peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

23
b. memberikan hasil temuan pengawasan untuk segera ditanggapi guna
diuji nilai;
c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai
permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasi, bimbingan,
pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan,
melakukan pelatihan (training), dan survei;
d. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran
pelaksanaan Tupoksi;
e. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti
hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan BD untuk tindak lanjut
penyelesaiannya; dan
f. koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan operasi Kepolisian
yang diselenggarakan baik terpusat maupun kewilayahan.
(2) HTCK antara Itwasum Polri dengan Srena Polri yang bersifat horizontal
dilaksanakan sebagai berikut:
a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan baik oleh
Itwasum Polri maupun BPK RI;
b. memberikan hasil temuan pengawasan untuk segera ditanggapi guna
diuji nilai;
c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai
permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasi, bimbingan,
pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan,
melakukan pelatihan (training), dan survei;
d. penyusunan Renstra, Renja dan LAKIP Itwasum Polri;
e. penyusunan dan pengajuan rencana Daftar Isian Pagu
Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian Lembaga (Ren
DIPAIRKA-KL) Itwasum Polri serta menerima DIPA Itwasum Polri
maupun Revisi DIPAIRKA-KL Itwasum Polri;
f. mendapatkan DIPAIRKA-KL Satker Mabes Polri dan Kewilayahan pada
Tahun Anggaran Berjalan (TAB) sebagai bahan persiapan
pengawasan;
g. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran
pelaksanaan Tupoksi; dan
h. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti
hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan BD untuk tindak lanjut
penyelesaiannya.
(3) HTCK .....