Jiwa Kepemimpinan dari yang âMudaâ - Ditjen Cipta Karya

APMCHUD 

ke-4 

Amman - Yordania 

11 

DAK 2013 

bidang Cipta Karya 

Hampir Rp 1,2 Triliun 

23 

Forum Pelanggan 

Atasi Masalah Pelanggan 

PDAM 

29 

kementerian 

pekerjaan umum 

Edisi 12/Tahun X/Desember 2012 

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman 

Menggali Potensi 

Jiwa Kepemimpinan 

dari yang “Muda” 

Melalui Satgas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Cipta Karya 

PLUS! 

RESENSI • Konferensi Habitat II 

lensa ck • Kegiatan Hari Bhakti Kementerian Pekerjaan Umum ke 67 

• Ekspo PNPM PISEW 2012 (Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi 

Wilayah)

daftar isiEdisi 

124Tahun X4Desember 2012 

Berita Utama 


4 Jiwa Kepemimpinan dari 

yang “Muda” 

Melalui Satgas Tanggap 

Darurat Bencana 

Direktorat Jenderal Cipta 

Karya 

liputan khusus 

APMCHUD ke-4 

11 Amman - Yordania 

Siapkan Generasi Muda 

Peduli Perkotaan 

info baru 

15 

18 

21 

23 

25 

27 

29 

Cipta Karya Menatap Pelaksanaan 

SPAM 2013 

PKPD-PU 

untuk Daerah 

Berprestasi 

DAK 2013 bidang Cipta Karya 

Capai Rp 1,2 Triliun 

Ekspo KSK PISEW 2012: 

Kreatifitas Daerah 

Kunci Sukses 

Pengembangan KSK 

Satu Dasawarsa UUBG 

Cipta Karya 

Berikan Penghargaan 

Rakornas Pamsimas 2012 

Perlu Dibentuk Asosiasi SPAM 

Perdesaan 


Atasi Masalah Pelanggan PDAM 

15 

23 

4 

18 

25 

27 

2

editorial 

Pelindung 

Pelindung 

Budi Yuwono Budi Yuwono P 

Penanggung Jawab 

Penanggung Jawab 

Antonius Budiono 


Dewan Redaksi 

Dewan Redaksi 

Susmono, Danny Sutjiono, 

Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Sjukrul 

M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, 

Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, 

Tamin 

Guratno 

MZ. 

Hartono, 

Amin, Nugroho 

Tamin MZ. 

Tri 

Amin, 

Utomo 

Nugroho Tri Utomo 

Pemimpin Redaksi 

Sri 

Pemimpin 

Murni Edi 

Redaksi 

K, Sudarwanto 

Dian Irawati, Sudarwanto 

Penyunting dan Penyelaras Naskah 

T.M. Penyunting Hasan, Bukhori dan Penyelaras Naskah 

T.M. Hasan, Bukhori 

Bagian Produksi 

Erwin Bagian A. Produksi Setyadhi, Djoko Karsono, 

Diana Erwin A. Kusumastuti, Setyadhi, Djoko Bernardi Karsono, Heryawan, 

M. Diana Sundoro, Kusumastuti, Chandra Bernardi RP. Situmorang, Heryawan, 

Fajar M. Sundoro, Santoso, Chandra Ilham Muhargiady, RP. Situmorang, Dian Irawati, 

Desrah, Fajar Santoso, Wardhiana Ilham Suryaningrum, Muhargiady, R. Julianto, 

Bhima Sri Murni Dhananjaya, Edi K, Desrah, Djati Waluyo Widodo, 

Indah Wardhiana Raftiarty, Suryaningrum, Danang Pidekso R. Julianto, 

Bagian 

Bhima Dhananjaya, 

Administrasi 

Djati 

& Distribusi 

Waluyo Widodo, 

Luargo, Indah Raftiarty, Joni Santoso, Danang Nurfathiah Pidekso 

Kontributor 

Bagian Administrasi & Distribusi 

Dwityo Luargo, A. Joni Soeranto, Santoso, Hadi Nurfathiah Sucahyono, 

Nieke Kontributor Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, 

Adjar Dwityo Prajudi, A. Soeranto, Rina Farida, Hadi Sucahyono, 

Didiet A. Akhdiat, 

RG. Nieke Eko Nindyaputri, Djuli S, Dedy R. Permadi, Mulana MP. Sibuea, 

Th 

Adjar 

Srimulyatini 

Prajudi, Rina 

Respati, 

Farida, 

Joerni 

Didiet 

Makmoerniati, 

A. Akhdiat, 

Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, 

RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini 

Rina Agustin, Handy B. Legowo, 

Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, 

Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, 

Endang 

Hendarko 

Setyaningrum, 

Rudi S, Iwan Dharma 

Alex A. Chalik, 

S, Rina Agustin, 

Djoko Handy Mursito, B. Legowo, N. Sardjiono, Dodi Krispatmadi, 

Oloan Rudi A. M. Arifin, Simatupang, Endang Setyaningrum, 

Hilwan, Kun Hidayat S, 

Deddy Alex A. Sumantri, Chalik, Djoko Halasan Mursito, Sitompul, N. Sardjiono, 

Sitti Oloan Bellafolijani, M. Simatupang, M. Aulawi Hilwan, Dzin Kun Nun, Hidayat S, 

Ade Deddy Syaiful Sumantri, Rahman, Halasan Aryananda Sitompul, Sihombing, 

Agus Sitti Bellafolijani, Achyar, Ratria M. Anggraini, Aulawi Dzin Nun, 

Dian Ade Syaiful Suci Hastuti, Rahman, Emah Aryananda Sudjimah, Sihombing, 

Susi Agus MDS Achyar, Simanjuntak, Ratria Anggraini, Didik S. Dian Fuadi, Suci Hastuti, 

Kusumawardhani, Emah Sudjimah, Susi Airyn MDS Saputri, Simanjuntak, 

Budi Didik Prastowo, S. Fuadi, Kusumawardhani, Aswin G. Sukahar, Airyn Saputri, 

Wahyu Budi Prastowo, K. Susanto, Aswin Putri G. Intan Sukahar, Suri, 

Siti 

Wahyu 

Aliyah 

K. Susanto, 

Junaedi 

Putri Intan Suri, 

Alamat Siti Aliyah Redaksi Junaedi 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 

Telp/Fax. Alamat Redaksi 021-72796578 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 

Email 

Telp/Fax. 021-72796578 

publikasi_djck@yahoo.com 

Email 

publikasi_djck@yahoo.com 

website 

http://ciptakarya.pu.go.id 

twitter 

@ditjenck 

Cover : 

Dirjen Cipta Karya Kemen PU, Budi Yuwono 

dan Kepala Pusdikpassus, I Nyoman Cantiasa 

(Foto: Wicak.HP) 

Jiwa Sapta Taruna di Dada 

Satgas Darurat Cipta Karya 

Setiap bencana memang tidak bisa diprediksikan kapan terjadi, skala besar kecilnya, 

jenisnya, maupun besar kecilnya imbas yang diderita masyarakat. Namun langkah 

antisipasi, kewaspadaan, dan kesiagaan tetap diperlukan mengingat beragamnya 

jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia. Penyebabnya bisa oleh kondisi geografis 

Indonesia yang dikelilingi cincin api, buruknya kondisi bangunan dan lokasinya yang 

tak tepat, maupun karena kondisi infrastruktur dasar seperti saluran yang tersumbat 

dan menyebabkan banjir. 

Direktorat Jenderal Cipta Karya pernah dibuat gelisah dengan kenyataan 

penangangan tanggap darurat saat tsunami di Aceh dan Nias. Alih-alih secara cepat 

memberikan bantuan pertama untuk para korban, pemerintah sering kecolongan 

dengan tim relawan luar negeri yang datang lebih awal. Kejadian berulang saat gempa 

dahsyat melanda Padang - Sumatera Barat. Pengalaman tersebut menjadi tamparan 

keras, dan pada bencana selanjutnya kemampuan maksimal dikerahkan pemerintah, 

misalnya pada banjir bandang Wasior, tsunami Mentawai, dan erupsi Merapi. 

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum sudah lama 

berkiprah dalam tanggap darurat bencana alam. Bantuan untuk para korban dalam 

bentuk penyediaan air minum, sanitasi darurat, serta permukiman darurat. Logistik di 

tiga bidang tersebut cukup lengkap dimiliki DJCK, namun selain itu dituntut mobilisasi 

personil yang cakap mengoperasikan peralatan dan bahan. 

Kegelisahan seorang Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono yang sering melihat 

keterlambatan pemberian bantuan dalam tanggap darurat mendorongnya 

mencetuskan ide pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Alam yang 

dapat diandalkan, dengan bekal teknis, fisik maupun mental. Untuk mendapatkan 

personil yang terampil dan sigap dalam mengemban tugas mulia ini, maka DJCK 

bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) memberikan 

pembekalan yang memadai melalui Pendidikan dan Pelatihan. 

Satgas menuai puji dan decak kagum usai defile yang dilakukan setelah upacara 

bendera dalam rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum. Bahkan pada malam anugerah 

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU), Menteri 

Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto secara lisan mengapresiasi pembentukan Satgas 

Darurat bencana DJCK. “Saya tidak mewajibkan kepada semua satuan kerja administrasi 

pangkal (Satminkal) membentuk Satgas yang serupa, tapi terobosan yang dilakukan 

Ditjen Cipta Karya patut dipertimbangkan,” kata Menteri PU di hadapan seluruh pejabat 

Kementerian Pekerjaan Umum dan undangan yang hadir. 

Bagi warga Pekerjaan Umum, terobosan-terobosan yang penuh tantangan 

bukanlah hal yang aneh. Jiwa yang telah tertanam untuk bekerja keras, bergerak cepat 

dan bertindak tepat adalah semboyan yang benar-benar telah terpatri sebagai pewaris 

jiwa Sapta Taruna. (bcr) 

Selamat membaca dan berkarya! 

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com 

atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id 

Edisi 12 4Tahun X4Desember 2012 

3

erita utama 

Foto : Buchori 


Jiwa Kepemimpinan dari yang “Muda” 

Melalui Satgas Tanggap Darurat Bencana 

Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Sudarwanto *) 

Anggota Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya dalam defile usai 

upacara Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-67 

Satuan Tugas yang diharapkan sebagai 

garda terdepan Direktorat Jenderal Cipta 

Karya dalam setiap bencana. Mereka 

dididik dan dilatih bukan sebagai atau 

untuk menjadi militer, namun dengan 

pendidikan dan pelatihan di lingkungan 

militer menjadikan mereka memiliki 

disiplin yang tinggi, berani mengambil 

keputusan, memiliki keterampilan, 

jiwa pemberani dan selalu siap dalam 

membela negara, meskipun bukan 

dengan senjata.

erita utama 

Hari Bakti Pekerjaan Umum yang diperingati setiap 

tanggal 3 Desember bukan penetapan yang 

hampa makna. Sedikit kilas balik, 67 tahun lalu 

putera-putera terbaik bangsa yang merupakan 

karyawan Departemen Pekerjaan Umum saat itu 

menggoreskan tinta emas karena mempertaruhkan nyawanya 

mempertahankan Gedung Sate dari tentara penjajah, 3 Desember 

1945. 

Perjuangan para karyawan tersebut bukanlah dari personil 

militer atau yang memiliki dasar kemiliteran. Mereka hanya 

berbekal keberanian, jiwa kebangsaan, serta “cinta terhadap korsa”, 

telah ditunjukkan secara gagah berani melawan Tentara Penjajah 

yang bukan tandingannya. Mereka berjuang dengan hati tulus dan 

tanpa pamrih, meski jiwa dan raga yang harus dikorbankan. Pada 

peristiwa heroik itu, sebanyak tujuh karyawan gugur. Selanjutnya 

mereka dijuluki Sapta Taruna. 

Ulasan di atas mencerminkan betapa berharga dan 

terhormatnya ketulusan dan rasa mempertahankan kebesaran 

korsa yang tidak dapat diukur secara material. Pengorbanan 

mereka menjadi catatan tersediri, hingga Keluarga Besar 

Pekerjaan Umum sebagai penerusnya bukan hanya memperingati 

tanggal 3 Desember sebagai hari gugurnya Sapta Taruna tersebut. 

Keluarga besar Pekerjaan Umum, sampai kapanpun, setidaknya 

dapat mewarisi dan terus mengobarkan jiwa perjuangan dan 

pengorbanan secara tulus untuk kejayaan bangsa dengan 

mengesampingkan kepentingan pribadi. 

Bencana dan Kegundahan Cipta Karya 

Letak geografis Indonesia, eksplorasi kekayaan alam yang berlebih, 

serta kondisi iklim global yang anomali, mendorong rentannya 

wilayah Indonesia untuk diterpa berbagai bencana. Masih hangat 

dalam ingatan kita, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berbagai 

bentuk bencana menerpa berbagai wilayah Indonesia, dampak 

yang menimpa sebagian besar masyarakat pun beragam, dari 

mulai yang ringan, sedang, bahkan yang berat. 

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) sebagai salah satu unit 

kerja Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tugas dan fungsi 

yang melekat dengan dampak bencana. DJCK memberikan 

bantuan sarana dan infrastruktur. serta infrastruktur permukiman 

bagi masyarakat pengungsi korban bencana, antara lain 

penyediaan air minum, penyediaan tempat permukiman/hunian 

darurat, serta penyediaan/penyelenggaraan sanitasi darurat. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, telah diinisiasi oleh Pemerintah untuk 

lebih cepat dalam memberikan respon dan bantuan bagi para 

korban bencana secara cepat dan tepat di bawah koordinasi 

Lembaga yang bernama Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), namun kenyataan memberikan catatan lain. 

Salah satu cerita konkrit pada saat terjadi Bencana Tsunami 

yang melanda sebagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

dan sebagian wilayah Provinsi Sumatera Utara (tahun 2004), 

Tim Pemberi Bantuan yang hadir lebih cepat adalah berasal dari 

pihak Luar Negeri. Demikian pula saat terjadi bencana gempa 

Foto : Wicak HP 

Suasana latihan anggota Satgas di 

Pusdikpassus, Bandung. 


5

erita utama 

Suasana latihan anggota Satgas di 

Pusdikpassus, Bandung. 


bumi dahsyat yang melanda 

Padang-Sumatera Barat, 

kembali Tim Relawan luar 

negeri mendarat lebih cepat. 

Fakta 

tersebut 

menggelitik seorang Budi 

Yuwono yang pada saat itu 

sudah menjabat sebagai 

Direktur Jenderal Cipta Karya. 

Mengapa hal ini terjadi di 

negara kita Meski masih 

diselimuti rasa gundah untuk 

membenahi tata kerja Tim 

Penanggulangan Darurat 

Bencana (secara internal 

di bawah komandonya 

yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya), mulailah digagas untuk 

mewujudkan obsesinya dengan membentuk “Pasukan Kecil” Cipta 

Karya yang mempunyai kemampuan, keberanian, kepeloporan, 

ketulusan serta profesionalisme, yang siap setiap saat dapat 

diterjunkan secara cepat pada daerah-daerah yang mengalami 

bencana. 

Belum juga obsesi itu terwujud, di akhir 2009 diindikasikan 

akan meletusnya Gunung Merapi, yang diprediksi akan melanda 

Untuk memiliki personil yang berbekal 

kemampuan tertentu memerlukan upaya 

tersendiri, dengan cara menggali ‘Potensi Jiwa 

Kepemimpinan Personil Muda” yang memiliki 

karakter dan talenta sebagai orang muda yang 

berani mengisi kepeloporan dan siap menerima 

estafet kepemimpinan yang dapat dibanggakan. 

wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta serta sebagian 

wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

Antisipasi di daerah maupun 

di pusat mulai dipersiapkan 

langsung di bawah komando 

seorang Direktur Jenderal. 

Bencana Erupsi Merapi 

memang akhirnya benarbenar 

terjadi. Kesiapan yang 

telah direncanakan, meskipun 

yang terjadi melebihi yang 

diperkirakan, menciptakan 

koordinasi yang lebih baik. 

Apa hendak dikata 

Tuhan berkehendak lain untuk 

menguji umat-Nya, secara bersamaan terjadi bencana di daerah 

lain yaitu Banjir Bandang di Wasior-Papua Barat, serta Tsunami 

yang melanda Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Hampir 

75% personil DJCK baik di Daerah maupun dari Pusat dikerahkan 

secara bergantian. 

Satgas Darurat Cipta Karya 

Memang semua telah berlalu dan teratasi sesuai kemampuan 

6

erita utama 

secara maksimal, namun bukan berarti jauh ke depan peristiwa 

sejenis tidak akan terulang. Keniscayaan itu yang mendorong 

DJCK untuk merealisasikan obsesi yang pernah terlontar dalam 

membentuk Satuan Tugas. 

Untuk memiliki personil yang berbekal kemampuan tertentu 

memerlukan upaya tersendiri, dengan cara menggali ‘Potensi Jiwa 

Kepemimpinan Personil Muda” yang memiliki karakter dan talenta 

sebagai orang muda yang berani mengisi kepeloporan dan siap 

menerima estafet kepemimpinan yang dapat dibanggakan. 

Akhirnya, melalui Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya 

Nomor 45/KPTS/DC/2011 tanggal 26 September 2011, tekad 

untuk membentuk “pasukan kecil” yang diimpikan mulai bergulir. 

Melalui keputusan tersebut di atas terbentuklah “Satuan Tugas 

Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal 

Cipta Karya”. 

Untuk melahirkan “si (tim) kecil” ini, Pimpinan Direktorat 

Jenderal Cipta Karya mencanangkan terobosan kebijakan 

yang pelaksanaannya secara tahun jamak. Pertama, dengan 

membangun Depo Logistik Regional, yang diawali di Medan 

(2012), Surabaya dan Makassar serta meningkatkan Depo Logistik 

yang telah ada di Bekasi. Ini bertujuan untuk penyimpanan 

Barang/Peralatan yang diperlukan pada saat terjadi bencana di 

daerah, sehingga mampu membantu pendistribusian bantuan 

secara lebih cepat. 

Sedangkan terobosan kedua, memberikan pembekalan 

kemampuan dan peningkatan keterampilan Personil melalui 

Pendidikan dan Pelatihan. Pembekalan personil Satuan Tugas 

dengan muatan aspek teknis/substantif yang dirancang dengan 

pendekatan penularan pengalaman dan keterampilan melalui 

bimbingan dari para pendahulu secara internal, sedangkan untuk 

pembekalan kemampuan secara mental dan fisik agar setiap 

personil memiliki bekal keberanian, kepeloporan, kemampuan 

bertahan hidup serta keterampilan fisik yang memadai. Untuk 

tujuan itu, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya menjalin kerjasama 

dengan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (PUSDIKPASSUS) - 

Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) di Batujajar – Bandung. 

Mengutip apa yang pernah dilontarkan Richard Bach : “sooner 

or later those who win are those who think they can”, yang apabila 

diterjemahkan secara harfiah mengandung arti “cepat atau lambat 

siapa yang menang (berhasil) adalah mereka yang berfikir bahwa 

mereka (akan) mampu”. Secara singkat mengandung arti bahwa 

sepanjang kita memiliki keyakinan dan keteguhan hati pasti bisa 

berhasil. 

Penggalan kalimat di atas menambah motivasi mengapa perlu 

pembekalan personil Satuan Tugas melalui penggemblengan di 

PUSDIKPASSUS Tiada lain harapannya adalah untuk membantu 

menggali keberanian, kepercayaan diri, serta jiwa pantang 

menyerah dari generasi muda, agar dengan keberanian dan 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto didampingi Panitia Peringatan Harbak PU 

(Hediyanto Hussaini), Sekjen PU Agoes Widjanarko, dan Wamen PU Hermanto Dardak 

menerima seragam Satgas dari perwakilan anggota Satgas (Radit) 



7

erita utama 

percaya diri mereka akan mampu mewujudkan yang dicitacitakan. 

Pembekalan awal personil Satuan Tugas telah dimulai tahun 

2012, tepatnya tanggal 13 – 16 September 2012 diberikan 

pembekalan teknis/substansi di Balai Teknik Air Minum dan 

Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya di Bekasi. Dilanjutkan 

dengan pembekalan Mental serta Fisik di PUSDIKPASSUS Batujajar 

pada tanggal 17 – 28 September 2012, bagi 58 personil dari 300 

orang personil yang direncanakan hingga Tahun 2014. Mereka 

akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, melalui Satuan Kerja- 

Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

Adakah manfaat penggemblengan di PUSDIKPASSUS 

Rekruitmen personil Satuan Tugas yang dimulai dari beberapa 

Satuan Kerja Provinsi dengan kategori “provinsi rawan 

bencana” serta sebagian dari Unit Kerja Eselon II Pusat, secara 

membanggakan mendapat perhatian dari Para Kepala Satuan 

Kerja Daerah maupun Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum 

setelah mereka kembali dari Pendidikan dan Pelatihan di Bekasi 

dan Batujajar. Mereka menganggap bahwa Personil Satuan Tugas 

telah mengalami perubahan sikap, perilaku, serta kinerja yang 

lebih baik dibanding sebelum mereka menempuh Pendidikan dan 

Pelatihan. 

Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 67 (3 Desember 

2012), adalah momentum yang tepat untuk menambahkan 

satu agenda “Gelar Keterampilan Dan Kesiapsiagaan Satuan 

Tugas Tanggap Darurat”. Di samping ujicoba kesiapsiagaan yang 

berbekal keterampilan tertentu, juga menunjukkan perubahan 

Foto Atas : Penulis 

Foto Bawahi : Aksi para Satgas mengkonstruksi Hidran Umum (HU), tenda knockdown, 

dan WC darurat di hadapan Menteri PU dan para pejabat di 

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 


8

erita utama 


Foto : Istimewa 

Foto Atas : Para Satgas mengkonstruksi 

Hidran 

Umum (HU), tenda 

knockdown, dan 

WC darurat di hadapan 

Menteri PU 

dan para pejabat di 

lingkungan Kementerian 

Pekerjaan 

Umum. 

Foto Bawah : Ketua Satgas 

Tanggap Darurat 

Bencana, Sudarwanto 

(kiri), saat 

memberikan 

bantuan untuk korban 

bencana Situ 

Gintung, Ciputat. 

positif atas disiplin, sikap, perilaku, dan jiwa kepeloporan mereka, 

termasuk untuk mengevaluasi terhadap layak tidaknya program 

pembekalan personil, dan dapatkah dilanjutkan hingga mencapai 

300 orang atau malah lebih. 

Memang disadari bahwa upaya ini harus dilakukan dengan 

kesungguhan dan berkesenimbungan. Seperti pernyataan 

Komandan PUSDIKPASSUS Kolonel (Inf) I Nyoman Cantiasa, “Kalau 

kita bekerja dengan biasa-biasa, maka akan menghasilkan yang 

biasa-biasa saja, namun untuk menghasilkan yang luar biasa kita 

harus bekerja secara Radikal”. 

Terlepas bahwa pembekalan bagi personil tersebut yang 

mungkin saja dapat menimbulkan pro dan kontra, namun 

penggemblengan melalui PUSDIKPASSUS harus diakui 

menunjukkan nilai tambah, baik secara individu maupun sebagai 

Tim Satuan Tugas. Mereka dididik dan dilatih bukan sebagai atau 

untuk menjadi militer, namun dengan pendidikan dan pelatihan 

di lingkungan militer menjadikan mereka memiliki disiplin yang 

tinggi, berani mengambil keputusan, memiliki keterampilan, jiwa 

pemberani dan selalu siap dalam membela negara, meskipun 

bukan dengan senjata. 

Jauh lebih penting dari semua itu, bahwa budaya dalam 

lingkungan militer, yaitu disiplin, satu komando, loyalitas, serta 


9

erita utama 

hormat terhadap senior dan sejawat menjadi keseharian yang 

melekat baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan 

di masyarakat. Dengan memberikan pembekalan kepada 

Personil Satuan Tugas di dalam suasana lingkungan militer, 

berarti penyemaian karakter kepada yang muda telah dimulai. 

Pemeliharaan dan menjaga kesinambungan pembekalan perlu 

diteruskan, karena tak dapat diremehkan bahwa mereka adalah 

individu dan Satuan Tugas yang diharapkan sebagai garda 

terdepan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam setiap bencana. 

Mereka akan langsung terpanggil jiwanya apabila terjadi pada 

lingkup provinsi di wilayah tugasnya (bencana lokal). Mereka 

juga siap dikerahkan untuk membantu provinsi lain di sekitarnya 

(regional) yang mengalami bencana. Bahkan mereka juga akan 

dimobilisasi secara lintas provinsi (seluruh wilayah Indonesia) 

dengan satu komando, apabila terjadi bencana dimanapun yang 

bersifat nasional. 

Generasi muda yang dipersiapkan dalam Satuan Tugas 

memang masih memiliki pengalaman yang terbatas, namun 

dedikasi dan loyalitasnya mulai dipupuk, karena merupakan asset 

sekaligus sebagai penerus pendahulu-pendahulunya. Bahkan 

tidak dapat dipungkiri, bisa saja di antara mereka adalah para 

penerus pemimpin-pemimpin Kementerian PU yang kita cintai ini. 

Kemampuan dan pengalaman mereka harus terus dipupuk, nyali 

mereka harus terus diasah, agar kelak membuahkan individuindividu 

Satuan Tugas yang dapat dibanggakan baik untuk lingkup 

terbatas maupun kepentingan yang lebih luas. Mereka tidak 

terhenti mendapatkan pembekalan selama lebih kurang 3 (tiga) 

minggu saja, namun mereka akan terus dilatih dan dibimbing 

dalam bentuk latihan bersama (latihan simulasi tanggap darurat 

bencana di daerah-daerah tertentu yang rawan bencana) dengan 

tetap mendapat bimbingan yang melibatkan pelatih-pelatih 

profesional dari KOPASSUS. 

Bagi warga Pekerjaan Umum, terobosan-terobosan yang 

penuh tantangan bukanlah hal yang aneh. Jiwa yang telah 

tertanam untuk bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat 

adalah semboyan yang benar-benar telah terpatri sebagai pewaris 

jiwa “SAPTA TARUNA”. 

Masih perlu waktu panjang untuk menjadikan mereka sebagai 

warga muda Pekerjaan Umum yang kelak dapat dibanggakan. 

Mereka dapat tumbuh sendiri menghadapi jamannya, namun 

warisan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang 

menjadikan mereka sebagai “Warga Pekerjaan Umum Sejati” 

masih harus dialirkan ke dalam hati sanubari mereka agar mereka 

mempunyai jiwa kepemimpinan yang tangguh dan tetap dapat 

mempertahankan “kebesaran korsa” Pekerjaan Umum. 

Apabila kita berpikir bahwa mereka bisa (mampu), maka 

mereka pasti berhasil. Untuk itu perlu diberikan kesempatan 

membuktikan kemampuannya. Apabila kita ingin menjadikan 

mereka sebagai hasil pembentukan yang luar biasa, maka 

bentuklah mereka secara radikal, bukan asal-asalan atau biasabiasa 

saja. 

Keberhasilan yang dilandasi kemampuan, dan hasil yang 

luar biasa karena penanganan yang radikal, tidak tertutup 

kemungkinan akan melahirkan “Sapta Taruna-Sapta Taruna” baru 

yang tangguh dan memiliki jiwa kepeloporan (leadership) yang 

dapat dibanggakan untuk berbagai bidang, tidak hanya terbatas 

untuk Tanggap Darurat Bencana. 

*) Ketua Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal 

Cipta Karya. 

Pelatih memberikan arahan kepada anggota Satgas sebelum sesi survival 


10


Foto : Airyn Saputri H 

APMCHUD ke-4 Amman - Yordania 

Siapkan Generasi Muda 

Peduli Perkotaan 

Airyn Saputri Harahap *) 

Peran aktif generasi muda sedang 

dinantikan untuk membentuk masa depan 

tempat tinggal kita, perumahan dan 

perkotaan. Peran itu akan diwujudkan 

dalam aksi nyata di komunitas kita, dan 

pada akhirnya memenuhi kebutuhan 

dari lingkungan kita. Mereka juga yang 

pada akhirnya akan memperjuangkan 

itu semua dalam kebijakan dan rencana 

pembangunan demi mewujudkan tujuan 

dan cita-cita bangsa. 

Acara pembukaan APMCHUD ke 4 (kanan-kiri : Sunu M. Soemarno Duta Besar / 

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UN-Habitat, oleh Joan Closs, Direktur Eksekutif 

UN-Habitat, Perdana Menteri Yordania, Dr. Abdullah Ensour, Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan, Yordania, Yahya Kisbi dan Ketua Koordinator APMCHUD- 

Susheel Kumar 

Itu adalah alasan Raja Abdullah II, Raja Yordania melalui pidato 

pembukaan Asia Pacific Ministerial Conference on Housing 

and Urban Development (APMCHUD) yang dibacakan oleh 

Perdana Menteri Yordania, Dr. Abdullah Ensour. Pesan itu juga 

menjadi dasar tema pertemuan dua tahunan, APMCHUD ke 

4, yaitu “Youth and IT in Sustainable Urban Development”. 

APMCHUD adalah forum komunikasi 69 negara di kawasan 

Asia Pasifik yang didukung oleh UN- Habitat. APMCHUD sebagai 

bentuk usaha bersama dari negara Asia Pasific dan ajang bertukar 

pikiran dalam menghadapi dan mencari solusi permasalahan 

perumahan dan perkotaan. Pertemuan yang diselenggarakan 

selama tiga hari, 10-12 Desember 2012, menghasilkan “Deklarasi 

Amman dan Rencana Tindak Amman”. 

Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri 

Yordania, Dr. Abdullah Ensour dengan didampingi oleh Eksekutif 

Direktur UN-Habitat, Dr. Joan Clos; Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan, Yordania, Yahya Kisbi serta Ketua Biro 3 APMCHUD, 

Menteri Pekerjaan Umum, Republik Indonesia yang diwakili oleh 

Duta Besar/Wakil Tetap Republic Indonesia untuk UN-Habitat, 

Sunu M. Soemarno, dan Ketua Koordinator APMCHUD, Susheel 

Kumar. 


11



Suasana kelompok kerja (Working Group) dalam rangkaian konferensi APMCHUD 

ke-4 di Amman yang membahas kekumuhan. 

Abdullah Mansour 

menyampaikan, generasi 

muda sudah seharusnya 

dilibatkan secara aktif dalam 

program dan kegiatan yang 

membentuk masa depan 

mereka dan keterlibatan 

ini diharapkan dapat 

membentuk kepedulian 

yang akhirnya membawa 

perubahan ke arah yang lebih 

baik, sedangkan teknologi 

informasi adalah bagian 

yang tidak dapat terpisahkan 

dalam kehidupan kita 

sekarang, sehingga sudah selayaknya dua aspek ini memiliki peran 

aktif dalam menciptakan sektor perumahan dan pembangunan 

perkotaan yang berkelanjutan di masa mendatang. 

Pandangan Perdana Menteri tersebut didukung oleh Joan 

Closs, Direktur Eksekutif UN-Habitat yang mengatakan bahwa 

pemuda dengan keahlian dan pengetahuan dalam informasi 

teknologi merupakan aset potensial bagi bangsa dan negara. 

Terlebih lagi pada saat ini jumlah generasi muda (12-24 tahun) 

menempati proporsi terbesar dari jumlah penduduk seluruh 

dunia (1,2 milyar penduduk). Karena itu negara-negara anggota 

APMCHUD harus menciptakan program-program yang melibatkan 

APMCHUD adalah forum komunikasi 69 negara 

di kawasan Asia Pasifik yang didukung oleh 

UN- Habitat. APMCHUD sebagai bentuk usaha 

bersama dari negara Asia Pasific dan ajang 

bertukar pikiran dalam menghadapi dan mencari 

solusi permasalahan perumahan dan perkotaan. 

pemuda dalam pengembangan 

perkotaan. 

Konferensi yang dihadiri 

enam Menteri yang mem bidangi 

Perumahan Permukiman 

dan delegasi dari 16 negara 

Asia Pasific ini membahas 

sejumlah isu. Diantaranya 

Youth and IT in Urban Planning 

and Management, Livelihood 

Opportunities for Youth, 

Youth and MDGs for Water 

and Sanitation, Opportunities 

for Financing Youth-led 

(Sustainable) Development, 

Youth as City Changers for Prosperous Cities. Selain itu dilakukan 

pula evaluasi kegiatan organisasi dalam periode ini dan juga 

dibahas tentang rencana masa depan organisasi. 

Ini adalah pertemuan keempat setelah pertemuan pertama 

yang diselenggarakan di New Delhi - India tahun 2006, Teheran - 

Iran pada tahun 2008, dan di Solo - Indonesia pada tahun 2010. 

Dipimpin oleh Duta Besar / Wakil Tetap Republik Indonesia 

untuk UN-Habitat : Sunu M. Soemarno, Indonesia turut 

berpartisipsi dalam acara ini dengan mengirimkan delegasinya. 

Wakil-wakil Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian 

Pekerjaan Umum, yaitu Ismanto (Staf Ahli Menteri PU), Danang 

12


Parikesit (Staf Khusus Menteri PU), Dadan Krisnandar (Sekretaris 

Ditjen Cipta Karya), Amwazi Idrus (Direktur Pengembangan 

Permukiman), Anita Firmanti (Kepala Puskim/Direktur RC- 

CEHUD), Hadi Sucahyono (DJCK), Joerni Makmoerniati (DJCK), Sitti 

Bellafolijani A. (DJCK), Sri Murni Edi K. (DJCK), Mieke Kencanawulan 

(DJCK), Airyn Saputri H. (DJCK), Firman Mulia Hutapea (DJPR), Arvi 

Argyantoro (Puskim), Raden Johny Fajar SS (Puskim). Anggota lain 

yaitu Sri Hartoyo (Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera), Deddy 

Koespramomoedyo (Bappenas), Zainal Nampira (Kemenkes), 

Nyoman Shuida (Kemenkokesra), Alfredo (Kemenkokesra), dan 

Devi Purwanti (Kemenlu), Riando Sembiring (Kedubes RI untuk 

Kenya) turut serta dalam delegasi adalah Kuasa Usaha Ad Interim 

(KUAI) KBRI Jordania, Arief Hidayat. 

Serah Terima Ketua Biro APMCHUD 

Dalam pembukaan, Indonesia sebagai Ketua Biro ke-3 APMCHUD 

yang diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Nairobi Sunu M. 

Soemarno (mewakili Menteri Pekerjaan Umum-red) menyerahkan 

kepemimpinan Biro APMCHUD selanjutnya kepada Yordania. 

Dalam pidatonya beliau menyampaikan bahwa perlu komitmen 

kuat untuk mengatasi isu perumahan dan pembangunan 

perkotaan di Asia Pasifik, dan diperlukan usaha kita bersama untuk 

Foto Atas : Delegasi Indonesia dalam Ministerial Meeting (ka-ki : Ir Ismanto 

(Staf Ahli Menteri PU), Prof. Danang Parikesit (Staf Khusus Menteri 

PU), Sunu M. Soemarno Duta Besar / Wakil Tetap Republik Indonesia 

untuk UN-Habitat,) 

Foto Bawah : Seorang pengunjung stand pameran yang ditampilkan delegasi 

Indonesia, salah satunya ditampilkan Ditjen Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum. 

Foto : Sri Murni EK 

menyelesaikannya. 

Disampaikan juga hal-hal yang telah dilakukan oleh 

Indonesia selama menjabat sebagai Ketua Biro dan dalam 

mengimplementasikan hasil Konferensi APMCHUD Solo tahun 

2010 yang bertema “Empowering Communities for Sustainable 

Urbanization”. Salah satunya adalah dengan pendirian “Regional 

Center for Community Empowerment on Housing and Urban 

Development (RC-CEHUD)” yang berada di Puslitbangkim- 

Balitbang. RC-CHUD merupakan pusat pemberdayaan masyarakat 

yang diharapkan menjadi pusat pembelajaran. RC-CHUD telah 

melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat 

dengan berbagai pemerintah daerah dan lembaga internasional. 

Dalam pidatonya, Sunu juga menyampaikan berbagai best 

practices yang dilaksanakan Indonesia, seperti Rekompak, 

Pamsimas, Sanimas, PPIP dan P2KP. Indonesia juga sangat 

mendukung tema konferensi APMCHUD tahun ini dan Indonesia 

telah memulai melaksanakan melalui program-program yang 

melibatkan aktif generasi muda dan wanita, seperti halnya 

pemilihan Duta Sanitasi yang diselenggarakan oleh Ditjen Cipta 

Karya setiap tahunnya. 

Beri Kontribusi 

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antar 

pemerintah, pertukaran informasi serta berbagi pengalaman 

terkait penanganan permasalahan perumahan dan pembangunan 

perkotaan. Diharapkan, ini tidak hanya menghasilkan deklarasi 

bersama, namun harus ada komitmen dan bukti dari masingmasing 

negara untuk terus memperjuangkan keberlanjutan 

pembangunan. 

Hal ini sangat penting mengingat populasi penduduk Asia 

Pasific adalah terbesar di dunia, sehingga peran Asia Pasific 

sangat besar dalam mewujudkan keberlanjutan perumahan 

dan pembangunan perkotaan. Berdasarkan laporan UNDP (Juli 

2012), 50% dari 20 kota besar duni berada di Asia, dengan jumlah 

penduduk lebih dari 10 juta. Karena itu, kita harus berkontribusi 

aktif dalam menghadapi tantangan ini dan memecahkan masalah 

agar dapat membawa pertumbuhan yang seimbang di kawasan 

ini. 

Termotivasi atas dasar kesamaan kepentingan dan komitmen 

untuk menghadapi tantangan perkotaan yang berkelanjutan ini, 

maka fokus pembahasan pencarian solusi dibagi menjadi lima 

hal utama (yang kemudian diwujudkan dalam pembentukan 

kelompok kerja). Pokja 1 membahas Perencanaan dan Manajemen 

Perkotaan dan Perdesaan, Pokja 2; Peningkatan Kualitas 

Permukiman Kumuh dan Informal, Pokja 3; Pencapaian MDG dalam 

Bidang Air Bersih dan Sanitasi, Pokja 4; menangani Pembiayaan 

Perumahan yang Berkelanjutan, dan Pokja 5 berurusan dengan 

Pembangunan Perkotaan dengan Fokus Bencana Alam. 

Dalam diskusi pada tiap pokja-pokja tersebut, delegasi 

Indonesia membawakan berbagai contoh “best practice” dalam 

mengembangkan perumahan dan perkotaan. Pada Pokja 1 

diketengahkan keberhasilan penanganan pedagang kaki lima 

di Kota Solo, program “Clean and Green” Kota Surabaya dan 

manajemen persampahan dengan pemberdayaan masyarakat di 

Kota Denpasar. Dalam Pokja 2 dipaparkan tentang keberhasilan 

penanganan permukiman kumuh di Boezem Morokrembangan 

Kota Surabaya dan Tamansari Kota Bandung. Sedangkan di Pokja 

3 dibawakan tentang Pamsimas dan Sanimas. Dua pokja lainnya, 

yaitu Pokja 4 memaparkan tentang pembiayaan sektor informal 


13



Kota Baru Raja Abdullah Bin Abdul Aziz di Kota Zarqa 

Kota Palembang dan mekanisme jaminan perumahan, serta Pokja 

5 memaparkan tentang Program Pengembangan Kota Hijau 

(P2KH) dan Rekompak. Hasil-hasil best practice tersebut juga ikut 

dipamerkan dalam APMCHUD ke-4 ini. 

Berbagai bentuk kerjasama juga terjalin dari pertemuan ini. 

Salah satunya adalah diperolehnya hasil kesepakatan dalam 

bidang peningkatan kualitas permukiman kumuh, yaitu dengan 

diadakannya joint survey dan pembuatan database indikator 

permukiman kumuh yang hingga kini masih menjadi masalah 

bersama di beberapa negara. Indonesia, Iran dan Jordania 

bersepakat untuk melaksanakan kegiatan bersama ini. 

Kunjungan lapangan 

Para peserta APMCHUD ke-4 berkesempatan mengunjungi 

Kota Baru Raja Abdullah bin Abdul Aziz di Kota Zarqa, kota 

ini adalah salah satu ‘Inisiatif Kerajaan Yordania’ di bidang 

perumahan dan permukiman. Inisiatif ini muncul didasarkan atas 

rencana pembangunan kota, yang memperkirakan akan terjadi 

peningkatan permintaan perumahan yang tinggi di Yordania. 

Diperkirakan, di Amman sebanyak 1,3 juta unit rumah baru akan 

dibutuhkan pada tahun 2025. 

Raja Abdullah II meluncurkan program ini pada 26 Februari 

2008, dengan nama “Perumahan yang Layak untuk Kehidupan 

yang Layak (Decent Housing for Decent Living)”. Program ini sebagai 

usaha mulia dan bertujuan memperkuat keamanan sosial dan 

ekonomi dengan menyediakan berbagai perumahan yang tepat 

untuk warga negara di seluruh wilayah administratif kerajaan. 

Pembangunan apartemen sejumlah 100.000, yang memiliki 

ukuran bervariasi antara 80-140 m2 ini dimulai pada 2008 dengan 

pembangunan 20.500 apartemen. Apartemen ditujukan bagi 

ribuan warga dari kelompok berpendapatan rendah-menengah, 

masyarakat-sektor karyawan, angkatan bersenjata dan pensiunan 

personil militer dan warga sipil dengan penghasilan antara US $ 

450 dan US $ 1.400 (Dh1, 600 sampai DH5, 100) per bulan. Mereka 

yang memenuhi syarat untuk membeli apartemen bersubsidi 

ini dapat membeli unit yang bila dipasaran seharga $ 50.000 

dengan hanya $ 33.000, dengan tingkat bunga rendah dan tanpa 

diperlukan deposit. Pemerintah juga akan menanggung lima 

persen dari tingkat bunga. Hal ini sangat membantu masyarakat 

Yordania, di mana 14,7 persen hidup di bawah garis kemiskinan 

dengan pendapatan kurang dari $ 800 per tahun. 

Walaupun berbagai kemudahan sudah ditawarkan, namun 

layaknya masyarakat dengan perspektif budaya Asia masih banyak 

orang miskin yang tinggal di luar Amman yang masih konservatif 

dan lebih memilih untuk memiliki rumah sendiri karena berbagai 

alasan, mulai dari alasan ukuran apartemen yang dianggap terlalu 

kecil hingga perasaan yang tidak merasa nyaman tinggal di sebuah 

bangunan dengan tetangga begitu dekat. 

*) Kasi Wilayah II B, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen 

Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 

14

info baru 

Cipta Karya Menatap Pelaksanaan 

SPAM 2013 


Kementerian Pekerjaan Umum tidak bosan 

mendorong Pemerintah Daerah agar 

menindaklanjuti setiap perannya dalam 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 

IPA SPAM IKK Takalar 

Rumusnya, Ditjen Cipta Karya membangun 

infrastruktur hulu, seperti air baku, instalasi 

pengolahan air (IPA), jaringan distribusi utama, dan 

lainnya. Sedangkan Pemda diminta memanfaatkan 

air yang diolah tersebut dengan menyambungnya 

ke area pelayanan (Sambungan Rumah). 

Harapan tersebut tidak berlebihan mengingat pemerintah 

dengan APBN yang terbatas tidak sanggup menjangkau pelayanan 

hingga hilir. Ditjen Cipta Karya lebih mengutamakan penyediaan 

Foto-foto : Buchori 


15

info baru 

air minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 

perkotaan dan perdesaan, masyarakat yang bertempat tinggal di 

daerah rawan air, pulau terluar, dan kawasan pesisir, serta kawasan 

khusus. 

Tidak mau mengulang yang sebelumnya, Ditjen Cipta Karya 

melakukan pemantapan pelaksanaan SPAM untuk tahun 2013. 

Dana yang cukup besar harus diemban untuk bidang air minum 

pada tahun itu sebesar Rp 5,5 triliun. Tahun depan memang 

bidang air minum mendapatkan perhatian serius Presiden SBY. Hal 

ini ditandai dengan penambahan pagu direktif presiden bidang 

air minum sebesar Rp 1,7 triliun. Pagu tersebut untuk optimalisasi 

SPAM MBR di perkotaan, SPAM Perdesaan, dan SPAM Kawasan 

Khusus. 

Arahan direktif Presiden untuk mempercepat pelaksanaan 

prioritas pembangunan nasional, termasuk pencapaian target 

Millennium Development Goals (MDGs) dimana sektor air minum 

dan sanitasi masih dianggap tertinggal dibanding target MDGs 

lainnya. 

Adanya penambahan dana ini harus disikapi dengan sebuah 

perencanaan dan pemrograman yang baik. “Untuk menghadapi 

2013, tak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada Pemda 

yang belum menyusun Rencana Induk SPAM (RISPAM), bagi yang 

sudah ada harus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi acuan 

dalam Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM),” 

kata Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono, saat membuka Rapat 

Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SPAM TA 2013 

wilayah timur di Manado (9/12). 

Komponen pembiayaan utama dalam pembangunan SPAM 

mengacu pada UU 32/2004 dan UU 33/2004 berupa Dana 

Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). Pemeritah daerah yang 

mendapatkan kucuran APBN bidang air minum, pada tahun yang 

sama juga harus mengalokasikan APBDnya. 

Dengan penambahan pagu tersebut, Ditjen Cipta Karya 

memantapkan program-program air minum antara lain; pertama 

untuk SPAM Kawasan Khusus di perbatasan dan dukungan 

kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kedua, SPAM 

Perdesaan yang menyasar masyarakat yang bertempat tinggal 

di daerah rawan air, pulau terluar, dan kawasan pesisir. Ketiga, 

optimalisasi SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) di kawasan perkotaan. 

Direktur Bina Program Antonius Budiono menambahkan, 

arahan direktif presiden untuk bidang air minum mentargetkan 

proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi 

pada 2025 secara nasional sebesar 100%. Sedangkan pada 2015, 

pemerintah harus mengejar target MDGs untuk air minum sebesar 

68,87% dengan target Sambungan Rumah sebanya 8,8 juta 

unit. “Untuk menambahkan 1% pencapaian bidang air minum 

dibutuhkan dana sekitar Rp 3,5 Triliun,” jelas Antonius. 

IPA SPAM IKK Takalar 

16

info baru 

Foto Atas : Dirjen Cipta Karya (tengah) Budi Yuwono didampingi Direktur 

Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono (kiri) dan Direktur Bina 

Program Antonius Budiono (kanan) saat memberikan arahan kepada 

peserta sosialisasi pemantapan SPAM 2013 di Medan 

Foto Bawah : Pipa transmisi SPAM Pemalang, Jawa Tengah 

Foto: Dok. Dit. PAM 

Pemerintah melalui APBN 2010-2015 hanya mampu mendanai 

Rp 28,3 Triliun, sisanya diharapkan berasal dari APBD, water hibah, 

dan CSR sebesar Rp 9,6 Triliun, perbankan dan Pusat Investasi 

Pemerintah (PIP) sebesar Rp 8,3 Triliun, dan Kerjasama Pemerintah 

Swasta (KPS) sebesar Rp 6 Triliun. 

Siap Mengawal 

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 

bertekad mengawal anggaran direktif presiden untuk air minum 

di tahun 2013 sebesar Rp 1,7 triliun. Mengingat tahun 2013 

dianggap tahun politik, ia menghimbau jajarannya di daerah untuk 

mengawasi dengan ketat penyaluran pagu tersebut. “Anggaran 

direktif presiden langsung diserahkan ke Pemda tanpa intervensi 

DPR. Karena itu dikelola melalui kementerian teknis (PU, red) agar 

tidak dimainkan ke arah politis,” tegasnya. 

“Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Minimal 

bisa memperpendek jarak dari capaian saat ini 55% terhadap 

target 68,87% di tahun 2015. Sekitar 13% lagi yang sama dengan 

melayani 8,8 juta sambungan rumah,” terang Budi. 

Budi mengakui, sasaran lokasi tersebut berpotensi terkendala 

dengan sumber air bakunya. Namun bukannya tidak bisa dicarikan 

jalan keluarnya. Hal ini disebutnya sebagai tantangan bagi 

Pemda. Kesiapan Pemda akan menentukan besaran alokasinya. 

“Pagu ini tetap kami anggap sebagai stimulan. Pemda harus 

mengusulkannya melalui RPIJM dan harus pula memiliki Rencana 

Induk SPAM agar ada kepastian air baku dan keberlanjutan 

programnya,” sambung Budi. 

Lebih lanjut dikatakan, setelah melalui empat sosialisasi yang 

berakhir di Balikpapan akhir desember ini, akan dilanjutkan dengan 

turunnya SKPA yang selanjutnya bisa diproses pelelangannya. 

(bcr) 


17

info baru 

PKPD-PU 

untuk Daerah 

Berprestasi 

Selasa malam di Gedung Serba Guna 

Direktorat Jenderal Sumber Daya 

Air Kementerian Pekerjaan Umum 

terjadi peristiwa yang cukup menyita 

banyak perhatian. Saat itu berkumpul 

belasan kepala daerah, baik Gubernur 

maupun wakilnya, walikota dan 

bupati maupun wakilnya. Mungkin 

bagi warga Kementerian PU tidak 

terlalu mengagetkan karena menjadi 

pemandangan yang biasa di setiap 

tanggal 3 Desember, dimana menjadi 

ajang penyerahan penghargaan melalui 

ajang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah 

(PKPD) bidang Pekerjaan Umum. 

Foto-foto : Buchori 

Sebagai tuan rumah, Menteri Pekerjaan Umum Djoko 

Kirmanto malam itu tak kuasa menyembunyikan 

kebanggannya. Betapa tidak, malam PKPD-PU yang 

biasanya terlihat biasa-biasa saja karena yang hadir 

bisa ditebak merupakan langganan nominator tiap 

tahunnya. Namun kala itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan 

Rakyat Agung Laksono dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 

turut menyematkan penghargaan kepada para pemenang. Selain 

itu, mereka berdua turut memberikan arahan dan sambutan. 

Dalam arahannya, Agung Laksono mengingatkan Pemda untuk 

membangun gedung dengan benar, mengikuti kaidah teknis dan 

adminsitratif. “Hari ini adalah hari penyandang difabilitas. Saya 

berpesan agar tiap gedung dibangun dengan memfasilitasi para 

difabel,” katanya. 

Ia juga mengingatkan target Millennium Development 

Goals (MDGs) yang pencapaiannya masih terbelakang, yaitu 

pengurangan kematian ibu dan anak, penyediaan air minum, 

dan sanitasi. Target pertama menurutnya sangat terkait dengan 

penyediaan air bersih dan sanitasi. 

Pemberian penghargaan yang telah memasuki tahun ke-8 ini 

dibagi kedalam tiga bidang yakni bidang penataan ruang, bidang 

pekerjaan umum (sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta 

karya), bidang pembinaan jasa konstruksi serta penghargaan 

khusus. 

Foto Atas : Para Kepala Daerah penerima pengharagaan PKPD-PU 2012 berfoto 

bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri 

Dalam Negeri Gamawan Fauzi 

Foto Bawah : Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi menyerahkan tropi PKPD-PU 

kepada salah satu Kepala Daerah (Walikota Pekalongan). 

Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, pemberian 

penghargaan PKPD-PU merupakan bagian dari pembinaan 

yang dilakukan Kementerian PU kepada pemerintah daerah. 

Penghargaan disamping sebagai bentuk apresiasi kepada pemda 

yang memiliki kinerja baik dalam pelayanan infrastruktur PU, juga 

bertujuan mendorong dan memotivasi pemda meningkatkan 

kualitas pelayanannya sekaligus mendapatkan gambaran 

mengenai kondisi pembangunan infrastruktur oleh pemda 

sehingga memudahkan Pemerintah melakukan koordinasi dan 

pembinaan. 

Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang penataan ruang 

di tingkat provinsi adalah Provinsi Jawa Barat (Terbaik I), Jawa 

Tengah (Terbaik II) dan Nusa Tenggara Barat (Terbaik III). Di 

tingkat Kabupaten, Kabupaten Sidoarjo (Terbaik I), Lampung 

Barat (Terbaik II), dan Sukoharjo (Terbaik III). Di Tingkat Kota, Kota 

Pekalongan (Terbaik I), Salatiga (Terbaik II), dan Bandung (Terbaik 

III). 

18

info baru 

Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Pekerjaan Umum 

Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat provinsi adalah 

Provinsi Jawa Tengah (Terbaik I), Sulawesi Selatan (Terbaik II) dan 

D.I. Yogyakarta (Terbaik III). Di tingkat kabupaten, Kabupaten 

Banyumas (Terbaik I), Lombok Barat (Terbaik II) dan Malang 

(Terbaik III). 


Sub Bidang Bina Marga tingkat provinsi adalah Provinsi D.I. 

Yogyakarta (Terbaik I), Jawa Barat (Terbaik II) dan Sulawesi Selatan 

(Terbaik III). Di tingkat kabupaten, Kabupaten Sleman (Terbaik 

I), Bogor (Terbaik II) dan Gowa (Terbaik III). Di tingkat kota, Kota 

Yogyakarta (Terbaik I), Pekanbaru (Terbaik II) dan Padang (Terbaik 

III). 


Sub Bidang Cipta karya tingkat Kota Metropolitan adalah Kota 

Malang (Terbaik I), Banjarmasin (Terbaik II) dan Balikpapan (Terbaik 

III). Di tingkat Kota Sedang/Kecil yakni Kota Probolinggo (Terbaik 

I), Payakumbuh (Terbaik II) dan Pekalongan (Terbaik III). Di tingkat 

Kabupaten, Kabupaten Karanganyar (Terbaik I), Tabanan (Terbaik 

II) dan Sukoharjo (Terbaik III). 

Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Pembinaan Jasa 

Konstruksi di tingkat provinsi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta 

(Terbaik I) dan Jawa Tengah (Terbaik II). Di tingkat Kabupaten/Kota, 

Kabupaten Ponorogo (Terbaik I), Kabupaten Kulon Progo (Terbaik 

II) dan Kabupaten Banjar (Terbaik III). 

Sementara itu pemenang Penghargaan Khusus PKPD-PU 

Bidang Bina Marga adalah Kabupaten Badung dan Penghargaan 

Khusus untuk Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi adalah 

Kabupaten Gresik. (bcr/gt) 

Menko Kesra Agung Laksono menyerahkan tropi PKPD-PU 2012. 


19

info baru 

Raker Cipta Karya: 

Hampir Semua Target 2012 

Tercapai 

Sebagian besar target pembangunan 

Ditjen Cipta karya tahun 2012 ini sesuai 

dengan yang diharapkan. Dari berbagai 

sektor di Cipta Karya, baik itu bidang 

air minum, penataan bangunan dan 

lingkungan, penyehatan lingkungan 

dan juga pengembangan permukiman 

semuanya hampir mencapai 100%. Hal 

tersebut terlihat dalam paparan Dirjen 

Cipta Karya Budi Yuwono pada Rapat 

Kerja Evaluasi Akhir Tahun Ditjen Cipta 

Karya di Bogor, Jumat (21/12) 

Suasana Rapat Kerja Evaluasi Tahun 2012 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 

Tahun 2013 Direktorat Jenderal Cipta Karya di Bogor. 

Beberapa hal yang telah mencapai target misalnya, 

bidang rusunawa dari target 48 TB, terealisasi 48 TB 

(100%). Bidang PPIP (PPIP + RIS PNPM), dari target 

3.000 desa dapat tercapai 5.000 desa (166,67%), 

karena ada penambahan target capaian pada 

APBN-P. Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan, target 143 

kawasan, tercapai 114 kawasan (79,72%). Untuk program P2KP/ 

PNPM, target 10.948 kelurahan, tercapai 10.930 kelurahan ( 99,83%) 

karena adanya penggabungan kelurahan, adanya kelurahan yang 

tidak terdata lagi pada sistem administrasi pemerintah daerah 

akibat bencana alam. 

Di bidang Infrastruktur Air Limbah, target 51 kab/kota, 

pencapaiannya terdiri dari infrastruktur air limbah skala komunal 

dan setempat sebanyak 94 kawasan dan infrastruktur air limbah 

skala kota sebanyak 8 kab/kota. Pembangunan Drainase Perkotaan, 

target 34 kab/kota, tercapai 45 kab/kota (132,35%). Infrastruktur 

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, target 70 kab/kota tercapai 73 

kab/kota (104,29%). 

Untuk sektor air minum, SPAM IKK target 124 IKK, tercapai 

196 IKK (158,06%), karena penambahan lokasi untuk pencapaian 

MDG’s. SPAM Perdesaan target 894 desa, tercapai 2.314 desa 

(258,84%), terdiri dari SPAM Perdesaan Rawan Air/Terpencil, 

Pamsimas, PDT dan ESDM, karena adanya kebijakan New Initiative 

(MP3EI) dan Pro Rakyat (PDT dan ESDM). 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam arahannya 

mengatakan, meskipun telah mencapai target yang diinginkan, 

masih terdapat beberapa permasalahan selama tahun 2012. 

Diantaranya, menurunnya usulan RPIJM yang terakomodasi 

oleh APBN, kurang telitinya penyusunan DED dan adanya proses 

revisi DIPA yang mengakibatkan kegiatan menjadi terlambat. 

“Untuk itu perlu adanya review RPIJM secara menyeluruh dengan 

melibatkan seluruh stakeholder untuk mengakomodasikan arahan 

pengembangan di setiap sektor,” kata Budi. 

Untuk tahun 2013, Budi mengingatkan, terdapat beberapa 

program atau sasaran output prioritas. Selain rencana kerja 

pemerintah yang telah ada, terdapat pemanfaatan cadangan 

infrastruktur sebesar Rp 750 milyar untuk program pemberdayaan, 

air minum dan permukiman. Selain itu, terdapat Program Direktif 

Presiden sebesar Rp 3 triliun untuk pulau terluar, perbatasan serta 

terpencil. “Untuk kesiapan pelaksanaan 2013, seluruh DIPA DJCK 

saat ini telah disetujui dan diterbikan oleh Kemenkeu. Selain itu, 

sebanyak 829 paket telah ditenderkan. Saya harap pelaksanaan 

tahun 2013 nanti lebih baik dari sekarang,” tambah Budi. 

Terkait penyerapan Ditjen Cipta Karya, sampai dengan 20 

Desember, progress keuangan telah terserap 90,82 % dari total 

pagu DJCK saat ini sebesar Rp 13, 825 triliun. Untuk tahun 2013 

nanti, anggaran Dirjen Cipta Karya mengalami kenaikan sebesar 

25% menjadi Rp 17,219 triliun. (dvt) 

20

info baru 

DAK 2013 bidang Cipta Karya 

Capai Rp 1,2 Triliun 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

infrastruktur sub bidang air 

minum dan sanitasi pada tahun 

2013 mendapatkan tambahan 

alokasi untuk 183 kabupaten/kota 

tertinggal. Untuk daerah tertinggal 

ini, pemerintah pusat melalui APBN 

mengalokasikan masing-masing Rp 

49 miliar untuk kedua sub bidang 

tersebut. 

DAK yang disebut dengan Affirmative Policy (DAK 

AP) ini menggunakan mekanisme pengalokasian 

dan penyediaan dana pendampingan yang sama 

dengan DAK reguler. 

Demikian paparan Direktur Bina Program Ditjen 

Cipta Karya, Antonius Budiono, saat membuka Pra Konsultasi 

Program Penggunaan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi 

Tahun 2013 untuk wilayah tengah di Jakarta (21/11). Kegiatan ini 

diikuti oleh seluruh Satker PKP Air Minum dan Satker PLP serta 

Satker/PPK Perencanaan dan Pengendalian di provinsi Jawa Barat, 

Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. 

Dengan demikian, jika digabung dengan DAK reguler bidang 

Cipta Karya, dana bantuan khusus APBN tahun 2013 sebanyak Rp 

1,179 triliun. Pada sub bidang air minum Rp 609,9 miliar untuk 440 

kabupaten/kota dan sanitasi Rp 569,4 miliar untuk 447 kabupaten/ 

kota. 

“Dalam RPJMN 2010-2014, ada kebijakan untuk meningkatkan 

secara bertahap pagu nasional DAK untuk meningkatkan 

efektivitasnya dalam mendukung pencapaian sasarana 

prioritas nasional. Namun ini harus disertai dengan penajaman 


21

info baru 

Foto : Teguh Budiono 

Penyediaan Keran Umum untuk wilayah kering dan rawan air di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. 

“Dalam RPJMN 2010-2014, ada kebijakan 

untuk meningkatkan secara bertahap pagu 

nasional DAK untuk meningkatkan efektivitasnya 

dalam mendukung pencapaian sasarana 

prioritas nasional. Namun ini harus disertai 

dengan penajaman perencanaan, koordinasi 

pengelolaan, sinkronisasi, dan pengawasannya,” 

perencanaan, koordinasi 

pengelolaan, sinkronisasi, 

dan pengawasannya,” tegas 

Antonius. 

Dia menambahkan, 

dalam penyelenggaraan DAK 

sebelumnya didapati kendala 

berupa antara lain masih 

kurangnya integrasi DAK ke 

dalam siklus dan mekanisme 

perencanaan pembangunan 

nasional dan daerah, 

rendahnya akurasi data teknis 

untuk perencanaan, kecilnya 

pagu versus kebutuhan nyata, 

dan pengawasan yang lemah. 

Pemda juga dianggap masih belum patuh dalam penyampaian 

laporannya ke pusat, dan belum efektifinya koordinasi di semua 

level. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan 

Air Minum, Danny Sutjiono, menyampaikan kriteria eligibilitas 

kabupaten/kota yang layak menerima DAK sub bidang air minum. 


Daerah tersebut memiliki akses 

air minum layak di bawah ratarata 

akses nasional (kurang dari 

53%) dan tingkat kemiskinan di 

atas rata-rata nasional (12,5%). 

“Tahun ini, melalui DAK kita 

mentargetkan penambahan 

unit Sambungan Rumah (SR) 

sebanyak 128.690 unit, dan 

SR berbasis master meter 648 

unit, serta pembangunan SPAM 

sederhana di 864 desa,” kata 

Danny. 

Sementara itu di sub 

bidang sanitasi, Direktur 

Pengembangan PLP, Sjukrul 

Amin, menyampaikan sasaran kabupaten/kota yang sudah 

menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK). Outputnya sebanyak 1.380 

unit sarana sanitasi komunal atau Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(SANIMAS) dan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Sedangkan jumlah 

jiwa yang terlayani dengan terbangunnya sarana tersebut 

sebanyak 375 ribu jiwa. (bcr) 

22

info baru 

Ekspo KSK PISEW 2012: 

Kreatifitas 

Daerah 

Kunci Sukses 

Foto: Dok. PISEW 

Pelaksanaan PISEW di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. 

Pengembangan KSK 

Konsep program pemberdayaan 

Pengembangan Infrastruktur Sosial 

Ekonomi Wilayah (PISEW) adalah 

memberdayakan sumber daya lokal 

untuk memberikan nilai tambah 

pada masyarakat lokal yang dapat 

mendorong perekonomian lokal. 

Untuk lebih melipatgandakan 

perekonomian lokal tersebut, 

kreatifitas daerah merupakan kunci 

suksesnya. 

Demikian kesimpulan diskusi nasional tentang 

pengembangan Kasawasan Strategis Kabupaten 

(KSK) PNPM PISEW yang diselenggarakan Ditjen 

Cipta Karya di Jakarta pertengahan bulan ini. 

Berbagai memberikan bantuan sarana dan 

infrastruktur yang dibangun dalam program ini seperti, jalan usaha 

tani, drainase, jembatan, tempat penampungan hasil perkebunan 

maupun pertanian, sarana air minum dan sanitasi maupun sarana 

pendidikan maupun kesehatan, tidak akan berfungsi maksimal 

jika tidak ada kreatifitas dari pemerintah daerah. 

Kreatifitas daerah tersebut bisa berupa fasilitasi peningkatan 

kualitas produk, diversifikasi produk, bantuan permodalan dan 

pemasaran dari kabupaten maupun provinsi, chaneling dengan 

program-program lain, kemitraan dan tentunya komitmen dari 

pimpinan daerah setempat. 

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi 

Yuwono mengatakan, program PISEW ini hanya pemicu untuk 

mengangkat momentum suatu daerah saja, selanjutnya adalah 


23

info baru 

Foto : Danang Pidekso 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengunjungi salah satu booth pameran PISEW 

Ekspo di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum 

konsistensi dari daerah tersebut untuk maju. “Kreatifitas daerah 

sangat dibutuhkan disini. Setelah infrastruktur terbangun, lanjut 

ke peningkatan produk, kualitas, jaringan pemasaran dan juga 

dengan kemitraan,” ujar Budi Yuwono. 

Beberapa komoditas seperti padi, sawit, karet, kopi, kubis, 

jeruk, kentang, lada, rumput laut maupun nilam merupakan 

beberapa produk unggulan program PISEW yang tersebar di 

seluruh Indonesia. 

Dodo Yuliman, fasilitator PISEW sekaligus pengusaha kopi 

menuturkan, masih banyak potensi untuk memaksimalkan 

komoditas yang dihasilkan. Kopi misalnya, kalau bisa mensortir 

biji kopi yang berukuran sama akan mendapat nilai lebih, dari 

yang biasanya harga Rp 60.000 per kg bisa menjadi Rp 300.000 per 

kg. 

Menurut Dodo, biji kopi dengan ukuran sejenis saat ini banyak 

dicari, hal ini dikarenakan keberadaan mesin pembuat kopi untuk 

rumahan hanya bisa dipakai dengan biji kopi yang disortir. Selain 

biji kopi sejenis, biji kopi masih bisa disortir untuk yang jenis 

jantan atau betina dimana nilai tambah menjadi lebih besar. “Ini 

lah beberapa peluang yang bisa dikembangkan. Biji kopi itu ada 

yang jenis jantan dan betina, untuk yang betina harganya bisa 

lebih mahal,” kata dodo. 

Selain itu, inovasi bisa juga dilakukan dengan membuka 

banyak kedai kopi dalam suatu kawasan. Sehingga petani kopi 

tidak hanya menjual dalam bentuk biji kopi saja tapi juga bisa 

membuat kedai-kedai kopi untuk lebih memaksimalkan potensi 

yang ada. Tidak hanya di hulu namun di hilir bisa juga ikut terlibat. 

Namun hal ini harus didukung komitmen dari pemerintah daerha 

setempat. 

Dari data yang ada, Indonesia baru bisa memanfaatkan 

sepertiga dari nilai tambah kopi. Hal ini karena budaya kopi kurang 

dikembangkan di Indonesia. Dimana, Indonesia hanya memasok 

biji kopi saja. “Saat ini dari total sekitar 90 miliar bisnis kopi di 

Indonesia, sebanyak 70 miliar masih menjadi keuntungan negara 

luar seperti Jepang, Amerika dan Eropa. Saya melihat potensi dari 

pengembangan kawasan ini cukup besar. Misalnya saja dengan 

wisata agro maupun kuliner,” kata Dodo. 

Best Practice PISEW 

Kabupaten Belitung salah satu kabupaten yang berhasil 

mengaplikasikan program PISEW secara terintegrasi. Negeri 

Laskar Pelangi ini merupakan daerah yang potensial untuk 

pengembagan wisata bahari dan pantai. Pantai-pantai di wilayah 

ini dikenal berparonama indah dengan hamparan pasir putih dan 

berbagai formasi batuan beraneka ragam di sepanjang pesisir 

pantainya. Obyek wisata lain yang tidak kalah menariknya adalah 

gedung bersejarah, museum geologi, serta beragam atraksi seni 

dan budaya yang mencerminkan ciri khas daerah kabupaten 

Belitung. Oleh karena itu, Kabupaten Belitung memprioritaskan 

kawasannya menjadi kawasan pariwisata. 

Bupati Belitung Darmansyah Husein mengatakan, KSK di 

Kabupaten Belitung ini terdiri dari Kecamatan Mebalong, Sijuk 

dan Badau dengan komoditas unggulan rumput laut dan lada. 

Menurut Darmasnyah, semua tempat wisata telah memiliki akses 

jalan yang baik. 

Melalui program PISEW, masyarakat setempat juga berinovasi 

untuk mendukung sektor pariwisata melalui komoditas yang ada. 

“Seperti ikan teri, kita tidak hanya menjual teris asin saja tapi kita 

bikin teri crispy dengan berbagai varian rasa, seperti itulah,” kata 

Darmansyah. 

Ia juga mengklaim pemkab telah melakukan berbagai upaya 

untuk mendukung kawasan tersebut. Diantaranya, pembuatan 

jalan-jalan yang mendukung tempat wisata, pemasaran 

produk hasil perkebunan, mengadakan pelatihan-pelatihan 

dan melengkapi sarana dan prasarana di tempat wisata untuk 

menarik wisatawan. “Program PISEW ini sangat membantu sekali 

dalam pengembangan kawasan. Konsep pemberdayaan yang 

ditawarkan membantu kita dalam membangun masyarakat,” kata 

Darmansyah. 

Kosep KSK 

PNPM-PISEW mengaplikasikan pengembangan kawasan 

yang dinilai mempunyai potensi dan prospek yang dapat 

membangkitkan dan atau meningkatkan akselerasi kegiatan 

ekonomi suatu kabupaten. 

Kawasan ini dalam program PNPM PISEW disebut Kawasan 

Strategis Kabupaten (KSK). Pengembangan KSK dimaksudkan 

sebagai pengejawantahan dari kebijakan-kebijakan dan strategi 

pemerintah daerah kabupaten, seperti Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berpedoman pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten tersebut. 

Pengembangan KSK merupakan salah satu ujung tombak 

Kabupaten untuk mempercepat Pertumbuhan dan Pengembangan 

Ekonomi Lokal (PEL), melalui pendekatan kewilayahan yang 

berbasis pada Pengembangan Usaha Komoditas Unggulan di KSK. 

Untuk itu, KSK diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi 

lokal, berbasis komoditas yang menjadi mata pencaharian 

masyarakat. Untuk mengembangkan usaha komoditas unggulan 

KSK setidaknya ada lima aspek pengembangan yang terkait, 

yaitu pengembangan komoditas unggulannya, termasuk 

pemasarannya; aspek pemberdayaan pelaku usaha komoditas 

tersebut; aspek infrastruktur atau sarana dan prasarana; aspek 

permodalan serta; aspek penguatan kelembagaan di KSK. 

Penetapan dan delineasi KSK berbasis komoditas unggulan 

telah ditetapkannya Tim Pengelola KSK yang akan melaksanakan 

Pengembangan Usaha Komoditas Unggulan KSK (UKUK) perlu 

ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatannya terkait dengan 

pengembangan usaha/bisnis komoditas unggulan tersebut. (dvt) 

24

info baru 

Satu Dasawarsa UUBG 

Cipta Karya 

Berikan Penghargaan 

Kementerian Pekerjaan Umum melalui 


memberikan penghargaan kepada 

pemerintah daerah atau pemda yang 

berhasil mengimplementasikan Undang- 

Undang Bangunan Gedung No 28 Tahun 

2002 Tentang Bangunan Gedung menjadi 

Perda Bagunan Gedung. Penghargaan 

diberikan oleh Dirjen Cipta Karya Budi 

Yuwono dalam Malam Penghargaan 

Implementasi UUBG di Jakarta awal 

Desember lalu. 

Untuk kategori kota besar penghargaan diberikan 

kepada Kota Bogor, kategori kota sedang untuk 

Kota Probolinggo dan untuk kategori kabupaten 

diberikan kepada Kabupaten Sukoharjo. Selain itu 

penghargaan juga diberikan kepada Kota Surabaya 

yang dalam 10 tahun terakhir menunjukkan prestasi luar biasa 

di bidang penyelenggaraan BG dengan tiga kali berturut-turut 

mendapat penghargaan PKPD PU. 

Apresiasi juga diberikan kepada Gubernur DIY dimana seluruh 

kabupaten/kota di provinsi tersebut telah memiliki Peraturan 

Daerah Tentang Bangunan Gedung. Terkahir, 106 pemda yang 

telah mengimplementasikan UUBG juga mendapat penghargaan 

yang diwakili oleh Kota Semarang dan DIY. 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono secara singkat mengucapkan 

terima kasih kepada pemda yang telah mengimplementasikan 

UUBG. Menurut Budi, pemda menjadi garda terdepan dalam 

pembangunan Cipta Karya. Hal ini dikarenakan tugas-tugas 

keciptakaryaan sangat tergantung komitmen pemda, pusat 

hanya berfungsi sebagai pengatur, pembinaan dan pengawasan. 

“Tidak ada kata lain untuk mengimplementasikan UUBG ini 

selain mempercepatnya. Pemerintah tidak akan lelah untuk terus 

mensosialisasikan dan melakukan fasilitasi,” kata Budi. 

Dalam kesempatan yang sama, Praktisi Arsitektur Gunawan 

Tjahjono mengatakan, keterlambatan implementasi UUBG ini 

dikarenakan masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di 

daerah. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang merupakan 

negara kepulauan dan laut juga merupakan kendala implementasi 

ini. “Namun pemda tidak boleh menyerah dan terus komitmen 

untuk perda BG ini. Saya harap implementasi Perda BG di daerah 

dapat mengikuti nafas perkembangan zaman yang terus berubah 

dan mengadopsi kearifal lokal,” kata Gunawan. 

Dalam malam penghargaan UUBG diserahkan pula hadiah dan 

juga sertifikat untuk lomba karya tulis, lomba menggambar poster, 

lomba foto jurnalis dan rally foto. Acara tersebut dimeriahkan oleh 

penyanyi Frans Sisir, Terry, Citra, Saung Angklung Mang Udjo, 

Babenjo dan dipandu oleh presenter Nico Siahaan dan Sophia 

Novita. 

Baru 21% Pemda 

Sejak diundangkannya Bangunan Gedung 10 tahun lalu, baru 106 

kabupaten/kota atau 21% pemda dari 498 kabupaten di Indonesia 


25

info baru 

yang menindaklanjutinya menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal 

tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat Perda tersebut 

penting fungsinya untuk mewujudkan bangunan gedung yang 

fungsional, efisien dan tertib penyelenggaraan. 

“Kalau ada bencana alam atau kerusakan baru kerasa,” kata 

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta 

Karya Guratno Hartono. Guratno menambahkan, lambatnya 

penyusunan perda itu dikarenakan pemda masih menganggap 

hal tersebut belum menjadi prioritas. Padahal, saat ini Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang 

merupakan beberapa implementasi Perda BG semakin penting 

fungsinya. “IMB dan SLF saat ini menjadi syarat bagi perbankan 

untuk mendapatkan dana. Selain itu perusahaan asuaransi juga 

tidak mau menjamin apabila suatu bangunan belum ada SLF nya,” 

tambah Guratno. 

Untuk mempercepat tersusunnya Perda BG ini, Ditjen 

Cipta Karya jemput bola dengan melakukan pendampingan 

penyusunan kepada pemda. Pendampingan dilakukan dengan 

membuat model rancangan perda untuk kemudian dinilai 

kelayakannya kepada pemda setempat. Selain pendampingan, 

sosialisasi melalui seminar, kampanye dan juga pelatihan terus 

dilakukan Ditjen Cipta Karya untuk mempercepat terbitnya Perda 

BG. “Dengan berbagai upaya percepatan tersebut, saya harapkan 

target 50% di tahun 2014 serta 100% pada tahun 2020 nanti bisa 

tercapai,” tambah Guratno. 

Dalam peringatan Satu Dasawarsa Implementasi Bangunan 

Gedung tersebut, Ditjen Cipta Karya mengadakan seminar nasional 

dengan mengangkat tema seputar Bangunan Gedung dengan 

mengundang narasumber dari kalangan praktisi dan akademisi. 

Beberapa narasumber yang diundang antara lain; Ridwan Kamil, 

Danang Priatmodjo, Drajat Hudayanto, Suprapto, Hari Nugraha 

Nurjaman, Jimmy Siswanto dan Oktosa Harahap dengan dipandu 

oleh presenter cantik Olga Lydia. 

Ketua panitia yang juga Kasudit Pengaturan dan Pembinaan 

Kelembagaan Dian Irawati mengatakan, topik yang diangkat 

pada seminar ini merupakan topik-topik pokok yang penting 

untuk diulas dan disampaikan seperti, Perencanaan Untuk Kota 

Berkelanjutan, Keandalan Bangunan Gedung dan Pemeliharaan 

Gedung Menuju Bangunan Gedung. 

“Keandalan bangunan gedung merupakan elemen pembentuk 

kota yang merupakan saksi sejarah perkembangan zaman. 

Melalui seminar ini semoga dapat dipetik manfaat, masukan dan 

rekomendasi untuk penataan bangunan di masa mendatang,” kata 

Dian Irawati. (dvt) 

26

info baru 

Rakornas Pamsimas 2012 

Perlu Dibentuk Asosiasi SPAM 

Perdesaan 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS) 2012 telah 

diselenggarakan awal Desember lalu. 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono didampingi Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas 

Dedy Supriadi saat melihat stand Pameran Pamsimas usai membuka Rakornas 

Pamsimas 2012 di Ancol Jakarta. 

Selain keberlanjutan program tersebut sampai tahun 

2016, ada hal menarik yang diwacanakan dalam rapat 

tersebut, yaitu terbentuknya asosiasi pengelola SPAM 

program PAMSIMAS. Dengan jumlah desa sasaran 

mencapai 10 ribu lebih, keberadaan asosiasi ini perlu 

segera diiwujudkan untuk memaksimalkan program PAMSIMAS. 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, saat ini sudah 

terdapat Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan 

Sanitasi (BPSPAMS) di setiap desa Pamsimas. Untuk kemudahan 

dalam pembinaan kepada BPSPAMS, ia berharap segera terbentuk 

asosiasi SPAMS perdesaan untuk terjadinya proses pembelajaran 

bagi sesama BPSPAMS. “Ide ini meniru Persatuan Perusahaan 

Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), dengan harapan 

Persatuan BPSPAMS yang dibentuk dapat mengelola aset desa 

paling berharga berupa Sarana Penyediaan Air Minum dan 

Sanitasi(SPAMS),” kata Budi Yuwono. 

Ia menambahkan, asosiasi SPAMS perdesaan perlu dibentuk 

pula ditingkat provinsi guna fasilitasi dukungan pembinaan 

oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah akan sangat mendukung 

keberadaan asosiasi ini dibentuk ditingkat nasional sehingga akan 

terdapat dua jalur pembinaan untuk pengembangan air minum, 

yaitu PERPAMSI sebagai organisasi PDAM se-Indonesia yang 

menangani air minum di perkotaan dan Asosiasi SPAMS Perdesaan 

yang akan menangani air minum di perdesaan. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Deputi Sarana dan 

Prasarana Bappenas Dedy Supriadi. Menurutnya, keberhasilan 

program PAMSIMAS ini perlu ditindaklanjuti dengan dibentuknya 

asosiasi pengelola SPAM desa PAMSIMAS. Asosiasi ini penting 

untuk mendorong seluruh desa di Indonesia dalam kegiatan ini. 

Asosiasi ini juga berfungsi sebagai wadah untuk saling tukar ilmu 

dan informasi terkait program yang dijalankan. 

BPSPAMS 

Jumlah desa Pamsimas yang telah berfungsi hingga saat ini adalah 

sebanyak 5.351 desa, tetapi terdapat 408 desa yang sarana air 

minumnya tidak dimanfaatkan sehubungan dengan kurangnya 

biaya operasional dan pemeliharaan dari penerimaan iuran air 

minum. Disini peran BPSPAM sangat dibutuhkan. 

BPSPAMS merupakan persyaratan dalam menjamin 

keberlanjutan prasarana dan sarana terbangun, oleh karena itu 


27

info baru 

lebih lanjut prasarana dan sarana yang ada secara mandiri. 

Pengembangan dukungan keberlanjutan program untuk 

BPSPAMS juga perlu diarahkan dalam bentuk organisasinya 

sebagai salah satu badan usaha/bumdes/koperasi, sehingga 

dimungkinkan untuk mendapat akses perbankan selain juga 

perlu memanfaatkan peluang CSR dari perusahan-perusahaan di 

wilayahnya masing-masing. 

Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat berperan aktif 

pembinaan kepada BPSPAMS melalui POKJA AMPL yang sekaligus 

dapat berperan sebagai Tim Pengarah bagi Asosiasi SPAMS 

Perdesaan. Dukungan regulasi terhadap penguatan kapasitas 

BPSPAMS ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, diharapkan 

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan 

Masyarakat dan Desa dapat menyiapkan regulasi penguatan 

BPSPAMS ditingkat desa. 

Keberlanjutan program ini sudah tentu akan mendukung 

program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang pada akhirnya 

akan meningkatkan capaian akses sanitasi yang layak dan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Menara air minum hasi program PAMSIMAS di Desa Degayu Pekalongan Jawa 

Tengah. Keberhasilan BKM Amanah dalam keberlanjutan infrastruktur PAMSIMAS 

secara operasional dan kelembagaan patut dicontoh di desa sasaran lainnya. 

maka Peranan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemantauan 

dan pembinaan kinerja BPSPAMS menjadi sangat penting. 

Dari hasil pelaksanaan PAMSIMAS Tahap I, hingga saat ini 

sudah terbentuk 5.368 BPSPAMS yang tersebar di Sumater Barat 

(621), Riau (331), Sumatera Selatan (378), Banten (106), Jawa Barat 

(269), Jawa Tengah (1.582), Kalimantan Selatan (418). Sementara 

itu di Sulawesi Tengah (355), Sulawesi Selatan (339), Sulawesi Barat 

(125), NTT (538), Gorontalo (151), Maluku (52), Maluku Utara (71), 

dan Papua Barat (50). 

“Kinerja BPSPAMS yang baik tidak hanya mampu memelihara 

prasarana dan sarana yang ada, namun diharapkan mampu 

mengembangkan prasarana tersebut secara mandiri,” kata Budi 

Yuwono. 

Dukungan Pemerintah melalui program Hibah Insentif Desa 

(HID) dan Hibah Insentif Kabupaten (HIK) diharapkan mampu 

meningkatkan kapasitas BPSPAMS untuk mengembangkan 

Kelembagaan 

Dalam Rakornas 2012 tersebut juga disinggung masalah 

kelembagaan. Kelembagaan yang baik dalam Organisasi 

Masyarakat Setempat (OMS) di setiap desa sasaran Pamsimas 

sangat penting. Kelembagaan yang baik akan menjadi tulang 

punggung keberlanjutan program tersebut. 

“Pembinaan pemerintah bisa masuk dan dilakukan jika 

kelembagaan juga bagus,” ujar Budi Yuwono. 

Budi melihat masih ada infrastruktur di berbagai desa hasil 

pembangunan Pamsimas yang tidak berlanjut. Hal ini dikarenakan 

kelembagaan setempat tidak bagus, sehingga pembiayaan 

dan iuran masyarakat sebagai keberlanjutan program tidak 

berjalan. “Kalau masyarakat sudah iuran tidak cukup harus 

ada subsidi. Pembinaan harus terus dilakukan dan hal ini 

merupakan tanggungjawab kabupaten atau kota setempat untuk 

membinanya,” kata Budi. 

Namun secara umum, Budi Yuwono mengapresiasi kinerja 

PAMSIMAS tahap I. Program ini berhasil menambah pelayanan 

akes air minum sebanyak 4,24 juta jiwa, dengan jumlah desa 

sasaran dari tahun 2008-2012 adalah sebanyak 6855 desa di 110 

kab/kota pada 15 provinsi. 

Selain itu, hasil audit BPKP untuk pelaksanaan program ini 

juga cukup bagus. Temuan hasil audit BPKP untuk pelaksanaan 

Pamsimas tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebanyak 796 temuan, 

senilai Rp 11.939.624.620,- dan yang sudah ditindaklanjuti adalah 

sebanyak 554 temuan senilai Rp 10.951.586.379,-. Diharapkan 

sisa temuan sebanyak 242 dengan nilai Rp 988.038.241,- dapat 

diselesaikan pada tahun 2013. Nilai temuan itu sekitar 1 % dari 

total anggaran PAMSIMAS yang ada. “Untuk tahun 2013 nanti 

terdapat 5000 desa sasaran, jika peminatnya besar kita buka kran 

lagi untuk terus tambah,” kata Budi Yuwono. 

Secara umum, agenda Rakornas ini adalah untuk 

mengevaluasi kegiatan PAMSIMAS tahap I yang berakhir 2012 ini. 

PAMSIMAS tahap II akan dimulai 2013 nanti dengan konsep yang 

sedikit berbeda, dimana anggaran setiap desa tidak akan sama 

seperti sebelumnya tapi disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing 

desa. Kabupaten/kota nantinya yang akan memetakan 

dan mengkoordinir kebutuhan yang telah ditargetkan oleh 

Pemerintah Pusat. (dvt) 

28

Anton, warga Kelurahan Cibadak Bogor 

mengeluh dengan kondisi air di rumahnya. 

Tatkala musim hujan, air yang biasanya 

jernih berubah menjadi keruh. Sebagai 

pelanggan setia PDAM, ia pun berinisiatif 

untuk melaporkan permasalahannya ke 

PDAM Kota Bogor. Seminggu setelah 

melapor, tidak ada respon maupun 

tindakan dari PDAM setempat. 

info baru 


Atasi Masalah Pelanggan PDAM 

Anton tidak menyerah, ia pun mencoba mencari 

informasi untuk mengatasi permasalahan air di 

rumahnya. Kemudian, ia mendengar ada forum 

komunikasi pelanggan yang bisa memediasi 

permasalahan pelanggan kepada PDAM. Tak 

lama, ia pun langsung mendatangai tempat tersebut untuk 

menyampaiakan keluh kesahnya. 

Dalam waktu kurang dari seminggu, datang petugas PDAM 

yang menyambangi rumah Anton untuk memperbaiki saluran air 

di rumahnya. Pada hari itu juga, permasalahan air keruh di rumah 

Anton teratasi. 

Beruntung Kota Bogor memiliki Forum Pelanggan PDAM yang 

bisa memediasi permasalahan antara pelanggan dan PDAM. Asal 

tahu saja, tidak semua PDAM di seluruh Indonesia memiliki forum 

seperti ini. 

Fungsi forum pelanggan saat ini semakin strategi sebagai 

tempat untuk menampung aspirasi sekaligus menjembatani 

antara pelanggan dan PDAM sehingga permasalahan yang 

terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Namun keberadaannya 

kurang diketahui oleh masyarakat luas dan tidak semua PDAM 

memilikinya. 

Untuk kembali menggairahkan keberadaan forum tersebut, 

akhir November lalu, Badan Pendukung Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum 

mengadakan workshop untuk mendorong setiap PDAM di daerah 

untuk memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pelanggan. 

Workshop ini mengundang 29 PDAM dan 18 Forum Pelanggan 

dengan narasumber dari PERPAMSI, BPPSPAM, FORPAMNAS dan 

PDAM Surabaya. 

Sekretaris BPPSPAM Tamin M Zakaria Amien mengatakan, saat 

ini hak dan kewajiban pelanggan terkait pelayanan air minum 

kurang seimbang. Ketika pelanggan telat membayar iuran, mereka 

wajib membayar denda administrasi. Namun, disisi lain, ketika air 

macet atau keruh mereka tidak bisa mendapatkan haknya. 

Permasalahan-permasalahan seperti itulah yang mendasari 

pembentukan forum komunikasi pelanggan ini disetiap daerah. 


29

info baru 

“Dengan forum ini saya harap dapat menjembatani hak dan 

kewajiban baik pelanggan maupun PDAM,” kata Tamin. 

Pada tanggal 22 September 2011 lalu, BPPSPAM telah 

memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Pelanggan Air 

Minum Nasional (FORPAMNAS). Forum ini berfungsi sebagai 

wadah yang dapat membangun komunikasi timbal balik secara 

efektif antar forum pelanggan air minum daerah dalam rangka 

menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan pelayanan air 

minum. 

Selain itu, forum ini juga merupakan tempat untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan oleh 

PDAM sehingga dapat menjadi rekomendasi BPPSPAM kepada 

Pemerintah. 

Ketua FORPAMNAS Tun Tedja Irawadi mengatakan, saat 

ini pihaknya terus mensosialisasikan terbentuknya forum 

komunikasi pelanggan kepada seluruh PDAM. Rencananya, 

forum ini akan dibagi secara regional, yaitu wilayah Timur, 

Tengah dan Barat, diamana di setiap regional itu nantinya akan 

ada ketua koordinatornya. “Kami telah menyurati seluruh PDAM 

agar segera membentuk forum pelanggan. Kami juga meminta 

bantuan BPPSPAM dan juga PERPAMSI untuk membantu 

mensosialisasikannya,” kata Tun Tedja. 

Menurut Tun Tedja forum ini memang terbukti efektif dalam 

menyelesaikan masalah pelanggan. Ia mencontohkan, masalah 

air keruh yang menimpa salah satu pelanggan PDAM di Bogor. 

Ketika itu, pelanggan tersebut menyampaikan keluhannya 

ke forum melalui sms. “Dalam forum tersebut kita langsung 

menelepon direktur teknik PDAM Bogor dan kemudian pada saat 

itu juga langsung ditindaklanjuti. Forum ini memang memiliki 

akses langsung kepada para Direksi PDAM sehingga efektif 

menyelesaikan masalah,” tambah Tedja. 

Berbagai jenis kegiatan forum pelanggan diantaranya, survey 

potensial pelanggan, sosialisasi keputusan PDAM, akomodasi 

aspirasi pelanggan, mediasi pelanggan, promosi tentang PDAM 

serta menerima keluhan PDAM. 

Forum Komunikasi Pelanggan Kota Bogor 

Forum Komunikasi Pelanggan (FKP) Kota Bogor dibentuk oleh 

PDAM Tirta Pakuan yang terdiri dari unsur pelanggan. Sumber 

pembiayaan forum ini berasal dari PDAM bersangkutan. Meskipun 

pembiayaan dari PDAM, forum ini bukan kaki tangan PDAM tapi 

berfungsi sebagai mediator. 

FKP memiliki program kerja sendiri, dimana program kerja 

disepakati dan dikritisi oleh Dirut. Susunan organisasi FKP 

terdiri dari Ketua, Sekretaris, anggota terdiri dari tiga serta 

masyarakat. 

Ketua FKP Bogor sekaligus Ketua FORPAMNAS Tun Tedja 

Irawadi mengatakan, visi dari forum ini adalah menjadi forum 

handal dan efektif antara PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dengan 

pelanggan. Sementara misinya adalah membantu menyampaikan 

kebijakan dan program PDAM kepada pelanggan, memberi 

masukan bagi perbaikan layanan kepada pelanggan dan 

menampung aspirasi pelanggan untuk ditindak lanjuti dengan 

seksama. “Kita memiliki program per semester dan juga rancangan 

program yang disesuaikan dengan jadwal rancangan PDAM.,” kata 

Tun. 

Beberapa program nya antara lain, sosialisasi penyesuaian tarif 

di media cetak, radio dan tatap muka di beberapa kecamatan. 

Selain itu juga ada kunjungan ke intake, WTP (Water Treatment 

Plant), pengontrolan di Dekeng serta mengetahui sistem 

pelayanan di PDAM dan berbagai kegiatan yang dilakukan PDAM. 

Menurut Tun Tedja, pihaknya akan menampung semua 

keluhan pelanggan untuk kemudian menyampaikannya kepada 

PDAM. FKP ini juga berfungsi untuk memberikan pertimbangan 

dan saran atas masukan dari pelanggan serta menyelesaikan 

sengketa yang terjadi antara pelanggan dan PDAM. (dvt) 

30

esensi 

Konferensi 

Habitat II 

Kata “Habitat” digunakan untuk beberapa pengertian 

yang berbeda tetapi berkaitan erat satu sama 

lain. Pertama, habitat digunakan untuk nama 

konferensi permukiman yang diselenggarakan 

oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), 

yang disebut United Nations Conference on 

Human Settlements (UNCHS). 

Sampai saat ini konferensi Habitat 

baru diselenggarakan dua kali 

dengan selang waktu 20 tahun. 

Konferensi pertama disebut 

Habitat 1 diselenggarakan di 

Vancouver, Canada pada tahun 

1976, sedangkan konferensi 

kedua, yang disebut Habitat II, 

diselenggarakan di Instanbul, Turki pada 

tahun 1996. 

Kedua, Habitat digunakan untuk nama Komisi 

dalam Sistem PBB, yang disebut United Nations Commission 

on Human Settlements (UNCHS) yang selanjutnya akan disebut 

Commission. Dalam bahasa Indonesia dapat disebut Komisi 

Permukiman Perserikatan Bangsa Bangsa (KPPBB), yang 

selanjutnya akan disebut Komisi. Ketiga, Habitat digunakan untuk 

nama Sekretariat Komisim, yang disebut United Nations Centre for 

Human Settlements (UNHCS) yang selanjutnya akan disebut Centre, 

yang berkedudukan di Nairobi-Kenya. 

Pembentukan Habitat punya akar dalam upaya PBB melakukan 

rekonstruksi dan rehabilitasi paska Perang Dunia II. Sepanjang 

tahun enam puluhan, pertumbuhan perkotaan dan penduduk 

yang tidak diantisipasi dan tidak pernah terjadi sebelumnya mulai 

mengubah secara radikal struktur kependudukan dan penyebaran 

permukiman di negara-negara berkembang, suatu proses yang 

terus berlanjut. 

Akibat sosial, ekonomi dan lingkungan dari perubahan tersebut 

untuk pertama kalinya diangkat pada Konferensi Lingkungan 

Manusia (Human Environment) PBB tahun 1972 di Stockholm. 

Konferensi merekomendasikan agar PBB menyelenggarakan 

konferensi untuk memusatkan perhatian masyarakat dunia pada 

penurunan yang tajam kondisi kehidupan, khususnya di negaranegara 

berkembang. 

Buku 

s e t e b a l 

147 halaman 

ini disusun 

berdasarkan 

p e n g a l a m a n 

penulis yaitu Ir. H. 

Suyono, MSc pada saat 

mengikuti Konferensi 

Habitat II tahun 1996, sejak 

awal persiapannya sampai 

selesai konferensi, laporan yang 

diterbitkan Sekretariat Konferensi, 

serta Delegasi Republik Indonesia 

menghadiri Konferensi Habitat II. 

Buku ini dibagi dalam tiga bagian; 

bagian I tentang persiapan Konferensi 

Habitat II; Bagian 2 tentang Konferensi 

Habitat II; Bagian 3 tentang saran tindak lanjut 

Konferensi Habitat II. Isi bagian 2 diantaranya 

bersumber dari laporan delegasi Republik 

Indonesia menghadiri Konferensi Habitat II. 

Untuk persiapan konferensi Habitat II, yang dilakukan oleh 

Panitia Persiapan (Prepatory Committee) dalam tiga kali sidang dan 

untuk penyelenggaraan Konferensi diuraikan antara lain: tempat 

penyelenggaraan sidang Komite dan Konferensi, para pesertanya, 

Delegasi Republik Indonesia, organisasi sidang Komite dan 

Konferensi, jalannya sidang Komite dan Konferensi, serta hasil 

sedang Komite dan Konferensi, termasuk acara pararel dengan 

Konferensi yang terdiri dari berbagai forum, dialog tematik dan 

pameran. 

Diharapkan para pembaca, khususnya para generasi muda 

dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan Konferensi 

Habita II, agar tidak terlibat dalam persiapan penyelenggaraan 

Konferensi Habitat di masa mendatang dapat mempersiapkan 

diri dengan baik, sehingga dapat memberikan dan memperoleh 

manfaat yang optimal. (dvt) 


31

lensa ck 

Kegiatan Hari Bhakti 

Kementerian Pekerjaan Umum 

ke 67 

32

lensa ck 

Ekspo PNPM PISEW 2012 

(Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) 

Foto-foto oleh: Buchori & Danang Pidekso 


33

seputar kita 

Malam Kilas Balik 

Hari Bakti PU ke 67 

Sebagai upaya untuk mengenang jasa para pahlawan karyawan 

PU yang gugur memperjuangkan gedung sate yang saat itu kantor 

Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tahun 

1945. Semangat tersebut senantiasa menginspirasi semangat 

bangsa khususnya insan PU untuk tidak menyerah dalam situasi 

apapun demi kejayaan bangsa dan negara. 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan hal 

tersebut dalam acara Malam Kilas Balik Kementerian PU dalam 

rangka memperingati Hari Bakti PU yang ke 67 di Jakarta, Minggu 

(2/12). Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU Hermanto 

Dardak, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian PU, dan 

para senior Kementerian PU antara lain Rahmadi BS. 

Pegawai PU Berikan Santunan 

Anak Yatim 

Sejumlah pegawai Kementerian Pekerjaan Umum melakukan aksi 

Bakti Sosial di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin (24/12). 

Bakti Sosial berupa pemberian santunan untuk 50 anak yatim, 

antara lain uang santunan, bingkisan, dan peralatan sekolah. Bakti 

Sosial ini diselenggarakan oleh Yayasan Al-Istiqomah, Perumnas II 

Parung Panjang, Kabupaten Bogor. 

Hadir dalam Baksos tersebut antara lain Direktur Penataan 

Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Guratno Hartono 

beserta istri, dan Kabag TU Kemen PU Joko Karsono beserta istri, 

dan yang lainnya. Baksos juga diisi dengan kunjungan ke Musium 

Transportasi, Nonton bareng di Teater Keong Mas , dan sebagai 

puncak acara di Anjungan Sulawesi Selatan. (agus w) 

Kemen PU Peringati Hari Ibu ke-84 

Sudah 84 tahun rakyat Indonesia memperingati Hari Ibu yang 

menyeru kepada semua pihak berkepentingan untuk tetap 

menjaga semangat dan roh perjuangan perempuan Indonesia. 

Bersama dengan mitranya, kaum laki-laki, perempuan dapat 

hidup sebagai “agent of change” dan mitra strategis laki-laki 

dalam berbagai bidang pembangunan. 

Demikian salah satu pesan pokoka pidato tertulis Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Linda 

Amalia Sari Gumelar, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal 

Bina Marga, Djoko Murjanto sebagai Inspektur Upacara pada 

peringatan Hari Ibu ke-84 di lingkungan Kementerian Pekerjaan 

Umum, Jumat (21/12). “Tema Peringatan Hari Ibu adalah “Peran 

Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Pembangunan 

Berkelanjutan menuju Kesejahteraan Bangsa,” ucapnya. 

34

Citizen Journalism Cipta K arya 

Cerita adalah semangat. Maka perlu 

sebuah rumah untuk menampungnya. 

Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk 

memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakata 

dan karya foto. 

http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Mengucapkan 

selamat 

hari raya natal 2012 

& 

tahun baru 2013

Jiwa Kepemimpinan dari yang âMudaâ - Ditjen Cipta Karya

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Jiwa Kepemimpinan dari yang âMudaâ - Ditjen Cipta Karya