Auditoria 28

More documents

Recommendations

Info

Ragam Pengawasan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-73/PB/2011 MENIMBULKAN MASALAH BARU (Bagian Pertama dari Dua Tulisan) Pendahuluan Seperti penulis uraikan pada Auditoria Vol V No. 26 Edisi September-Oktober 2011 bahwa biasanya setiap menjelang akhir tahun Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan peraturan mengenai langkahlangkah menghadapi akhir tahun anggaran, sekarang telah terbit Perturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-73/PB/2011 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011. Berbagai komentar muncul sehubungan adanya peraturan tersebut, yang pada dasarnya menyatakan implementasinya sangat menyulitkan, baik bagi PPK maupun bagi rekanan. Bahkah ada pendapat menyatakan bahwa Per-73/ PB/2011 tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010). Penulis tertarik untuk membahas khusus permasalahan yang terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang sampai dengan batas waktu terakhir pengaujuan SPM-LS pekerjaan belum selesai. Agar alur pembahasan dapat mengalir, berikut adalah petikan peraturannya: • Pasal 12 ayat (1) huruf c: SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 19 Desember 2011 • Pasal 13 (1) Pekerjaan pisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan-nya (BAPP) dibuat mulai tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, KPA pada saat pengajuan SPM-LS kepada KPPN wajib melampirkan: 44 VOL V No. 28 | Edisi Januari - Februari 2012
Ragam Pengawasan a. Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dengan pihak ketiga/rekanan sesuai format lampiran II b. Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yang masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/ garansi pembayaran bank tersebut. c. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 juta rupiah, jaminan/garansi pembayaran bank tersebut dapat diganti dengan SPTJM sebagai penjaminan dari KPA sesuai format lampiran III d. jaminan/garansi pembayaran bank sebagimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi diwilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat tansferabel sesuai format lampiran IV e. Surat Pernyataan dari PA/KPA mengenai keabsahan dari jaminan/ garansi pembayaran bank tersebut dengan pernyataan bahwa apabila dari jaminan/garansi pembayaran bank tersebut palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi PA/KPA sesuai format lampiran V f. Asli Surat Kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format lampiran VI g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% sampai dengan masa berakhirnya kontrak dari pihak ketiga/rekanan sesuai format lampiran VII (2) KPA wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir. (3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/ tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. KPA, paling lambat 1 hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya b. Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya c. Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir d. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan klaim pencairan jaminan/ garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan dalam hal penyetorannya pada bulan Desember tahun 2011, atau sebagai pendapatan anggaran lainlain yang disetor setelah akhir tahun angggaran 2011 e. Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas Negara atau melalui pemotongan SPM f. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kas Negara atau melalui pemotongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan g. Dalam hal dokumen- dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka Kepala KPPN melaporkan KPA berkenaan ke Unit Pemeriksa Internal Kementerian/Lembaga terkait dan BPKP. VOL V No. 28 | Edisi Januari - Februari 2012 45
Page 1 and 2: ASDFASDF VOL V No. 28 | Edisi Janua
Page 3 and 4: editorial Salam Satu Itjen Selamat
Page 5 and 6: hingga terbitnya Daftar Isian Pelak
Page 7 and 8: Laporan Utama juga dengan DJA dan D
Page 9 and 10: Laporan Utama Pelaksanaan Anggaran
Page 11 and 12: Laporan Utama Liaison Officer Pelak
Page 13 and 14: Laporan Utama (Sehari-hari di Subba
Page 15 and 16: Laporan Utama kajian, usulan-usulan
Page 17 and 18: Laporan Utama pendukung, berupa fot
Page 19 and 20: Liputan Khusus Idealkah Proses Muta
Page 21 and 22: Liputan Khusus dipertahankan oleh p
Page 23 and 24: Liputan Khusus jabatan lain dengan
Page 25 and 26: Liputan Khusus “Nikmatnya” Meng
Page 27 and 28: Liputan Khusus MEREKA YANG HARUS MU
Page 29 and 30: Auditoase Auditor Muda, Auditor Tua
Page 31 and 32: Wawancara Teman-teman Bagian PK itu
Page 33 and 34: Wawancara di luar itu. Misalnya, be
Page 35 and 36: Info Penting MENULISLAH KAWAN, ANGK
Page 37 and 38: Profil Bu Misnem, loyalitas tak ber
Page 39 and 40: SpeakOut ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR
Page 41 and 42: Ragam Pengawasan Indonesia asli/hak
Page 43: Ragam Pengawasan menetapkan bebanny
Page 47 and 48: Ragam Pengawasan dari tanggal 1 Jan
Page 49 and 50: Ragam Pengawasan diharapkan diharap
Page 51 and 52: Ragam Pengawasan atau di wilayah te
Page 53 and 54: Karikatur VOL V No. 28 | Edisi Janu
Page 55 and 56: Alexander on Leadership INTEGRITAS
Page 57 and 58: Pojok Komunitas PeSaN dalam secangk
Page 59 and 60: Resensi Buku Key Performance Indica

Auditoria 28

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?