06.04.2015 Views

peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

peraturan inspektur pengawasan umum kepolisian negara republik ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

24<br />

(3) HTCK antara Itwasurn Polri dengan SSDM Polri yang bersifat horizontal<br />

dilaksanakan sebagai berikut:<br />

a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan <strong>pengawasan</strong> baik oleh<br />

Itwasurn Polri rnaupun BPK RI;<br />

b. rnernberikan hasil ternuan <strong>pengawasan</strong> untuk segera ditanggapi guna<br />

diuji nilai;<br />

c. rnernberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai<br />

permasalahan dalarn mencapai tuiuan rnelalui sosialisasi, birnbingan,<br />

pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan,<br />

melakukan pelatihan (training), dan survei;<br />

d. pengurusan hak-hak anggota Itwasum Polri menyangkut Pembinaan<br />

Personel (Binpers) dan Perawatan Personel (Watpers) antara lain<br />

Usulan Kenaikan Pangkat (UKP). Usulan Kenaikan Gaji (UKG), Tanda<br />

Jasa, Pendidikan Kejuruan (Dikjur), Pendidikan Pengembangan<br />

(Dikbang), Mutasi dan Pengakhiran Dinas (Kirdin);<br />

e. koordinasi rnenentukan kebijaksanaan masalah Binpers;<br />

f. koordinasi dalarn rangka penerbitan surat telegram pemanggilan<br />

peserta pendidikan dan latihan (Diklat) di lingkungan fungsi<br />

Pengawasan Polri;<br />

g. koordinasi pertukaran informasi, data dan Pilun guna kelancaran<br />

pelaksanaan Tupoksi; dan<br />

h. menginforrnasikan dan mengundang dalam rangka menindaklanjuti<br />

hasil temuan BPK RI yang berstatus BS dan BD untuk tindak lanjut<br />

penyelesaiannya.<br />

(4) HTCK antara Itwasum Polri dengan Ssarpras Polri yang bersifat horizontal<br />

dilaksanakan sebagai berikut:<br />

a. koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan <strong>pengawasan</strong> baik oleh<br />

Itwasum Polri maupun BPK RI;<br />

b. memberikan hasil temuan <strong>pengawasan</strong> untuk segera ditanggapi 9una<br />

diuji nilai:<br />

c. memberikan konsultasi (consulting), yaitu solusi atas berbagai<br />

permasalahan dalam mencapai tujuan meJaJui sosialisasi, birnbingan,<br />

pendampingan, pemberian saran atau petunjuk (advice) atau konsultan,<br />

melakukan pelatihan (training), dan survei;<br />

d. meminta bantuan personel pejabat pengadaan barang dan jasa yang<br />

mempunyai sertifikasi dalam rangka pengadaan barang/jasa apabila<br />

di Itwasum Polri tidak ada Pejabat Pengadaan barang dan jasa yang<br />

mempunyai sertifikasi;<br />

e. koordinasi .....

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!