PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan bacaan Materi : Pengadilan HAM 3. Hukum Acara Pasal 44 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa pemeriksaan di pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa hukum acara yang digunakan dalam pengadilan HAM ad hoc sama dengan ketentuan yang digunakan dalam pengadilan HAM yaitu menggunakan ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2000. Seperti halnya dengan Pengadilan HAM, ketentuan mengenai hukum acara yang digunakan juga mengacu pada Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 yang mensyaratkan digunakannya ketentuan dalam KUHAP kecuali yang ditentukan secara khusus dalam UU No. 26 Tahun 2000. Hukum acara yang digunakan dalam pengadilan HAM ad hoc dalam prakteknya ternyata juga mengalami beberapa hambatan. Pengalaman pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur bisa menjadi referensi yang dapat digunakan untuk menganalisa efektivitas berlakunya. Beberapa contoh penerapan hukum acara dalam proses peradilan HAM ad hoc kasus pelanggaran HAM berat di Timor–timur mengenai halhal sebagai berikut : a. Jangka waktu penyidikan dan penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan Adanya limitasi jangka waktu untuk proses penyelidikan dan penuntutan menjadi batasan bagi pihak penyidik dan penuntut umum untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan. Dalam berbagai kasus yang disidangkan untuk pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur ini nota keberatan/eksepsi dari terdakwa terhadap proses pemeriksaan dan penuntutan yang dianggap tidak sesuai atau sudah melampaui ketentuan undang-undang. 68 Ketentuan tentang jangka waktu ini terdapat ketidakjelasan mengenai jangka waktu antara penyidikan dinyatakan selesai dan kapan hasil penyidikan itu harus diserahkan untuk dilakukan penuntutan. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 hanya dinyatakan bahwa penuntutan harus diselesaikan dalam jangka waktu 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima. Jadi UU No. 26 Tahun 2000 hanya mengatur tentang lama penyidikan dan lama penuntutan tetapi tidak diatur mengenai kewajiban atau batasan waktu diserahkannya hasil penyelidikan ke penuntutan. 68 Lihat misalnya eksepsi dari tim penasehat hukum terdakwa Leonito Martins (mantan Bupati Liquica) yang menyatakan dakwaan harus batal demi hukum karena jangka waktu penyidikan dan penuntutan melanggar undang-undang. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa Pasal 22 menyatakan lama penyidikan adalah 240 hari (selama 90 hari, dapat diperpanjang 90 hari dan dapat diperpanjang lagi selama 90 hari). Penyidikan terhadap terdakwa sudah dilakukan sejak tanggal 18 April 2000 (vide surat perintah Jaksa Agung RI No. Print-43/E/04/2000 tertanggal 18 April 2000 untuk memulai/melaksanakan penyidikan atas pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur baik pra maupun pasca jajak pendapat), dan dari keterangan ini penyidikan harus sudah diselesaikan tanggal 18 Desember 2000 (240 hari). Surat dakwaan untuk penuntutan disusun tertanggal 19 Juni 2002, artinya ada jangka waktu yang melampai ketetuan Pasal 24 UU No. 26 Tahun 2000 tentang jangka waktu penuntutan yang lamanya 70 hari. Penasehat hukum menyatakan bahwa surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum karena melebihi jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh undang-undang dan seharusnya penyidikan harus dihentikan sesuai dengan Pasal 24 ayat 4 UU No. 26 Tahun 2000 . Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, (ELSAM) 39
Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan bacaan Materi : Pengadilan HAM b. Jangka waktu pemeriksaan di sidang pengadilan Ketentuan Pasal 31 yang menyatakan pengadilan mempunyai jangka waktu selama 180 hari untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat ternyata juga tidak dapat diterapkan sepenunya dalam proses peradilan HAM ad hoc ini. Beberapa majelis hakim membuat ketetapan-ketetapan untuk adanya perpanjangan masa persidangan ketika melewati masa 180 hari. Alasan perpanjangan ini adalah dikarenakan kurangnya waktu yang diperlukan oleh majelis hakim untuk mencari kebenaran materiil. 69 c. Proses pembuktian Selama proses pemeriksaan kesaksian terutama terhadap saksi korban mekanismenya menggunakan pemeriksaan biasa dalam artian saksi menghadiri persidangan untuk memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan KUHAP. Mekanisme tentang dapat digunkannya pemeriksaan kesaksian tanpa hadirnya terdakwa juga tidak pernah dipakai selama proses pemeriksaan kesaksian, demikian juga dengan hak saksi dan korban untuk dirahasiakan identitasnya. 70 Proses pemeriksaan saksi yang termasuk progresif adalah diijinkannya videoconference untuk 69 Lihat surat penentapan tentang perpanjangan masa sidang dari majelis hakim yang mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat di Tim-tim untuk terdakwa Adam Damiri, Noer Muis, Tono Suratman, Soejarwo dan Hulman Gultom. 70 Hal ini sesuai dengan hak-hak untuk perlindungan korban dan saksi sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2002. pemeriksaan saksi. 71 Proses pemeriksaan melalui videoconference ini adalah sebetulnya belum diatur dalam hukum acara kita (KUHAP) tetapi majelis hakim yang mengijinkan adanya video conference ini mengacu pada praktek peradilan internasional. 72 Prosedur pembuktian dan alat bukti yang digunakan selama proses peradilan tidak cukup memadai. Dilihat dari alat bukti yang ditampilkan di muka persidangan tidak bisa dilihat atau menunjukkan secara pasti dan detail tentang terjadinya perkara. Demikian pula dengan para saksi terutama saksi korban yang sulit menggambarkan secara detail, jelas dan konkret tentang unit militer, polisi atau sipil bersenjata, seragam dan siapa yang melakukan langsung. Hal ini pada gilirannya akan sangat sulit untuk mendapatkan bukti tentang adanya “command responsibility”. 71 Pemeriksaan saksi dengan menggunakan videoconference ini hanya untuk terdakwa Adam Damiri, Noer Muis, Hulman Gultom, dan Soejarwo. Videocoference dilaksanakan pada tanggal 16, 17 dan 18 Desember 2002. 72 Argumen yang digunakan hakim adalah bahwa adanya adagium bahwa hukum itu berkembang dan cenderung tertinggal. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menggali hukumnya. Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional dan merupakan yurisdiksi internasional. Dimana dalam hukum internasional media teleconference telah lazim digunakan. Hal ini juga sejalan dengan PP No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat yang menyatakan bahwa pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Maka majelis berpendapat bahwa media teleconference dapat digunakan. Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, (ELSAM) 40
Page 1 and 2: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk
Page 3 and 4: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 39: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?