TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN - P2KP

iv.
Channeling UPS-BKM
Pada akhir pelaksanaan pilot program, PMU P2KP dan Depdiknas akan
melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam rangka penyusunan best practice
dan penyempurnaan konsep program tahap berikutnya.
7. Pelaporan
Pelaporan, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan yang
tercantum dalam Pedoman/Panduan/Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk teknis.
IV. TUGAS UTAMA BKM
Dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyaluran program bantuan pendidikan ini,
tugas utama BKM adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai P2KP dalam pelaksanaan
penyaluran program bantuan Depdiknas.
2. BKM sebagai representasi warganya, secara proaktif membantu pelaksanaan
penyaluran program bantuan Depdiknas kepada masyarakat sasaran.
3. BKM melalui Unit Pelaksana Sosial (UPS-BKM) secara proaktif membantu
mensosialisasikan program bantuan Depdiknas kepada seluruh masyarakat dan
sekolah yang ada di wilayahnya.
4. BKM melalui Unit Pelaksana Sosial (UPS-BKM) secara proaktif terlibat didalam Tim
Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis dan membantu menyusun usulan kegiatan bersamasama
dengan Komite Sekolah, dengan tetap memperhatikan rencana program yang
sudah ada yaitu PJM Pronangkis.
5. BKM melalui Unit Pelaksana Sosial (UPS-BKM) secara proaktif bersama komite sekolah
membantu penggalangan dana masyarakat dan sumber lainnya (channelling program)
6. BKM melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan Depdiknas serta
hasil penggalangan dana masyarakat (channeling program) kepada DEPDIKNAS dan
DEP.PU dengan ketentuan rinci yang akan ditetapkan kemudian.
V. SANKSI
Apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan penyaluran program bantuan
pendidikan ini akan diberlakukan sanksi sebagai berikut :
1. Penarikan kembali terhadap bantuan yang telah diberikan
2. Penghentian penyaluran bantuan tahap berikut
3. Dilakukan proses penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.***
VI.
PENUTUP
Pilot Program DEPDIKNAS dan PMU P2KP dalam bidang bantuan pendidikan diharapkan
dapat dilakukan secara terus menerus oleh BKM bersama Komite Sekolah setempat,
sehingga terjalin keberlanjutan kemitraan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah
dan kualitas pendidikan masyarakat.
Jakarta, April 2005
hal 6 dari 6