peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

27
d. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran
pelaksanaan Tupoksi;
e. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti
hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan BO untuk tindak lanjut
penyelesaiannya; dan
f. berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Atase
Kepolisian di beberapa negara;
(5) HTCK antara Itwasum Polri dengan Oiv TI Polri yang bersifat horizontal
dilaksanakan sebagai berikut:
a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan baik oleh
Itwasum Polri maupun BPK RI;
b. memberikan hasil temuan pengawasan untuk segera ditanggapi guna
diuji nilai;
c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai
permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasi, bimbingan,
pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan,
melakukan pelatihan (training), dan survei;
d. koordinasi berkaitan dengan sistem teknologi informasi dalam rangka
penanganan pengaduan masyarakat;
e. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran
pelaksanaan Tupoksi; dan
f. menginformasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti
hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan BO untuk tindak lanjut
penyelesaiannya.
Pasal30
(1) HTCK antara Itwasum Polri dengan Sahli Kapolri yang bersifat horizontal
dilaksanakan sebagai berikut:
a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan baik oleh
Itwasum Polri maupun BPK RI;
b. memberikan hasil temuan pengawasan untuk segera ditanggapi guna
diuji nilai:
c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai
permasalahan dalam mencapai tujuan melalui sosialisasl, bimbingan,
pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau
konsultan, melakukan pelatihan (training), dan survei;
d. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran
pelaksanaan Tupoksi; dan
e. menginformasikan .....