Auditoria 28

More documents

Recommendations

Info

Ragam Pengawasan SELAMAT DATANG BPHTB DI DAERAH Sejarah, Pajak Pusat, Latar Belakang UU PDRD, dan Permasalahan dalam Implementasi (Bagian Pertama dari dua tulisan) Oleh : Heru Susanto (Auditor Inspektorat VII) Pada saat penulis melintasi Jalan Raya Bogor terlihat spanduk iklan rumah yang mencantumkan promosi “Bebas BPHTB” untuk transaksi pembelian rumah. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah konsumen tidak wajib membayar BPHTB atas transaksi pembelian rumah? Apakah tindakan tidak membayar BPHTB tidak melanggar undangundang? 1. PENDAHULUAN Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadikan tanah dan bangunan sebagai sumber pendapatannya. Mengapa BPHTB dinamai Bea, bukan pajak sebagaimana pungutan Negara lainnya? Ada beberapa ciri khusus yang membuat pungutan ini dinamai bea, yaitu : a. Saat pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang misalnya, pembeli tanah bersertifikat sudah diharuskan membayar BPHTB terutang sebelum terjadi saat terutang (sebelum akta dibuat dan ditandatangani). Kondisi serupa sama dalam Bea Meterai (BM), siapapun pihak yang membeli meterai tempel berarti ia sudah membayar BM walaupun belum terjadi saat terutang pajak; b. Dalam pembayaran BPHTB yang menggunakan Surat Setoran BPHTB (SSB) tidak membutuhkan nomor identitas seperti NPWP; c. Frekuensi pembayaran BPHTB terutang dapat dilakukan secara isidentil ataupun berkalikali dan tidak terikat dengan masa ataupun tahunan. 2. SEJARAH BPHTB Pada masa lalu ada pungutan pajak dengan nama Bea Balik Nama yang diatur dalam Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291. Bea Balik Nama ini dipungut atas setiap perjanjian pemindahan hak atas harta tetap yang ada di wilayah Indonesia, termasuk peralihan harta karena hibah wasiat yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia. Yang dimaksud dengan harta tetap dalam Ordonansi tersebut adalah barang-barang tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya dilakukan dengan pembuatan akta menurut cara yang diatur dalam undangundang, yaitu Ordonansi Balik Nama Staatsblad 1834 Nomor 27. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak-hak kebendaan yang dimaksud di atas tidak berlaku lagi, karena semuanya sudah diganti dengan hak-hak baru yang diatur dalam UUPA. Sebelum diberlakukan UUPA, di Indonesia terjadi dualisme Hukum Pertanahan yaitu hak atas harta tetap dengan titel Hukum Barat yang diatur dalam KUH Perdata dan hak atas harta tetap orang 40 VOL V No. <strong>28</strong> | Edisi Januari - Februari 2012
Ragam Pengawasan Indonesia asli/hak pribumi yang diatur dalam Hukum Adat tiap-tiap daerah. Dengan demikian, sejak UUPA maka dualisme Hukum Pertanahan di Indonesia dihapuskan dan Bea Balik Nama atas hak harta tetap berupa hak atas tanah tidak dipungut lagi, sedangkan ketentuan mengenai pengenaan pajak atas akta pendaftaran dan pemindahan kapal yang didasarkan pada Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291 masih tetap berlaku. Dengan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pengganti Bea Balik Nama atas harta tetap berupa hak atas tanah yang tidak dipungut lagi sejak UUPA maka diadakan pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan nama BPHTB berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB). 3. BPHTB SEBAGAI PAJAK PUSAT Landasan hukum pungutan BPHTB adalah berdasarkan UU Nomor 21 tahun 1997, namun UU ini sempat ditunda diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun 1997 (Perppu) dengan pertimbangan terjadi krisis ekonomi dan moneter. BPHTB mulai diberlakukan sejak 1 Juli 1998. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam UU BPHTB tahun 1997 adalah: a. self assessment sistem, b. tarif ditetapkan 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP), c. dikenakan sanksi kepada WP maupun pejabatpejabat umum yang melakukan pelanggaran ketentuan atau tidak melaksanakan kewajiban, d. hasil penerimaan BPHTB diserahkan sebesar 80% kepada Pemerintah Daerah dan 20% untuk Pemerintah Pusat, dan e. tidak diperkenankan ada pungutan lain atas pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sejak UU BPHTB diberlakukan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah yang dimaksud dalam UU BPHTB adalah Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) sesuai pasal 16 UUPA. Pengertian perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, meliputi pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta pemberian hak baru baik karena kelanjutan pelepsan hak dan di luar pelepasan hak. Mulai tanggal 1 Januari 2001, UU BPHTB diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2000 dengan dilatarbelakangi antara lain memperluas cakupan objek pajak untuk mengakomodir adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum diatur, lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak, lebih memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan dan sanksi bagi pejabat. Adapun perluasan objek meliputi: a. Hak Pengelolaan, beserta bangunan diatasnya; b. Hak milik atas satuan rumah susun/HMSRS (berdasarkan UU Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun); c. Perolehan hak karena waris; dan d. Perolehan dalam transaksi ekonomi seperti penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran usaha. Berdasarkan paragraf di atas maka syarat objektif pengenaan BPHTB adalah (1) adanya peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sesuai pasal 2 ayat (1) UU BPHTB, (2) perolehan hak didasarkan atas sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu HM, HGU, HGB, HP, HMSRS, atau Hak Pengelolaan sesuai pasal 2 ayat (3) UU BPHTB, dan (3) perolehan tersebut dibuat, ditandatangani, didaftarkan, diterbitkan, ditunjuk atau diputuskan oleh pejabat yaitu notaris/pejabat penbuat akta VOL V No. <strong>28</strong> | Edisi Januari - Februari 2012 41
Page 1 and 2: ASDFASDF VOL V No. 28 | Edisi Janua
Page 3 and 4: editorial Salam Satu Itjen Selamat
Page 5 and 6: hingga terbitnya Daftar Isian Pelak
Page 7 and 8: Laporan Utama juga dengan DJA dan D
Page 9 and 10: Laporan Utama Pelaksanaan Anggaran
Page 11 and 12: Laporan Utama Liaison Officer Pelak
Page 13 and 14: Laporan Utama (Sehari-hari di Subba
Page 15 and 16: Laporan Utama kajian, usulan-usulan
Page 17 and 18: Laporan Utama pendukung, berupa fot
Page 19 and 20: Liputan Khusus Idealkah Proses Muta
Page 21 and 22: Liputan Khusus dipertahankan oleh p
Page 23 and 24: Liputan Khusus jabatan lain dengan
Page 25 and 26: Liputan Khusus “Nikmatnya” Meng
Page 27 and 28: Liputan Khusus MEREKA YANG HARUS MU
Page 29 and 30: Auditoase Auditor Muda, Auditor Tua
Page 31 and 32: Wawancara Teman-teman Bagian PK itu
Page 33 and 34: Wawancara di luar itu. Misalnya, be
Page 35 and 36: Info Penting MENULISLAH KAWAN, ANGK
Page 37 and 38: Profil Bu Misnem, loyalitas tak ber
Page 39: SpeakOut ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR
Page 43 and 44: Ragam Pengawasan menetapkan bebanny
Page 45 and 46: Ragam Pengawasan a. Surat Perjanjia
Page 47 and 48: Ragam Pengawasan dari tanggal 1 Jan
Page 49 and 50: Ragam Pengawasan diharapkan diharap
Page 51 and 52: Ragam Pengawasan atau di wilayah te
Page 53 and 54: Karikatur VOL V No. 28 | Edisi Janu
Page 55 and 56: Alexander on Leadership INTEGRITAS
Page 57 and 58: Pojok Komunitas PeSaN dalam secangk
Page 59 and 60: Resensi Buku Key Performance Indica

Auditoria 28

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?