Jiwa Kepemimpinan dari yang “Muda” - Ditjen Cipta Karya

info baru
lebih lanjut prasarana dan sarana yang ada secara mandiri.
Pengembangan dukungan keberlanjutan program untuk
BPSPAMS juga perlu diarahkan dalam bentuk organisasinya
sebagai salah satu badan usaha/bumdes/koperasi, sehingga
dimungkinkan untuk mendapat akses perbankan selain juga
perlu memanfaatkan peluang CSR dari perusahan-perusahaan di
wilayahnya masing-masing.
Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat berperan aktif
pembinaan kepada BPSPAMS melalui POKJA AMPL yang sekaligus
dapat berperan sebagai Tim Pengarah bagi Asosiasi SPAMS
Perdesaan. Dukungan regulasi terhadap penguatan kapasitas
BPSPAMS ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, diharapkan
Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan
Masyarakat dan Desa dapat menyiapkan regulasi penguatan
BPSPAMS ditingkat desa.
Keberlanjutan program ini sudah tentu akan mendukung
program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang pada akhirnya
akan meningkatkan capaian akses sanitasi yang layak dan
kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Menara air minum hasi program PAMSIMAS di Desa Degayu Pekalongan Jawa
Tengah. Keberhasilan BKM Amanah dalam keberlanjutan infrastruktur PAMSIMAS
secara operasional dan kelembagaan patut dicontoh di desa sasaran lainnya.
maka Peranan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemantauan
dan pembinaan kinerja BPSPAMS menjadi sangat penting.
Dari hasil pelaksanaan PAMSIMAS Tahap I, hingga saat ini
sudah terbentuk 5.368 BPSPAMS yang tersebar di Sumater Barat
(621), Riau (331), Sumatera Selatan (378), Banten (106), Jawa Barat
(269), Jawa Tengah (1.582), Kalimantan Selatan (418). Sementara
itu di Sulawesi Tengah (355), Sulawesi Selatan (339), Sulawesi Barat
(125), NTT (538), Gorontalo (151), Maluku (52), Maluku Utara (71),
dan Papua Barat (50).
“Kinerja BPSPAMS yang baik tidak hanya mampu memelihara
prasarana dan sarana yang ada, namun diharapkan mampu
mengembangkan prasarana tersebut secara mandiri,” kata Budi
Yuwono.
Dukungan Pemerintah melalui program Hibah Insentif Desa
(HID) dan Hibah Insentif Kabupaten (HIK) diharapkan mampu
meningkatkan kapasitas BPSPAMS untuk mengembangkan
Kelembagaan
Dalam Rakornas 2012 tersebut juga disinggung masalah
kelembagaan. Kelembagaan yang baik dalam Organisasi
Masyarakat Setempat (OMS) di setiap desa sasaran Pamsimas
sangat penting. Kelembagaan yang baik akan menjadi tulang
punggung keberlanjutan program tersebut.
“Pembinaan pemerintah bisa masuk dan dilakukan jika
kelembagaan juga bagus,” ujar Budi Yuwono.
Budi melihat masih ada infrastruktur di berbagai desa hasil
pembangunan Pamsimas yang tidak berlanjut. Hal ini dikarenakan
kelembagaan setempat tidak bagus, sehingga pembiayaan
dan iuran masyarakat sebagai keberlanjutan program tidak
berjalan. “Kalau masyarakat sudah iuran tidak cukup harus
ada subsidi. Pembinaan harus terus dilakukan dan hal ini
merupakan tanggungjawab kabupaten atau kota setempat untuk
membinanya,” kata Budi.
Namun secara umum, Budi Yuwono mengapresiasi kinerja
PAMSIMAS tahap I. Program ini berhasil menambah pelayanan
akes air minum sebanyak 4,24 juta jiwa, dengan jumlah desa
sasaran dari tahun 2008-2012 adalah sebanyak 6855 desa di 110
kab/kota pada 15 provinsi.
Selain itu, hasil audit BPKP untuk pelaksanaan program ini
juga cukup bagus. Temuan hasil audit BPKP untuk pelaksanaan
Pamsimas tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebanyak 796 temuan,
senilai Rp 11.939.624.620,- dan yang sudah ditindaklanjuti adalah
sebanyak 554 temuan senilai Rp 10.951.586.379,-. Diharapkan
sisa temuan sebanyak 242 dengan nilai Rp 988.038.241,- dapat
diselesaikan pada tahun 2013. Nilai temuan itu sekitar 1 % dari
total anggaran PAMSIMAS yang ada. “Untuk tahun 2013 nanti
terdapat 5000 desa sasaran, jika peminatnya besar kita buka kran
lagi untuk terus tambah,” kata Budi Yuwono.
Secara umum, agenda Rakornas ini adalah untuk
mengevaluasi kegiatan PAMSIMAS tahap I yang berakhir 2012 ini.
PAMSIMAS tahap II akan dimulai 2013 nanti dengan konsep yang
sedikit berbeda, dimana anggaran setiap desa tidak akan sama
seperti sebelumnya tapi disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing
desa. Kabupaten/kota nantinya yang akan memetakan
dan mengkoordinir kebutuhan yang telah ditargetkan oleh
Pemerintah Pusat. (dvt)
28