peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

15
3. pengelolaan administrasi materiil, fasilitas dan jasa dalam
lingkungan Itwasum Polri; dan
4. penyusunan dan perumusan sistem dan rnetode di lingkungan
Polri.
b. dengan Kabaganev, meliputi:
1. penganalisaan dan pengevaluasian hasil Wasrik Itwasum Polri;
dan
2. penganalisaan dan pengevaluasian hasil pemeriksaan BPK RI.
c. dengan Kabagdalmutu, meliputi:
1. reviu pelaksanaan Wasrik Polri; dan
2. pengkoordinasian Wasrik dengan BPK RI dalam lingkungan
Polri.
d. dengan Kabagdumas, meliputi:
1. penatausahaan (penerimaan, pencatatan, penelaahan,
penyaluran dan pengarsipan) pengaduan tertulis dari
masyarakat dan instansi terkait;
2. koordinasi dengan fungsi dan instansi terkait tentang
penanganan pengaduan tertulis; dan
3. pengawasan dan monitor tindak lanjut penanganan pengaduan
tertulis dari masyarakat dan instansi terkait.
Pasal 19
(1) HTCK antara Karorenmin dengan Kaurkeu bersifat diagonal dengan bentuk
hubungan bersifat koordinasi.
(2) HTCK antara Karorenmin dengan Kaurkeu dilaksanakan sebagai berikut:
a. Kaurkeu menerima pengajuan rencana kebutuhan anggaran
penugasan pengawasan dari Karorenmin untuk diteliti dan
ditindaklanjuti; dan
b. berkoordinasi dalam rangka dukungan anggaran penyelenggaraan
kegiatan di lingkungan Rorenmin.
Pasal20
(1) HTCK antara Karorenmin dengan Kataud bersifat diagonal dengan bentuk
hubungan bersifat koordinasi.
(2) HTCK .....