TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN - P2KP

Sedangkan tujuan dari kerjasama dimaksud adalah:
Channeling UPS-BKM
• Meningkatnya akses pendidikan bagi warga miskin
• Meningkatnya mutu sarana & prasarana pendidikan
• Meningkatnya mutu pembelajaran bagi guru & siswa.
• Terbangunnya kebersamaan dan kerjasama antara institusi Sekolah dan institusi
Masyarakat sehingga dapat dicapai sinergi dalam menanggulangi kemiskinan.
• Membantu tercapainya ketepatan sasaran penerima manfaat program di bidang
pendidikan, yaitu anak keluarga miskin di wilayahnya, atau sekolah miskin yang perlu
ditingkatkan mutu sarana/prasarananya maupun mutu pembelajaran melalui
peningkatan peran serta masyarakat di wilayahnya.
III.
TATA CARA PELAKSANAAN
1. Kriteria Seleksi
1. Pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan program Depdiknas dibuka kesempatan
seluasnya bagi seluruh BKM hasil P2KP 1-2, 2-1 dan 2-2, dan P2KP 1-1 yang telah
menyelesaikan kegiatan exit strategy sesuai pedoman yang ditetapkan.
2. BKM dalam melaksanakan penyaluran program bantuan Depdiknas kepada
masyarakat sasaran yang dibantu oleh relawan setempat, memiliki komitment dan
kesediaan untuk tidak menerima/meminta/mengharapkan imbalan dalam bentuk
apapun dan dari siapapun.
3. BKM memiliki program di bidang pendidikan dalam PJM dan Renta Pronangkis-nya
atau setidaknya peduli pada bidang pendidikan bagi masyarakat di wilayahnya;
4. Kriteria sekolah-sekolah adalah memiliki komitment dan kepedulian pada siswa tidak
mampu dan masyarakat miskin di wilayah sekitarnya. Kriteria sekolah yang akan
menjadi lokasi akan ditetapkan sesuai pedoman yang ditetapkan Depdiknas.
2. Penetapan Lokasi dan Sekolah Sasaran Penerima Bantuan
1. DEPDIKNAS bersama PMU-P2KP menentukan lokasi kota / kabupaten sasaran
program percontohan.
2. PMU P2KP melakukan identifikasi calon lokasi-lokasi kelurahan sasaran penerima
bantuan. Identifikasi calon lokasi kelurahan sasaran akan didasarkan pada hasil
penilaian atas kinerja masing-masing BKM dengan pertimbangan ;
i. BKM memiliki kinerja baik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip dan nilai-nilai
P2KP serta telah terbukti berpihak kepada masyarakat miskin serta menjalankan
Pronangkis di wilayahnya.
ii. BKM telah memiliki unit kerja (UPS) dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan
penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan.
3. DEPDIKNAS bersama PMU-P2KP melakukan verifikasi dan menetapkan lokasi
kelurahan sasaran calon penerima program bantuan pendidikan.
4. DEPDIKNAS melakukan verifikasi dan menetapkan sekolah sasaran penerima
program bantuan Depdiknas, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Depdiknas.
5. DEPDIKNAS dan PMU P2KP menetapkan keputusan final mengenai lokasi
kelurahan/wilayah dan sekolah sasaran program kerjasama.
hal 2 dari 6