peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

32
(3) HTCK antara Itwasum Polri dengan Spripim Polri yang bersifat horizontal
dilaksanakan sebagai berikut:
a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan baik oleh
Itwasum Polri maupun BPK RI;
b. memberikan hasil temuan pengawasan untuk segera ditanggapi guna
diuji nilai;
c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai
permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasi, bimbingan,
pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan,
melakukan pelatihan (training), dan survei;
d. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran
pelaksanaan Tupoksi; dan
e. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti
hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan BO untuk tindak lanjut
penyelesaiannya.
Bagian Ketiga
Hubungan Diagonal
Pasal33
HTCK antara Itwasum Polri dengan Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri yang
bersifat diagonal, dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan kerja sama antar unsur
dalam struktur organisasi Polri, meliputi:
a. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pelaksana
tugas pokok atau sebaliknya;
b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur
pendukung atau sebaliknya; dan
c. unsur pengawas dan pembantu
kewilayahan atau sebaliknya.
BABIV
pimpinan/pelayanan dengan unsur
HTCK ANTARA ITWASUM POLRI DENGAN POLDA
Pasal34
HTCK antara Itwasum Polri dengan PoIda yang bersifat vertikal dilaksanakan
sebagai berikut:
a. melaksanakan pengawasan untuk memberikan penjaminan (assurance) atas
penyelenggaraan manajemen aspek perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang operasional (Ops), Sumber Oaya
Manusia (SOM). Sarana Prasarana (Sarpras) dan Anggaran Keuangan
(Garku), meliputi kegiatan:
1. Wasrik .....