peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

: · .... .... ..,. 

......... IVlr 

PERATURAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2011 

TENTANG 

HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA 

DI L1NGKUNGAN INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara 

.Republik Indonesia merupakan unsur pengawas dan pembantu 

pimpinan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, bertugas menyelenggarakan pengawasan 

internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan, dan akuntabilitas 

serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penelahaan ulang 

(reviu) laporan keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal dalam 

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Inspektorat 

Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan piranti lunak yang 

mengatur hubungan dan tata cara kerja antar pejabat 

di Iingkungan Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara 

Republik Indonesia maupun dengan fungsi lain serta Instansi 

terkait secara vertikal, horizontal dan diagonal; 

c. bahwa hubungan dan tata cara kerja Inspektorat Pengawasan 

Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan dapat 

meningkatkan dan memperlancar kinerja masing-masing pejabat 

di lingkungan Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara profesional dan proporsional dengan hasil yang 

optimal; 

d. bahwa .....

2 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Inspektur Pengawasan Llmum Kepolisian Negara Republik 

Indonesia tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja di Lingkungan 

Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4168); 

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Irldonesia Nomor 

10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja 

di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN DAN 

TATA CARA KERJA 01 L1NGKUNGAN INSPEKTORAT 

PENGAWASAN UMLIM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

selanjutnya disingkat Itwasum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu 

pimpinan bidang pengawasan umum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri 

yang berada di bawah Kapolri. 

2. Hubungan dan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah 

mekanisme hubungan kerja antarkomponen darilunsur-unsur pengemban 

fungsi di lingkungan organisasi Itwasum Polri dengan unsur-unsur pengemban 

fungsi di lingkungan atau lembaga pemerintah non Polri yang dilaksanakan 

secara sistematis, transparan, proporsional, koordinatif sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Hubungan .....

3 

3. Hubungan vertikal adalah hubungan kerja antara pimpinan dengan pejabat, 

anggota/staf yang ada di bawahnya secara berjenjang berdasarkan struktur 

organisasi. 

4. Hubungan horizontal adalah hubungan kerja antarbagian/fungsi dalam rangka 

koordinasi dan kerlancaran kerja yang bersifat sejajar atau setingkat. 

5. Hubungan diagonal adalah hubungan kerja antarbiro/bagianlfungsi/satuan 

kerja di Iingkungan Mabes Polri dan Polda guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi. 

6. Hubungan Iintas sektoral adalah hubungan kerja antara Itwasum Polri dengan 

lembaga/instansi pengemban fungsi pengawasan umum guna kelancaran 

pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi. 

7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaan tugas 

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

8. Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin yang selanjutnya disingkat Wasrik Rutin, 

adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan 

secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar 

pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,· kredibilitas dan 

keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban 

kasatker/kuasa pengguna anggaran terhadap pelaksanaan program Polri dan 

keuangan negara. 

9. Pengawasan Operasi yang selanjutnya disingkat Wasops adalah pengawasan 

terhadap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dan operasi kewilayahan 

kendali pusat baik yang dilaksanakan oleh satuan tingkat Mabes Polri maupun 

oleh satuan kewilayahan. 

10. Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disebut Wasriksus 

adalah pengawasan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional 

berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 

kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai adanya permasalahan tertentu 

terhadap pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan Polri serta 

pertanggungjawaban keuangan negara oleh Kasatker atau Kuasa Pengguna 

Anggaran, atas perintah pimpinan Polri yang bertujuan untuk mengklarifikasi 

dan menindaklanjuti apabila ditemukan penyimpangan. 

11. Verifikasi adalah kegiatan Wasrik aparat pengawas internal Polri, dalam hal ini 

Itwasum Polri untuk Iingkup jajaran Polri dan Itwasda lingkup jajaran Polda 

terhadap adanya kegiatan serah terima jabatan para kasatker dan kasatwil 

yang mengemban program, kegiatan, subkegiatan serta anggaran Polri dalam 

lingkup tugas jabatannya sebagai pertanggungjawaban yang bersangkutan 

sebelum melaksanakan serah terima jabatan. 

12. Reviu .....

4 

12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan 

bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, 

standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

13. Uji Nilai adalah proses pemberian penilaian atas tanggapan objek 

pemeriksaan (Obrik). 

14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan HTCK Itwasum Polri: 

Pasal2 

a. sebagai pedoman bagi para pejabat dan personel di lingkungan Itwasum Polri 

dalam pelaksanaan tugas di bidang operasional fungsi pengawasan umum; 

b. agar seluruh pejabat dan personel di lingkungan Itwasum Polri dapat 

memahami dalam melaksanakan koordinasi kerja, baik antarbagian/fungsi 

maupun dengan satuan kerja di lingkungan Mabes Polri dan Polda serta 

instansi terkait dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan 

c. terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara 

harmonis, efektif dan efesien guna menunjang keberhasHan pelaksanaan 

tugas dan mendapatkan hasil yang optimal. 

Prinsip-prinsip peraturan ini: 

Pasal3 

a. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan 

organisasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki; 

b. prosedural, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan 

mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam 

suatu organisasi; 

c. akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan HTCK dapat dipertanggungjawabkan; 

d. transparan, yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan 

memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing organisasi; dan 

e. efektif dan efisien, yaitu koordinasi dan HTCK dilakukan secara cepat, tepat 

dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan. 

Pasal4 

Struktur organisasi Itwasum Polri sebagai berikut: 

a. unsur pimpinan, terdiri dari: 

1. Irwasum Polri; dan 

2. Wairwasum Polri; 

b. unsur .....

5 

b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, terdiri dari: 

1. Karorenmin, yang dibantu oleh: 

a) Kabaganev; 

b) Kabagdalmutu; 

c) Kabagrendafung; 

d) Kabagdumas; dan 

e) Kaurtu; 

2. Kataud; dan 

3. Kaurkeu; 

c. unsur pelaksana utama, terdiri dari: 

1. Irwill, yang dibantu oleh: 

a) Irbid; 

b) Auditor; dan 

c) Kaurtu; 

2. Irwilll, yang dibantu oleh: 

a) Irbid; 


c) Kaurtu; 

3. Irwillll, yang dibantu oleh: 

a) Irbid; 


c) Kaurtu; 

4. Irwil IV, yang dibantu oleh: 

a) Irbid; 

b) Auditor, dan 

c) Kaurtu; 

5. Irwil V, yang dibantu oleh: 

a) Irbid; 

b) Auditor, dan 

c) Kaurtu. 

Pasal5 

Itwasum Polri bertugas menyelenggarakan pengawasan internal, pemeriksaan 

umum, perbendaharaan, dan akuntabilitas serta pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu, penelahaan ulang (reviu) laporan keuangan Polri serta memfasilitasi 

lembaga pengawasan eksternal dalam Iingkungan Polri. 

PasaI6 .....

6 

Pasal6 

Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Itwasum 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pengawasan dan pemeriksaan umum (Wasrik) bagi seluruh jajaran Polri yang 

meliputi: 

1. pemberian arahan dan bimbingan atas penyelenggaraan fungsi Wasrik 

di jajaran Polri serta pelaksanaan pengawasan melekat dalam 

Iingkungannya; 

2. perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan fungsional 

di lingkungan Polri; 

3. perumusan, pengembangan sistem dan metode termasuk pedoman 

pelaksanaan Wasrik; 

4. perencanaan kebutuhan personel termasuk pengajuan saran, 

pertimbangan penempatan, pembinaan karier dan pembinaan 

kemampuan personel pengemban fungsi Wasrik; 

5. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi hasil Wasrik; 

6. pengolahan dan penyajian data informasi tentang hasil pemeriksaan 

BPK RI, serta evaluasi kegiatan komunikasi dan kinerja Kepala Satuan 

Kerja (Kasatker) di lingkungan Polri; dan 

7. penelaahan ulang (reviu) laporan keuangan Polri yang disusun oleh 

Puskeu Polri sebelum diserahkan kepada Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK 

RI); 

b. penganalisisan dan evaluasi hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan 

laporan akuntabilitas jajaran Polri; 

c. pengendalian mutu pelaksanaan Wasrik Itwasum Polri; 

d. pelaksanaan koordinasi penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI 

di lingkungan Polri; 

e. pelaksanaan kegiatan Wasrik umum baik yang terprogram (rutin) maupun 

tidak terprogram (Wasrik khusus, Wasops, Wasrik tujuan tertentu, dan 

Verifikasi) terhadap aspek manajerial untuk semua unit organisasi khususnya 

proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta 

pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi: 

1. bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan dan dukungan 

operasional serta sistem dan metode di Iingkungan operasional; 

2. bidang SOM, termasuk pembinaan personel baik Polri maupun PNS 

serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel; 

3. bidang .....

7 

3. bidang sarana dan prasarana, termasuk penggunaan materiil, tasilitas 

dan jasa serta inventarisasi dan perbendaharaan; 

4. bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta 

pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan; dan 

t. penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindak terhadap semua 

penyimpangan pelaksanaan tugas Polri. 

BAB \I 

HTCK ANTAR PEJABAT ITWASUM POLRI 

Bagian Kesatu 

Antar Unsur Pimpinan 

Pasal7 

HTCK Irwasum Polri dengan Wairwasum Polri bersitat vertikal dengan bentuk 

hubunqan garis memberi perintah dan memberi laporan, yang dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a. Wairwasum Polri melaksanakan kebijakan, keputusan, perintah .. dan 

pendelegasian wewenang tertentu termasuk administrasi anggaran keuangan 

yang diberikan oleh Irwasum Polri; 

b. Wairwasum Polri mengendalikan pelaksanaan tugas stat sehari-hari dan 

mengkoordinasikan seluruh satuan organisasi di lingkungan Itwasum; 

c. Wairwasum Polri wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan 

hal-hal yang bersifat khusus dan prinsip; 

d. Wairwasum Polri mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan tugas pokok dan fungsi kepada Irwasum Polri; 

e. Wairwasum Polri menandatangani surat-surat atas nama Irwasum Polri yang 

berkaitan dengan tugas dan kewenangannya; 

t. Irwasum Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap 

kinerja Wairwasum Polrt, serta meminta pertimbangan terhadap klnerja stat 

di lingkungan Irwasum PoIri; dan 

g. Wairwasum Polri melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk 

Irwasum Polri. 

Bagian .....

8 

Bagian Kedua 

Antara Unsur Pimpinan dengan Unsur Pelaksana Utama 

Pasal8 

HTCK antara unsur pimpinan dengan unsur pelaksana utama bersifat vertikal 

dengan bentuk hubungan garis memberi perintah dan memberi laporan. 

Pasal9 

(1) HTCK antara Irwasum Polri dengan Para Irwil dilaksanakan sebagai berikut: 

a. lrwasurn Polri memberikan perintah dan petunjuk kepada Irwil sesuai 

bidang tugasnya, yaitu penyelenggaraan kegiatan Wasrik umum baik 

yang terprogram (Wasrik rutin) maupun tidak terprogram (Wasriksus, 

Wasops, Wasrik tujuan tertentu dan Verifikasi) terhadap aspek 

manajerial untuk semua unit organisasi, meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pencapaian program, pengelolaan dan administrasi 

anggaran serta perbendaharaan (bidang Operasional, bidang SOM, 

bidang Sarpras dan bidang Garku) dalam lingkungan Polri; 

b. Irwil selaku pengawas dan pengendali teknis melaksanakan kebijakan, 

keputusan, perintah dan pendelegasian yang diberikan oleh Irwasum 

Polri dalam pelaksanaan pengawasan; 

c. Irwil mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi kepada Irwasum Polri; 

d. Irwil wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Irwasum Polri; 

e. Irwasum Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja Irwil, serta meminta pertimbangan terhadap kinerja 

staf di lingkungan Inspektorat Wilayah; dan 

f. Irwil melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk Irwasum 

Polri. 

(2) HTCK antara Wairwasum Polri dengan Para Irwil dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a. pelaksanaan tugas sehari-hari Para Irwil dikendalikan oleh Wairwasum 

Polri; 

b. Wairwasum Polri selaku koordinator dan pengendali memberikan 

petunjuk pelaksanaan tugas yang diemban oIeh para Irwil sesuai 

dengan kewenangannya; 

c. Para Irwil mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi Itwil kepada Wairwasum Polri; 

d. Para Irwil melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wairwasum 

Polri; dan 

e. Wairwasum .....

9 

e. Wairwasum Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja Para Irwil, serta meminta pertimbangan terhadap 

kinerja staf di lingkungan Itwil. 

Bagian Ketiga 

Antara Unsur Pimpinan dengan 

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf 

Pasal10 

HTCK antara unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf 

bersifat vertikal dengan bentuk hubungan garis memberi perintah dan memberi 

laporan. 

Pasal 11 

(1) HTCK Irwasum Polri dengan Karorenmin dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Irwasum Polri memberikan perintah dan petunjuk kepada Karorenmin 

sesuai bidang tugasnya, meliputi: 

1. penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan, 

pengelolaan sumber daya (Sumda) serta perumusan dan 

pengembangan sistem dan metode; 

2. penyelenggaraan pengendalian mutu (Dalmutu) pelaksanaan 

Wasrik sesuai dengan ketentuan untuk mengurangi risiko yang 

telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko; 

3. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

serta analisa dan evaluasi (Anev) hasil Wasrik; dan 

4. penyelenggaraan penatausahaan dan monitoring penanganan 

pengaduan tertulis dari masyarakat dan instansi terkait. 

b. Karorenmin mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan tugas pokok dan fungsi kepada Irwasum Polri; 

c. Karorenmin wajib melaporkan hasH pelaksanaan tugas kepada Irwasum 

Polri; 

d. Irwasum Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja Karorenmin, serta meminta pertimbangan terhadap 

kinerja staf di Iingkungan Rorenmin; dan 

e. Karorenmin melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk 

lrwasurn Polri. 

(2) HTCK .....

10 

(2) HTCK Irwasum Polri dengan Kaurkeu dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Irwasum Polri memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang diemban 

oleh Kaurkeu yaitu pelayanan dan pengelolaan keuangan Itwasum 

Polri; 

b. Kaurkeu mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi Urkeu kepada Irwasum Polri; 

c. Kaurkeu wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Irwasum 

Polri; 


terhadap kinerja Kaurkeu, serta meminta pertimbangan terhadap 

kinerja staf di lingkungan Urkeu; dan 

e. Kaurkeu melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk 

Irwasum Polri. 

(3) HTCK Irwasum Polri dengan Kataud dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Irwasum Polri memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang diemban 

oleh Kataud sesuai dengan bidang tugasnya, meliputi: 

1. penyelenggaraan pelayanan administrasi/korespondensi, 

dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan serta 

ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan; 

2. penyelenggaraan pengaturan dan penyiapan dalam pelaksanaan 

upacara, rapat, pertemuan dan kegiatan Itwasum lainnya; 

3. penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan 

keindahan serta keamanan fasilitas dan ruang kerja; dan 

4. penyelenggaraan penyusunan kebutuhan, penyiapan dan 

pendistribusian Alat Tulis Kantor (ATK) Itwasum Polri; 

b. Kataud mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi penatausahaan dan urusan dalam kepada 

Irwasum Polri; 

c. Kataud wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Irwasum 

Polri; 


terhadap kinerja Kataud, serta meminta pertimbangan terhadap kinerja 

staf di lingkungan Taud; dan 

e. Kataud melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk Irwasum 

Polri. 

PasaI12 .....

11 

Pasal12 

(1) HTCK Wairwasum Polri dengan Karorenmin dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Wairwasum Polri memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang 

diemban oleh Karorenmin sesuai dengan kewenangannya; 

b. Karorenmin mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan tugas pokok dan fungsi Rorenmin kepada Wairwasum Polri; 

c. Karorenrnin wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Wairwasum Polri; dan 

d. Wairwasum Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja Karorenmin, serta meminta pertimbangan terhadap 

kinerja staf di lingkungan Rorenmin. 

(2) HTCK Wairwasum Polri dengan Kaurkeu dilaksanakan sebagai berikut: 


diemban oleh Kaurkeu sesuai dengan kewenangannya; 

b. Kaurkeu mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi Urkeu kepada Wairwasum Polri; 

c. Kaurkeu wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wairwasum 

Polri; dan 


terhadap kinerja kaurkeu, serta meminta pertimbangan terhadap kinerja 

staf di lingkungan Urkeu. 

(3) HTCK Wairwasum Polri dengan Kataud dilaksanakan sebagai berikut: 


diemban oleh Kataud sesuai dengan kewenangannya; 

b. Kataud mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi penatusahaan dan urusan dalam kepada 

Wairwasum Polri; 

c. Kataud wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wairwasum 

Polri; dan 


terhadap kinerja Kataud, serta meminta pertimbangan terhadap kinerja 

staf di lingkungan Taud. 

Bagian .....

12 

Bagian Keempat 

Antara Unsur Pelaksana Utama dengan 

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Stat 

Pasal 13 

HTCK antara unsur pelaksana utama dengan unsur pembantu pimpinan dan 

pelaksana staf bersifat horizontal dengan bentuk hubungan bersifat koordinasi. 

Pasal14 

(1) HTCK Para Irwil dengan Karorenmin dilaksanakan sebagai berikut: 

a. para Irwil mengajukan rencana kebutuhan anggaran penugasan 

pengawasan untuk diteliti dan diteruskan kepada Kaurkeu; 

b. koordinasi dengan Karorenmin dalam rangka menyelenggarakan tugastugas 

Wasrik dalam lingkungan Polri; 

c. Karorenmin memberikan pelayanan dan dukungan sesuai bidang 

tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas Wasrik; 

d. para Irwil menyampaikan laporan hasil penugasan pengawasan selain 

kepada Irwasum Polri yaitu kepada Karorenmin terkait untuk 

pertanggungjawaban keuangan, analisa dan evaluasi serat 

pengendalian mutu hasil pengawasan; dan 

e. Karorenmin mendistribusikan/menyampaikan 

Itwasum Polri. 

produk-produk 

Polril 

(2) HTCK Para Irwil dengan Kaurkeu dilaksanakan sebagai berikut: 

a. melaksanakan koordinasi dalam melakukan pembayaran terhadap 

setiap kegiatan fungsi pengawasan dan tugas lain atas perintah 

Irwasum Polri; 

b. para Irwil menyerahkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan 

anggaran yang diterima terkait dengan penugasan; dan 

c. Kaurkeu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembayaran untuk 

kepentingan dinas dalam rangka mendukung tugas-tugas lain sesuai 

bidang tugasnya. 

(3) HTCK Para Irwil dengan Kataud dilaksanakan sebagai berikut: 

a. berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi dan 

ketatausahaan di lingkungan Itwil; 

b. berkoordinasi dalam rangka penyusunan rencana, pengadaan dan 

pendistribusian ATK di lingkungan Itwil; 

c. berkoordinasi .....

13 

c. berkoordinasi dalam rangka penyusunan rencana 

pemeliharaan tasilitas/kebersihan kantor di Iingkungan Itwil; 

kebutuhan 

d. berkoordinasi dalam 

di lingkungan Itwil; dan 

rangka penyelenggaraan tata tertib/disiplin 

e. berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan 

kegiatan protokoler lainnya di lingkungan ltwil, 

rapat, upacara dan 

Bagian Kelima 

Antar Unsur Pelaksana Utama 

Pasal15 

HTCK antarpara Irwil bersitat horizontal dengan bentuk hubungan bersitat koordinasi 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pengawasan di Iingkungan Polri. 

Pasal16 

(1) HTCK antara Para Irwil dengan Para Inspektur Bidang (Irbid) dan Auditor 

bersitat vertikal dengan bentuk hubungan garis memberi perintah dan 

memberi laporan. 

(2) HTCK antara Para Irwil dengan Para Inspektur Bidang (Irbid) dan Auditor 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Irwil selaku pengawas dan pengendali teknis memberikan arahan dan 

bimbingan atas penyelenggaraan Wasrik; 

b. Irbid dan Auditor menyusun rencana pengawasan/kegiatan sesuai 

arahan dan kebijakan Irwil; 

c. Irwil melakukan reviu (penelaahan ulang) terhadap hasil Wasrik yang 

dilaksanakan para Irbid dan Auditor; 

d. Irbid dan Auditor mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan tugas pokok dan tungsi Wasrik kepada Irwil; 

e. Irwil melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap 

kinerja para Irbid dan Auditor, serta meminta pertimbangan terhadap 

kinerja stat di Iingkungan Itwil; 

t. para Irbid dan Auditor melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan 

perkembangannya kepada Irwil; dan 

g. para Irbid dan Auditor melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan 

petunjuk Irwi!. 

PasaI17 .....

14 

Pasal17 

(1) HTCK antara Para Irwil dengan Kaurtu bersifat vertikal dengan bentuk 

hubunqan garis memberi perintah dan memberi laporan. 

(2) HTCK antara Para Irwil dengan Kaurtu dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Irwil memberikan petuniuk pelaksanaan tugas yang diemban oleh 

Kaurtu sesuai dengan bidang tugasnya, meliputi: 





rapat, pertemuan dan kegiatan Itwillainnya; 




pendistribusian ATK di Iingkungan Itwil. 

b. Kaurtu mengajukan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi penatausahaan dan urusan dalam kepada Irwil; 

c. Kaurtu wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Irwil; 

d. Irwil melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap 

kinerja Kaurtu; dan 

e. Kaurtu melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk Irwil. 

Bagian Keenam 

Antar Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf 

Pasal18 

(1) HTCK antara Karorenmin dengan Para Kabag bersifat vertikal dengan bentuk 

hubungan garis memberi perintah dan memberi laporan. 

(2) HTCK antara Karorenmin dengan Para Kabag dilaksanakan dengan 

memberikan perintah dan petunjuk kepada para Kabag sesuai bidang tugas, 

wewenang dan tanggung jawabnya, sebagai berikut: 

a. dengan Kabagrendafung, meliputi: 

1. penyusunan dan perumusan rencana kerja, program, anggaran 

dan pelaporan akuntabilitas dalam lingkungan Itwasum Polri; 

2. pengelolaan administrasi personel dalam lingkungan Itwasum 

Polri; 

3. pengelolaan .....

15 

3. pengelolaan administrasi materiil, fasilitas dan jasa dalam 

lingkungan Itwasum Polri; dan 

4. penyusunan dan perumusan sistem dan rnetode di lingkungan 

Polri. 

b. dengan Kabaganev, meliputi: 

1. penganalisaan dan pengevaluasian hasil Wasrik Itwasum Polri; 

dan 

2. penganalisaan dan pengevaluasian hasil pemeriksaan BPK RI. 

c. dengan Kabagdalmutu, meliputi: 

1. reviu pelaksanaan Wasrik Polri; dan 

2. pengkoordinasian Wasrik dengan BPK RI dalam lingkungan 

Polri. 

d. dengan Kabagdumas, meliputi: 

1. penatausahaan (penerimaan, pencatatan, penelaahan, 

penyaluran dan pengarsipan) pengaduan tertulis dari 

masyarakat dan instansi terkait; 

2. koordinasi dengan fungsi dan instansi terkait tentang 

penanganan pengaduan tertulis; dan 

3. pengawasan dan monitor tindak lanjut penanganan pengaduan 

tertulis dari masyarakat dan instansi terkait. 

Pasal 19 

(1) HTCK antara Karorenmin dengan Kaurkeu bersifat diagonal dengan bentuk 

hubungan bersifat koordinasi. 

(2) HTCK antara Karorenmin dengan Kaurkeu dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Kaurkeu menerima pengajuan rencana kebutuhan anggaran 

penugasan pengawasan dari Karorenmin untuk diteliti dan 

ditindaklanjuti; dan 

b. berkoordinasi dalam rangka dukungan anggaran penyelenggaraan 

kegiatan di lingkungan Rorenmin. 

Pasal20 

(1) HTCK antara Karorenmin dengan Kataud bersifat diagonal dengan bentuk 

hubungan bersifat koordinasi. 

(2) HTCK .....

16 

.. (2) HTCK Karorenmin dengan Kataud dilaksanakan sebagai berikut: 

a. berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi dan 

ketatausahaan di Iingkungan Rorenmin; 

b. berkoordinasi dalam rangka penyusunan rencana, pengadaan dan 

pendistribusian alat tulis kantor di lingkungan Rorenmin; 

c. ) berkoordinasi dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan 

pemeliharaan fasilitaslkebersihan kantor di lingkungan Rorenmin; 

d. berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan tata tertib/disiplin 

di Iingkungan Itwasurn Polri; dan 

e. berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan rapat, upacara dan 

kegiatan protokoler lainnya di lingkungan Itwasum Polri. 

Pasal21 

(1) HTCK antara Karorenmin dengan Kaurmin bersifat vertikal dengan bentuk 

hubungan garis memberi perintah dan memberi laporan. 

(2) HTCK antara Karorenmin dengan Kaurmin dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Kaurmin pada Rorenmin merupakan unsur pembantu Karorenmin dan 

pelaksana staf serta bertanggung jawab kepada Karorenmin; 

b. Karorenmin memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang diemban 

oleh Kaurmin pada Rorenmin sesuai dengan bidang tugasnya, meliputi: 





rapat, pertemuan dan kegiatan Rorenmin lainnya; 




pendistribusian AJat Tulis Kantor (ATK) di Iingkungan Rorenmin; 

c. Kaurmin pada Rorenmin mengajukan saran dan pertimbangan yang 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi penatausahaan dan urusan 

dalam kepada Karorenmin; 

d. Kaurmin pada Rorenmin wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas 

kepada Karorenmin; 

e. Karorenmin melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja Kaurmin pada Rorenmin; dan 

f. Kaurmin pada Rorenmin melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan 

petunjuk Karorenmin. 

PasaI22 .....

17 

Pasal22 

HTCK antarkabag dalam unsur pembantu pimpinan dan pelaksana stat bersitat 

horizontal dengan bentuk hubungan bersitat koordinasi dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pada Rorenmin. 

Pasal23 

(1) HTCK antara para Kabag dengan para Kasubbag dalam unsur pembantu 

pimpinan dan pelaksana stat bersifat vertikal dengan bentuk hubungan garis 

memberi perintah dan menerima laporan. 

(2) HTCK antara para Kabag dengan para Kasubbag dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a. para Kabag memberikan arahan atau petunjuk atas pelaksanaan tugas 

masing-masing Kasubbag yang berada di bawah tanggung jawabnya; 

dan 

b. para Kasubbag melaporkan pelaksanaan tugas dan mengajukan saran 

sesuai bidang tugasnya masing-masing kepada Kabag. 

Pasal24 

(1) HTCK antara para Kabag dengan para Kaurmin dalam unsur pembantu 

pimpinan dan pelaksana staf bersifat vertikal dengan bentuk hubungan garis 

memberi perintah dan menerima laporan. 

(2) HTCK antara para Kabag dengan para Kaurmin dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Para Kabag memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang diemban 

oleh Kaurmin pada Bag sesuai dengan bidang tugasnya, meliputi: 

1. penyelenggaraan pelayanan administrasilkorespondensi, 




rapat, pertemuan dan kegiatan Rorenmin lainnya: 




pendistribusian Alat Tulis Kantor (ATK) di Iingkungan Bag. 

b. Kaurmin pada Bag mengajukan saran dan pertimbangan yang 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi penatausahaan dan urusan 

dalam kepada para Kabag; 

c. Kaurmin pada Bag wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada 

para Kabag; 

d. Para .....

18 

d. Para Kabag melakukan pengawasan dan memberikan penilaian 

terhadap kinerja Kaurmin pada Bag; dan 

e. Kaurmin pada Bag melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan 

petunjuk para Kabag. 

BAB III 

HTCK ANTARA ITWASUM POLRI 

OENGAN SATUAN KERJA 01 L1NGKUNGAN MABES POLRI 

Bagian Kesatu 

Hubungan Vertikal 

Pasal25 

HTCK antara Itwasum Polri dengan Satuan Kerja di Iingkungan Mabes Polri yang 

bersifat hubungan vertikal dilaksanakan dalam bentuk pengawasan untuk 

memberikan jaminan kualitas (quality assurance) dan memberikan konsultasi 

(consulting) atas penyelenggaran manajemen aspek perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian di bidang operasional (Ops), 

Sumber Daya Manusia (SOM), Sarana Prasarana (Sarpras) dan. Anggaran 

Keuangan (Garku), meliputi kegiatan: 

a. Wasrik Umum, yaitu: 

b. reviu; 

1. Wasrik terprogram (Wasrik rutin); dan 

2. Wasrik tidak terprogram yaitu: 

a) Wasrik khusus; 

b) verifikasi pergantian Kepala Satuan Kerja (Kasatker); dan 

c) Wasrik tujuan tertentu (seperti Wasrik Inventarisasi Kekayaan 

Milik Negara (IKMN) atau Wasrik PNBP). 

c. memberikan tanggapan hasil temuan untuk diuji nilai guna diberikan status 

Selesai (S) atau Belum Selesai (BS) atau Belum Ditindaklanjuti (BO); 

d. pemantauan atas hasil uji nilai temuan Itwasum Polri berstatus BS dan BD 

untuk penyelesaiannya atau memberikan status S; 

e. melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk 

mengetahui kinerja Satker; dan 

f. mendorong penyelesaian atas temuan BPK RI berstatus Belum Sesuai (BS) 

dan Belum Ditindaklanjuti (BO). 

PasaI26 .....

19 

Pasal26 

Selain melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, HTCK antara 

Itwasum Polri dengan Satuan Kerja di Iingkungan Mabes Polri dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a. dengan Bareskrim Polri: 

1. melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan 

jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; 

2. melaksanakan pengawasan terhadap kasus-kasus yang berklasifikasi 

beratlbesar atas perintah pimpinan; dan 

3. mendorong tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan 

masyarakat di Iingkungan Bareskrim Polri; 

b. dengan Baintelkam Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 

pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; 

c. dengan Baharkam Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


d. dengan Sops Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


e. dengan Srena Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


f. dengan SSOM Polri: 

1. meJaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan 

jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; 

2. melakukan pengawasan proses recruitment anggota Polri dan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Polri serta seleksi pendidikan pengembangan 

(Dikbang) Perwira (Pa) Polri; dan 

3. memberikan rekomendasi dalam rangka Pembinaan Karier (Binkar) 

personel khususnya Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira menengah 

(Pamen); 

g. dengan Ssarpras Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


h. dengan Divpropam Polri: 

1. melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan 

jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; dan 

2. mendorong tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan 

masyarakat di lingkungan Oivpropam Polri; 

i. dengan .....

20 

i. dengan Oivkum Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


j. dengan Oivhumas Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


k. dengan Oivhubinter Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


I. dengan Oiv TI Polri, meJaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


m. dengan Sahli Kapolri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


n. dengan Korlantas Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


o. dengan Korbrimob Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


p. dengan Oensus 88 AT Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


q. dengan Puslitbang Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


r. dengan Puskeu Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


s. dengan Pusdokkes Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


t. dengan Pusjarah Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


u. dengan Lemdikpol, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


v. dengan Setum Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 


w. dengan Yanma Palri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 

pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; dan 

x. dengan Spripim Palri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan 

pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri. 

Bagian .....

21 

Bagian Kedua 

Hubungan Horizontal 

Pasal27 

(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan Bareskrim Polri yang bersifat horizontal 


a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan baik oleh 

ltwasurn Polri maupun BPK RI; 

b. memberikan hasil temuan pengawasan untuk segera ditanggapi guna 

diuji nilai; 

c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai 

permasalahan dalarn mencapai tujuan melalui sosialisasi, bimbingan, 

pendarnpingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan, 

melakukan pelatihan (training), dan survei; 

d. menghadiri gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menjadi atensi 

Pimpinan untuk memberikan saran dan pendapat; 

e. koordinasi pertukaran informasi, data dan Piranti Lunak (Pilun) guna 

kelancaran pelaksanaan Tupoksi; dan 

f. . menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti 

hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan 80 untuk tindak lanjut 

penyelesaiannya. 

(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan Baintelkam Polri yang bersifat horizontal 



Itwasum Polri maupun BPK RI; 


diuji nilai; 


permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasl, bimbingan, 

pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan, 


d. mendapatkan data aktual untuk memetakan analisa risiko wilayah yang 

akan ditetapkan untuk menjadi objek pengawasan; 

e. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran 

pelaksanaan Tupoksi; dan 

f. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti 

hasll temuan BPK RJ yang berstatus BS dan 80 untuk tindak lanjut 


(3) HTCK .....

22 

(3) HTCK antara Itwasum Polri dengan Baharkam Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 

c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusl atas berbagai 

permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasi, bimbingan, 



d. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran 


e. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti 

hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan BO untuk tindak lanjut 


(4) HTCK antara Itwasum Polri dengan Lemdikpol yang bersifat horizontal 


a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan penqawasan baik oleh 



diuji nilai; 





d. koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan latihan 

(Oiklat) di lingkungan Inspektorat Pengawasan Polri; 






Pasal28 

(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan Sops Polri yang bersifat horizontal 




b. memberikan .....

23 


diuji nilai; 






pelaksanaan Tupoksi; 


hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan BD untuk tindak lanjut 

penyelesaiannya; dan 

f. koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan operasi Kepolisian 

yang diselenggarakan baik terpusat maupun kewilayahan. 

(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan Srena Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 





d. penyusunan Renstra, Renja dan LAKIP Itwasum Polri; 

e. penyusunan dan pengajuan rencana Daftar Isian Pagu 

Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian Lembaga (Ren 

DIPAIRKA-KL) Itwasum Polri serta menerima DIPA Itwasum Polri 

maupun Revisi DIPAIRKA-KL Itwasum Polri; 

f. mendapatkan DIPAIRKA-KL Satker Mabes Polri dan Kewilayahan pada 

Tahun Anggaran Berjalan (TAB) sebagai bahan persiapan 

pengawasan; 

g. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran 


h. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti 



(3) HTCK .....

24 

(3) HTCK antara Itwasurn Polri dengan SSDM Polri yang bersifat horizontal 



Itwasurn Polri rnaupun BPK RI; 

b. rnernberikan hasil ternuan pengawasan untuk segera ditanggapi guna 

diuji nilai; 

c. rnernberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai 

permasalahan dalarn mencapai tuiuan rnelalui sosialisasi, birnbingan, 



d. pengurusan hak-hak anggota Itwasum Polri menyangkut Pembinaan 

Personel (Binpers) dan Perawatan Personel (Watpers) antara lain 

Usulan Kenaikan Pangkat (UKP). Usulan Kenaikan Gaji (UKG), Tanda 

Jasa, Pendidikan Kejuruan (Dikjur), Pendidikan Pengembangan 

(Dikbang), Mutasi dan Pengakhiran Dinas (Kirdin); 

e. koordinasi rnenentukan kebijaksanaan masalah Binpers; 

f. koordinasi dalarn rangka penerbitan surat telegram pemanggilan 

peserta pendidikan dan latihan (Diklat) di lingkungan fungsi 

Pengawasan Polri; 



h. menginforrnasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti 



(4) HTCK antara Itwasum Polri dengan Ssarpras Polri yang bersifat horizontal 




b. memberikan hasil temuan pengawasan untuk segera ditanggapi 9una 

diuji nilai: 


permasalahan dalam mencapai tujuan meJaJui sosialisasi, birnbingan, 



d. meminta bantuan personel pejabat pengadaan barang dan jasa yang 

mempunyai sertifikasi dalam rangka pengadaan barang/jasa apabila 

di Itwasum Polri tidak ada Pejabat Pengadaan barang dan jasa yang 

mempunyai sertifikasi; 

e. koordinasi .....

25 

e. koordinasi dalam rangka pengawasan stock opname dan reviu SIMAK 

BMN laporan tahun anggaran sebelumnya Tahun Anggaran Belanja-1 

(TAB-1) yang menjadi kuasa Itwasum Polri; 

f. koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang 

jasa memanfaatkan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE); 






Pasal29 

(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan Divpropam Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 





d. memberikan bantuan personel dalam penanganan masalah 

penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh personel Polri; 

e. koordinasi pertukaran infonnasi, data dan Pilun guna kelancaran 





(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan Divkum Polri yang bersifat horizontal 



Itwasum Polri maupun BPK RJ: 


diuji nilai; 





d. koordinasi .....

26 

d. koordinasi guna mendapatkan peraturan, perundang-undangan, 

ketentuan yang berlaku di Iingkungan Polri; 

e. koordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang 

disusun oleh Itwasum Polri; 

f. terlibat dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan konsep 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

tugas pokok Kepolisian; 






(3) HTCK antara Itwasum Polri dengan Oivhumas Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 





d. koordinasi dalam rangka penyampaian informasi kepada personel Polri 

maupun publik; 






(4) HTCK antara Itwasum Polri dengan Oivhubinter Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 



pendarnpingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan, 


d. koordinasi .....

27 





penyelesaiannya; dan 

f. berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Atase 

Kepolisian di beberapa negara; 

(5) HTCK antara Itwasum Polri dengan Oiv TI Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 





d. koordinasi berkaitan dengan sistem teknologi informasi dalam rangka 

penanganan pengaduan masyarakat; 






Pasal30 

(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan Sahli Kapolri yang bersifat horizontal 





diuji nilai: 


permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasl, bimbingan, 

pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau 

konsultan, melakukan pelatihan (training), dan survei; 



e. menginformasikan .....

28 




(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan Korlantas Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 










(3) HTCK antara Itwasum Polri dengan Korbrimob Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 


permasalahan dalam mencapai tujuan melaJui sosialisasi, bimbingan, 



d. koordinasi untuk mengetahui kebijakan penanganan gangguan 

kemanan berintensitas tinggi; 






(4) HTCK .....

29 

(4) HTCK antara Itwasum Polri dengan Oensus 88 AT Polri yang bersifat 

horizontal dilaksanakan sebagai berikut: 




diuji nilai; 

c. mernberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai 







hasH temuan BPK RI yang berstatus BS dan BO untuk tindak lanjut 


Pasal31 

(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan Puslitbang Polri yang bersifat horizontal 

'dilaksanakan sebagai berikut: 




diuji nilai; 





d. koordinasi pertukaran inforrnasi, data dan Pilun guna kelancaran 





(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan Puskeu Polri yang bersifat horizontal 




b. memberikan hasH temuan pengawasan untuk segera ditanggapi guna 

diuji nilai; 

c. memberikan .....

30 










(3) HTCK antara Itwasum Polri dengan Pusdokkes Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 




melakukan pelatihan (tr~ining), dan survei; 



e. koordinasi rencana pelaksanaan pemeriksaan BPK RI di lingkungan 

Pusdokkes Polri; dan 




(4) HTCK antara Itwasum Polri dengan Pusjarah Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 


permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasi, birnbingan, 





e. menginformasikan .....

31 




Pasal32 

(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan Setum Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 





d. koordinasi berkaitan dengan Administrasi Umum, Tata Naskah dan 

Arsip; 






(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan Yanma Polri yang bersifat horizontal 



ltwasurn Polri maupun BPK RI; 


diuji nilai; 





d. koordinasi dalam rangka pendistribusian Sarpras (BMP, Kaporlap dan 

alokasi ruangan kerja serta lapangan parkir); 






(3) HTCK .....

32 

(3) HTCK antara Itwasum Polri dengan Spripim Polri yang bersifat horizontal 





diuji nilai; 










Bagian Ketiga 

Hubungan Diagonal 

Pasal33 

HTCK antara Itwasum Polri dengan Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri yang 

bersifat diagonal, dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan kerja sama antar unsur 

dalam struktur organisasi Polri, meliputi: 

a. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pelaksana 

tugas pokok atau sebaliknya; 

b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur 

pendukung atau sebaliknya; dan 

c. unsur pengawas dan pembantu 

kewilayahan atau sebaliknya. 

BABIV 

pimpinan/pelayanan dengan unsur 

HTCK ANTARA ITWASUM POLRI DENGAN POLDA 

Pasal34 

HTCK antara Itwasum Polri dengan PoIda yang bersifat vertikal dilaksanakan 

sebagai berikut: 

a. melaksanakan pengawasan untuk memberikan penjaminan (assurance) atas 

penyelenggaraan manajemen aspek perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian di bidang operasional (Ops), Sumber Oaya 

Manusia (SOM). Sarana Prasarana (Sarpras) dan Anggaran Keuangan 

(Garku), meliputi kegiatan: 

1. Wasrik .....

33 

1. Wasrik umum, yaitu: 

2. reviu; 

a) Wasrik terprogram (Wasrik rutin); dan 

b) Wasrik tidak terprogram yaitu: 

1) Wasrik khusus; 

2) verifikasl pergantian Kepala Kepolisian Oaerah (Kapolda); 

3) Wasops wilayah kendali pusat; dan 

4) Wasrik tujuan tertentu (seperti Wasrik Inventarisasi 

Kekayaan Milik Negara (IKMN) atau Wasrik PNBP). 

3. memberikan hasil evaluasi atas tanggapan temuan Itwasum Polri, guna 

diuji nilai; 

4. memberikan tanggapan hasil temuan untuk diuji nilai guna diberikan 

status Selesai (S) atau Belum Selesai (BS) atau Belum Oitindaklanjuti 

(BO); 

5. pemantauan atas hasil uji nilai temuan Itwasum Polri berstatus BS dan 

BO untuk penyelesaiannya atau memberikan statusS; 

6. menyelenggarakan kegiatan penqawasan lain meliputi: 

a) sosialisasi pengawasan; 

b) pendidikan dan pelatihan pengawasan; 

c) pembimbingan dan konsultasi penyelenggaraan pengawasan; 

dan 

d) pengolahan hasil pengawasan dan pemaparan hasil 

pengawasan; 

7. mengirimkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(evaluasi AKIP) Polda untuk diteliti dan dikompulir sebagai bahan 

evaluasi AKIP Polri; dan 

8. mendorong penyelesaian atas temuan BPK RI berstatus Belum Sesuai 

(BS) dan Belum Oitindaklanjuti (BO); 

b. melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa 

sesuai perintah Kapolri danlatau Wakapolri; 

c. mendorong tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat 

di lingkungan Polda; 

d. Irwasda .....

34 

d. Irwasda melaporkan hasil penanganan pengaduan tertulis atas kinerja Polri 

baik dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah/non pemerintah 

di lingkungan Polda kepada Irwasum Polri; dan 

e. Irwasda melaporkan setiap kejadian 

masyarakat kepada Irwasum Polri. 

yang menonjol dan meresahkan 

Pasal35 

HTCK antara Itwasum Polri dengan Polda yang bersifat horizontal dilaksanakan 

sebagai berikut: 

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Itwasum Polri 

di Iingkungan Polda; 

b. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai permasalahan 

dalam mencapai tujuan melalui sosialisasi, bimbingan, pendampingan, 

pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan, melakukan pelatihan 

(training), dan survei; 

c. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran pelaksanaan 

Tupoksi; 

d. koordinasi rencana pelaksanaan pemeriksaan BPK RI di lingkungan Polda; 

e. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti hasil 

temuan BPK RI yang berstatus BS dan BD untuk tindak lanjut 


f. berkoordinasi untuk mendapatkan produk-produk berupa Pilun yang masih 

valid dan baru; 

g. memberikan bantuan teknis kepada jajaran fungsi pengawasan 

di kewilayahan sesuai prosedur yang berlaku; 

h. dalam rangka penindakan atau pengungkapan suatu kasus, maka koordinasi 

dan korespondensi dapat dilaksanakan langsung antar Itwasda dengan 

Itwasum, kemudian masing-masing wajib melaporkan kepada Pimpinannya; 

dan 

i. Irwasda melaporkan secara berkala kegiatan yang dilaksanakan oleh Para 

Kasatwil. 

BABV 

HTCK ANTARA ITWASUM POLRI 

DENGAN L1NTAS SEKTORAL ATAU INSTANSI TERKAIT 

Pasal36 

(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan lintas sektoral atau instansi terkait bersifat 

diagonal dan horizontal dalam bentuk kerja sama dan koordinasi. 

(2) HTCK .....

35 

(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan lintas sektoral atau instansi terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan: 

a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); 

b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 

c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kemenpan-RB); 

d. Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg); 

e. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

(Kemenkopolhukam); 

f. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); 

g. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); 

h. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan; 

i. Ombudsman Republik Indonesia; dan 

j. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

Pasal37 

(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan BPK RI dilaksanakan sebagai berikut: 

a. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam 

rangka pemeriksaan oleh aPK RI, baik pada tingkat Mabes Polri 

maupun di Kewilayahan; 

b. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dalam rangka 

menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI; 

c. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dalam rangka 

meningkatkan kualitas SDM Polri di Iingkungan Itwasum Polri; dan 

d. memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. 

(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan BPKP dilaksanakan sebagai berikut 


rangka pembuatan Memorandum of Understanding (MoU), yang 

berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM Polri dan bantuan 

tenaga untuk pelaksanaan Wasrik rutin dan Wasriksus; 

b. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam 

rangka pelaksanaan Diklat Auditing bagi personel di linqkunqan Polri 

khususnya di Inspektorat Pengawasan; 

c. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dalam rangka menyusun 

Lapku dan reviu Lapku Polri; dan 

d. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dalam rangka bantuan 

tenaga Auditor untuk pelaksanaan Wasrik rutin dan Wasriksus. 

(3) HTCK .....

36 

(3) HTCK antara Itwasum Polri dengan Kemenpan-RB dilaksanakan sebagai 

berikut: 


rangka penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan 

Korupsi (RAN-PK) dan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi dalam 

bidang pemberantasan korupsi; 

b. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dalam rangka 

menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat; dan 

c. atas nama Kapolri melaporkan hasil pelaksanaan Wasrik intern 

Itwasum Polri dan ekstern BPK RI. 

(4) HTCK antara Itwasum Polri dengan Kemensesneg dilaksanakan sebagai 

berikut: 


rangka tugas pokok Itwasum Itwasum Polri; dan 


rangka menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat. 

(5) HTCK antara Itwasum Polri dengan Kemenkopolhukam dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dan koordinasi di bidang 

tugas pokok Itwasum Itwasum Polri; dan 


rangka menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat. 

(6) HTCK antara Itwasum Polri dengan OPR RI dilaksanakan sebagai berikut: 

a. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dan koordinasi di bidang 

tugas pokok Itwasum Polri; 


rangka menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat; dan 

c. menyiapkan data yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban Kapolri 

dalam Rapat Oengar Pendapat (ROP). 

(7) HTCK antara Itwasum Polri dengan Komnas HAM dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi di bidang 

perlindungan hak asasi manusia khususnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas pokok Itwasum Polri; 

b. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam 


c. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam hal 

tugas-tugas lain yang dianggap perlu. 

(8) HTCK .....

37 

(8) HTCK antara Itwasum Polri dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan 

Perempuan dilaksanakan sebagai berikut: 


perlindungan anak khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas pokok Itwasum Polri; 

b. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam 


c. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam hal 

tugas-tugas lain yang dianggap perlu. 

(9) HTCK antara Itwasum Polri dengan Ombudsman Republik Indonesia 



pelaksanaan tugas pokok Itwasum Polri khususnya yang berkaitan 

dengan pengaduan masyarakat/permasalahan yang timbul sebagai 

akibat dari pelaksanaan tugas-tugas Polri yang tidak profesional; dan 

b. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam hal 

tugas- tugas lain yang dianggap perlu. 

(10) HTCK antara Itwasum Polri dengan Kompolnas dilaksanakan sebagai berikut: 

a. atas nama Kapolri melakukan kerja sarna, koordinasi, konfirmasi dan 

tukar menukar informasi terutama di bidang: 

1. kebijakan Kapolri; 

2. kebijakan teknis Kepolisian; 

3. anggaran Polri; 

4. pengembangan sumber daya manusia; 

5. pengembangan sarana dan prasarana Polri; 

6. profesionalisme dan kemandirian Polri; dan 

7. saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri; 

b. berkoordinasi dan kerja sarna dalam rangka rencana pemeriksaan BPK 

RI di Set Kompolnas; 

c. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti 

hasil temuan BPK RI yang belum selesai ditindaklanjuti; 

d. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam hal 

tugas- tugas lain yang dianggap perlu; dan 

e. atas nama Kapolri melaksanakan Wasrik pada Set Kompolnas. 

BAB Vi .....

38 

BABVI 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal38 

Bentuk pengawasan pengendalian terhadap penyelenggaraan HTCK antar unsurunsur 

dalam organisasi Itwasum Polri dilakukan dalam bentuk: 

a. rapat koordinasi, meliputi kegiatan: 

1. membahas permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan HTCK 

guna penyempumaan; dan 

2. menyempurnakan HTCK berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan 

antar kornponen/instansi yang bersangkutan. 

b. pengawasan melekat, meliputi kegiatan: 

1. memberikan arahan dan bimbingan pengawasan dan pengendalian 

terhadap pelaksanaan kegiatan Itwasum beserta jajaran sampai 

di tingkat Itwasda; dan 

2. pengawasan dilakukan oleh IrwasumlWairwasum secara berjenjang, 

ke bawah dilakukan oleh Para Irwil dan Karorenmin. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal39 

Peraturan Irwasum Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Oktober 2011 

M POLRI, 

Disahkan di Jakarta 

padatanggal 140ktober 2011 

Drs. FAJAR P IHANTONO 

KOMISARIS JE DERAL POLISI 

KEPALA KEPOLISIA 

BLiK INDONESIA, 

:..---- 

Drs. TIMUR PRADOPO 

JENDERAL POLISI 

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 10 TAHUN 2011

peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?