaknya, informasi teknis mengenai bagaimana mengakses lembaga-lembaga bantuan hukum serta lokasi tempat perlindungan (’rumah aman’ 21 Temuan Baseline Survey program Pemberdayaan Hukum Perempuan Justice for the Poor, Bank Dunia (2006) juga mengungkapkan bahwa meskipun kesadaran dan pengetahuan hukum tentang kekerasan dalam rumahtangga cukup tinggi, namun hal tersebut tidak menjamin akan adanya tindakan hukum yang diambil. Studi Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes dan Lombok 53
Page 1 and 2:
51503
Page 3 and 4:
December 2008 Akses Perempuan Terha
Page 5 and 6:
Daftar Isi Daftar Isi Kata Penganta
Page 7 and 8:
Daftar Singkatan dan Istilah Daftar
Page 9 and 10:
Ringkasan Eksekutif Padahal, kemamp
Page 11 and 12:
Ringkasan Eksekutif keadilan hukum
Page 13:
Ringkasan Eksekutif Keadilan Sosial
Page 16 and 17: Bagian 1. Pendahuluan 1.1. Latar Be
Page 18 and 19: Bagian 1. Pendahuluan 1.2. Pemberda
Page 20 and 21: Bagian 1. Pendahuluan untuk berfung
Page 22 and 23: Bagian 1. Pendahuluan Box 2. Kontek
Page 24 and 25: Bagian 1. Pendahuluan Tabel 1. Kasu
Page 26 and 27: Bagian 1. Pendahuluan Lokasi Penyin
Page 28 and 29: Bagian 1. Pendahuluan Tabel 2b. Des
Page 35 and 36: Bagian 2 Pembelajaran: Memahami Pen
Page 37 and 38: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 59: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 62 and 63: Bagian 3. Best Practice: Peluang Pe
Page 75 and 76: Diskusi, Kesimpulan dan Rekomendasi
Page 77 and 78: Bagian 4. Diskusi, Kesimpulan dan R
Page 85 and 86: Daftar Bacaan Daftar Bacaan Peratur
show all

Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?