peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

35
(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan lintas sektoral atau instansi terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:
a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan-RB);
d. Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg);
e. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Kemenkopolhukam);
f. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);
g. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
h. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan;
i. Ombudsman Republik Indonesia; dan
j. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Pasal37
(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan BPK RI dilaksanakan sebagai berikut:
a. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam
rangka pemeriksaan oleh aPK RI, baik pada tingkat Mabes Polri
maupun di Kewilayahan;
b. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dalam rangka
menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
c. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dalam rangka
meningkatkan kualitas SDM Polri di Iingkungan Itwasum Polri; dan
d. memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan BPKP dilaksanakan sebagai berikut
a. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam
rangka pembuatan Memorandum of Understanding (MoU), yang
berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM Polri dan bantuan
tenaga untuk pelaksanaan Wasrik rutin dan Wasriksus;
b. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam
rangka pelaksanaan Diklat Auditing bagi personel di linqkunqan Polri
khususnya di Inspektorat Pengawasan;
c. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dalam rangka menyusun
Lapku dan reviu Lapku Polri; dan
d. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sama dalam rangka bantuan
tenaga Auditor untuk pelaksanaan Wasrik rutin dan Wasriksus.
(3) HTCK .....