peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

33
1. Wasrik umum, yaitu:
2. reviu;
a) Wasrik terprogram (Wasrik rutin); dan
b) Wasrik tidak terprogram yaitu:
1) Wasrik khusus;
2) verifikasl pergantian Kepala Kepolisian Oaerah (Kapolda);
3) Wasops wilayah kendali pusat; dan
4) Wasrik tujuan tertentu (seperti Wasrik Inventarisasi
Kekayaan Milik Negara (IKMN) atau Wasrik PNBP).
3. memberikan hasil evaluasi atas tanggapan temuan Itwasum Polri, guna
diuji nilai;
4. memberikan tanggapan hasil temuan untuk diuji nilai guna diberikan
status Selesai (S) atau Belum Selesai (BS) atau Belum Oitindaklanjuti
(BO);
5. pemantauan atas hasil uji nilai temuan Itwasum Polri berstatus BS dan
BO untuk penyelesaiannya atau memberikan statusS;
6. menyelenggarakan kegiatan penqawasan lain meliputi:
a) sosialisasi pengawasan;
b) pendidikan dan pelatihan pengawasan;
c) pembimbingan dan konsultasi penyelenggaraan pengawasan;
dan
d) pengolahan hasil pengawasan dan pemaparan hasil
pengawasan;
7. mengirimkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(evaluasi AKIP) Polda untuk diteliti dan dikompulir sebagai bahan
evaluasi AKIP Polri; dan
8. mendorong penyelesaian atas temuan BPK RI berstatus Belum Sesuai
(BS) dan Belum Oitindaklanjuti (BO);
b. melaksanakan pre audit atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
sesuai perintah Kapolri danlatau Wakapolri;
c. mendorong tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat
di lingkungan Polda;
d. Irwasda .....