PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan bacaan Materi : Pengadilan HAM Hakim ad hoc Hakim ad hoc Diangkat oleh Jumlah mininal yang Lama jabatan diangkat Pengadilan HAM Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung 12 orang 5 tahun dan diangkat 1 periode lagi Tingkat Presiden atas usul 12 orang 5 tahun dan dapat banding/Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung diangkat 1 periode lagi Tingkat kasasi/MA Presiden atas usul DPR 3 orang 5 tahun Peninjauan Kembali Tidak diatur Tidak diatur Tidak diatur Perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan dalam jangka waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM. Pada tingkat banding maka perkara diperiksa dan diputus paling lama 90 hari. Jika perkara dimintakan kasasi maka perkara pelanggaran HAM berat ini diperiksa dan diputus paling lama 90 hari atau selama 3 bulan. Ketentuan yang perlu diperhatikan adalah mengenai proses pelimpahan berkas perkara dalam tingkat pertama ke tingkat banding dan dari tingkat pertama ke kasasi ketika jaksa mengajukan kasasi saat terdakwa dinyatakan bebas. Ketentuan mengenai mekanisme pelimpahan berkas dalam ke tingkat banding dan kasasi menggunakan mekanisme KUHAP. Tabel : Jangka waktu proses penyelidikan – kasasi No Proses Jangka waktu Perpanjangan I Perpanjangan II 1 Penyelidikan Tidak ada ketentuan lama Jika penyelidikan - penyelidikan kurang lengkap wajib dilengkapi dalam jangka waktu 30 hari 2 Penyidikan 90 90 60 3 Penuntutan 70 Tidak ada Tidak ada 4 Pemeriksaan 180 Tidak ada Tidak ada pengadilan 5 Banding 90 Tidak ada Tidak ada 6 Kasasi 90 Tidak ada Tidak ada 7 Peninjauan Kembali Tidak ada (Sesuai KUHAP) - - 2. Prosedur Pembuktian Prosedur pembuktian dalam pengadilan HAM tidak diatur tersendiri yang berarti bahwa mekanisme pembuktian di sidang pengadilan HAM menggunakan mekanisme yang diatur dalam KUHAP. Pengecualian terhadap mekanisme KUHAP untuk prosedur pembuktian adalah mengenai proses kesaksian di pengadilan. Dalam rangka melindungi saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, (ELSAM) 21
Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan bacaan Materi : Pengadilan HAM dengan tanpa hadirnya terdakwa. 39 Ketentuan ini terdapat dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat. Berkenaan dengan alat bukti yang dapat diterima juga mengacu pada alat bukti yang sesuai dengan KUHAP yaitu Pasal 184. 40 Hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam KUHAP ini dianggap tidak memadai jika dikomparasikan dengan praktek peradilan internasional. Pengalaman-pengalaman internasional yang menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat justru lebih banyak menggunakan alat-alat bukti di luar yang diatur oleh KUHAP. Misalnya rekaman, baik itu yang berbentuk film atau kaset yang berisi pidato, siaran pers, wawancara korban, wawancara pelaku, kondisi keadaan tempat kejadian dan sebagainya. Kemudian alat bukti yang dipakai juga diperbolehkan berbentuk dokumen-dokumen salinan, kliping koran, artikel lepas, sampai suatu opini yang terkait dengan kasus yang disidangkan. 41 39 Proses kesaksian tanpa hadirya terdakwa ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 173 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu tidak hadir. Hal ini berbeda dengan PP No. 2 Tahun 2002 yang tidak mengatur tentang tata cara tanpa hadirnya terdakwa untuk pemeriksaan kesaksian. 40 Alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 41 Lihat Progress Report pemantauan pengadilan HAM ad hoc <strong>Elsam</strong> ke X. Tanggal 28 Januari 2003. Prosedur pembuktian dalam pengadilan HAM ini sama dengan pengadilan HAM ad hoc. Pengalaman pengadilan Ham ad hoc Timor-timur menunjukkan bahwa prosedur dengan menggunakan mekanisme KUHAP ini banyak menjadi kendala dalam proses pembuktian kejahatan kemanusiaan yang seharusnya mempunyai prosedur pembuktian yang khusus pula. (lihat bagian dalam tulisan ini dalam prosedur pembuktian pengadilan HAM ad hoc). Ketentuan Pemidanaan Ketentuan pidana diatur dalam Bab VII dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000. Ketentuan pidana dalam UU No. 26 Tahun 2000 ini menggunakan ketentuan pidana minimal yang dianggap sebagai ketentuan yang sangat progresif untuk menjamin bahwa pelaku pelanggaran HAM yang berat ini tidak akan mendapatkan hukuman yang ringan. 42 Pasal 36 mengatur tentang ketentuan pidana untuk kejahatan genosida yakni dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan pidana paling singkat 10 tahun. Ketentuan pidana ini sama dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 9 (tentang kejahatan terhadap kemanusiaan) huruf a (pembunuhan), b (pemusnahan), d 42 Mengenai hukuman minimal ini ternyata dalam prakteknya di pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM yang berat di Tim-tim tidak dapat diaplikasikan. Hal ini terbukti dengan lama hukuman yang dijatuhkan untuk terdakwa yang dibawah hukuman 10 tahun (terdakwa Soejarwo 5 tahun, M. Noer Muis 5 tahun, Hulman Gultom 3 Tahun dan Abilio Soares selama 3 tahun) kecuali terhadap terdakwa Eurico Guterres yang dijatuhi hukuman 10 tahun. Hakim dalam hal ini melakukan terobosan hukum. Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, (ELSAM) 22
Page 1 and 2: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk
Page 3 and 4: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 21: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?