TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN - P2KP

More documents

Recommendations

Info

Channeling UPS-BKM b. Pembentukan Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis dan Pendaftaran Relawan i. Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan BKM menyusun anggota Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis, sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksana masing-masing ruang lingkup program kerjasama yang ditetapkan DEPDIKNAS. ii. Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas dan pokok, serta hal-hal lainnya mengenai Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan DEPDIKNAS, dengan modifikasi khusus untuk memasukkan peran representasi masyarakat, yang dalam hal ini diwakili BKM dan Forum Kerjsama Antar (FKA)-BKM. iii. Warga yang peduli diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai relawan pendidikan yang akan ditugaskan untuk mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan (monitoring) kegiatan. c. Pelatihan dasar program pendidikan bagi stakeholders pilot program Kegiatan pelatihan dasar dilakukan Depdiknas bersama PMU-P2KP dengan bobot materi dititikberatkan pada aspek program pendidikan dan partisipasi masyarakat. Nara sumber pelatihan terdiri dari unsur Depdiknas dan PMU P2KP, sedangkan peserta pelatihan adalah para pelaku di lokasi sasaran yang telah ditetapkan, terdiri dari unsur sekolah dan komite sekolah, unsur BKM dan FKA-BKM, Dewan Pendidikan serta relawan-relawan masyarakat di wilayah sasaran. Selain itu, unsur pemda dan dewan pendidikan kota/kabupaten juga diharapkan bisa berpartisipasi, sebagai proses awal pembelajaran bersama di bidang pendidikan. d. Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Sekolah i. Komite Sekolah dan unsur Sekolah dibantu UPS-BKM menyusun Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Sekolah yang meliputi; • Rencana peningkatan mutu sekolah, • Program Kembali ke Sekolah, melalui pemberian beasiswa anak keluarga miskin yang ’putus sekolah’. Rencana yang disusun bersama tersebut tidak termasuk untuk bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan DEPDIKNAS. ii. PJM Sekolah disusun dengan mempertimbangkan dan disinergikan dengan PJM Pronangkis yang ada. iii. PJM Sekolah juga memuat sumber-sumber daya yang akan digunakan untuk melaksanakannya, yakni sumber-sumber pendanaan, sumber daya manusia, pengembangan jaringan kerja (networking) dan lain-lain. iv. Sekolah, Komite Sekolah dan BKM melakukan musyawarah atau paparan publik kepada seluruh masyarakat untuk menjaring partisipasi dan aspirasi warga melalui diskusi kelompok, rembug warga, dan menggunakan alat-alat (media) sosialisasi yang diperlukan, dsb. e. Penyusunan Proposal Kegiatan i. Penyusunan proposal kegiatan mengacu kepada petunjuk pelaksana yang ditetapkan DEPDIKNAS, dengan mempertimbangkan sinergi usulan antara usulan sekolah dengan usulan masyarakat (BKM). hal 4 dari 6
Channeling UPS-BKM ii. Setelah perencanaan/perancangan usulan program selesai, maka Tim Pelaksana/Tim Teknis/Tim Pokja melakukan sosialisasi kepada seluruh warga mengenai rencana yang diusulkan (proposal) melalui diskusi kelompok, rembug warga, media sosialisasi yang ada dengan waktu kurang lebih 1 minggu untuk menampung aspirasi masyarakat. iii. Tim Pelaksana/Tim Teknis/Tim Pokja, melalui Komite Sekolah dan Kepala Sekolah, menyampaikan proposal kegiatan bantuan pendidikan kepada Depdiknas. f. Pencairan Dana Block Grant dan Penggalangan Dana Lainnya i. Ketentuan dan mekanisme pencairan dana block grant program bantuan pendidikan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan DEPDIKNAS. ii. Komite Sekolah bekerjasama dengan BKM melakukan penggalian sumber dana dan sumberdaya lainnya yang dibutuhkan kepada berbagai pihak di kelurahan bersangkutan dan diluar kelurahan untuk mendukung terlaksananya kegiatan sesuai PJM sekolah yang telah disepakati. iii. Semua aliran dana (baik dana bantuan Depdiknas maupun dana hasil channeling program) dan pemanfaatannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan dicatat dan dibukukan sesuai dengan kaidah pembukuan pada umumnya untuk dipertanggungjawabkan kemudian kepada masyarakat luas maupun sekolah dan Depdiknas serta P2KP. Dalam pengelolaan keuangan Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis tetap menjaga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. g. Pelaksanaan Kegiatan / Fisik i. Pelaksanaan masing-masing kegiatan/fisik bantuan program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan Depdiknas. ii. Pelaksanaan kegiatan oleh Komite sekolah dan BKM yang berasal dari pemanfaatan penggalangan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang dtetapkan oleh DEPDIKNAS bersama PMU P2KP, iii. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, baik dengan pemanfaatan dana bantuan Block grant Depdiknas maupun pemanfaatan dana hasil penggalangan channeling program, maka Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis melakukan pencatatan dan pendokumentasian, serta menginformasikannya kepada publik dan pihak yang berwenang, terutama DEPDIKNAS dan PMU P2KP serta instansi terkait. 6. Monitoring dan Evaluasi i. Monitoring dilakukan secara berkala oleh pihak komite sekolah, bersama UPS- BKM, dan relawan pendidikan yang ada terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis di wilayahnya. ii. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, Komite Sekolah bekerjasama dengan BKM melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan secara partisipatif dengan melibatkan warga dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang akan datang. iii. PMU P2KP dan DEPDIKNAS akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program yang dilakukan komite sekolah dan BKM. hal 5 dari 6
Page 1 and 2: Channeling UPS-BKM TATA CARA PELAKS
Page 3: 3. Ruang Lingkup Kegiatan Channelin

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN - P2KP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?