peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

More documents

Recommendations

Info

20 i. dengan Oivkum Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; j. dengan Oivhumas Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; k. dengan Oivhubinter Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; I. dengan Oiv TI Polri, meJaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; m. dengan Sahli Kapolri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; n. dengan Korlantas Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; o. dengan Korbrimob Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; p. dengan Oensus 88 AT Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; q. dengan Puslitbang Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; r. dengan Puskeu Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; s. dengan Pusdokkes Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; t. dengan Pusjarah Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; u. dengan Lemdikpol, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; v. dengan Setum Polri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; w. dengan Yanma Palri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri; dan x. dengan Spripim Palri, melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri. Bagian .....
21 Bagian Kedua Hubungan Horizontal Pasal27 (1) HTCK antara Itwasum Polri dengan Bareskrim Polri yang bersifat horizontal dilaksanakan sebagai berikut: a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan baik oleh ltwasurn Polri maupun BPK RI; b. memberikan hasil temuan pengawasan untuk segera ditanggapi guna diuji nilai; c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai permasalahan dalarn mencapai tujuan melalui sosialisasi, bimbingan, pendarnpingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan, melakukan pelatihan (training), dan survei; d. menghadiri gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menjadi atensi Pimpinan untuk memberikan saran dan pendapat; e. koordinasi pertukaran informasi, data dan Piranti Lunak (Pilun) guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi; dan f. . menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan 80 untuk tindak lanjut penyelesaiannya. (2) HTCK antara Itwasum Polri dengan Baintelkam Polri yang bersifat horizontal dilaksanakan sebagai berikut: a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan baik oleh Itwasum Polri maupun BPK RI; b. memberikan hasil temuan pengawasan untuk segera ditanggapi guna diuji nilai; c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasl, bimbingan, pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan, melakukan pelatihan (training), dan survei; d. mendapatkan data aktual untuk memetakan analisa risiko wilayah yang akan ditetapkan untuk menjadi objek pengawasan; e. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi; dan f. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti hasll temuan BPK RJ yang berstatus BS dan 80 untuk tindak lanjut penyelesaiannya. (3) HTCK .....
Page 1 and 2: : · .... .... ..,. ......... IVl
Page 3 and 4: 3 3. Hubungan vertikal adalah hubun
Page 5 and 6: 5 b. unsur pembantu pimpinan dan pe
Page 7 and 8: 7 3. bidang sarana dan prasarana, t
Page 9 and 10: 9 e. Wairwasum Polri melakukan peng
Page 11 and 12: 11 Pasal12 (1) HTCK Wairwasum Polri
Page 13 and 14: 13 c. berkoordinasi dalam rangka pe
Page 15 and 16: 15 3. pengelolaan administrasi mate
Page 17 and 18: 17 Pasal22 HTCK antarkabag dalam un
Page 19: 19 Pasal26 Selain melalui kegiatan
Page 23 and 24: 23 b. memberikan hasil temuan penga
Page 25 and 26: 25 e. koordinasi dalam rangka penga
Page 27 and 28: 27 d. koordinasi pertukaran informa
Page 29 and 30: 29 (4) HTCK antara Itwasum Polri de
Page 31 and 32: 31 e. menginformasikan dan mengunda
Page 33 and 34: 33 1. Wasrik umum, yaitu: 2. reviu;

peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?