06.04.2015 Views

peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

25<br />

e. koordinasi dalam rangka <strong>pengawasan</strong> stock opname dan reviu SIMAK<br />

BMN laporan tahun anggaran sebelumnya Tahun Anggaran Belanja-1<br />

(TAB-1) yang menjadi kuasa Itwasum Polri;<br />

f. koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang<br />

jasa memanfaatkan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE);<br />

g. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran<br />

pelaksanaan Tupoksi; dan<br />

h. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti<br />

hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan BD untuk tindak lanjut<br />

penyelesaiannya.<br />

Pasal29<br />

(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan Divpropam Polri yang bersifat horizontal<br />

dilaksanakan sebagai berikut:<br />

a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan <strong>pengawasan</strong> baik oleh<br />

Itwasum Polri maupun BPK RI;<br />

b. memberikan hasil temuan <strong>pengawasan</strong> untuk segera ditanggapi guna<br />

diuji nilai;<br />

c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai<br />

permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasi, bimbingan,<br />

pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan,<br />

melakukan pelatihan (training), dan survei;<br />

d. memberikan bantuan personel dalam penanganan masalah<br />

penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh personel Polri;<br />

e. koordinasi pertukaran infonnasi, data dan Pilun guna kelancaran<br />

pelaksanaan Tupoksi; dan<br />

f. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti<br />

hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan BD untuk tindak lanjut<br />

penyelesaiannya.<br />

(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan Divkum Polri yang bersifat horizontal<br />

dilaksanakan sebagai berikut:<br />

a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan <strong>pengawasan</strong> baik oleh<br />

Itwasum Polri maupun BPK RJ:<br />

b. memberikan hasil temuan <strong>pengawasan</strong> untuk segera ditanggapi guna<br />

diuji nilai;<br />

c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai<br />

permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasi, bimbingan,<br />

pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan,<br />

melakukan pelatihan (training), dan survei;<br />

d. koordinasi .....

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!