peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

37
(8) HTCK antara Itwasum Polri dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan
Perempuan dilaksanakan sebagai berikut:
a. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi di bidang
perlindungan anak khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas pokok Itwasum Polri;
b. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam
rangka menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat; dan
c. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam hal
tugas-tugas lain yang dianggap perlu.
(9) HTCK antara Itwasum Polri dengan Ombudsman Republik Indonesia
dilaksanakan sebagai berikut:
a. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi di bidang
pelaksanaan tugas pokok Itwasum Polri khususnya yang berkaitan
dengan pengaduan masyarakat/permasalahan yang timbul sebagai
akibat dari pelaksanaan tugas-tugas Polri yang tidak profesional; dan
b. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam hal
tugas- tugas lain yang dianggap perlu.
(10) HTCK antara Itwasum Polri dengan Kompolnas dilaksanakan sebagai berikut:
a. atas nama Kapolri melakukan kerja sarna, koordinasi, konfirmasi dan
tukar menukar informasi terutama di bidang:
1. kebijakan Kapolri;
2. kebijakan teknis Kepolisian;
3. anggaran Polri;
4. pengembangan sumber daya manusia;
5. pengembangan sarana dan prasarana Polri;
6. profesionalisme dan kemandirian Polri; dan
7. saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri;
b. berkoordinasi dan kerja sarna dalam rangka rencana pemeriksaan BPK
RI di Set Kompolnas;
c. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti
hasil temuan BPK RI yang belum selesai ditindaklanjuti;
d. atas nama Kapolri melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam hal
tugas- tugas lain yang dianggap perlu; dan
e. atas nama Kapolri melaksanakan Wasrik pada Set Kompolnas.
BAB Vi .....