Positioning paper KPPU dalam Kebijakan Rotan

penghasil ke pelabuhan di Pulau tersebut. Akibatnya ketergantungan angkutan untuk
transportasi barang atau jasa daerah penghasil rotan sangat tinggi.
Seiring dengan berkembangnya industri meubel rotan dari Pulau Jawa serta
berkembangnya ekspor rotan melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa, maka
industri pengolahan rotan setengah jadi juga berkembang di wilayah tersebut.
Kebutuhan ini tumbuh karena industri meubel tidak mampu melakukan sendiri
kegiatan membuat bahan baku. Sebagai akibat larangan ekspor rotan selain dari
daerah penghasil, pada akhirnya memukul industri bahan baku rotan setengah jadi
yang telah berkembang di Pulau Jawa.
Berdasarkan uraian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa masalah
larangan ekspor rotan selain dari daerah penghasil lagi-lagi merupakan pilihan antara
wilayah dan industri apa yang akan dikembangkan. Terkait industri rotan, saat ini
Pemerintah memilih kebijakan untuk mengembangkan industri bahan baku di wilayah
penhasil. Meskpun saat ini pilihan tersebut relative tidak efisien mengingat sarana
prasarana transportasi dan ekspor di luar Jawa yang tidak seefisien jika dibandingkan
dengan yang tersedia di Pulau Jawa.
Namun apakah kebijakan tersebut memiliki potensi melanggar prinsip
persaingan usaha yang sehat maka yang penting untuk diperhatikan adalah apakah
kebijakan tersebut memberikan manfaat hanya kepada satu pelaku usaha saja dan
apakah kebijakan tersebut menyerahkan kewenangan Pemerintah kepada swasta.
Berdasarkan kedua kriteria tersbeut, kebijakan larangan ekspor selain dari wilayah
asal ini tidak memiliki kriteria tersebut. Larangan ekspor selain dari wilayah asal ini
diberlakukan untuk seluruh pelaku usaha tanpa kecuali serta dalam pelaksanaan dan
pengawasannya sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah.
Namun, ada satu hal yang perlu dicermati terkait kebijakan tersebut. Kebijakan
ini tidak menyebutkan secara pasti, berapa produksi minimal rotan sehingga suatu
daerah dapat disebut daerah penghasil. Tanpa adanya aturan yang pasti ini, maka
wilayah seperti Jawa Timur yang saat ini sedang mengembangkan rotan budidaya
tidak memiliki kepastian hingga kapan dapat kembali melakukan ekspor dari
wilayahnya.
4.3. Bukti Pasok
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk dapat ekspor ke luar negeri maka
salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi adalah adanya bukti pasok oleh ETR
kepada industri di dalam negeri, terhadap jenis rotan yang terserap di dalam negeri
41