Positioning paper KPPU dalam Kebijakan Rotan

More documents

Recommendations

Info

penghasil ke pelabuhan di Pulau tersebut. Akibatnya ketergantungan angkutan untuk transportasi barang atau jasa daerah penghasil rotan sangat tinggi. Seiring dengan berkembangnya industri meubel rotan dari Pulau Jawa serta berkembangnya ekspor rotan melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa, maka industri pengolahan rotan setengah jadi juga berkembang di wilayah tersebut. Kebutuhan ini tumbuh karena industri meubel tidak mampu melakukan sendiri kegiatan membuat bahan baku. Sebagai akibat larangan ekspor rotan selain dari daerah penghasil, pada akhirnya memukul industri bahan baku rotan setengah jadi yang telah berkembang di Pulau Jawa. Berdasarkan uraian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa masalah larangan ekspor rotan selain dari daerah penghasil lagi-lagi merupakan pilihan antara wilayah dan industri apa yang akan dikembangkan. Terkait industri rotan, saat ini Pemerintah memilih kebijakan untuk mengembangkan industri bahan baku di wilayah penhasil. Meskpun saat ini pilihan tersebut relative tidak efisien mengingat sarana prasarana transportasi dan ekspor di luar Jawa yang tidak seefisien jika dibandingkan dengan yang tersedia di Pulau Jawa. Namun apakah kebijakan tersebut memiliki potensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat maka yang penting untuk diperhatikan adalah apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat hanya kepada satu pelaku usaha saja dan apakah kebijakan tersebut menyerahkan kewenangan Pemerintah kepada swasta. Berdasarkan kedua kriteria tersbeut, kebijakan larangan ekspor selain dari wilayah asal ini tidak memiliki kriteria tersebut. Larangan ekspor selain dari wilayah asal ini diberlakukan untuk seluruh pelaku usaha tanpa kecuali serta dalam pelaksanaan dan pengawasannya sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah. Namun, ada satu hal yang perlu dicermati terkait kebijakan tersebut. Kebijakan ini tidak menyebutkan secara pasti, berapa produksi minimal rotan sehingga suatu daerah dapat disebut daerah penghasil. Tanpa adanya aturan yang pasti ini, maka wilayah seperti Jawa Timur yang saat ini sedang mengembangkan rotan budidaya tidak memiliki kepastian hingga kapan dapat kembali melakukan ekspor dari wilayahnya. 4.3. Bukti Pasok Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk dapat ekspor ke luar negeri maka salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi adalah adanya bukti pasok oleh ETR kepada industri di dalam negeri, terhadap jenis rotan yang terserap di dalam negeri 41
(pasal 3 dan pasal 5). Terkait dengan kebijakan tersebut, terdapat hal yang perlu dicermati dari sisi persaingan usaha, yaitu apakah bukti pasok tersebut digunakan produsen meubel rotan sebagai alat untuk meng-abuse petani/eksportir rotan. Bukti pasok dikeluarkan oleh produsen meubel sebagai bukti bahwa eksporti/petani telah memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum dia dapat melakukan ekspor. Bukti pasok yang dikeluarkan oleh sesama pelaku usaha (perusahaan meubel rotan) secara teori dapat memberikan daya tawar yang lebih kuat bagi perusahaan meubel rotan, sehingga perusahaan meubel rotan dapat menggunakan daya tawarnya tersebut untuk mendikte eksportir/petani. Sebagai contoh dari perilaku tersebut misalnya untuk menentukan harga rotan yang lebih murah, menunda pembayaran dll. Pada kenyataannya berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, sejauh ini industri meubel rotan tidak pernah melakukan hal tersebut. Hal ini juga dipengaruhi fakta bahwa Pemerintah tidak menyerahkan 100% permasalahan bukti pasok ini kepada swasta dimana Pemerintah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekspor Rotan (TME) yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Meskipun sejauh ini, abuse industri meubel rotan terhadap supplier/petani rotan melalui sarana bukti pasok ini tidak terjadi, namun demikian sangat penting bagi Pemerintah untuk mengambil kembali kewenangannya dalam menerbitkan bukti pasok. Pemberian kewenangan yang seharusnya dipegang oleh Pemerintah kepada swasta sebagaimana dalam permasalahan bukti pasok ini sangat mudah untuk bersinggungan dan melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Kewenangan tersebut akan memberikan bargaining position yang lebih tinggi bagi pelaku usaha tertentu dibanding pelaku usaha lain, yang akan sangat mudah digunakan untuk meng-abuse pelaku usaha yang lebih lemah. Selain itu, penerbitan bukti pasok oleh pelaku usaha akan mempersulit Pemerintah dalam melakukan koordinasi terkait dengan jumlah pasokan yang telah dilakukan oleh petani rotan. 42
Page 1 and 2: Positioning Paper KPPU terhadap KEB
Page 3 and 4: Terlepas dari berbagai regulasi yan
Page 5 and 6: kulit dibawah ruas rotan. Bentuk ro
Page 7 and 8: sementara di Sulawesi dan Sumatera
Page 9 and 10: Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut dap
Page 11 and 12: 2.4. Konsumsi Rotan Dalam Negeri Se
Page 13 and 14: disebabkan kondisi pasar produk jad
Page 15 and 16: masing-masing. Kondisi tersebut did
Page 17 and 18: Berdasarkan kedua tabel di atas, te
Page 19 and 20: 2.7. Perkembangan Impor Produk Rota
Page 21 and 22: tersebut, maka Pemerintah menetapka
Page 23 and 24: Berdasarkan gambaran tipe-tipe jalu
Page 25 and 26: Grafik 2.6. Margin Mata Rantai Dist
Page 27 and 28: mentah/asalan melalui SK Menteri Pe
Page 29 and 30: a. Keputusan Menteri Perindustrian
Page 31 and 32: (2) Rotan Asalan selain dari jenis
Page 33 and 34: Taman/Sega dan Irit (TSI) dengan uk
Page 35 and 36: . Untuk rotan Setengah Jadi bukan d
Page 37 and 38: Pasal 2 : Besarnya persentase Rotan
Page 39 and 40: Berdasarkan diskusi dengan Direktur
Page 41: Pemasaran Hasil Hutan dapat menerbi
Page 45 and 46: oleh 1 pelaku usaha 11 . Hal ini me

Positioning paper KPPU dalam Kebijakan Rotan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?