Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org

Bagian 2. Pembelajaran:
Memahami Pengalaman Perempuan Desa Mencari Keadilan
Selain melakukan pemberitaan, wartawan yang meliput berita juga dapat langsung merujuk kasus yang
diliputnya ke Polisi. Kasus perkosaan anak di Brebes, yang awalnya ingin diselesaikan oleh otoritas desa
hanya di tingkat desa, akhirnya dilaporkan ke Polisi oleh wartawan yang meliput berita ke desa. Sementara
itu, dalam kasus perkosaan di Brebes dan Lombok, media lebih berperan untuk membuat proses peradilan
lebih transparan, yaitu dengan terus memberitakan kronologis penyelesaian masalah di pengadilan.
2.4. Respon Penegak Hukum
Temuan Utama
• KePolisian: bersikap responsif menangkap dan menahan pelaku perkosaan, namun umumnya masih belum cukup memiliki
kesadaran gender sehingga belum memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban secara optimal, sementara fasilitas
RPK/UPPA masih terbatas.
• Kejaksaan: sudah berusaha menjaring pelaku perkosaan dengan UU PKDRT, namun struktur kelembagaannya menuntut
bukti-bukti yang kuat untuk menahan pelaku kekerasan membuat lembaga ini sulit untuk berpihak kepada perempuan
korban.
• Pengadilan Negeri: saat adanya sensitivitas dan kesadaran gender, hakim dapat memberikan perlindungan terhadap korban
dan menjatuhkan hukuman cukup tinggi pada pelaku perkosaan/percabulan
• Pengadilan Agama: prosedurnya menjamin hak-hak perempuan dalam perceraian dan poligami.
Walaupun keberadaan aktor-aktor intermediasi telah membuka akses penyintas terhadap sistem hukum
negara, namun sejauh mana mereka dapat mengakses keadilan dari proses hukum masih sangat tergantung
pada respon dari penegak hukum.
KePolisian: efektif dalam menangkap dan menahan pelaku
KePolisian cukup responsif menangani kasus hukum penyintas, khususnya pada kasus-kasus pidana seperti
perkosaan dan percabulan. Setiap kali menerima laporan kasus tersebut dari warga ataupun wartawan,
Polisi akan segera turun ke desa mencari kebenaran laporan dan segera mencari dan menangkap pelaku.
Namun dalam memproses kasus-kasus ini, salah satu kendala yang dihadapi adalah pada saat mereka harus
mengantar penyintas menjalani visum et repertum di rumah sakit, karena KePolisian tidak menyediakan
dana untuk itu, sementara penyintas memiliki keterbatasan biaya.
“... kita tidak punya dana untuk membayar visum korban, biasanya diantara kita [Polisi] membayar bersama,
kerapkali ada dana dari atasan, tapi tidak selalu ada,” Polisi kasus perkosaan, di Brebes.
Respon kePolisian masih terbatas pada penangkapan dan penahanan pelaku dan belum secara efektif
memberikan penanganan dan perlindungan bagi penyintas. Pada kasus-kasus KDRT, karena bersifat delik
aduan, Polisi cenderung mengikuti permintaan penyintas sebagai pihak korban yang ingin mencabut
laporannya walaupun kasus KDRT yang dialami oleh penyintas tergolong berat, sehingga tidak dapat
dianggap sebagai suatu delik aduan. Dalam konteks tersebut, terlihat bahwa KePolisian masih cenderung
membiarkan masalah KDRT yang tergolong berat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah saja.
Alasan-alasan seperti istri membutuhkan suami sebagai pencari nafkah dan harmoni hubungan keluarga
membuat Polisi mengabaikan isu perlindungan bagi korban. 16
16 Katjasungkana dan Damanik (2004, p. 9-10) menjelaskan bahwa hal ini juga disebabkan karena aparat penegak hukum, yaitu
Polisi, penuntut hukum dan hakim, kerap melihat masalah keluarga sebagai masalah yang masuk dalam lingkup hukum privat
(perdata), sehingga bukan merupakan wewenang mereka untuk menyelesaikannya, melainkan institusi lembaga perkawinan seperti
Badan Penasehat Perselisihan Perkawinan atau kantor Urusan Agama.
40 Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia: