Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pengalaman Perempuan Desa Mencari Keadilan yang dialami penyintas, namun perlindungan dan pemenuhan keadilan belum dapat terjamin sepenuhnya. Kedua, sistem ini tidak berhasil menyelesaikan kasus-kasus KDRT dan perkosaan karena gagal memberikan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang terjadi. Kalaupun ada sanksi, gagal untuk memastikan penerapan dan penegakannya. Minim perlindungan hak perempuan Praktek-praktek perceraian bawah tangan (non legal), suami menjatuhkan talak kepada istri dengan fasilitasi penghulu desa, masih sangat marak terjadi di desa, bahkan pada pasangan-pasangan yang menikah secara legal (tercatat di Kantor Urusan Agama/KUA). Perceraian ini berlaku tidak sah, karena tanpa melalui proses persidangan dan pencatatan di Pengadilan Agama. Padahal, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (PA). Penghulu Desa yang umumnya menjadi pihak pertama yang didatangi penduduk desa untuk urusan pernikahan dan perceraian, seharusnya berfungsi memberikan konsultasi hukum tentang perlunya mengurus perceraian secara resmi melalui Pengadilan Agama. Namun seringkali informasi tersebut tidak disampaikan. Sementara pandangan kebanyakan penduduk desa tentang sah tidaknya suatu perceraian masih rancu, mereka mencampuradukan pengertian perceraian yang resmi berdasarkan agama dan yang resmi berdasarkan negara. Dengan demikian, absennya informasi tentang legalitas perceraian dari Pembantu Penghulu kepada penduduk yang mencari bantuannya, membuat praktek perceraian bawah tangan terus berlangsung di desa. Seorang Amil di Cianjur menjelaskan alasannya tidak merujuk kasus ke Pengadilan Agama: “Saya bukannya tidak mengerti bahwa perceraian seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama (PA), tapi orang desa, masuk ke kantor desa saja masih buka sandal, apalagi ke PA.... Belum lagi masalah biaya. Biaya mengurus perceraian di PA sangat besar untuk penduduk desa. Padahal, seringkali pasangan suami-istri yang ingin bercerai hanya sedang emosional. Jadi untuk mendamaikan, saya minta mereka pulang dulu untuk berpikir lagi. Kalau mereka tetap mau cerai, baru dibantu.... Sering juga mereka yang baru bercerai sudah datang lagi minta dinikahkan kembali, jadi daripada disuruh pergi ke PA, lebih baik musyawarah dilakukan di desa saja.” Amil kasus perceraian bawah tangan, di Cianjur. Box 3. Profil Pembantu Penghulu (Amil/Lebe) di desa Pembantu Penghulu, yang disebut juga Amil di Jawa Barat dan Lebe di Jawa Tengah, adalah tokoh desa yang pertama kali dicari warga berkaitan dengan kasus-kasus perceraian maupun perkawinan. Mereka pada dasarnya adalah bagian dari struktur Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan dengan status kepegawaian sebagai non PNS yang tidak menerima gaji. Penghasilan mereka diperoleh dari pendapatan desa, terkadang mereka diberikan sebidang tanah yang dapat digarap sebagai sumber penghasilan. Mereka mengemban sejumlah peran, yakni melayani masyarakat utamanya dalam hal perkawinan, perceraian dan kematian. Selain itu, mereka juga menjadi perpanjangan tangan dari Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (B4P) yang ada di KUA, untuk membantu memberikan nasehat perkawinan dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga penduduk di tingkat desa. Sesuai dengan tugasnya, setiap kali menghadapi pasangan suami istri yang bersengketa dan ingin bercerai, mereka pertama-tama harus melakukan upaya untuk mendamaikan kedua pihak. Namun saat kedua pasangan suami istri tetap berkeras ingin bercerai, maka Amil/Lebe merujuk kasus untuk diselesaikan di Pengadilan Agama. Pada kasus-kasus perceraian di Brebes, surat pengantar dari Lebe dibutuhkan oleh Pengadilan Agama. Sementara itu, di Cianjur dan Lombok ditemui kasus perceraian yang difasilitasi langsung oleh Penghulu Desa/Amil sebagai saksi perceraian, tanpa merujuk pasangan suami istri tersebut ke Pengadilan Agama. Sebagai bukti sudah terjadi perceraian, mereka membuatkan surat keterangan cerai yang ditandatangani oleh suami, istri dan saksi. Tiga kasus perceraian bawah tangan di Cianjur dan Lombok memperlihatkan bahwa sistem hukum non negara di desa belum dapat menjamin hak-hak perempuan atas proses dan hasil perceraian. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan beberapa konsekuensi yang dialami oleh perempuan desa saat perceraian dilakukan secara bawah tangan. Pertama, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya dan mengeluarkan 30 Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia:
Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pengalaman Perempuan Desa Mencari Keadilan pendapat/keberatan atas talak cerai yang dijatuhkan suaminya. Kedua, perempuan menjadi rentan atas keputusan-keputusan perceraian yang tidak beralasan kuat, bersifat emosional dan sepihak, karena suami memiliki otoritas penuh untuk menjatuhkan talak tanpa mendapat pengawasan dan pengujian alasan perceraian dari pihak ketiga, termasuk keluarga. Ketiga, hak perempuan atas pembagian harta, pengasuhan anak, dan perolehan nafkah tidak terjamin, sementara hal ini dijamin oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Keempat, kalaupun hak-hak perempuan tersebut di atas dibicarakan, sistem hukum non negara (terutama melalui Pembantu Penghulu) tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk memastikan bahwa keputusan tersebut terlaksana. Kelima, perempuan rentan terhadap pemerasan oleh suami, yaitu berupa “uang tebus talak” yang harus dibayarkan kepada suami untuk menjatuhkan talak, biasanya saat keinginan bercerai bukan datang dari suami. Kasus di bawah ini memperlihatkan bagaimana seorang penyintas mengalami tiga konsekuensi pertama di atas akibat diceraikan secara bawah tangan oleh suaminya. Studi Kasus 2: Kasus perceraian bawah tangan di Cianjur A menikah secara resmi di KUA Sukabumi, tapi apa daya ia diceraikan oleh suaminya B dengan talak yang difasilitasi Amil setempat. Masalahnya, B cemburu kepada A dan menuduh A berselingkuh dengan tetangga mereka. Kesal karena terus dicemburui akhirnya A mengaku bahwa ia menyukai tetangga tersebut. Mendengar jawaban itu, B segera menyeret A ke rumah Kepala Desa untuk diceraikan. Karena Kepala Desa sedang sakit, mereka dianjurkan untuk menemui Amil di Kantor Desa. Dihadapan Amil, B menyatakan keinginannya untuk menceraikan A dengan alasan tidak ada kecocokan lagi. Amil berusaha menasehati bahwa perceraian itu walaupun halal tapi dibenci oleh Tuhan, dan menyuruh mereka pulang untuk mempertimbangkan kembali maksud tersebut. Namun sore harinya B dan A kembali lagi dengan keputusan yang bulat untuk bercerai. A tidak menerima perlakuan dan keputusan suaminya, namun ia tidak dapat berbuat apapun, karena berpendapat bahwa sebagai istri ia tidak dapat menggugat talak yang dijatuhkan suaminya. Amil tidak menjelaskan bahwa perceraian seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama, walau tahu bahwa A dan B menikah tercatat di KUA. Ia juga tidak berusaha menggali dan menguji alasan perceraian serta tidak membahas masalah pemenuhan hak-hak A sebagai istri dari perceraian tersebut, seperti nafkah, pembagian harta dan hak asuh anak. Ia lalu memanggil Ketua RT untuk bersama dirinya menjadi saksi perceraian. Sore itu juga B menjatuhkan talak cerai kepada A dihadapan Amil dan Ketua RT sebagai saksinya. Setelah itu, Amil membuatkan surat keterangan cerai berdasarkan format surat yang ada di Kantor Desa, isinya menyatakan bahwa B telah menceraikan A dengan talak satu. Surat itu ditandatangani B, A dan kedua saksi. Setelah jatuh talak, Amil kemudian mengambil surat nikah B dan A, dengan alasan akan mengembalikannya jika mereka rujuk lagi dalam masa iddah. Pada hari itu juga A diantar B kembali ke rumah orangtuanya. Namun ternyata hanya dalam waktu tiga hari B sudah mengajak A untuk rujuk kembali, dengan memberikan 4 syarat kepada A, yaitu harus pakai kerudung, harus selalu melapor kepada B kemanapun ingin pergi, harus sholat lima waktu, dan harus memenuhi kewajiban istri kepada suami. Penyintas pada kasus di atas kehilangan haknya atas pembelaan diri, harta, anak, nafkah dan keputusan perceraian yang adil. Peluangnya untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan haknya atas perceraian tertutup saat Amil tidak memberikan informasi tentang proses perceraian yang legal. Pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada korban Keputusan-keputusan dari sistem hukum non negara telah disebutkan seringkali tidak berpihak pada korban, karena didasarkan pada pandangan subyektif yang bias gender serta mengutamakan harmoni dialami oleh beberapa penyintas dalam studi ini. Beberapa kasus perkosaan dan KDRT memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan aparat desa masih sangat dilatarbelakangi oleh konsep pikir dan nilai-nilai yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Akibatnya, keputusan mereka memiliki potensi besar untuk merugikan penyintas. Pada kasus perkosaan di Lombok, Kepala Dusun yang dilapori kasus perkosaan yang dialami penyintas saat bekerja sebagai buruh bangunan hingga akhirnya hamil, tidak melaporkan kasus ke Polisi tetapi mencoba Studi Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes dan Lombok 31
Page 1 and 2: 51503
Page 3 and 4: December 2008 Akses Perempuan Terha
Page 5 and 6: Daftar Isi Daftar Isi Kata Penganta
Page 7 and 8: Daftar Singkatan dan Istilah Daftar
Page 9 and 10: Ringkasan Eksekutif Padahal, kemamp
Page 11 and 12: Ringkasan Eksekutif keadilan hukum
Page 13: Ringkasan Eksekutif Keadilan Sosial
Page 16 and 17: Bagian 1. Pendahuluan 1.1. Latar Be
Page 18 and 19: Bagian 1. Pendahuluan 1.2. Pemberda
Page 20 and 21: Bagian 1. Pendahuluan untuk berfung
Page 22 and 23: Bagian 1. Pendahuluan Box 2. Kontek
Page 24 and 25: Bagian 1. Pendahuluan Tabel 1. Kasu
Page 26 and 27: Bagian 1. Pendahuluan Lokasi Penyin
Page 28 and 29: Bagian 1. Pendahuluan Tabel 2b. Des
Page 35 and 36: Bagian 2 Pembelajaran: Memahami Pen
Page 37 and 38: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 43: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 59: Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pe
Page 62 and 63: Bagian 3. Best Practice: Peluang Pe
Page 75 and 76: Diskusi, Kesimpulan dan Rekomendasi
Page 77 and 78: Bagian 4. Diskusi, Kesimpulan dan R
Page 85 and 86: Daftar Bacaan Daftar Bacaan Peratur

Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?