peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

3
3. Hubungan vertikal adalah hubungan kerja antara pimpinan dengan pejabat,
anggota/staf yang ada di bawahnya secara berjenjang berdasarkan struktur
organisasi.
4. Hubungan horizontal adalah hubungan kerja antarbagian/fungsi dalam rangka
koordinasi dan kerlancaran kerja yang bersifat sejajar atau setingkat.
5. Hubungan diagonal adalah hubungan kerja antarbiro/bagianlfungsi/satuan
kerja di Iingkungan Mabes Polri dan Polda guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.
6. Hubungan Iintas sektoral adalah hubungan kerja antara Itwasum Polri dengan
lembaga/instansi pengemban fungsi pengawasan umum guna kelancaran
pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.
7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
8. Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin yang selanjutnya disingkat Wasrik Rutin,
adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan
secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar
pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,· kredibilitas dan
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban
kasatker/kuasa pengguna anggaran terhadap pelaksanaan program Polri dan
keuangan negara.
9. Pengawasan Operasi yang selanjutnya disingkat Wasops adalah pengawasan
terhadap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dan operasi kewilayahan
kendali pusat baik yang dilaksanakan oleh satuan tingkat Mabes Polri maupun
oleh satuan kewilayahan.
10. Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disebut Wasriksus
adalah pengawasan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai adanya permasalahan tertentu
terhadap pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan Polri serta
pertanggungjawaban keuangan negara oleh Kasatker atau Kuasa Pengguna
Anggaran, atas perintah pimpinan Polri yang bertujuan untuk mengklarifikasi
dan menindaklanjuti apabila ditemukan penyimpangan.
11. Verifikasi adalah kegiatan Wasrik aparat pengawas internal Polri, dalam hal ini
Itwasum Polri untuk Iingkup jajaran Polri dan Itwasda lingkup jajaran Polda
terhadap adanya kegiatan serah terima jabatan para kasatker dan kasatwil
yang mengemban program, kegiatan, subkegiatan serta anggaran Polri dalam
lingkup tugas jabatannya sebagai pertanggungjawaban yang bersangkutan
sebelum melaksanakan serah terima jabatan.
12. Reviu .....