TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN - P2KP

Channeling UPS-BKM
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
PILOT PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DASAR DEPDIKNAS
BEKERJASAMA DENGAN BKM-P2KP
I. PENDAHULUAN
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu lembaga milik masyarakat yang
representatif, mengakar dan dapat dipercaya yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dalam pelaksanaan tugasnya
untuk menanggulangi masalah kemiskinan warganya, BKM melalui pendekatan TRIDAYA
diharapkan mampu mengakses sumber-sumber daya yang tersedia yang mencakup tiga
aspek yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk kewajiban BKM yang
berkaitan dengan pemberdayaan sosial adalah mampu menyalurkan bantuan fasilitas atau
dana pendidikan bagi masyarakat miskin di wilayahnya.
Berkaitan dengan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, DEPDIKNAS pada tahun
2005 merencanakan akan memberikan bantuan melalui program :
1. Rehabilitasi Sekolah
2. Peningkatan Mutu Pendidikan
3. Program Bea Siswa Kembali ke Sekolah
Sasaran Program Depdiknas dalam rangka kerjasama tersebut di atas adalah sekolahsekolah
pada kelurahan/desa miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD,
SMP, MI, dan MTs), dan dalam rangka program percontohan (pilot program) akan dimulai di
daerah Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Cirebon dan Kota Semarang.
Dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan di wilayahnya
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di kelurahan/desa miskin,
masih diperlukan berbagai upaya, antara lain:
• Meskipun ada keterlibatan pihak Komite Sekolah, namun masih dirasakan kurangnya
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengusulan calon penerima
bantuan, dan melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kegiatan.
• Sekolah sebagai pelaku sentral dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan diharapkan
dapat inklusif, sehingga institusi pendidikan sekolah ini diharapkan pula menjadi milik
masyarakat (komunitas).
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, sehingga
dapat mengurangi peluang adanya oknum yang memanfaatkan penyaluran bantuan
untuk kepentingan tertentu / pribadi.
II.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud kerjasama Depdiknas dengan BKM-P2KP (yang mengedepankan prinsip-prinsip
demokratis, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, serta dilandasi oleh
nilai-nilai universal kemanusiaan yaitu jujur, adil, dapat dipercaya, ikhlas / kerelawanan,
kesetaraan dan kesatuan dalam keragaman) adalah untuk menjembatani kesenjangan
antara institusi “sekolah” dan “institusi masyarakat” dalam rangka penanggulangan
kemiskinan di bidang pendidikan.
hal 1 dari 6

Sedangkan tujuan dari kerjasama dimaksud adalah:
Channeling UPS-BKM
• Meningkatnya akses pendidikan bagi warga miskin
• Meningkatnya mutu sarana & prasarana pendidikan
• Meningkatnya mutu pembelajaran bagi guru & siswa.
• Terbangunnya kebersamaan dan kerjasama antara institusi Sekolah dan institusi
Masyarakat sehingga dapat dicapai sinergi dalam menanggulangi kemiskinan.
• Membantu tercapainya ketepatan sasaran penerima manfaat program di bidang
pendidikan, yaitu anak keluarga miskin di wilayahnya, atau sekolah miskin yang perlu
ditingkatkan mutu sarana/prasarananya maupun mutu pembelajaran melalui
peningkatan peran serta masyarakat di wilayahnya.
III.
TATA CARA PELAKSANAAN
1. Kriteria Seleksi
1. Pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan program Depdiknas dibuka kesempatan
seluasnya bagi seluruh BKM hasil P2KP 1-2, 2-1 dan 2-2, dan P2KP 1-1 yang telah
menyelesaikan kegiatan exit strategy sesuai pedoman yang ditetapkan.
2. BKM dalam melaksanakan penyaluran program bantuan Depdiknas kepada
masyarakat sasaran yang dibantu oleh relawan setempat, memiliki komitment dan
kesediaan untuk tidak menerima/meminta/mengharapkan imbalan dalam bentuk
apapun dan dari siapapun.
3. BKM memiliki program di bidang pendidikan dalam PJM dan Renta Pronangkis-nya
atau setidaknya peduli pada bidang pendidikan bagi masyarakat di wilayahnya;
4. Kriteria sekolah-sekolah adalah memiliki komitment dan kepedulian pada siswa tidak
mampu dan masyarakat miskin di wilayah sekitarnya. Kriteria sekolah yang akan
menjadi lokasi akan ditetapkan sesuai pedoman yang ditetapkan Depdiknas.
2. Penetapan Lokasi dan Sekolah Sasaran Penerima Bantuan
1. DEPDIKNAS bersama PMU-P2KP menentukan lokasi kota / kabupaten sasaran
program percontohan.
2. PMU P2KP melakukan identifikasi calon lokasi-lokasi kelurahan sasaran penerima
bantuan. Identifikasi calon lokasi kelurahan sasaran akan didasarkan pada hasil
penilaian atas kinerja masing-masing BKM dengan pertimbangan ;
i. BKM memiliki kinerja baik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip dan nilai-nilai
P2KP serta telah terbukti berpihak kepada masyarakat miskin serta menjalankan
Pronangkis di wilayahnya.
ii. BKM telah memiliki unit kerja (UPS) dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan
penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan.
3. DEPDIKNAS bersama PMU-P2KP melakukan verifikasi dan menetapkan lokasi
kelurahan sasaran calon penerima program bantuan pendidikan.
4. DEPDIKNAS melakukan verifikasi dan menetapkan sekolah sasaran penerima
program bantuan Depdiknas, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Depdiknas.
5. DEPDIKNAS dan PMU P2KP menetapkan keputusan final mengenai lokasi
kelurahan/wilayah dan sekolah sasaran program kerjasama.
hal 2 dari 6

3. Ruang Lingkup Kegiatan
Channeling UPS-BKM
Pada intinya kegiatan yang dapat dilakukan melalui program ini terbagi menjadi tiga
kegiatan besar, yaitu:
• Peningkatan mutu sekolah: kegiatan belajar mengajar, pembinaan profesional
tenaga pendidikan, manajemen pendidikan, peningkatan peran serta masyarakat,
sarana & prasarana
• Pembangunan/rehabilitasi sarana & prasarana sekolah: rehabilitasi ruang belajar/
kantor/kamar mandi/wc, pembelian perabot ruang belajar, rehabilitasi infrastruktur
sekolah yang sangat diperlukan ( pagar, saluran drainase, dll)
• Program Beasiswa ”Kembali ke Sekolah”; meliputi kegiatan Identifikasi anak (murid)
putus sekolah, pengorganisasian, pendampingan anak/murid potensial bersekolah,
pemberian sarana belajar dan beasiswa bagi murid ”kembali ke sekolah”.
4. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran program kerjasama DEPDIKNAS-BKM P2KP sesuai dengan ruang
lingkup kegiatan, adalah:
• peningkatan mutu: Kelompok sasaran pelaksanaan ruang lingkup program ini
adalah untuk SD/MI dan SMP/MTs. Bagi SD/MI, lokasi akan diseleksi dan
ditetapkan bersama oleh DEPDIKNAS dengan PMU P2KP. Sedangkan untuk
SMP/MTs, lokasi telah ditetapkan oleh DEPDIKNAS.
• pembangunan/rehabilitasi: Kelompok sasaran pelaksanaan ruang lingkup program
ini adalah untuk SD/MI dan SMP/MTs. DEPDIKNAS dengan PMU P2KP bersamasama
akan menseleksi dan menetapkan lokasi serta kelompok sasaran, baik untuk
SD/MI maupun SMP/MTs.
• Program Beasiswa ”Kembali ke Sekolah”; Kelompok sasaran pelaksanaan ruang
lingkup program ini adalah siswa-siswa serta sekolah-sekolah-nya, baik SD/MI
maupun SMP/MTs. DEPDIKNAS dan PMU P2KP bersama-sama akan menseleksi
dan menetapkan lokasi serta kelompok sasaran untuk keduanya.
5. Pelaksanaan Kegiatan
Dalam melaksanakan penyaluran program bantuan Depdiknas tahapan pelaksanaan
kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Sosialisasi Program
Kegiatan sosialisasi program dilakukan Depdiknas bersama PMU-P2KP dengan
mengundang para pihak (stakeholders) dan masyarakat dalam suatu pertemuan.
Kegiatan sosialisasi program ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
i. Pertemuan di tingkat kota/kabupaten dengan mengundang Komunitas Belajar
Perkotaan (KBP), Aparat dari Dinas/Cabang Dinas Pendidikan, Dewan
Pendidikan, Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala sekolah, dan Forum KA-BKM.
ii. Pertemuan di tingkat kelurahan/desa dengan mengundang Pengurus BKM
(termasuk UPS) di lokasi kelurahan sasaran, Kepala Sekolah, Komite Sekolah,
Perangkat Pemerintahan Kelurahan/Desa, warga yang peduli terhadap
persoalan penanggulangan kemiskinan.
hal 3 dari 6

Channeling UPS-BKM
b. Pembentukan Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis dan Pendaftaran Relawan
i. Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan BKM menyusun anggota Tim
Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis, sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksana
masing-masing ruang lingkup program kerjasama yang ditetapkan DEPDIKNAS.
ii. Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas dan pokok, serta hal-hal lainnya
mengenai Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis sesuai dengan petunjuk
pelaksana yang ditetapkan DEPDIKNAS, dengan modifikasi khusus untuk
memasukkan peran representasi masyarakat, yang dalam hal ini diwakili BKM
dan Forum Kerjsama Antar (FKA)-BKM.
iii. Warga yang peduli diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai relawan
pendidikan yang akan ditugaskan untuk mendampingi proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan (monitoring) kegiatan.
c. Pelatihan dasar program pendidikan bagi stakeholders pilot program
Kegiatan pelatihan dasar dilakukan Depdiknas bersama PMU-P2KP dengan bobot
materi dititikberatkan pada aspek program pendidikan dan partisipasi masyarakat.
Nara sumber pelatihan terdiri dari unsur Depdiknas dan PMU P2KP, sedangkan
peserta pelatihan adalah para pelaku di lokasi sasaran yang telah ditetapkan, terdiri
dari unsur sekolah dan komite sekolah, unsur BKM dan FKA-BKM, Dewan
Pendidikan serta relawan-relawan masyarakat di wilayah sasaran.
Selain itu, unsur pemda dan dewan pendidikan kota/kabupaten juga diharapkan bisa
berpartisipasi, sebagai proses awal pembelajaran bersama di bidang pendidikan.
d. Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Sekolah
i. Komite Sekolah dan unsur Sekolah dibantu UPS-BKM menyusun Perencanaan
Jangka Menengah (PJM) Sekolah yang meliputi;
• Rencana peningkatan mutu sekolah,
• Program Kembali ke Sekolah, melalui pemberian beasiswa anak keluarga
miskin yang ’putus sekolah’.
Rencana yang disusun bersama tersebut tidak termasuk untuk bantuan
rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, sesuai dengan kebijakan dan
ketentuan yang ditetapkan DEPDIKNAS.
ii. PJM Sekolah disusun dengan mempertimbangkan dan disinergikan dengan PJM
Pronangkis yang ada.
iii. PJM Sekolah juga memuat sumber-sumber daya yang akan digunakan untuk
melaksanakannya, yakni sumber-sumber pendanaan, sumber daya manusia,
pengembangan jaringan kerja (networking) dan lain-lain.
iv. Sekolah, Komite Sekolah dan BKM melakukan musyawarah atau paparan publik
kepada seluruh masyarakat untuk menjaring partisipasi dan aspirasi warga
melalui diskusi kelompok, rembug warga, dan menggunakan alat-alat (media)
sosialisasi yang diperlukan, dsb.
e. Penyusunan Proposal Kegiatan
i. Penyusunan proposal kegiatan mengacu kepada petunjuk pelaksana yang
ditetapkan DEPDIKNAS, dengan mempertimbangkan sinergi usulan antara
usulan sekolah dengan usulan masyarakat (BKM).
hal 4 dari 6

Channeling UPS-BKM
ii. Setelah perencanaan/perancangan usulan program selesai, maka Tim
Pelaksana/Tim Teknis/Tim Pokja melakukan sosialisasi kepada seluruh warga
mengenai rencana yang diusulkan (proposal) melalui diskusi kelompok, rembug
warga, media sosialisasi yang ada dengan waktu kurang lebih 1 minggu untuk
menampung aspirasi masyarakat.
iii. Tim Pelaksana/Tim Teknis/Tim Pokja, melalui Komite Sekolah dan Kepala
Sekolah, menyampaikan proposal kegiatan bantuan pendidikan kepada
Depdiknas.
f. Pencairan Dana Block Grant dan Penggalangan Dana Lainnya
i. Ketentuan dan mekanisme pencairan dana block grant program bantuan
pendidikan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan DEPDIKNAS.
ii. Komite Sekolah bekerjasama dengan BKM melakukan penggalian sumber dana
dan sumberdaya lainnya yang dibutuhkan kepada berbagai pihak di kelurahan
bersangkutan dan diluar kelurahan untuk mendukung terlaksananya kegiatan
sesuai PJM sekolah yang telah disepakati.
iii. Semua aliran dana (baik dana bantuan Depdiknas maupun dana hasil
channeling program) dan pemanfaatannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan
dicatat dan dibukukan sesuai dengan kaidah pembukuan pada umumnya untuk
dipertanggungjawabkan kemudian kepada masyarakat luas maupun sekolah
dan Depdiknas serta P2KP. Dalam pengelolaan keuangan Tim Pelaksana/Tim
Pokja/Tim Teknis tetap menjaga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
g. Pelaksanaan Kegiatan / Fisik
i. Pelaksanaan masing-masing kegiatan/fisik bantuan program pendidikan
dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan Depdiknas.
ii. Pelaksanaan kegiatan oleh Komite sekolah dan BKM yang berasal dari
pemanfaatan penggalangan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip serta
ketentuan yang dtetapkan oleh DEPDIKNAS bersama PMU P2KP,
iii. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, baik dengan pemanfaatan
dana bantuan Block grant Depdiknas maupun pemanfaatan dana hasil
penggalangan channeling program, maka Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis
melakukan pencatatan dan pendokumentasian, serta menginformasikannya
kepada publik dan pihak yang berwenang, terutama DEPDIKNAS dan PMU
P2KP serta instansi terkait.
6. Monitoring dan Evaluasi
i. Monitoring dilakukan secara berkala oleh pihak komite sekolah, bersama UPS-
BKM, dan relawan pendidikan yang ada terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Tim
Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis di wilayahnya.
ii. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, Komite Sekolah bekerjasama dengan BKM
melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan secara partisipatif dengan
melibatkan warga dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan mekanisme
pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
iii. PMU P2KP dan DEPDIKNAS akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan
program yang dilakukan komite sekolah dan BKM.
hal 5 dari 6

iv.
Channeling UPS-BKM
Pada akhir pelaksanaan pilot program, PMU P2KP dan Depdiknas akan
melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam rangka penyusunan best practice
dan penyempurnaan konsep program tahap berikutnya.
7. Pelaporan
Pelaporan, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan yang
tercantum dalam Pedoman/Panduan/Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk teknis.
IV. TUGAS UTAMA BKM
Dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyaluran program bantuan pendidikan ini,
tugas utama BKM adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai P2KP dalam pelaksanaan
penyaluran program bantuan Depdiknas.
2. BKM sebagai representasi warganya, secara proaktif membantu pelaksanaan
penyaluran program bantuan Depdiknas kepada masyarakat sasaran.
3. BKM melalui Unit Pelaksana Sosial (UPS-BKM) secara proaktif membantu
mensosialisasikan program bantuan Depdiknas kepada seluruh masyarakat dan
sekolah yang ada di wilayahnya.
4. BKM melalui Unit Pelaksana Sosial (UPS-BKM) secara proaktif terlibat didalam Tim
Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis dan membantu menyusun usulan kegiatan bersamasama
dengan Komite Sekolah, dengan tetap memperhatikan rencana program yang
sudah ada yaitu PJM Pronangkis.
5. BKM melalui Unit Pelaksana Sosial (UPS-BKM) secara proaktif bersama komite sekolah
membantu penggalangan dana masyarakat dan sumber lainnya (channelling program)
6. BKM melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan Depdiknas serta
hasil penggalangan dana masyarakat (channeling program) kepada DEPDIKNAS dan
DEP.PU dengan ketentuan rinci yang akan ditetapkan kemudian.
V. SANKSI
Apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan penyaluran program bantuan
pendidikan ini akan diberlakukan sanksi sebagai berikut :
1. Penarikan kembali terhadap bantuan yang telah diberikan
2. Penghentian penyaluran bantuan tahap berikut
3. Dilakukan proses penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.***
VI.
PENUTUP
Pilot Program DEPDIKNAS dan PMU P2KP dalam bidang bantuan pendidikan diharapkan
dapat dilakukan secara terus menerus oleh BKM bersama Komite Sekolah setempat,
sehingga terjalin keberlanjutan kemitraan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah
dan kualitas pendidikan masyarakat.
Jakarta, April 2005
hal 6 dari 6