Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org
Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org
Akses perempuan Terhadap keadilan - psflibrary.org
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Daftar Isi<br />
Daftar Isi<br />
Kata Pengantar<br />
Daftar Isi<br />
Daftar Singkatan dan Istilah<br />
Ringkasan Eksekutif<br />
ii<br />
iii<br />
v<br />
vi<br />
Bagian I. Pendahuluan 1<br />
1.1. Latar Belakang: <strong>Akses</strong> terhadap Keadilan vs Kemiskinan 2<br />
1.2. Pemberdayaan Hukum Bagi Perempuan: Suatu Solusi 4<br />
1.3. Fokus Studi Kasus <strong>Akses</strong> Perempuan terhadap Keadilan 5<br />
1.4. Metodologi 6<br />
Bagian 2. Pembelajaran: Memahami Pengalaman Perempuan Desa Mencari Keadilan 21<br />
2.1. Profil Umum Penyintas dan Tipologi Kasus Hukum 23<br />
2.2. Beberapa Hambatan Penyintas Mencari Bantuan 25<br />
2.3. Jalur-jalur Penyintas Mengakses Keadilan 27<br />
1. Melalui Sistem Hukum Non Negara di Tingkat Desa 29<br />
2. Melalui Sistem Hukum Negara di Luar Desa 32<br />
2.4. Respon Penegak Hukum 40<br />
2.5. Dampak Kasus <strong>Terhadap</strong> Penyintas 44<br />
Bagian 3. Best Practice: Peluang Perempuan Desa Mengakses Keadilan 47<br />
3.1. <strong>Akses</strong>ibilitas dan Efektivitas Sistem Hukum 49<br />
1. Sistem Hukum Negara Efektif 50<br />
2. Pemberdayaan Hukum Meningkatkan <strong>Akses</strong>ibilitas Sistem Hukum Negara 53<br />
3. Kerjasama Aktor Desa Mempengaruhi <strong>Akses</strong>ibilitas Sistem Hukum Negara 55<br />
3.2. <strong>Akses</strong> Kepada Keadilan Sosial 56<br />
1. Pendekatan yang Holistik dalam Penanganan Penyintas Dibutuhkan 57<br />
2. Agen Pemberdayaan Perempuan di Desa Membuka <strong>Akses</strong> <strong>Terhadap</strong> Keadilan Sosial 58<br />
Bagian 4. Diskusi, Kesimpulan dan Rekomendasi 61<br />
4.1. Diskusi: Perlunya Redefinisi Konsep Keadilan 62<br />
4.2. Kesimpulan 62<br />
1. Sistem hukum negara lebih efektif karena terjamin dan independen 63<br />
2. Sistem hukum non negara populer di desa namun perlu diperkuat untuk<br />
dapat menjamin hak <strong>perempuan</strong> 64<br />
3. Keadilan sosial lebih luas dari <strong>keadilan</strong> secara hukum 64<br />
4.3. Rekomendasi: Melembagakan Hak-hak Perempuan 65<br />
1. Keadilan Hukum 66<br />
2. Keadilan Sosial 68<br />
Daftar Bacaan 71<br />
Studi Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes dan Lombok<br />
iii