Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Bagian 3. Best Practice: Peluang Perempuan Desa Mengakses Keadilan atau Shelter) terdekat yang dapat mereka akses akan dapat lebih lagi memberdayakan perempuan untuk mengakses sistem hukum negara. 22 Fasilitator Hukum membuka akses ke sistem hukum negara Beberapa kasus memperlihatkan bahwa penyadaran hukum semata sering kali tidak cukup untuk membuat penyintas mengakses sistem hukum negara. Hal ini disebabkan karena seringkali informasi hukum yang diperoleh tidak lengkap. Dalam kondisi ini, keberadaan Fasilitator Hukum dapat memperkuat akses penyintas terhadap sistem hukum negara, terutama karena perannya dalam merujuk kasus dan memberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan hukum, penguatan serta monitoring penyelesaian kasus. Peran mereka tergambar jelas dalam kasus perceraian, perkosaan serta penipuan dan kekerasan yang dialami TKW. Kasus perceraian berikut ini adalah salah satunya. Studi Kasus 8: Kasus perceraian Brebes Setelah 6 bulan menikah dan tinggal di rumah orangtua istrinya, B meninggalkan istrinya A (16 tahun), pulang kembali ke rumah orangtuanya, tanpa pernah memberi nafkah. Sebelumnya itu mereka sering bertengkar akibat B kerap pulang malam dan dalam keadaan mabuk. Melihat status yang menggantung, mendorong A untuk bercerai dari B. Namun karena khawatir akan biaya cerai yang besar dan tidak mengerti bagaimana mengurus perceraian, A tidak juga mengambil tindakan. Didorong ibunya, A dan B sempat dua kali menemui Lebe, tapi Lebe justru menasehati mereka agar tidak bercerai, karena dilihatnya mereka masih dapat didamaikan. Namun B tidak juga kembali ke istrinya. Dari seorang teman, A mendapat informasi tentang Kader Hukum yang dapat membantu proses perceraian dengan gratis. A ditemani ibunya segera menemui Kader Hukum, menceritakan masalahnya dan meminta bantuan. Kader Hukum mau membantu asalkan ada surat keterangan dari Lebe. Dibantu oleh seorang saudara yang cukup dekat dengan Lebe, akhirnya A dapat memperoleh surat pengantar Lebe untuk Pengadilan Agama (PA), dengan membayar Lebe sebesar Rp 250 ribu. Kader Hukum mendampingi A mengurus perceraian ke PA, mulai dari mendaftar gugatan, memberikan informasi tentang proses persidangan, mencarikan saksi untuk persidangan. Ia juga mengajarkan strategi dalam menjawab pertanyaan hakim kepada penyintas dan saksi sehingga mereka dapat memberikan keterangan yang kuat dan tidak diragukan. Akibatnya persidangan hanya berlangsung selama 2 kali. Majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa gugatan dikabulkan dengan verstek, yaitu keputusan tanpa kehadiran tergugat. A mengeluarkan biaya sebesar Rp 227 ribu untuk biaya perkara di PA. Keberadaan Fasilitator Hukum juga terbukti memangkas berbagai biaya untuk dapat mengakses sistem hukum negara, sehingga aksesibilitas sistem hukum ini lebih meningkat. Dalam kasus-kasus perceraian di Brebes, terlihat adanya pemangkasan total biaya yang cukup signifikan yang dikeluarkan oleh penyintas saat kasusnya difasilitasi oleh Fasilitator Hukum. Tanpa bantuan Fasilitator Hukum, penyintas berarti harus mengeluarkan biaya tambahan untuk Lebe/Amil desa, di luar biaya pembuatan surat keterangan untuk Pengadilan Agama yang berkisar antara Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu. Biaya tersebut mencakup biaya jasa, transportasi dan konsumsi untuk Lebe selama proses pengurusan perceraian ke Pengadilan Agama. 23 Jaringan dengan aparat hukum membuka jalur komunikasi dan pembelajaran dua arah Studi Kasus 9: Kasus perburuhan di Cianjur A, anggota PEKKA yang telah 8 tahun bekerja sebagai buruh kontrak di sebuah pabrik pengepakan obat, tidak lagi dipanggil bekerja, sementara teman-temannya tetap dipanggil bekerja. Saat itu, perusahaan menaikan upah buruhnya cukup tinggi, dari Rp. 6.000/hari menjadi Rp. 18.000/hari. A berusaha mencari kejelasan pada pihak perusahaan, tapi pengawasnya justru berkilah dengan alasan kondisi A dianggap loyo. Pengawas 22 Baseline Survey (2006) juga menemukan bahwa meningkatkan kesadaran hukum perempuan saja tidak cukup untuk dapat menjamin mereka mengambil tindakan hukum, tetapi perlu untuk memperlengkapi perempuan dengan pengetahuan teknis tentang bagaimana dapat mengakses lembaga hukum. 23 Dalam studi ini, biaya operasional Fasilitator Hukum disediakan PEKKA dalam konteks program WLE. 54 Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia:
Bagian 3. Best Practice: Peluang Perempuan Desa Mengakses Keadilan perusahaan saat itu berjanji akan memanggil A kembali apabila ada pekerjaan, dan memberikan A uang sebesar Rp. 300 ribu. A menganggap uang itu adalah uang kompensasi selama ia tidak bekerja, namun ia tak kunjung dipanggil lagi bekerja. Sampai suatu saat, PEKKA memfasilitasi kegiatan kunjungan anggota MSF ke desa. Saat itu staf Disnaker Kabupaten Cianjur turut hadir untuk memberikan informasi tentang hak-hak pekerja. A mengungkapkan masalahnya dan staf Disnaker berjanji membantu. Setelah pertemuan itu, A merasa tidak ada perkembangan dari masalahnya. Sementara itu, staf Disnaker sudah menghubungi perusahaan tempat A bekerja, namun mereka berdalih bahwa A sudah bekerja di tempat lain saat mereka mau memanggil A bekerja. Pada kegiatan kunjungan MSF ke desa yang berikutnya, pihak Disnaker bertanya kepada A tentang perkembangan kasusnya dan A menjelaskan bahwa ia tidak bekerja di tempat lain dan masih juga belum dipanggil bekerja oleh perusahaannya. Meresponi hal ini, pihak Disnaker kembali menghubungi perusahaan. Perusahaan mengaku bahwa hal tersebut sebenarnya hanya kesalahpahaman saja yang dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, tanpa perlu melibatkan pihak Disnaker. Tak lama kemudian A pun dipanggil kembali untuk bekerja. Namun perusahaan memperlakukan A seperti buruh baru, sehingga walau upah hariannya mengikuti peraturan baru, yaitu Rp. 18.000/hari, bonus hari raya yang seharusnya sebesar Rp 150, ribu hanya diterima Rp 50 ribu saja. Adanya jaringan antara perempuan desa dengan aparat hukum negara telah turut meningkatkan aksesibilitas penyintas ke sistem hukum negara. Jaringan ini membuka akses penyintas kepada informasi hukum dan pelayanan sistem hukum negara di tingkat kabupaten/propinsi. Dalam studi ini, jaringan yang dimaksud adalah keberadaan MSF yang bekerjasama dengan kelompok PEKKA di desa. Salah satu kegiatan MSF, yaitu kunjungan ke desa, yang diselenggarakan secara berkala dengan koordinasi PEKKA, telah mendekatkan aparat hukum kepada keadaan kongkrit perempuan desa beserta segala permasalahan hukumnya, sehingga kesadaran mereka akan isu-isu hukum perempuan desa meningkat. Ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi mereka. Sementara di pihak lain, perempuan desa dapat dengan leluasa mengakses bantuan aparat penegak hukum, seperti mendapatkan informasi dan konsultasi hukum hingga penanganan kasus. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa jaringan ini turut meningkatkan aksesibilitas sistem hukum negara, karena, pertama, secara langsung telah merobohkan tembok-tembok birokrasi yang seringkali membatasi perempuan-perempuan desa mengakses bantuan sistem hukum negara, seperti rasa takut dan tidak percaya. Kedua, mengatasi masalah jarak tempuh yang seringkali membatasi perempuan desa mengakses sistem hukum negara, karena lokasi kegiatan ada di desa. Hubungan yang terbina antara Fasilitator Hukum dan kelompok PEKKA dengan para anggota MSF juga telah meningkatkan kepercayaan diri para perempuan desa untuk dapat lebih leluasa mengakses sistem hukum negara saat menghadapi atau memfasilitasi kasus hukum. Kader Hukum tidak lagi sungkan untuk datang ke Pengadilan Agama dan bertemu dengan Hakim yang terlibat sebagai anggota MSF untuk mencari informasi atas kasus-kasus yang dihadapinya di desa. 3. Kerjasama Aktor Desa Mempengaruhi Aksesibilitas Sistem Hukum Negara Beberapa penyintas dapat mengakses sistem hukum negara saat aparat atau tokoh desa merujuk kasus mereka ke sistem hukum negara. Studi ini bahkan menjelaskan bahwa peluang penyintas untuk mengakses keadilan akan mencapai titik yang maksimal pada saat sistem hukum non negara di desa dapat bekerjasama dan mendukung sistem hukum negara, yaitu tidak saja merujuk kasus, tapi juga berjejaring memberikan perlindungan bagi penyintas. Namun demikian, umumnya peran sebagai Aktor Desa dan keberadaan jejaring di desa hanya muncul pada saat-saat kritis, sehingga bersifat ad hoc. Jejaring di desa membuka akses Studi Kasus 10: Kasus kekerasan eks TKW di Cianjur A (16 tahun), saat bekerja ke Arab Saudi sebagai TKW mengalami kekerasan yang dilakukan oleh anak majikannya. Kepalanya dipukul hingga ia jatuh pingsan. Akibatnya ia dirawat di RS selama 2 bulan dan Studi Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes dan Lombok 55
Page 1 and 2:
51503
Page 3 and 4:
December 2008 Akses Perempuan Terha
Page 5 and 6:
Daftar Isi Daftar Isi Kata Penganta
Page 7 and 8:
Daftar Singkatan dan Istilah Daftar
Page 9 and 10:
Ringkasan Eksekutif Padahal, kemamp
Page 11 and 12:
Ringkasan Eksekutif keadilan hukum
Page 13:
Ringkasan Eksekutif Keadilan Sosial
Page 16 and 17:
Bagian 1. Pendahuluan 1.1. Latar Be
Page 18 and 19: Bagian 1. Pendahuluan 1.2. Pemberda
Page 20 and 21: Bagian 1. Pendahuluan untuk berfung
Page 22 and 23: Bagian 1. Pendahuluan Box 2. Kontek
Page 24 and 25: Bagian 1. Pendahuluan Tabel 1. Kasu
Page 26 and 27: Bagian 1. Pendahuluan Lokasi Penyin
Page 28 and 29: Bagian 1. Pendahuluan Tabel 2b. Des
Page 35 and 36: Bagian 2 Pembelajaran: Memahami Pen
Page 37 and 38: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 59: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 62 and 63: Bagian 3. Best Practice: Peluang Pe
Page 75 and 76: Diskusi, Kesimpulan dan Rekomendasi
Page 77 and 78: Bagian 4. Diskusi, Kesimpulan dan R
Page 85 and 86: Daftar Bacaan Daftar Bacaan Peratur
show all

Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?