PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Bahan bacaan
Materi : Pengadilan HAM
permintaan restitusi. 52 Ketentuan mengenai
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam
UU No. 26 Tahun 2000 dan dijabarkan
dalam PP No. 3 Tahun 2002 ini seolah-olah
memberikan pemulihan bagi korban tetapi
secara yuridis sangat susah untuk
diaplikasikan.
Hambatan yuridis yang berkenaan dengan
hak atas kompensasi, restitusi dan
rehabilitasi bagi para korban ini terletak
pada prosedur pengajuan atas kompensasi,
restitusi dan rehabilitasi. Pengalaman
pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok
menunjukkan bahwa kompensasi, restitusi
dan rehabilitasi bisa diberikan kepada
korban tetapi karena tidak ada pengajuan
tentang berapa kompensasi, restitusi dan
rehabilitasi yang diminta oleh korban,
dalam amar putusan hanya dijelaskan
bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi
untuk korban dan dilaksanakan sesuai
ketentuan perundang-undang yang
berlaku. 53 Keputusan ini adalah keputusan
pertama kali tentang kompensasi, restitusi
dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran
HAM.
undang-undang ini tidak berlaku ketentuan
mengenai daluarsa. Ketentuan ini
menyatakan bahwa asas daluwarsa tidak
berlaku bagi tindak pidana dalam yurisdiksi
pengadilan HAM (non aplicability of statute of
limitations). Ketentuan ini berbeda dengan
ketentuan tindak pidana biasa seperti yang
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP). Pasal 78 KUHP mengatur
tentang kadaluarsa yang bisa
menggugurkan tindak pidana.
Tidak berlakunya asas daluarsa dalam UU
No. 26 Tahun 2000 ini berarti bahwa segala
tindak pidana yang masuk dalam yurisdiksi
pengadilan HAM akan selalu bisa dilakukan
penuntutan. Negara, dalam hal ini pihak
penyelidik dan penyidik tidak dapat
menyatakan bahwa suatu tindak pidana
yang masuk yurisdiksi pengadilan ham
gugur dan tidak dapat dituntut karena
melampaui jangka waktu yang ditentukan.
Sampai kapanpun, sepanjang dapat
diperoleh bukti-bukti kuat, penuntutan
terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang
berat dapat dilakukan.
Ketentuan mengenai tidak berlakunya asas
daluwarsa
Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000
menyatakan bahwa pelanggaran HAM
yang berat sebagaimana diatur dalam
52 KUHAP tidak mengatur tentang
adanya kompensasi dan rehabilitasi bagi korban.
Rehabilitasi dalam KUHAP ditujukan kepada
seorang tersangka atau terdakwa yang
dibebaskan. Sedangkan ketentuan KUHAP yang
bisa digunakan adalah ketentuan mengenai
restitusi karena korban juga berhak
mendapatkan restitusi.
53 Lihat putusan pengadilan HAM ad hoc
atas nama Mayjend (Purn) R.A. Butar-butar
yang divonis 10 tahun penjara dan ada putusan
mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi
kepada korban. Putusan dibacakan pada tanggal
26 Maret 2004.
Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, (ELSAM) 29