PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan bacaan Materi : Pengadilan HAM setiap perbuatan yang merupakan bentuk kejahatan internasional akan dihukum walaupun belum ada hukum yang mengaturnya. Argumen lainnya yaitu bahwa nullum crimen sine lege sebenarnya bukan batasan kedaulatan tetapi merupakan prinsip keadilan (principle of justice) sehingga menjadi tidak adil ketika yang bersalah tidak dalap dihukum dan dibiarkan bebas (unpunished). 63 c. Argumen penerapannya dalam kasus Timor-Timur Dalam peradilan HAM ad hoc kasus Timortimor, keberatan terhadap diberlakukannya asas retroaktif adalah karena bertentangan dengan UUD 1945 amandemen ke 2 (Pasal 28 I), bertentangan dengan Universal Declaration of Human Rights, bertentangan dengan asas Legalitas dalam KUHP, dan bertentangan denga rasa keadilan dan kepastian hukum. 64 63 Atas dasar International Customary Law, alasan dapat digunakan asas retroaktif adalah 1) atas dasar principle of justice yang artinya bahwa impunity terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat akan dirasakan lebih tidak adil dibandingkan dengan tidak menerapkan asas legalitas, yang juga ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, dan b) dalam hal ini tidak ada persoalan asas legalitas, sebab tidak ada perundang-undangan yang baru. Yang terjadi adalah penerapan hukum kebiasaan internasional dalam peradilan ad hoc dengan locus dan tempos delicti tertentu yang sudah dikenal dalam praktek hukum internasional (Nurenberg, Tokyo, Rwanda dan Yugoslavia) dalam hal ini berlaku asas nullum delictum nulla poena sine iure. Lihat Muladi, Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat melalui sistem Pengadilan atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000, Makalah dalam Diskusi Panel 4 Bulan Pengadilan HAM Kasus Tanjung Priok, Jakarta, 20 Januari 2004 64 Argumen-argumen ini merupakan argumen yang dikemukakan dalam eksepsi tim Argumen majelis hakim dalam menentukan berlakunya asas retroaktif adalah apabila ditinjau lebih jauh lagi UU No. 26 Tahun 2000 dalam bentuk atau formatnya sejalan dengan penyimpangan atas asas non retroaktif berdasarkan pada preseden proses peradilan Nuremberg tahun 1946 yang mengawali pengecualian atas asas legalitas. Sementara substansi atau norma hukum yang diterapkan terutama yang berkaitan dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahwa proses peradilan Nuremberg tersebut yang menerapkan asas retroaktif telah dianggap sebagai norma kebiasaan Internasional dan telah memiliki ciri-ciri ius cogen yaitu norma tertinggi yang harus dipatuhi dan tidak boleh dikurangi sehingga semua negara anggota PBB termasuk Indonesia secara hukum terkait untuk melaksankannya tanpa harus meratifikasinya. Bahwa kemudian putusan peradilan Nuremberg tersebut dikuatkan melalui Resolusi PBB tanggal 11 Desember 1946 sebagai suatu aplikasi prinsip-prinsip hukum internasional, seterusnya diikuti pula oleh Peradilan Tokyo 1948, Peradilan Bekas Yugoslavia/International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) 1993, Peradilan Rwanda/International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 1995, RUU Peradilan ad hoc Khmer Merah 1999 khususnya terhadap pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights), sekalipun untuk kurun waktu tertentu saja. Bahwa Pemberlakuan asas retroaktif pada peradilan Nuremberg memberikan justifikasi terhadap pengecualian asas legalitas. Kemudian tentunya setelah diikuti dan diterapkan pada negara-negara sesudahnya asas retroaktif ini menjadi asas legalitas untuk pengadilan-pengadilan sesudahnya, karena menjadi dasar hukum penasehat hukum terdakwa dalam Pengadilan HAM ad hoc Timor-timur. Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, (ELSAM) 37
Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan bacaan Materi : Pengadilan HAM terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi kemudian khususnya kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. 65 Majelis hakim menyatakan bahwa dapat diberlakukannya asas retroaktif adalah berdasarkan pengkajian terhadap praktek pengadilan pidana internasional dari praktek negara-negara sejak pengadilan penjahat perang di Nurenberg dan Tokyo dan pengadilan pidana internasional ad hoc untuk Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR), dan Kasus Adolf Eichman di pengadilan distrik Yerusalem ternyata asas non retroaktif disimpangi demi tegaknya keadilan. Kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida merupakan hostis human generis (musuh bersama seluruh umat manusia) yang termasuk dalam kejahatan internasional sehingga di bawah yurisdiksi universal. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal ini setiap negara berhak untuk mengadili pelaku kejahatan ini atau untuk mengekstradisikannya ke negara atau pihak lain yang memiliki yurisdiksi tanpa melihat kejadian, kewarganegaraan pelaku maupun kewarganegaraan korban. Kejahatan terhadap kemanusiaan telah diakui sebagai kejahatan yang mengguncang nurani umat manusia sehingga penghukuman terhadap pelaku mutlak diperlukan tanpa dibatasi waktu dan tempat maka praktek internasional telah menghapuskan batas daluwarsa pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat merupakan extra ordinary crime dan berdampak secara luas. Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diperlakukan 65 Lihat Putusan sela dengan terdakwa M. Noer Muis (Mantan Komandan Korem) 164, Timor-timur. Tanggal 20 AUSTUS 2002. dalam rangka melindungi HAM itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. 66 Terlepas dari pemberlakuan asas retroaktif yang berdasarkan praktek internasional tersebut, majelis hakim juga menyatakan bahwa nilai keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum terlebih-lebih perwujudan keadilan universal seperti dalam kasuskasus pelanggaran HAM yang berat tidak mengenal ruang dan waktu. Oleh karena itu dalam hal ini non retroaktif dapat dikesampingkan dan masalah ini sebagai aturan khusus. Argumen tentang masalah apakah ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan majelis hakim menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara dua prinsip maka yang didahulukan adalah prinsip yang dapat mewujudkan keadilan yang lebih nyata. 67 66 Lihat putusan sela dengan terdakwa Abilio Jose Osorio Soares (Mantan Gubernur Timor-timur) tanggal 4 April 2002. 67 Argumen ini didasarkan pada komparasi mengenai ukuran untuk menetukan ada tidaknya kepastian hokum dan keadilan khusus dalam penegakan HAM yaitu nilai keadilan tidak diperoleh melalui tingginya nilai kepastian hukum melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban, dan pelaku kejahatan dan semakin serius suatu kejahatan maka semakin besar nilai keadilan yang harus di pertahankan lebih dari nilai kepastian hukum. Lihat Putusan sela dengan terdakwa M. Noer Muis (Mantan Komandan Korem) 164, Timortimur. Tanggal 20 Agustus 2002. Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, (ELSAM) 38
Page 1 and 2: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk
Page 3 and 4: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 37: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?