Auditoria 29

ASDFASDF 

VOL V No. 29 | Edisi Maret - April 2012 

1

Contens 

Editorial 3 

Auditama 4 

Liputan Khusus 17 

AuditOase 28 

Wawancara 30 

Info Penting 35 

Berita Keluarga 36 

Profil 37 

SpeakOut 38 

Ex-Auditor 40 

Ragam Pengawasan 49 

Sudut Kantor 52 

Pojok SPIP 53 

Alexander on Leadership 55 

Pojok Komunitas 57 

Pesan 58 

Resensi Buku 59 

4 

8 

25 

8 

Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah 

isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai 

Standar Biaya Umum (SBU). 

Isi majalah tidak mencerminkan kebijakan Inspektorat Jenderal 

Pelindung: Inspektur Jenderal, Penasihat: Sekretaris Inspektur Jenderal, Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, 

Inspektur IV, Inspektur V, Inspektur VI, Inspektur VII, Inspektur Bidang Investigasi, 

Penanggung jawab :C.M. Susetya, Redaktur :Budi Prayitno, Penyunting : Alexander Zulkarnaen, Dedhi Suharto, 

M. Hisyam Haikal, M. Gilang Ramadhan, Galih Teguh Gumilang, Ridzky Aditya Saputra, Desain Grafis/ Fotografer 

:Terry Castello, Putra Kusumo Bekti, Sekretariat :Delima Frida, Suryani, Istianah, Maria Cecilia Kinanthi, Dianita 

Wahyuningtyas, Rahmawati Setyaningsih, Mujaini, Ari Hapsari, Johan Rizki, Agus Rismanto, Ervin Septian Firdaus, 

Talitha Sya'banah Fajrin Sudana, Ari Hapsari 

ISSN : 1411 - 9455 

Alamat: Jl. Dr. Wahidin No. 1, Gedung Juanda II Lantai IV - XIII, 

Telp. (021) 3865430 fax. (021) 3440907 Kode Pos : 10710 

e-mail : Majalah.Auditoria@gmail.com 

2 

VOL V No. 29 | Edisi Maret - April 2012

aditorial 


3

auditama 

Siapa Bilang TU dan 

Kehumasan itu Hanya 

Sekedar Surat Menyurat? 

Ketika berbicara mengenai tata usaha atau biasa disingkat TU, maka yang ada dibenak kita adalah proses 

administrasi persuratan, penggandaan, dan pengarsipan. Pada prakteknya, seringkali pekerjaan pegawai 

TU ini dipandang sebelah mata karena dianggap sangat mudah dilakukan dan tidak membutuhkan pemikiran. 

Mungkin dalam bayangan kita, pekerjaan pegawai TU hanya sebatas pada menerima surat, mencatat, 

menggandakan, kemudian menyimpan surat tersebut. Namun, apakah sesederhana itu pekerjaan pegawai TU ? 

Tata Usaha Identik dengan Surat, Dokumentasi, 

dan Arsip 

Memang benar bahwa tugas utama 

pegawai TU adalah berkaitan dengan persuratan dan 

penyimpanan arsip. Terkadang keberadaan pegawai 

TU mungkin tidak dianggap penting pada saat surat 

atau berkas baru masuk ke ruang pimpinan. Tapi 

pada akhirnya, keberadaan pegawai TU akan terlihat 

penting ketika proses surat atau berkas tersebut 

sudah berjalan beberapa waktu kemudian, misalnya: 

seorang pimpinan membutuhkan surat atau berkas 

yang dikirim enam bulan yang lalu, hal ini akan 

lebih mudah jika ada pegawai TU yang menangani 

sehingga surat-surat atau berkas-berkas yang masuk 

mudah untuk dicari kembali. 

Berkaitan dengan persuratan, dua orang 

pegawai subbag TU dan Kehumasan Bagian Umum 

Sekretariat Itjen, Natassa Feryza dan Canggih W. S., 

memberikan penjelasan mengenai alur pekerjaan 

mereka. Hal pertama yang dilakukan adalah 

menerima surat masuk yang ditujukan kepada 

Irjen atau Sekretaris Irjen, lalu diinput ke aplikasi, 

selanjutnya dicetak lembar disposisi. Setelah itu 

surat disampaikan kepada Irjen atau Sekretaris 

4 


auditama 

Irjen untuk didisposisikan, setelah didisposisi lalu 

direkam dalam aplikasi, kemudian surat itu dikirim 

sesuai tujuan disposisi. Dalam hal ini, pihak-pihak 

yang terlibat yaitu dari subbag TU, Bagian SIP jika 

ada kendala dalam aplikasi persuratan, dan unit lain 

yang menjadi tujuan disposisi Irjen atau Sekretaris 

Irjen untuk merespon surat masuk tersebut sesuai 

arahan/disposisi Irjen atau Sekretaris Irjen. 

Tata usaha selalu berkaitan dengan 

dokumentasi dan kearsipan. Inilah mengapa 

perpustakan juga merupakan salah satu unit yang 

dikelola oleh subbag TU dan Kehumasan. Mujaini, 

seorang Sarjana Humaniora yang bergabung di 

Itjen tahun 2010 menjelaskan tugas-tugasnya di 

Perpustakaan Itjen. “Yang utama adalah mengelola 

koleksi perpustakaan, baik yang berbentuk buku 

maupun non-buku, seperti dokumen peraturanperaturan 

atau undang-undang”, terang Mujaini. 

Wawan Surahman, rekan kerja Mujaini di 

perpustakaan, turut menambahkan bahwa yang yang 

dilakukan dalam mengelola perpustakaan adalah 

scan data buku, perawatan ruangan, perawatan fisik 

buku, pelayanan peminjaman dan pengembalian. 

Dapat dikatakan bahwa penyimpanan arsip fisik 

dan pendokumentasian juga merupakan salah satu 

kegiatan di perpustakaan, terutama yang berkaitan 

dengan pengadaan dokumentasi peraturanperaturan.“Jadi 

kami siap membantu rekan-rekan 

yang sekiranya membutuhkan dokumen peraturan” 

jelasnya. 

Tata Usaha ditambah Kehumasan, jadi seperti 

apa ya? 

Pada tahun 2010, berdasarkan PMK 

184/PMK.01/2010 terdapat penambahan fungsi 

kehumasan dalam subbagian TU Bagian Umum, 

sehingga namanya pun berubah menjadi Subbag 

TU dan Kehumasan. Subbagian TU dan Kehumasan 

Bagian umum yang dikomandoi oleh Budi Prayitno 

mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, 

kearsipan, kepustakaan, penggandaan, ekspedisi, 

kehumasan, komunikasi publik, pemantauan aktivitas 

harian Inspektorat jenderal, dan pendampingan 

kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang 

dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan 

oleh aparat penegak hukum. 

Ketika ditemui di ruang kerjanya di lantai 

IV gedung Djuanda II, Budi menuturkan visi dan misi 

Subbag TU dan Kehumasan, visi dan misi SUbbag 

TU dan Kehumasan adalah mewujudkan Bagian 

Umum menjadi bagian yang terbaik melalui tupoksi 

Subbag TU dan Kehumasan, yaitu persuratan, 

kearsipan, perpustakaan, penggandaan, ekspedisi 

dan kehumasan. “Kami merasa saat ini masih jauh 

dari ideal, oleh karena itu semua lini masih harus 

ditingkatkan, baik itu dalam urusan persuratan, 

kearsipan, kepustakaan, penggandaan, ekspedisi dan 

lain-lain”, ujar Budi sambil membenahi letak tempat 

duduknya.“Tantangannya adalah banyak pekerjaan 

yang bersifat unstructure dan on the spot yang harus 

dikerjakan dalam waktu sempit, prinsip kami semua 

pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya meski 

terkadang harus pulang malam hari”, tambahnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Galih 

Teguh Gumilang, salah satu punggawa Subbag TU 

dan Kehumasan yang mahir dalam bidang desain. 

Menurut Galih, pekerjaan di Subbag TU dan 

Kehumasan tidak hanya apa yang terikat dalam 

kontrak kinerja ataupun tupoksi yang ada, namun 

jauh lebih luas lagi. Segala sesuatu dilakukan dengan 

sentuhan seni, mulai dari desain, pengadaan barang 

seni, dokumentasi kegiatan, event organizer, hingga 

pelayanan pimpinan. 

Tata Usaha dan Kehumasan adalah dua 

bidang yang sama-sama berhubungan dengan pihak 

luar. Menurut Galih, dengan adanya kehumasan 

di Itjen struktur organisasi kehumasan yang ada 

saat ini semakin jelas. Tugas humas sendiri adalah 

mensosialisasikan dan mengkomunikasikan segala 

bentuk informasi kepada publik, baik itu internal 

maupun eksternal. Dan agar membuat kerja 

kehumasan lebih baik, efisien, dan efektif, humas 

seharusnya memiliki struktur langsung dari unit 


5

auditama 

organisasi. Karena biasanya humas membawa tugas 

mengenai kebijakan-kebijakan Unit Eselon I maupun 

yang bersifat Kementerian. 

Dengan adanya Kehumasan di struktur 

organisasi Itjen dampak langsungnya terhadap 

pekerjaan adalah lebih mudah berkoordinasi 

dan mensinergikan strategi-strategi kehumasan 

yang adatiap-tiap eselon I. “Dan dampak lainnya 

adalah menambah pekerjaan, tetapi yang dengan 

bertambahnya pekerjaan pasti akan bertambah 

pula pengalaman dan pengetahuan”, ujarnya 

dengan bijak. Canggih dan Tassa pun berpendapat, 

bahwa dengan adanya unit kehumasan sangat 

bagus untuk meng-update informasi-informasi 

seputar Itjen, baik melalui website, ataupun majalah 

Auditoria. Kegiatan-kegiatan yang ada di Itjen dapat 

dipublikasikan dan di-update di website. 

“Subbag TU dan 

Kehumasan terkadang 

masih dipandang sebelah 

mata. Beberapa masih 

menganggap pekerjaan 

unit ini sepele dan mudah, 

padahal kenyataannya 

tidak demikian” 

menjelaskan bahwa manfaat penggunaan e-filing ini 

baru terasa ketika kita harus mencari arsip-arsip yang 

sudah lama, entah dimana atau masih ada atau tidak, 

tidak ada yang tahu. Melalui e-filing hal tersebut 

dapat diatasi. Dokumen dengan mudah dan cepat 

bisa ditemukan. Semua ini dilakukan sebagai bentuk 

dukungan terhadap kegiatan pengawasan yang ada 

di Itjen. 

Perpustakaan Itjen sekarang ini 

dikembangkan menjadi perpustakaan modern. 

Wawan mengatakan, perpustakaan Itjen sekarang 

ini mengalami perkembangan yang pesat, mulai dari 

alat, sistem pelayanan, aplikasi sampai dengan koleksi 

buku. Pengadaan buku-buku dilakukan berdasarkan 

permintaan dari tiap-tiap unit atau bagian di Itjen, 

sehingga koleksi yang ada di perpustakaan dapat 

memenuhi apa yang dibutuhkan para pegawai 

Itjen. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang 

lalu, perpustakaan Itjen lebih banyak mengoleksi 

peraturan-peraturan dibandingkan dengan bukubuku. 

Curahan Hati para Punggawa Subbag TU dan 

Kehumasan 

Yang Diunggulkan di Subbag TU dan Kehumasan 

Pada tahun 2012 ini, pengarsipan berbasis 

aplikasi (e-filing) dan perpustakaan modern menjadi 

konsentrasi utama di Subbag TU dan Kehumasan. 

Electronic Filing atau biasa disingkat dengan e-filing 

merupakan pengelolaan arsip atau dokumen dengan 

menggunakan aplikasi. Kegiatan ini adalah salah 

satu upaya subbag TU dan Kehumasan dalam rangka 

mewujudkan e-government. Selama ini arsip-arsip 

yang sangat tingg inilainya justru dicampakkan 

begitu saja dan tidak ditindaklanjuti. Padahal, bisa 

jadi suatu arsip akan sangat berguna di waktu-waktu 

mendatang. Baik arsip fisik maupun arsip digital, 

dikelola dengan menggunakan aplikasi ini. Galih 

Suka dan duka, pastinya dialami oleh 

para punggawa subbag TU dan Kehumasan dalam 

menjalankan tugasnya. Natassa bercerita, sejak 

ditempatkan di Subbag TU dan Kehumasan pada 

awal tahun 2008 banyak sekali pengalaman yang 

dirasakannya. Tugasnya yang mengurusi persuratan 

di ruang Sekretaris Itren, membuat Natassa sering 

berkomunikasi dengan Sekretaris Itjen. Disitulah 

Natassa merasa bahwa ternyata para pejabat 

itu manusia biasa yang juga senang bercanda. 

Pengalaman lain juga dirasakan oleh Canggih yang 

bertugas mengelola persuratan yang ditujukan 

6 


auditama 

untuk Irjen. Pada saat-saat tertentu Canggih 

diharuskan untuk standby di ruangan sampai malam 

hari. Meskipun lelah, tapi Canggih melakukan 

dengan senang hati, karena itu adalah tugas yang 

memang harus dilaksanakan. Pengalaman lain yang 

menurutnya sangat berkesan adalah Bagian Umum 

secara rutin mengadakan Family Gathering setiap 

tahunnya. Menurutnya hal ini sangat bagus untuk 

meningkatkan kekompakan serta rasa kekeluargaan, 

mengingat subbag-subbag di Bagian Umum memiliki 

ruang kerja yang terpisah sehingga sangat jarang 

untuk bisa berkumpul bersama. 

Sebagai seorang pustakawan, Mujaini 

tentu saja dituntut untuk bertemu banyak orang 

dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Mujaini 

menganggap ini adalah sebuah tantangan dan 

kesenangan, karena bisa mengenal rekan-rekan di 

Itjen. Namun, beberapa kendala juga ia alami. Salah 

satunya adalah ketika tidak dapat memberikan 

pelayanan dengan baik, misalnya memberikan 

buku yang hendak dipinjam karena buku tersebut 

belum ada di perpustakaan atau ada namun 

sedang dipinjam orang lain. Kendala lain yang dia 

rasakan adalah kurangnya kedisiplinan beberapa 

pegawai dalam mengembalikan buku. Ada juga yang 

mengembalikan buku dalam keadaan rusak. Ada satu 

cerita yang membuatnya sedih, ketika ia bertemu 

dengan seorang pegawai Itjen dan kemudian 

berkata, “Oh, ternyata Itjen punya perpus ya?”. Galih 

memaparkan bahwa sampai saat ini subbag TU dan 

Kehumasan terkadang masih dipandang sebelah 

mata. “Beberapa pegawai Itjen masih menganggap 

pekerjaan TU dan Kehumasan itu sepele dan mudah, 

padahal kenyataannya tidak demikian”, ungkapnya. 

Harapan para Punggawa Subbag TU dan 

Kehumasan 

Dari pengalaman yang dialami Mujaini 

mengenai masih adanya pegawai Itjen yang tidak tahu 

adanya perpustakaan di Itjen, ia berharap ada sarana 

untuk lebih mempromosikan perpustakaan. Selain 

itu, ia juga mengharapkan kerjasama dari semua 

pihak yang menggunakan fasilitas perpustakaan 

untuk disiplin dalam mengembalikan buku yang 

dipinjam. Peningkatan fasilitas juga menurutnya 

perlu ditingkatkan lagi, seperti mesin fotocopy dan 

unit komputer sebagai mesin pencarian. Mesin 

fotocopy dibutuhkan terutama untuk buku-buku 

limited namun banyak dicari, sehingga cukup memfotocopy 

halaman-halaman yang diperlukan, tanpa 

perlu meminjam. Untuk komputer, digunakan untuk 

memudahkan pegawai mencari buku yang diinginkan. 

“Sebagai supporting unit, tugas 

subbag TU dan Kehumasan tidak 

akan berhasil maksimal tanpa 

adanya kerjasama dari para 

pemangku kepentingan” 

Kerjasama, adalah suatu hal yang 

sangat dasar dan dibutuhkan dalam 

melakukan suatu proses kegiatan. Begitu 

pula dalam manajemen e-filing. Galih 

menyebutkan, kendala yang dihadapi dalam 

melakukan e-filing adalah keterlambatan 

penyerahan arsip dari masing-masing unit 

atau bagian, serta masih terdapat beberapa 

jenis dokumen belum sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Kegiatan E-filing tidak akan 

berjalan jika tidak ada tanggapan dan 

keseriusan dari masing-masing pemangku 

kepentingan di Itjen. Harapannya, tiap-tiap 

PIC yang ditunjuk benar-benar bertanggung 

jawab atas urusan kearsipan di masing-masing 

unit. Ya, meskipun sebagai supporting unit, 

tugas subbag TU dan Kehumasan tidak akan 

berhasil maksimal tanpa adanya kerjasama 

dari para pemangku kepentingan. (VIN/RHM/ 

PUT) 


7

auditama 

Layanan Subbagian PRT : 

TERASA 

tapi tak kentara 

Dalam melaksanakan pekerjaan seharihari, 

terkadang kita merasa sudah 

bekerja sekuat tenaga, melayani 

sebaik-baiknya, namun sedikit sekali 

apresiasi dari orang lain. Begitulah 

yang terjadi di Bagian umum. Semua yang dikerjakan 

barangkali adalah hal yang tidak luar biasa, just 

ordinary. Melayani sebaik-baiknya, tanpa berharap 

pujian orang lain, adalah hal biasa. Sebaliknya, 

kesalahan sedikit saja bisa berbuah complaint yang 

luar biasa. Itulah pelayanan. 

Subbag Protokoler dan Rumah Tangga 

adalah suatu unit kerja yang mengurusi urusan 

dalam, rumah tangga, pengangkutan, atau jamuan 

tamu. Jarang sekali orang menganggapnya sebagai 

tugas yang ‘fundamental’ bagi organisasi. Pekerjaan 

yang merupakan unit pendukung tersebut tentunya 

bukanlah tugas pokok yang merupakan core Business, 

tetapi tidak dapat juga dikesampingkan peranannya. 

Tanpanya, sedikit banyak berimbas pada pencapaian 

tujuan organisasi. 

Tidak hanya ada di perusahaan atau 

badan usaha, di Instansi pemerintah seperti 

Inspektorat Jenderal pun bagian/unit kerja seperti 

ini pasti ada. Melihat dari kacamata yang tidak 

biasa, Majalah Auditoria kali ini akan mengupas 

unit pelayanan yang mengurusi hal-hal yang 

kelihatannya ‘sepele’ di atas. 

Apa sih Subbag PRT itu ? 

Adalah Subbagian Protokol dan Rumah 

Tangga yang selanjutnya disingkat Subbag PRT 

(bukan kependekan dari Pembantu Rumah Tangga). 

Subbag PRT adalah salah satu subbagian di Bagian 

Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal. Subbag 

PRT mempunyai tugas pokok melakukan urusan 

dalam, akomodasi, protokoler, kerumahtanggaan, 

pengangkutan, dan pemeliharaan inventaris kantor. 

Kelihatannya memang simple, namun ketika kita 

mencoba menyelami pekerjaan yang mereka lakukan, 

sungguh di luar apa yang kita bayangkan. 

Sebagai Kepala Subbag PRT, Hari Purnomo 

menjelaskan bahwa tugas utama subbag PRT adalah 

pemeliharaan yang berpokok pada pemeliharaan 

aset yang dimiliki Inspektorat Jenderal seperti 

pemeliharaan kendaraan dinas, inventaris, rumah 

dinas, gedung kantor dan protokoler yang terkait erat 

dengan pelayanan pimpinan (meliputi pengawalan 

pimpinan), antar jemput tugas dinas, akomodasi 

hotel, penyiapan bahan dan jamuan rapat, dan lainlain. 

Mujiastono -yang akrab disapa Mujay, 

seorang petugas di Subbag PRT- mengungkapkan 

8 


auditama 

bahwa selama di Subbag PRT, tugasnya adalah 

mengelola perawatan inventaris, pemeliharaan 

rumah dinas, mengelola langganan daya dan jasa, 

mengelola jasa kebersihan (cleaning service), dan 

sewa mesin fotocopy. “Hampir setiap bisnis proses 

di subbag PRT mirip satu sama lain, hanya berbeda 

objek yang ditanganinya” katanya. 

Lain lagi kata Murdiono, salah satu staf 

Protokol Inspektur Jendral. Imunk –panggilan akrab 

Murdiono- mengibaratkan pekerjaan di Subbag 

PRT sebagai “Jaga Warung”. Staf harus standby 

di ruangan dan siap sedia untuk melayani ketika 

ada stakeholders yang membutuhkan pelayanan. 

Sebagai ajudan, Imunk bertugas mendampingi dan 

memastikan segala kebutuhan Inspektur Jenderal 

terpenuhi tepat pada waktunya. 

Program Unggulan Subbag PRT 

Ternyata tidak hanya pekerjaan rutin yang 

dilakukan oleh Subbag PRT. Ada beberapa program 

dan kegiatan yang menjadi unggulan. Dari pemaparan 

Hari Purnomo, kegiatan unggulan yang ada di subbag 

ini adalah Program Kebersihan atau yang dikenal 

dengan istilah 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), 

Pembangunan Aplikasi pelayanan Pimpinan (Katana) 

yang merupakan aplikasi berbasis Web untuk 

mengadministrasikan Agenda Pimpinan (pejabat 

Eselon I dan II Itjen), serta program pelayanan satu 

pintu atas setiap permintaan pelayanan. 

Khusus untuk program 5R, Hari menekankan 

pentingnya pelaksanaan program ini sebagai upaya 

yang diharapkan dapat mengubah budaya kerja 

pegawai Itjen menjadi semakin baik. Program 5R yang 

baru pertama dijalankan di tahun 2012 ini tidak sama 

dengan program kebersihan lainnya. Fokusnya lebih 

ke arah pembangunan budaya kerja yang dimulai 

dari tempat kerja sampai kepada perubahan prilaku 

masing-masing pegawai. Program ini dilakukan 

secara bertahap dengan menerapkan falsafah jepang 

‘Kaizen’ yang menitikberatkan terhadap perubahan 

dari yang salah, benar, dan menuju lebih baik secara 

berkelanjutan. 

Adapun dalam praktiknya, gambaran 

umum program 5R ini dilakukan secara bertahap, 

diantaranya melakukan pengelompokan barangbarang 

berdasarkan tingkat kebutuhan pegawai di 

masing-masing meja kerja dan menyingkirkan semua 

barang-barang yang tidak diperlukan. Selanjutnya, 

pegawai menyediakan sistim sarana penyimpanan 

serta lay-out untuk menjamin bahwa barang-barang 

yang diperlukan menjadi mudah dikenali dan mudah 

ditemukan dan mudah dikembalikan. Selanjutnya 

melakukan penerapan secara terus menerus 

menjadikan tempat kerja yang sehat dan ramah 

terhadap lingkungan melalui standar pengendalian 

program 5R. 

Sebagai bentuk evaluasi terhadap 

pelaksanaan program 5R, dilakukan penilaian oleh 

Top Management, dalam hal ini para pimpinan 

organisasi untuk menilai sejauh mana tingkat 

efektif dan efisien pelaksanan program 5R. Hari 

menambahkan, “progam ini dapat berjalan dengan 

baik jika semua pegawai tidak hanya perpartisipasi 

saja tetapi harus mempunyai keterlibatan yang 

berarti dan juga adanya komitmen dari para pimpinan 

untuk aktif mendukung program 5R.” 

Program 5R Subbag PRT 

Sebagai salah satu kegiatan protokoler, 

Subbag PRT juga menjalankan aplikasi Katana 

sebagai langkah untuk mempermudah pelaksanaan 

kegiatan/acara pimpinan Itjen, baik dari segi 

penyediaan ruangan, jamuan, pendampingan, dan 

lain sebagainya. Aplikasi ini merupakan bentuk 

monitoring agenda pimpinan sehingga kegiatan 

keprotokoleran lebih terintegrasi. Tujuannya agar 

Subbag PRT selaku protokoler dapat mengantisipasi 

kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diinginkan 

pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugasnya 

tersebut. 


9

auditama 

Sedangkan untuk program pelayanan satu 

pintu atas setiap permintaan pelayanan merupakan 

langkah maju untuk meningkatkan proses administrasi 

pelayanan menjadi lebih jelas dan rapi. Melalui 

pelayanan satu pintu, semua jenis permintaan akan 

lebih terkontrol, cepat ditindaklanjuti, dan tersistem. 

Program dan kegiatan tersebut umumnya 

telah berjalan cukup baik, meskipun masih ada 

beberapa kendala. Misalnya program pelayanan satu 

pintu yang terkendala dengan kekurangan SDM yang 

kompeten, Program 5R yang masih dalam proses 

pilot project di unit Sekretariat Itjen dan Kasubbag 

TU Inspektorat sehingga belum terlaksana di seluruh 

unit di lingkungan Itjen. Namun, program-program ini 

akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

dan lebih baik lagi. 

Suka duka melayani 

Menelisik suka duka para pegawai Subbag 

PRT tentu sangat menarik. Pengalaman seru selama 

di Subbag PRT mungkin tak bakal dijumpai di tempat 

lain. Johan Rizky Aditya, pelaksana tugas Subbag 

PRT punya cerita positif tentang pengalaman kerja 

di sini. “Gara- gara bekerja disini saya jadi lebih 

komunikatif karena tugasnya berhubungan dengan 

pihak lain. Dulu saya malas ngomong panjang lebar”, 

Ungkapnya. Tidak hanya itu, Johan juga mendapat 

banyak ilmu dan menjadi lebih bersabar melayani 

stakeholders yang selalu menuntut ini dan itu. “Kalau 

dulu saya dihadapkan dengan orang yang banyak 

nuntut, udah saya tinggal” candanya. 

Hal yang sama juga diutarakan oleh Imunk. 

Pekerjaan sebagai ajudan yang menuntutnya untuk 

berhubungan dengan banyak pihak, khususnya para 

pejabat eselon I, membuat Imunk semakin baik 

dalam berkomunikasi dan memperluas jaringan relasi 

saya. Selain itu, Imunk pun selalu lebih dahulu tahu 

atas informasi yang sedang menjadi issue di Itjen 

atau Kementerian Keuangan. “Menjadi kebanggaan 

tersendiri karena bisa dekat dengan pimpinan 

tertinggi Itjen. Saya jadi bisa belajar bagaimana 

menjadi seorang pemimpin yang baik” tambahnya. 

Adapun dukanya adalah sebagian besar waktu habis 

di kantor dan terbiasanya pulang malam, jauh di luar 

jam kerja. “Ibaratnya, kami ga pernah lihat matahari 

karena berangkat pagi dan pulang sudah sangat 

malam” tambah Imunk. 

Lain halnya dengan Mujay. Menurutnya, 

sukanya bekerja di subbag PRT adalah sikap para 

pegawainya yang baik, ramah, peduli satu sama 

lain, dan enjoy. Pekerjaannya mengasyikkan karena 

sifatnya yang lebih menuntut pegawainya untuk rajin 

dan selalu siap cepat tanggap. Namun ada juga sisi 

negatifnya, sebagian pegawainya adalah perokok 

aktif dan ini adalah sisi buruk suatu instansi yang 

harus dibenahi. “Kami sebagai pembaharu di subbag 

PRT berusaha mengubah stigma ini bertahap demi 

bertahap, selalu menyindir siapa saja yang merokok 

dan sekarang telah sedikit demi sedikit mulai 

berubah” terangnya. 

Selanjutnya, pegawai Subbag PRT, Dadang 

Risman Sunandar mengeluhkan “Subbag PRT 

merupakan unit pendukung yang bekerja di belakang 

layar. Kalau ada yang salah akan disalahkan, tapi 

kalau berjalan sukses biasa-biasa saja.” 

Pengalaman dan kendala Subbag PRT 

Dari pengalaman Hari Purnomo, jika 

pelayanan yang diberikan oleh staf di Subbag 

PRT sesuai dengan harapan, maka pegawai yang 

dilayani tidak berkomentar. Berbeda halnya jika ada 

pelayanan yang tidak memuaskan, stakeholders 

langsung berkomentar atau bahkan marah. Untuk 

mensiasatinya, Kasubbag PRT ini mengarahkan agar 

staf di subbagnya memberikan pelayanan prima dan 

sesuai dengan tupoksinya dan berpikir positif untuk 

setiap pekerjaan yang dilakukan. 

10 


auditama 

“Apabila Anda bekerja hanya mencari uang, maka 

Anda akan terpaksa melakukan suatu pekerjaan. 

Namun jika Anda melakukan pekerjaan dengan 

sungguh-sungguh, maka uanglah yang akan 

mencari Anda” 

Dari penjelasan Imunk, ada kendalakendala 

yang seringkali terjadi. Misalnya, rapat yang 

sifatnya mendadak sehingga harus berlarian untuk 

mencari dan memastikan bahan rapat. Kadangkala 

ada kegiatan rapat yang tidak terinfokan sehingga 

ketika ditanya pimpinan, kami tidak bisa menjawab 

yang akhirnya malah ditegur. Permasalahan ini juga 

diamini oleh Johan. Menurutnya, kendala yang sering 

dialami adalah permintaan jamuan 

yang bersifat 

mendadak dan harus saat itu tersedia. “Subbag 

PRT bukanlah Warung Makan. Perlu adanya proses 

pemesanan makanan yang tentunya memerlukan 

waktu penyiapan dan pengirimannya. Namun, 

banyak stakeholders yang tidak mau mengerti” 

keluhnya. 

Dari cerita Imunk, banyak pengalaman unik 

yang dirasakannya. Misalnya saja sewaktu adanya 

rapat pimpinan di Aula Mezzanine Gd. Djuanda I. 

Pada saat itu karena keasyikan ngobrol dengan teman 

ajudan yang lain, Imunk tidak sadar kalau Inspektur 

Jenderal sudah kembali ke ruangan sendiri. Ada lagi 

tambahnya, “Pernah suatu waktu Menteri Keuangan 

mengadakan Rapat pimpinan di salah satu Eselon I, 

kalau tidak salah hari Sabtu. Rapim dimulai pagi hari 

dan baru berakhir pada pukul 24.00 malam.“ Hal 

yang sama juga dialami Dadang. Sebagai pegawai di 

Subbag PRT, Dadang kadangkala bekerja sampe jam 2 

pagi dan besoknya tetap masuk pagi. 

Ada juga pengalaman menarik yang dialami 

Mujay. Seringkali hari Sabtu dan Minggu bekerja 

di kantor demi menjalankan tugas dan melayani 

stakeholders. “Saya pernah standby di ruangan 

sampai jam 11 malam hanya untuk menunggu adanya 

permintaan dari pimpinan yang meminta jamuan 

untuk rapat yang diadakan malam hari” tambahnya. 

Harapan Subbag PRT ke depannya 

Bagi perbaikan di lingkungan 

internalnya, Johan berharap bahwa 

sebagian pegawai yang merupakan perokok 

agar melakukan perubahan sikap untuk 

tidak merokok di ruangan kantor karena 

membuat image Bagian Umum khususnya 

Subbag PRT. Selain akan terlihat jelek 

di mata stakeholders, bau asap rokok 

membuat suasana kerja menjadi pengap 

dan tidak kondusif. “Sebagai pelopor 

program 5R, diharapkan subbag PRT 

dapat menjadi teladan bagi yang lainnya 

dan lebih kompak lagi” ujarnya. 

Sebagai pimpinan Subbag 

PRT, Hari Purnomo berpesan agar 

jangan sampai waktu stakeholders 

terbuang sia-sia karena pelayanan yang tidak 

optimal. Selain itu, Hari berharap bahwa 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan 

Subbag PRT selalu ada improvement. “Walaupun 

sedikit demi sedikit, tapi selalu ada peningkatan 

kinerja sehingga arahnya jelas dan pasti” harapnya. 

(VIN/RHM/PUT) 


11

auditama 

Tiada Itjen tanpa Penugasan 

(Subbag PP, dari ST hingga tiket) 

“...tidak ada kata lain selain continous improvement, yang harus terus ditunaikan oleh 

Subbag PP demi pelayanan yang lebih dan lebih baik lagi...” 

Selayang Pandang 

Sebagai Pegawai Negeri Sipil, apa yang terlintas di kepala kita jika kita mendengar kata “Surat Tugas”? 

Apa pula yang kita pikirkan jika kita mendengar singkatan “SPPD”? Dua istilah itulah yang sehari-hari menjadi 

–istilahnya- sarapan, makan siang, bahkan makan malam bagi Subbagian Penugasan Pengawasan (PP), Bagian 

Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal. 

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Kementerian 

Keuangan, Subbagian Penugasan Pengawasan bertugas melakukan administrasi penugasan dan urusan 

perjalanan dinas. Selain itu, Subbagian PP juga bertanggungjawab secara khusus untuk mengelola management 

tools di lingkungan Bagian Umum. Management tools tersebut meliputi Balance Score Card (BSC), Risk 

Management (RM), Indeks Kinerja Utama (IKU), Analisis Beban Kerja (ABK), dll. 

Pengurusan administrasi penguasan dan perjalanan dinas ini dilaksanakan oleh Subbagian Penugasan 

Pengawasan yang terdiri dari sebelas pegawai, termasuk Ibu Kasubbag. Sekali lagi, sepintas pekerjaan tersebut 

terlihat sederhana, sehingga sebelas pegawai didedikasikan khusus untuk itu jadi terasa berlebihan, mungkin, 

seperti “membunuh nyamuk dengan bazooka”? 

Namun ternyata, apabila digali lebih dalam, ternyata hanya mengurus Surat Tugas (ST), Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD), serta transportasi perjalanan dinas bukanlah pekerjaan yang sederhana. Ditemani 

pelaksana Subbagian PP, Auditoria kali ini mencoba menyelami lebih dalam lika-liku pengurusan ST dan SPPD di 

Inspektorat Jenderal kita tercinta ini. 

12 


auditama 

Administrasi Penugasan, Dulu dan Kini 

Sebelum mengulik lebih dalam, ada baiknya 

kita melongok sejarah pengurusan administrasi 

penugasan dan perjalana dinas di Inspektorat 

Jenderal. 

Embrio dari subbagian ini adalah Subbagian 

Administrasi Penugasan Pengawasan (APP) dan masih 

di bawah Bagian Perencanaan dan Tata Laksana 

(BPT). Sebelum terbit PMK 184, seluruh administrasi 

penugasan pengawasan dikelola oleh Subbagian 

APP tersebut. Namun bedanya, Subbag APP tidak 

mengadministrasikan perjalanan dinas. Ketika 

masih bernama Subbagian APP, jumlah pegawai 

hanya 4 orang plus 1 orang Kasubbag. Kelima orang 

tersebut yang menyelesaikan surat tugas sampai 

ke penyusunan laporan pemantauan (monitoring) 

pengawasan. 

Lalu, mengapa pekerjaan 

yang dulu bisa diselesaikan oleh 

5 orang pegawai, sekarang harus 

dikerjakan 11 orang pegawai 

plus extra time untuk jam kerja? 

Mengapa Subbagian yang “hanya” 

menyelesaikan 2 hal saja perlu 

21 Standard Operating Procedure 

(SOP)? Apa saja administrasi 

penugasan pengawasan itu? Apabila 

yang terbetik mengenai administrasi 

penugasan hanyalah sekadar 

mengetik surat tugas, meminta tanda tangan atasan, 

lantas selesai, maka ternyata jawabannya adalah 

“tidak!” 

Administrasi penugasan, dalam hal ini 

terutama surat tugas, adalah hasil akhir dari sebuah 

proses yang melalui banyak tahapan. Selain itu, surat 

tugas juga harus dikelompokkan menurut sifatnya, 

mulai dari surat tugas yang sesuai dengan Program 

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), surat tugas yang 

tidak sesuai PKPT, surat tugas dukungan pengawasan, 

sampai surat tugas terkait pengawasan investigasi. 

Tiap-tiap jenis penugasan tersebut memiliki ciri, 

perlakuan, dan alur yang berbeda dalam proses 

penerbitannya. 

Secara garis besar, proses penerbitan surat 

tugas meliputi beberapa tahapan utama. Surat tugas 

diawali dari usulan dari masing masing Inspektur 

atau Kepala Bagian kepada Sekretaris Inspektorat 

Jenderal. Khusus penugasan investigasi, usulannya 

ditujukan langsung ke Inspektur Jenderal. Proses 

selanjutnya dilaksanakan oleh Subbagian Penugasan 

Pengawasan. 

Hal pertama yang dilakukan di Subbagian PP 

adalah memastikan bahwa usulan penugasan yang 

hendak diproses telah sesuai dengan PKPT, baik dari 

segi tema pengawasan, lokasi, jumlah sumber daya, 

s.d. penyediaan transportasi. Proses selanjutnya 

adalah perekaman data penugasan ke dalam aplikasi, 

yaitu aplikasi MONITA. Setelah data direkam, konsep 

surat tugas, surat pemberitahuan pengawasan, surat 

perintah perjalanan dinas serta pakta integritas 

sudah siap disusun dan diajukan ke Sekretaris 

Inspektorat Jenderal untuk ditandatangani. Terakhir, 

surat tugas dimaksud diteruskan ke Subbagian Tata 

Usaha dan Kehumasan untuk diadministrasikan dan 

didistribusikan. 

Dalam pelaksanaannya, 

seringkali proses yang berjalan tidak 

seringkas dan serunut gambaran 

di atas. Kenyataannya, penerbitan 

surat tugas sering –meskipun tidak 

selalu- mengalami pembatalan 

surat tugas, revisi, ketidaksesuaian 

dengan PKPT, dan banyak hal lain 

yang memerlukan penyesuaian. 

Tiap-tiap “kasus” memerlukan 

penanganan tersendiri, dan sudah 

barang tentu memerlukan alokasi sumber daya 

untuk itu. 

Hal lain yang juga perlu dipastikan adalah 

setelah proses penerbitan surat tugas dan SPPD 

selesai, bersamaan dengan itu pula transportasi 

penugasan diselesaikan. Kedua proses itu berjalan 

secara bersamaan dan menjadi tanggung jawab 

Subbagian PP. Berbeda dengan Subbagian APP 

pada masa lalu yang sama sekali tidak mengelola 

transportasi penugasan. 

Dalam pengurusan transportasi penugasan, 

Subbagian PP bertanggungjawab untuk memastikan 

ketersediaan transportasi, terutama transportasi 

melalui jalur udara, sesuai dengan jadwal penugasan. 

Hal ini ada kalanya memiliki tantangan tersendiri, 

terutama terkait kesesuaian pagu anggaran dengan 


13

auditama 

harga, serta ketersediaan tiket di pasaran ketika 

penugasan berlangsung selama peak season. Di 

samping itu, dalam rangka memberikan nilai tambah, 

Subbagian PP juga memberikan keleluasaan bagi 

pegawai untuk memilih jadwal keberangkatannya. 

Hal-hal tersebut mendorong Subbagian 

PP untuk menata waktu kerja sedemikian rupa, 

agar pengurusan administrasi penugasan sekaligus 

transportasi perjalanan dinas dapat selesai tepat 

waktu, sehingga tidak menghambat jalannya 

pengawasan oleh Itjen. Sebagai konsekuensi, tidak 

jarang pula, pegawai Subbagian PP harus menambah 

waktu kerja agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. 

Namun demikian, selayaknya sebuah 

pelayanan, pelayanan dari Subbagian PP masih 

membuka ruang perbaikan dan penyempurnaan. 

Hal ini antara lain tercermin dari masih adanya 

keluhan dari para pengguna jasa. Keluhan semacam 

penyediaan tiket, penerbitan surat tugas yang lama, 

serta keluhan-keluhan lainnya. 

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, 

pengurusan administrasi dan transportasi penugasan 

terkadang harus dikerjakan over time, seluruh 

SOP yang ada sudah dijalankan, namun masih 

kurang cukup baik hasilnya. Menjadi pertanyaan 

kemudian, di mana kesalahannya? Apa yang harus 

dilakukan? Tentu tidak ada kata lain selain continous 

improvement, yang harus terus ditunaikan 

oleh Subbag PP demi pelayanan yang 

lebih dan lebih baik lagi. 

tawanya yang khas. 

“Perbaikan itu adalah bagian dari Good 

Corporate Governance” begitulah yang diucapkan 

Siswo Haryoko, salah seorang pegawai Subbagian PP 

yang mewakil Kasubbagnya (Ibu Dewi Karti) ketika 

wawancara ini berlangsung. Menurut pegawai yang 

lulusan sekolah tinggi di Jurangmangu tahun 2007 

“Namanya juga bekerja dengan banyak orang, jadi 

banyak hal bisa terjadi. Semua customer adalah 

raja, jadi semua dilayani dengan baik, kami harap 

kami dapat memberikan sumbangsih bagi Bagian 

Umum pada khusus dan Itjen pada umumnya” ujar 

Siwo, demikian ia biasa disapa, sembari menutup 

wawancara ini. 

(RAS/GIL/JO) 

Apa Kata Mereka? 

“Tugas dibebankan saya, 

menurut saya cukup, yang penting semua dikerjakan 

dengan ikhlas, dengan senyum, jadi semua pekerjaan 

terasa ringan, demikian kalimat tersebut terlontar 

dari Ludovicus yang juga akrab disapa Dovi, pegawai 

lulusan STAN tahun 2008 yang sudah berkutat 

dengan Subbag PP selama kurang lebih 2 tahun. 

“Pokoknya jangan pernah ngeluh, yang penting 

kalo ada tugas dari pimpinan kita siap. Selama 

saya bertugas sih banyak banget kejadian yang 

berkesan, bahkan hampir tiap hari selalu banyak 

yang berkesan, kalo diceritain bisa dibikin novel 

bersambung loh mas” ujar Dovi diiringi derai 

14 


auditama 

Pengadaan (harus) jalan terus, meski SDM terbatas 

(Subbag Perlengkapan, demi kepuasan stakeholder) 

“...semua kita kedepankan untuk kepuasan pelanggan...” 

Sebagai unit pengawasan, penyelenggaraan 

tugas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal 

tidak dapat dipisahkan dari dukungan 

sarana dan prasarana. Dapat dibayangkan, 

apa jadinya bila sebuah kegiatan investigasi, di mana 

seorang investigator melakukan –katakanlah- tugas 

secara klandestin, namun tidak dibekali dengan 

perangkat yang memadai? Atau contoh lain misalnya, 

seorang auditor hendak mengirim file ke kantor pusat 

via internet, tanpa dibekali notebook dan modem 

yang memadai? 

Ketersediaan sarana dan prasana yang 

memadai merupakan unsur penting bagi 

pelaksanaan kegiatan pengawasan. 

Lebih dari itu, ketersediaan sarana 

dan prasarana yang tepat dan 

berfungsi optimal sangat 

mempengaruhi kualitas dari 

kegiatan pengawasan yang 

dilaksanakan. Yang juga 

penting untuk diperhatikan 

adalah aspek efisiensi, selain 

efektivitas, dari penyediaan 

sarana dan prasarana tersebut. 

Di lingkungan Inspektorat 

Jenderal, terdapat satu unit yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan, bukan 

hanya penyediaan, sarana prasarana tersebut. Unit 

dimaksud adalah Subbagian Perlengkapan. 

Sebagai salah satu Subbagian di Bagian 

Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal, Subbagian 

Perlengkapan bertugas menunjang pelaksanaan 

tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam hal 

pelayanan perlengkapan. Pelayanan dimaksud 

mencakup penyediaan Barang Milik Negara (BMN) 

dan supplies, dari mulai perencanaan, pengadaan, 

administrasi, distribusi, sampai kepada penghapusan 

barang yang tidak optimal dan rusak. 

Seluruh kegiatan di Subbagian Perlengkapan 

sudah dituangkan dalam SOP. Namun dalam 

perjalanan waktu, perkembangan organisasi 

menyebabkan beberapa standar prosedur sudah 

tidak sesuai dan harus diusulkan untuk diubah. 

Sebagai contoh, SOP pengadaan barang Jasa yang 

mengacu pada peraturan yang kini sudah berubah. 

Kepala Subbagian Perlengkapan, Haryadi, 

mengutarakan bahwa dalam Subbagiannya kepuasan 

pelanggan merupakan hal yang paling penting. Fokus 

utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik 

kepada seluruh user atau stakeholders. Setiap 

kegiatan yang ada di Subbagian Perlengkapan akan 

ditangani sebaik mungkin, tidak ada yang tidak 

diunggulkan. Semua dikedepankan untuk 

mencapai kepuasan pelanggan. 

“Kita sebenarnya ingin 

tidak ada satu hal yang kita 

unggulkan dan yang tidak kita 

unggulkan. Semua ingin kita 

tangani sebaik-baiknya. Salah 

satu IKU kita tercapai kepuasan 

pelanggan, saya concern seluruh 

user/stakeholders puas terhadap 

pelayanan yang kita berikan. 

Concern saya di situ, jadi tidak ada 

satu hal khusus yang kita unggulkan 

dibanding yang lain. Semua kita kedepankan 

untuk kepuasan pelanggan” demikian ujar sang 

Kepala Subbagian. 

Meskipun demikian, diakui oleh Pak Haryadi, 

yang sebelumnya pernah aktif menjadi pemeriksa 

di bidang Kepabeanan dan Cukai, bahwa masih 

terdengar pernyataan kurang puas terhadap layanan 

yang diberikan oleh Subbagian Perlengkapan. Halhal 

yang mungkin terdengar “sepele”, semisal kertas, 

tinta printer, dll namun ketika tidak tersedia bisa 

sangat menghambat pelaksanaan pekerjaan. 

Sesuai SOP yang berlaku, Subbagian 

Perlengkapan memang bertanggungjawab 


15

auditama 

memberikan pelayanan sarana dan prasarana, 

namun harus melalui Kepala Subbagian TU (di tiaptiap 

Inspektorat). Menurut Pak Haryadi, melalui 

forum Kepala Subbagian, apabila secara informal 

disampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti 

Subbagian Perlengkapan, maka saat itu juga 

Subbagian Perlengkapan akan menindaklanjutinya. 

“Kami akan memberikan berapapun 

kertas, tinta yang diminta selagi itu diajukan oleh 

stakeholders melalui Kepala Subbagian TU-nya. Jadi 

dari keorganisasian bukan dari person ke person, tapi 

dari Subbagian perkap ke Subbagian TU. Mungkin 

ada beberapa yang ga puas, karena Subbagian TUnya 

kurang cepet dalam mengajukan permintaan 

supplies, sehingga supplies sudah keburu habis dan 

mereka belum mengajukan lagi. Jadi ketika barang 

sudah habis mereka baru mengajukan. Jadi kami 

memberikan pelayanan kepada organisasi bukan 

kepada person” tegas Pak Haryadi. 

Ketidakpuasan pengguna kemungkinan 

disebabkan hambatan komunikasi dan proses, di 

mana pelayanan dari Subbagian Perlengkapan, 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disampaikan 

kepada organisasi dan bukan langsung ke pengguna 

yang bersangkutan. Sementara ada kalanya 

kebutuhan cukup mendesak. 

Jika persoalan penting dalam penyediaan 

supplies terutama pada waktu penyediaan, lain 

halnya dengan pelayanan BMN. Sebagai asset tetap 

yang diperoleh dari belanja modal, penyediaannya 

tidak sesederhana penyediaan supplies. “Kalau 

BMN, kadang2 mereka gak paham. Di bulan April- 

Maret mereka minta printer/pc. Padahal mereka 

tidak pernah mengajukan di rencana kebutuhan 

16 


sehinga barang tersebut tidak kita adakan karena 

anggaran tidak ada dalam daftar DIPA. Selagi itu 

tercantum di DIPA akan kita adakan. Kalo tidak, akan 

direncanakan untuk pengadaan di tahun berikutnya, 

atau kalo anggaran masih longgar kita usulkan untuk 

mengajukan revisi agar kebutuhan mereka bisa 

dipenuhi.” 

Pernyataan di atas disampaikan oleh Pak 

Haryadi mengingat banyaknya keluhan unit terkait 

mengenai beberapa sarana prasana yang tidak 

diselenggarakan bagi unitnya. Padahal, sekali lagi, 

proses menyelenggarakan suatu inventaris kantor itu 

tidak sebentar. 

Bahkan, disampaikan juga oleh Bapak dari 

4 orang anak ini, seringkali unit-unit terkait ini tidak 

tahu apa yang mereka minta. Maksudnya adalah 

terkadang unit-unit tersebut tidak paham jenis 

barang apa yang mereka minta. Sebagai contoh, salah 

satu unit pernah mengajukan permohonan kamera, 

tapi unit tersebut tidak menyampaikan spesifikasi 

kamera seperti apa yang diminta. Jika nanti kamera 

tersebut langsung diadakan, besar risikonya kamera 

tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan unit yang 

bersangkutan. 

Selain spesifikasi, titik krusial lain dari 

penyediaan BMN adalah penetapan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) juga menjadi kendala tersendiri. Karena 

itu adalah titik krusial dalam penyelenggaraan 

pengadaan. Penetapan HPS itu sendiri harus 

memperhitungkan banyak hal antara lain pajak, 

margin penyedia, dan beberapa hal lain. 

Beberapa kendala yang disebutkan di 

atas tidak menyurutkan semangat Subbagian 

Perlengkapan untuk tetap berusaha memenuhi 

kebutuhan penggunanya. Dengan beragamnya 

kebutuhan, beragam pula karakteristik 

pengelolaannya, pemenuhan kebutuhan pengguna 

terkait layanan sarana dan prasaran tentu bukan 

hal yang mudah, namun tidak juga mustahil bukan? 

(RAS/GIL/JO)

Liputan Khusus 

Seputar APIP 

dan Forbes APIP 

Forbes APIP yang didirikan pada 23 Agustus 2002 mengiringi lahirnya Reformasi Keuangan Negara yang 

ditandai digelontorkannya satu paket UU Keuangan Negara. Forum ini merupakan wadah “informal” 

bagi APIP untuk dapat saling berkomunikasi dan berkonsultasi dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh APIP. 

Pengelolaan keuangan negara yang 

optimal dibutuhkan untuk menjamin 

langgengnya pembangunan negara 

kita tercinta. Dari segi peraturan, telah 

banyak peraturan yang disusun oleh 

pemerintah untuk menjamin pengelolaan keuangan 

negara berjalan sesuai dengan semestinya. Salah 

satu peraturan yang dapat dijadikan acuan dalam 

pengelolaan keuangan negara adalah Pasal 58 UU 

No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Dalam pasal 58 UU No. 1/2004, disebutkan 

bahwa “Dalam rangka meningkatkan kinerja, 

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan 

mengatur dan menyelenggarakan sistem 

pengendalian intern di lingkungan pemerintahan 

secara menyeluruh”. Kemudian dalam penjelasan 

Pasal tersebut disebutkan bahwa “Menteri/pimpinan 

lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang menyelenggarakan sistem pengendalian 

intern di bidang pemerintahan masing-masing. 

Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut 

dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern 

di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya”. 

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pengendalian 

intern adalah kunci penting dalam pengelolaan 

keuangan negara. 

Pengelolaan keuangan negara lebih bersifat 

operasional yang dilakukan oleh unit-unit kerja di 

lingkungan Kementerian/ Lembaga dan unit kerja di 

Pemerintahan Daerah. Kegiatan operasional tersebut 

tentu saja harus diawasi secara internal dalam hal 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, 

akuntansi dan pelaporan keuangan, serta audit/ 

pengawasan. Tugas tersebut tentu saja tidak dapat 

dikatakan ringan. Pengawas internal harus memiliki 

kemampuan dan kompetensi yang baik dalam 

melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dengan 

adanya APIP, Menteri/Pimpinan Lembaga dan 

Kepala Daerah dapat menggunakan jajaran Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk lebih 

dapat membantu unit-unit operasional menjalankan 

tugas dan fungsinya. APIP harus diberdayakan secara 

efektif untuk menjaga berjalannya tugas dan fungsi 


17


pengawasan serta memberikan pandangan yang 

independen atas setiap siklus anggaran, mulai dari 

perencanaan sampai dengan audit/pengawasan. 

Tugas APIP yang sangat ideal tersebut 

apabila dapat dilaksanakan dengan baik bisa cukup 

menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan 

keuangan negara yang dari mulai dari pemerintah 

daerah sampai dengan pemerintah pusat. Terkait 

dengan kondisi yang masih terjadi di penyelenggaraan 

dan pengelolaan keuangan negara saat ini, bisa 

dikatakan APIP memiliki banyak tugas dan banyak 

tanggung jawab yang diembannya. 

Apa dan Siapa Forbes APIP 

Pengawasan internal merupakan salah 

satu kunci pengelolaan keuangan negara yang baik. 

Apabila BPK dikenal sebagai pengawas eksternal 

pemerintah, maka Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP) dikenal sebagai pengawas internal 

pemerintah. 

APIP terdiri atas BPKP (bertanggungjawab 

kepada Presiden), Itjen Departemen/LPND 

(bertanggungjawab kepada tiap-tiap Menteri/ 

Pimpinan LPND), dan Inspektorat/Badan Pengawas 

Daerah (Bawasda) Propinsi/Kabupaten/Kota yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Masingmasing 

lembaga pengawasan fungsional tersebut 

mempunyai fungsi dan peran tersendiri dan 

pembentukan struktur organisasinya berdasarkan 

Keputusan Presiden untuk BPKP, Keputusan masing- 

masing menteri untuk tiap-tiap Itjen Departemen, 

dan Perda Propinsi untuk Bawasda Propinsi serta 

Perda Kabupaten/Kota untuk Inspektorat/Bawasda 

Kabupaten/Kota. 

Forum Besar Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah merupakan wadah atau acuan 

bagi seluruh APIP di Pusat dan Daerah dalam 

melaksanakan tugas sehingga ada kesinambungan 

dan kesamaan konsep. Ketua Forbes APIP Periode 

2005-2008 adalah Basoeki Hadimoeljono. Walaupun 

forum bersama (Forbes) APIP ini bersifat “informal”, 

namun keberadaannya sangat penting untuk 

mensinergikan kegiatan pengawasan internal di 

pemerintah daerah, kementerian dan lembaga. 

Dalam sambutannya saat pertanggungjawaban 

pengurus ForBes APIP Periode 2005- 

2008, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto 

mengatakan ForBes - APIP telah membuktikan diri 

sebagai wadah informasi yang mampu menyelesaikan 

masalah bersama yang dihadapi oleh APIP. 

Lebih lanjut dikatakannya, kurun waktu 

7 (tujuh) tahun ini, ForBes - APIP telah melakukan 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi APIP berupa 

seminar, lokakarya, diskusi, semiloka, studi banding 

dan kajian-kajian yang diperlukan dalam pelaksanaan 

tugas pengawasan. ForBes – APIP juga telah berperan 

meningkatkan efektifitas pengawasan intern 

pemerintah melalui beberapa saran dan rekomendasi 

kepada instansi terkait. Hal tersebut dilakukan dalam 

upaya perbaikan sistem karier auditor APIP agar dapat 

mendorong peningkatan integritas, indenpendensi 

obyektifitas dan kompetensi APIP. 

18 


Tantangan untuk Forbes APIP 

Memastikan penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan negara berjalan dengan baik bukanlah tugas 

yang sederhana. Masih banyak tantangan-tantangan 

terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang 

harus dibenahi. Beberapa tantangan tersebut adalah 

percepatan penyerapan anggaran, masih adanya 

anggaran belanja yang diblokir, persoalan dalam 

bidang penerimaan APBN, proses akuntansi dan 

pelaporan keuangan yang masih membutuhkan 

perbaikan, membantu proses reformasi birokrasi 

yang sedang berjalan, serta indeks prestasi korupsi di 

Indonesia yang masih buruk. 

Hal-hal diatas merupakan pekerjaan 

rumah yang harus dapat diselesaikan oleh APIP. 

Melalui forum bersama, APIP kementerian/lembaga 

dan pemerintah daerah dapat mempercepat 

penyelesaian pekerjaan rumah tersebut. Lalu, apa


saja yang dapat dilakukan oleh Forbes APIP untuk 

mengatasi tantangan-tantangan yang ada? 

Penyerapan anggaran merupakan salah satu 

momok yang masih menghantui penyelenggaraan 

pengelolaan keuangan negara. Seringkali, 

penyerapan anggaran tidak optimal karena terjadi 

lonjakan penyerapan anggaran pada akhir tahun, 

atau bahkan pada bulan Desember. Dalam hal 

percepatan penyerapan anggaran Forbes APIP dapat 

berperan untuk memastikan bahwa seluruh unit 

kerja K/L dan pemda telah menyusun disbursement 

plan dan procurement plan, serta menjalankannya 

dengan disiplin. Akan lebih baik lagi kalau APIP 

dapat menjalankan fungsi konsultasi, misalnya 

dengan menyiapkan help desk pengadaan barang/ 

jasa, dalam rangka pengamanan belanja modal 

dan barang yang mungkin akan rendah karena 

keragu-raguan bahkan ketakutan para pejabat 

pengadaan dalam melaksanakan kegiatan. Karena, 

kadangkala penyerapan anggaran yang rendah 

justru terjadi karena ketidaktahuan bendahara atau 

penanggungjawab anggaran dalam memanfaatkan 

anggaran tersebut. 

Terkait masih adanya anggaran belanja 

yang masih diblokir/, Forbes APIP dapat mengambil 

bagian dalam penyelesaian masalah ini antara lain 

dengan melaksanakan fungsi konsultansinya. APIP 

dapat melihat lebih dekat pada hal-hal penyebab 

(root cause) yang mengakibatkan tidak lengkapnya 

data pendukung administrasi dan memberikan 

rekomendasi yang dapat menghilangkan penyebab 

pemblokiran tersebut. 

Dalam rangka meningkatkan dan 

menyelesaikan persoalan di bidang penerimaan 

APBN, APIP dapat berkontribusi dengan menjalankan 

fungsi (assurance) antara lain melalui pengujian dan 

penilaian atas kepatuhan satker dalam implementasi 

pemungutan dan penyetoran PNBP, kepatuhan 

bendahara dalam melaksanakan pemotongan, 

pemungutan dan penyetoran pajak, serta kepatuhan 

PNS untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Selain itu, tentu saja APIP diminta secara konstruktif 

melaksanakan fungsi katalisator dan konsultasi untuk 

mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan/PNBP 

di K/L dan pemda, serta meningkatkan optimalisasi 

penerimaan APBN/APBD. 

Opini dalam laporan keuangan yang 

diberikan oleh BPK pada kementerian/lembaga 

harus ditingkatkan pada tahun 2012 dan seterusnya. 

Pada tahun anggaran 2010 Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) masih memperoleh opini 

“Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Demikian 

juga Laporan Keuangan Kementerian Negara/ 

Lembaga (LKKL), dari 83 LKKL 53 diantaranya telah 

mendapat opini WTP, sementara sisanya sebanyak 28 

mendapat opini WDP dan 2 mendapat opini “Tidak 

Memberikan Pendapat” (TMP). Adapun Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), gambaran atas 

524 LKPD dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK 

RI selama semester I 2011 atas 358 LKPD, yaitu 32 

mendapat opini WTP, 271 mendapat opini WDP, dan 

43 mendapat opini TMP, serta 12 mendapat opini 

“Tidak Wajar”. 

Forbes APIP memiliki peran strategis dalam 

membantu Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah 

Daerah untuk menjamin jaminan bahwa seluruh 

proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah 

dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. APIP juga dapat menjadi semacam 

liaison officer bagi unit-unit operasional dalam 

menghadapi pemeriksaan oleh BPK RI. 

Terakhir, terkait dengan reformasi birokrasi 

dan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih 

buruk, Forbes APIP dapat ikut berperan serta agar 

kedua hal tersebut menjadi lebih baik. Forbes APIP 

harus ikut serta dalam meningkatkan integritas para 

aparatnya. 

Agar Forbes APIP Menjadi Lebih Baik 

APIP memiliki peran yang luas dalam 

menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah serta 

menjaga kinerja para penyelenggara pemerintahan 

negara mulai dari daerah sampai pusat. Oleh 

karena itu, para aparat APIP harus memiliki inisiatif 

dan proaktif dalam melakukan tugasnya. Apabila 

sebelumnya koreksi atau penanganan suatu 

masalah yang dilakukan oleh aparat pengawasan 

internal dapat terlambat, karena mereka tidak 

terlibat banyak, maka ke depan hal itu seharusnya 

dapat dihindari. 

APIP dapat memberikan kontribusi yang 

banyak dalam pengelolaan keuangan negara apabila 

APIP dilibatkan sejak proses perencanaan kegiatan 

pada satker dilakukan. Selain itu, untuk mengatasi 

beragamnya kualitas aparat yang dimiliki oleh 

APIP, maka akan lebih baik apabila Forbes APIP 

memiliki petunjuk manual pengawasan yang untuk 

mengantisipasi aparat APIP yang belum memiliki 

latar belakang pengawasan atau audit. 

(GUS/KIN/TER) 

Sumber: 


19


Lokakarya APIP, mengapa perlu? 

Dari tahun ke tahun, praktik reformasi yang 

dijalankan di segala bidang baik politik, 

ekonomi, hukum maupun birokrasi telah 

mulai menghasilkan berbagai perbaikan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, 

upaya tersebut harus terus ditingkatkan. Termasuk 

dalam hal reformasi pengelolaan keuangan negara 

yang dimaksudkan untuk menata kembali aspek 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 

keuangan negara dengan mengikuti praktik-praktik 

terbaik yang berlaku harus tetap memperoleh 

perhatian yang serius. Mengapa demikian? Hal ini 

dikarenakan berbagai indikator masih menunjukkan 

kondisi yang belum menggembirakan. Secara riil 

pemerintah menghadapi penyerapan anggaran yang 

terus turun dalam tiga tahun terakhir sehingga tidak 

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 

kesempatan penyerahan DIPA tahun anggaran 2012 

Presiden memberikan perhatian khusus terhadap hal 

ini karena penyerapan anggaran tahun 2011 hanya 

sebesar 87% atau turun dari tahun 2010 sebesar 

90,9% dan tahun 2009 sebesar 91,8%. 

Sementara itu dari sisi pelaporan, 

laporan keuangan pemerintah sebagai alat 

pertanggungjawaban keuangan negara juga belum 

memperlihatkan opini maksimal, baik di tingkat 

pemerintah pusat, kementerian/lembaga, maupun 

pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah 

20 


Pusat tahun 2010 masih memperoleh opini “Wajar 

Dengan Pengecualian” (WDP), demikian juga 

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 

dan Pemerintah Daerah masih banyak yang 

baru memperoleh opini WDP atau malah “Tidak 

Menyatakan Pendapat”. 

Kondisi di atas memperlihatkan masih 

adanya berbagai kekurangan yang harus terus 

dibenahi di bidang pengelolaan keuangan dan 

kinerja oleh jajaran manajemen pemerintah, baik 

pada level pusat maupun daerah. Upaya ini perlu 

dijalankan dengan lebih sistematis dan terstruktur, 

terutama untuk menyelesaikan hal-hal yang muncul 

di atas oleh segenap unsur pemerintah, terutama 

pihak manajemen. Dalam pelaksanaannya Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat 

dimintakan kontribusinya lebih banyak sesuai dengan 

peran dan fungsinya. APIP harus dapat memberikan 

keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan 

pelaksanaan tugas serta fungsi dapat bebas dari 

praktik penyimpangan. Selain itu APIP juga perlu 

mengembangkan peran utama lainnya yang sangat 

penting yaitu membantu manajemen instansi 

pemerintah untuk merancang berbagai perbaikan 

sistem agar tools kontrol dan manajemen risiko 

dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi 

governance yang lebih baik. 

Dengan latarbelakang penguatan peran


APIP bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan 

negara dan kinerja instansi pemerintah tersebut, 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 

Negara memandang perlu untuk menyelenggarakan 

lokakarya bagi segenap APIP di lingkungan 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 

Menurut Pak Firmansyah N. Nazaruddin, Inspektur VI 

Itjen Kemenkeu selaku Ketua II menjelaskan bahwa 

ide yang melatarbelakangi acara lokakarya APIP ini 

adalah Inspektur Jenderal Kemenkeu yang kemudian 

menyampaikannya kepada Menteri Keuangan 

untuk mendapat persetujuan. C.M. Susetya selaku 

ketua bidang penyelenggaraan menambahkan 

bahwa ide tersebut tercetus pada akhir tahun 2011 

untuk mengumpulkan seluruh Itjen Kementerian/ 

Lembaga guna menyampaikan konsen Presiden RI 

tentang penyerapan anggaran, tentang akuntabilitas 

penyerapan anggaran tahun 2011 kemarin itu masih 

cukup memprihatinkan yang menumpuk di triwulan 

akhir. Selain itu, secara kebetulan, APIP yang diketuai 

oleh Irjen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga 

berencana melakukan lokakarya APIP, sehingga 

kemudian dibicarakan lebih lanjut untuk kemudian 

tercetus ide untuk digabung menjadi lokakarya yang 

hostnya Kemenkeu dan forbes APIP. Intinya acara ini 

bertujuan untuk mewadahi dua kepentingan dengan 

beberapa tema yang dimasukkan dalam acara 

tersebut, salah satunya adalah penguatan peran APIP 

di seluruh Kementerian/Lembaga. 

Terkait dengan kepentingan yang menjadi 

tujuan dari penyelenggaraan acara ini, ruang lingkup 

materi nya pun tidak jauh dari kedua hal diatas. 

Menurut Pak Ahmad Ghufron, salah satu panitia 

bidang materi memaparkan bahwasannya secara 

garis besar, ruang lingkup materi yang disajikan 

dalam acara ini berhubungan dengan kualitas 

pengelolaan keuangan dan peningkatan peran APIP. 

Dalam penyusunan materi tersebut, bidang materi 

lah yang menyusun dan mengkoordinasikan kepada 

para narasumber yang bersangkutan. Bagi panitia 

bidang materi, mereka tidak menemukan kendala 

yang berarti dalam menentukan materi lokakarya 

tersebut. hal ini dikarenakan baik materi terkait 

pengelolaan keuangan negara dan juga peningkatan 

kapabilitas APIP, panitia telah mendapatkan 

guideline yang jelas baik dari Irjen Kemenkeu, Ses 

Itjen Kemenkeu, Inspektur Bidang VII dan juga 

panitia dari Forum Bersama (Forbes) APIP. Pak 

Ghufron menambahkan bahwa untuk menyusun 

materi tersebut, mereka memerlukan beberapa kali 

pertemuan antara Forbes APIP dan Itjen Kemenkeu 

untuk mensingkronkan materi yang akan diangkat 

dan format acaranya termasuk pembicara yang akan 

kita hadirkan. 

Terkait dengan kesediaan Wapres RI 

untuk berkenan membuka acara lokakarya ini, 

secara otomatis diperlukan persiapan-persiapan 

tersendiri termasuk dalam hal materi yang akan 

disampaikan. Persiapan khusus sudah barang 

tentu dilakukan adalah bertanggung jawab untuk 

menyiapkan rancangan sambutan Wapres RI dan 

konsep sambutan Menkeu RI. Selain dua materi 

tersebut, konsep keynote speech Menkeu setelah 

pembukaan dan juga materi Irjen Kemenkeu juga 

tidak kalah membutuhkan perhatian serius. Untuk 

menyelesaikan itu semua, panitia bidang materi 

membentuk semacam tim kerja untuk menyiapkan 

konsep tersebut dengan membaginya dalam tim kecil 

untuk menyiapkan baik arahan, sambutan maupun 

keynote speech yang akan disampaikan dalam acara 

lokakarya ini. 

Sepanjang acara lokakarya ini berlangsung, 

ada beberapa materi yang disampaikan. Arahan 

Wapres RI membuka acara lokakarya ini. Dalam 

arahannya, Wapres RI lebih menekankan mengenai 

peran yang harus dijalankan oleh pimpinan 

instansi pemerintah dan APIP untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan keuangan negara dan kinerja 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 

terutama untuk menyelesaikan hal-hal yang saat 

ini menjadi perhatian Presiden. Kemudian, acara 

dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri 

Keuangan, Kepala UKP4, Menteri PAN & RB, dan 

juga Kepala BPKP. Selaku Bendahara Umum Negara, 

pada kesempatan tersebut Menkeu menyampaikan 

materi terkait pengelolaan keuangan negara, Kepala 

UKP4 dan Menteri PAN-RB yang menyampaikan 

keterkaitan fungsi APIP dalam peningkatan kinerja 

instansi pemerintah dan juga perannya dalam 

konstelasi penataan aparatur pemerintah, dan juga 

Kepala BPKP yang menyampaikan materi tentang 

hubungan APIP dan BPK dalam peningkatan kualitas 

pengelolaan keuangan negara. 

Materi tersebut dilanjutkan dengan 

penyampaikan diskusi panel yang dibagi dalam 

beberapa sesi hingga sore hari. Dalam panel I 

dengan topik Peningkatan Kualitas Pengelolaan 


21


Keuangan Negara disampaikan oleh Dirjen Anggaran 

Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Dirjen 

Pajak Kemenkeu serta Irjen Kementerian PU. Yang 

bertindak sebagai moderator pada Panel I ini adalah 

Sekretaris Jenderal Kemenkeu. Penyampaian materi 

dilanjutkan dalam diskusi panel II yang dimoderatori 

oleh Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mengenai peningkatan kinerja instansi pemerintah 

dan penguatan kapabilitas APIP. Diskusi panel II 

disampaikan oleh Irjen Kemenkeu, Irjen Kemendagri 

dan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang 

Perekonomian BPKP. Dalam acara ini juga disampaikan 

beberapa materi dari beberapa narasumber tamu 

yaitu Hermawan Sulistyo terkait pandangan dan 

harapan masyarakat/stakeholders terhadap APIP dan 

juga Angota II BPK Taufiequrachman Ruki. 

Sebagian besar dari narasumber tersebut 

dapat hadir, namun dikarenakan adanya keperluan 

yang cukup mendesak, maka Wakil Menteri PAN 

& RB tidak dapat menghadiri lokakarya ini. Selain 

itu Dirjen Pajak yang semula dijadwalkan untuk 

menjadi salah satu panelis dalam diskusi panel 

I juga diwakilkan oleh salah satu direktur di DJP 

yang memiliki pengetahuan cukup atas materi yang 

akan disampaikan. Ketidakhadiran dari beberapa 

narasumber ini tidak menjadi hambatan dalam 

kesuksesan acara ini. Acara berlangsung dengan 

lancar dan bahkan terlihat antusias dari para peserta 

sangat baik. Menurut Pak Firmansyah dan A.Ghufron, 

antusiasme peserta terlihat dari beberapa indikator, 

yaitu dari jalannya lokakarya, kehadiran peserta 

hingga akhir acara, serta banyaknya pertanyaan yang 

diajukan selama forum tanya jawab. Hal ini dinilai 

cukup mengembirakan dan patut diapresiasi untuk 

kesuksesan acara ini. 

Dalam perumusan materi yang dilakukan, 

panitia bidang materi mendapatkan banyak masukan 

dan pengalaman untuk mengemas materi yang cukup 

berbobot dalam sambutan pejabat level Wapres 

RI dan Menteri. A. Ghufron menggarisbawahi 

bahwa menjadi sebuah penting ketika materi yang 

disajikan tersebut memilik kekuatan data. Jadi 

dalam penyusunan materi terutama materi-materi 

yang membutuhkan data statistik dan angka harus 

kita pastikan bahwa data itu valid dan akurat, dan 

itu harus kita lakukan melalui collecting data dari 

berbagai sumber langsung. Bagi panitia di bidang 

materi, ini merupakan sebuah tantangan untuk 

lebih memperhatikan keakuratan melalui koordinasi 

dengan pihak-pihak terkait. 

Menjadi sebuah wacana untuk menjadikan 

acara lokakarya APIP ini secara periodik. Hal ini juga 

disampaikan oleh Pak Firmansyah bahwasannya 

adanya keinginan dari Forbes APIP untuk 

menyelenggarakan kegiatan serupa secara bergiliran 

di tahun-tahun mendatang. Ia juga menyampaikan 

harapan pribadinya agar acara lokakarya semacam 

ini nantinya diisi dengan topik yang berbeda untuk 

menghindari kejenuhan baik dari penyelenggara 

maupun peserta lokakarya ini. (DIT/MUJ/GAL) 

22 



MEREKA YANG BEKERJA 

DI BALIK LAYAR 

“Ketika kita ditunjuk untuk menjadi apapun dalam sebuah kepanitiaan, menjadi sebuah 

prinsip untuk untuk enjoy dengan pekerjaan tersebut. Dengan enjoy dan berusaha 

menyenangi pekerjaan tersebut, seberat apapun itu, kita akan memaknainya sebagai 

tantangan untuk menambah pengalaman dan tidak menjadikannya sebuah duka.” 

Pengelolaan sebuah acara dapat diibaratkan 

seperti pengelolaan sebuah perusahaan. 

Dimana dalam hal ini, pengelolaan yang 

dimaksud adalah untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki. Dalam sebuah acara, sudah sepantasnya 

dalam tahap perencanaan, dibentuklah sebuah 

organisasi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan 

tanpa adanya sebuah organisasi, event atau acara 

yang akan diselenggarakan tersebut sulit untuk 

terlaksana dengan baik. Organisasi yang dimaksudkan 

disini lebih merujuk pada organisasi yang sifatnya 

temporer atau sering kita sebut dengan istilah 

organisasi panitia (commite organization). Inilah 

yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian 

Keuangan ketika mendapat amanat untuk menjadi 

‘host’ penyelenggaraan lokakarya Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah (APIP) pada Rabu, 22 Februari 

2012 lalu. Tugas panitia lokakarya APIP ini lebih 

ditekankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

khusus terkait dengan terselenggaranya acara 

ini. 

Kepanitiaan dalam acara ini mayoritas 

terdiri dari pejabat/pegawai Itjen Kemenkeu. 

Namun dikarenakan ruang lingkup acara ini 

cukup besar dengan dibuka langsung oleh Wakil 

Presiden Ri, Itjen Kemenkeu telah berkoordinasi 

dan berkolaborasi dengan pihak internal Kemenkeu 

yaitu Sekretariat Jenderal Kemenkeu dan juga pihak 


23


eksternal Kemenkeu yaitu Forum Bersama (Forbes) 

APIP yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan 

Pemerintah (BPKP), Itjen Kementerian Dalam Negeri, 

Itjen Kementerian Pekerjaan Umum, dan Itjen 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Secara garis besar, kepanitiaan lokakarya 

APIP ini dibagi menjadi dua kegiatan yaitu terkait 

dengan penyediaan materi yang dikoordinir dalam 

Bidang Materi (Inspektorat VII Itjen Kemenkeu 

berkoordinasi dengan Forbes APIP) dan juga halhal 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

acara tersebut yang dikoordinir dalam Bidang 

Penyelenggaraan (Sekretariat Itjen Kemenkeu 

berkoordinasi dengan Setjen Kemenkeu). Persiapan 

yang dilakukan Forbes APIP lebih ditekankan pada 

peran mereka dalam memberikan masukan sekaligus 

menjadi LO dari Kepala/Inspektur Jenderal masingmasing. 

Ide dari konsep acara lokakarya ini disusun 

bersama-sama melalui beberapa rapat koordinasi 

yang hasilnya kemudian diputuskan langsung oleh 

Inspektur Jenderal Kemenkeu. Konsep acara ini 

ditentukan dengan menyesuaikan latar belakang dari 

penyelenggaraan acara ini, dimana lebih menyoroti 

terkait Akuntabilitas Penyerapan Anggaran dan juga 

Penguatan Peran APIP di seluruh Kementerian/ 

Lembaga. 

24 


Undangan yang diundang dalam lokakarya 

ini sebanyak ± 330 tamu undangan yang terdiri dari 

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan 

dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kepala 

BPKP, beberapa Menteri antara lain Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PAN & RB), Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kelautan dan 

Perikanan, beberapa Gubernur, Walikota dan Bupati, 

seluruh Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga, 

seluruh Sekretaris Jenderal maupun Sekretaris Utama 

di Kementerian/Lembaga, beberapa perwakilan 

Inspektur Provinsi dan Inspektur Kota, dan juga 

perwakilan auditor setingkat pengendali teknis di 

beberapa Kementerian/Lembaga. Mengingat acara 

ini mencakup audience yang banyak dengan dibuka 

langsung oleh Wapres RI, maka tidak heran kalau 

Itjen Kemenkeu menggandeng Event Organizer (EO) 

profesional untuk membantu menghandle acara 

ini. Menurut Kasubbag TU dan Kehumasan Bag 

Umum Set Itjen, Budi Prayitno, melakukan kerjasama 

dengan EO profesional adalah sebuah pilihan yang 

tepat, mengingat tenggang waktu pelaksanaan 

yang cukup mendadak dan juga kurangnya 

pengalaman dari rekan-rekan Itjen Kemenkeu untuk 

menyelenggarakan acara lokakarya sebesar ini. Ia 

menambahkan bahwa dengan kerjasama dengan EO 

ini mampu memperkaya wacana dan pengetahuan


rekan-rekan di Itjen Kemenkeu untuk dapat 

menggarap event besar di waktu mendatang. 

“Kehadiran 90% dari seluruh tamu yang 

diundang dalam lokakarya ini merupakan sesuatu 

yang luar biasa bagi kita” papar Kepala Bagian Umum 

Set Itjen, C.M. Susetya. Ia menjelaskan lebih lanjut 

bahwasannya ini semua berhasil atas kerjasama 

yang baik dari seluruh anggota tim yang dengan 

serta merta berkenan membagi waktunya untuk 

turut menyukseskan acara ini disamping pekerjaan 

rutin mereka. Demi terselenggara acara ini dengan 

baik, jelaslah dibutuhkan cukup banyak persiapan 

dibandingkan dengan persiapan acara-acara lainnya. 

Menurut C.M. Susetya, persiapan yang memerlukan 

persiapan lebih adalah bagaimana mengemas acara 

ini menjadi sesuatu yang menarik. Baginya ini bukan 

persoalan yang sederhana, karena jika acara kurang 

menarik, maka para tamu undangan pun enggan 

berlama-lama mengikuti hingga akhir acara. Ia pun 

juga menilai acara ini bisa dikatakan sukses, ini semua 

bisa dilihat dari antusiasme tamu undangan dan juga 

keseriusan mereka mengikuti acara ini hingga selesai. 

Selain itu, persipaan terkait tersediannya sarana 

prasarana untuk tamu setingkat Wapres RI (tamu 

VVIP) juga dirasa membutuhkan attention tersendiri. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Budi 

Prayitno dan Ludovikus Agwin selaku anggota 

tim bidang penyelenggaraan bahwa memastikan 

ketersediaan undangan hingga tahap distribusi dan 

juga melakukan konfirmasi untuk memastikan siapa 

saja tamu yang akan hadir, merupakan persiapan yang 

juga butuh extrapower. Mengapa demikian? Mereka 

menilai bahwa keterlambatan distribusi undangan 

dapat menjadi hambatan yang cukup signifikan. 

Berkenaan dengan undangan yang sudah embossed 

Setwapres, juga perlu dilakukan konformasi untuk 

memastikan tamu undangan tidak kesulitan untuk 

memasuki tempat acara. Hari Purnomo, Kasubbag 

Protokoler dan Rumah Tangga Bag Umum Set Itjen 

sependapat dengan narasumber sebelumnya. Ia 

menyampaikan untuk memastikan acara berjalan 

dengan baik, tidak ada satu pun persiapan yang di 

nomer dua kan. “Kita tidak boleh menyepelekan 

satu langkah, semua itu penting”, jelasnya. Termasuk 

diantaranya penyediaan katering, ia selaku PIC 

untuk memastikan ketersediaan katering menilai 

hal ini perlu dipersiapkan dengan matang. Untuk 

memastikan pemakaian catering baik untuk tamu 

VVIP, VIP maupun tamu undangan lainnya, ia harus 

berkoordinasi dengan protokoler dan menperkiraan 

perhitungan yang cukup akurat utuk penyediaan ini. 

Kerja keras yang dilakukan anggota tim untuk 

menyukseskan acara ini juga tidak jarang menhadapi 

batu terjal yang mampu menghambat kelancaran 

acara. C.M. Susetya menilai penyediaan anggaran 

acara yang terus berubah dan mengalami dinamisasi 

ini merupakan salah satu hambatan. Namun, 

dengan adanya sinergi yang sangat baik dengan Bag. 

Keuangan Set Itjen ini semua tidak menjadi factor 

penghambat yang dominan. Ia menambahkan 

bahwa dugaan munculnya hambatan ekseternal 


25


seperti koordinasi dengan pihak 

eksternal yaitu Setwapres dan 

Paspampres, ternyata tidak 

dialami. Seluruh koordinasi yang 

dilakukan dari persiapan awal 

hingga pelaksanaan acara dapat 

dilakukan dengan sangat baik. 

Ludovikus Agwin, pelaksana 

Subbag Penugasan Pengawasan 

Bag Umum Set Itjen ini menyoroti 

hal lain yang menjadi faktor 

penghambat acara ini. Ia menilai 

karena tipikal tamu undangan 

bermacam-macam, seringkali ia 

mendapatkan kesulitan. Hal ini 

mengingat tamu undangan acara 

ini adalah orang-orang penting 

baik di daerah dan di pusat, dan 

kita harus mengkonfirmasinya. 

Kendala adanya perbedaan waktu dan kesulitan 

menghubungi yang bersangkutan untuk melakukan 

konfirmasi undangan cukup menjadi fokus 

perhatiannya. Sejauh ini hambatan yang ada 

dapat dimitigasi dengan baik, dan tidak menjadi 

penghambat yang mengganggu kelangsungan acara 

ini. “I can handle this pokoknya”, pungkas Ludovikus 

dengan canda. 

Kesuksesan acara lokakarya ini merupakan 

sebuah prestasi bagi Itjen Kemenkeu. Bagi para 

panitia, rasa letih dan duka yang dialami tidak 

sebanding dengan kepuasan mereka menyaksikan 

kesuksesan acara ini. Bagi C.M. Susetya, ia mempunyai 

prinsip ketika ia ditunjuk menjadi apapun, maka ia 

harus enjoy dengan pekerjaan tersebut. Dengan 

enjoy dan berusaha menyenangi pekerjaan tersebut, 

seberat apapun itu, kita akan memaknainya sebagai 

tantangan untuk menambah pengalaman dan tidak 

menjadikannya sebuah duka. Budi Prayitno, Hari 

Purnomo dan Ludovikus pun sependapat dengan itu. 

Mereka menerjemahkan rasa letih dan capek dalam 

persiapan acara ini bukan sebagai sebuah duka. 

Banyaknya pengalaman baru dan bertemu dengan 

orang baru hingga bisa menjalin hubungan yang 

baik dengan mereka merupakan sebuah kebanggaan 

bagi Ludovikus. Hari Purnomo juga menilai dari 

tahap awal perencanaan pun kita sudah mendapat 

banyak pengalaman dan kompetensi baru. “Ketika 

acara ini sukses dengan ditandai ada senyum di bibir 

pejabat dan tidak ada keluhan dari mereka, kami 

panitia sangat senang”, tambah Budi Prayitno dalam 

wawancara yang dilakukan. 

Sebuah harapan menyeruak di akhir 

wawancara yang dilakukan kepada mereka 

26 


perwaiklan panitia. Mereka berharap jika suatu saat 

nanti diselenggarakan acara semacam ini, kita dapat 

menghandle acara ini terlepas dari bantuan EO. 

Budi Prayitno berharap, agar seluruh pegawai tetap 

bersemangat untuk terus belajar dan menambah 

kompetensi mereka untuk berlaku profesional dalam 

mengawal terselengaranya sebuah acara yang akan 

diselenggarakan Itjen Kemenkeu kelak. Ini semua 

juga perlu didukung dengan penyediaan alat dan 

perlengkapan yang mendongkrak berjalannya acara 

ini dan sejauh ini kita belum memilikinya. Ludovikus 

menambahkan bahwa koordinasi juga menjadi point 

yang cukup penting mengingat dengan komunikasi 

yang baik, maka acara tersebut dapat di handle 

dengan baik pula. 

Dalam pelaksanaan acara ini, tidak terlepas 

dari fungsi-fungsi manajemen yaitu Planing, 

Organizing, Actuating dan Controlling. Semua fungsi 

ini dihadapkan dan diarahkan pada pencapaian 

tujuan yaitu kesuksesan penyelenggaraan acara ini. 

Menurut Hari Purnomo, dengan perencanaan yang 

baik, maka sudah dapat dipastikan keberhasilan yang 

akan diraih akan diatas 50%, begitu pula sebaliknya. 

Ini semua berlaku untuk pejabat/pegawai Itjen 

Kemenkeu dalam menyelenggarakan acara ini di 

waktu mendatang. C.M. Susetya juga menekankan 

bahwa memilih anggota tim yang paham dan memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dalam 

tim juga patut menjadi perhatian. Karena selama 

ini, terkadang masih ada anggota tim yang kurang 

memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. 

Untuk itu, lebih bijak jika dalam perencanaan yang 

dilakukan, harus lebih selektif lagi dalam memilih 

susunan tim, jadi kontribusi yang diharapkan dari 

orang yang bersangkutan terhadap tim dapat 

diberikan secara maksimal. (DIT/MUJ/GAL)

Wawancara 

Bapak 4 anak yang mempunyai hobi nonton 

ini bersedia meluangkan waktunya untuk 

berbincang-bincang dengan kami awak 

Auditoria. Meskipun waktu sudah sore dan 

masih banyak berkas-berkas yang harus 

dilihat, namun beliau masih antusias dan 

dengan tangan terbuka menerima kami. Tidak 

hanya mengenai pekerjaan, beliau juga banyak 

berbagi pengalaman pribadi yang sarat pelajaran di 

dalamnya. Satu yang paling membekas dari cerita 

beliau bagi kami adalah semangat beliau berjuang 

untuk kehidupan dan berbagi kepada sesama. 

Berikut yang dapat kami bagi.. 

“Nama asli saya sebenarnya hanya Syahroni saja. 

Waktu di SMP ditambah-tambahi, memakai Oni 

karena banyak yang panggil Oni. Waktu di Bandung 

saya keluar dari ajun, nama saya ditambahi dengan 

Priatna. Dari SMP saya sudah terbiasa prihatin, 

bapak saya cuma buruh saja. Dan waktu itu bisa 

dihitung dengan jari yang bisa sampai jenjang 

kuliah, saya termasuk nomor dua barangkali.” 

Jadilah nama beliau Oni Syahroni Priatna. 

Bagaimana bapak memandang 

Sekretariat Inspektorat Jenderal? 

Saya kira, kalau kita bicara sekretariat, 

ini tidak lepas dari dukungan. Jika kita lihat di 

Inspektorat Jenderal, tugas Inspektorat yang 

melakukan pengawasan dan kita melakukan kegiatan 

dukungan (supporting). Kita mendukung kegiatan 

yang dilakukan Inspektorat dan juga melakukan 

koordinasi antar Inspektorat. Terkait hal ini, kita 

lebih pada menata agar kemudian kegiatan utama 

bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apa 

kegiatan utamanya? Kegiatan utamanya adalah 

kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat. 

Jika dikatakan nomor dua? tidak juga. Jika kegiatan 

dukungan tidak berjalan sesuai yang diharapkan, 

maka kemudian kegiatan utamanya jangan-jangan 

juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti 

contohnya, seperti kegiatan dukungan penyediaan 

surat tugas dan dana untuk itu, dan jika kemudian 

tidak sinkron, maka kegiatan utama tidak akan 

berjalan dengan baik. 

Kegiatan dukungan ini perlu koordinasi 

dengan yang lain, seperti rencana pembiayaan. Kita 

tidak akan bisa membuat rencana pembiayaan yang 

tidak lepas dari rencana kegiatan dari Insepktorat. 

Hal ini karena mereka yang akan melakukan kegiatan 

pemeriksaan, untuk mendukung kegiatan utama 

itu, kita yang memberikan dukungan dan koordinir 

semuanya. Jadi jika perencanaan yang mereka 

buat bagus dan rinci, maka kita juga akan baik juga 

menyusun rencana pembiayaannya. 

Terkait SDM, untuk bisa melakukan 

kegiatan pengawasan itu juga butuh SDM. SDM yang 

dibutuhkan pun untuk masing-masing Inspektorat 

itu berbeda, hal ini dikarenakan pengawasan yang 

dilakukan berbeda, pengawasan mungkin sama, tapi 

yang diawasinya berbeda kegiatannya. Inspektorat 

melakukan pengawasan selain membutuhkan dana 


27

Wawancara 

tapi juga perlu SDM yang tepat, dan itu kita yang 

men-support. 

Apakah sejauh ini kinerja Sekretariat 

sudah optimal? 

Kita mencoba setiap tahun melakukan 

evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh kita 

melalui survey kepuasan pelanggan. Hal ini mungkin 

menjadi salah satu cara untuk melihat apakah yang 

kita lakukan sesuai dengan yang mereka harapkan. 

Walau kemudian hasilnya belum seperti apa yang 

diharapkan oleh mereka. Karena kita sebuah 

dukungan, jadi yang lebih mereka lihat adalah 

akhirnya saja, prosesnya jarang sekali dilihat. Hal Ini 

yang perlu menjadi catatan, padahal untuk mencapai 

dukungan yang optimal itu membutuhkan proses. 

Inilah yang kadang kali bisa menjadi disinsentif bagi 

rekan di sekretariat. Seharusnya bisa jadi tantangan 

untuk rekan di sekretariat untuk mengingkatkan 

pelayanan kita. 

Terkait dengan stakeholder luar, kita 

merupakan pintu masuk, jadi kita harus memberikan 

kesan yang baik kepada stakeholder kita. Seperti 

undangan, walaupun yang berhubungan dengan 

pajak, tetap kita yang menyiapkan, karena kita 

berusaha meyiapkan dengan baik. Jadi untuk 

kegiatan yang menyangkut dengan luar, kita tidak bisa 

diam, kita menyiapkan dari a-z sebagai motornya, 

walaupun substansinya bukan kita yang menyiapkan. 

Apa saja pembenahan pelayaan yang 

dilakukan? 

Sejauh ini saya memberikan kesempatan 

kepada manajer saya yaitu Kabag. Setiap dua 

minggu sekali kita berkumpul untuk melihat bersama 

program para Kabag, apa yang sudah dilaksanakan, 

dari itu apakah ditemukan kesulitan. Jika ada, mari 

kita bicarakan. Jika ada program baru, apa yang 

arus dilakukan dan sebagainya. Saya memberikan 

kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga 

bisa berkembang. Misalnya seperti di bagian 

Perencanaan dan Keuangan, mereka mencoba 

berinovasi yaitu pengajuan SKP secara cepat 

dengan online. Bagian Kepegawaian juga begitu 

dengan aplikasi Simanis dan Coaching-nya yang bisa 

memberikan konsultan, membantu pegawai yang 

membutuhkan. Bagian Umum juga mencoba terus 

berkreasi seperti dengan penataaan arsipdengan 

menggunakan ANRI, e-filing, web itjen pun juga terus 

jalan. Semua berkreasi bahkan mereka membuat 

rencana kegiatan program yang bahkan dibagi habis 

28 


sampai ke pegawai paling bawah untuk tanggung 

jawab itu. 

Jadi Alhamdulillah saya mendapat 

dukungan yang baik dari staff-staff saya. Paling 

tidak untuk kegiatan rutin sudah bisa terselesaikan. 

Kabag sudah bisa mendelegasikan dan sudah bisa 

diantisipasi, yang jadi masalah adalah kegiatan 

yang tidak rutin (unscertainty dan unstructured). 

Namanya dukungan itu lebih banyak unstructure-nya 

kemudian jika strukturnya tidak ditata dengan baik 

maka kita akan kesulitan menyelesaikan kegiatan 

unstructure-nya. Padahal unstructured biasanya 

malah menjadi perhatian pak Menteri, pak Irjen dan 

waktu persiapannyapun cenderung pendek. 

Bagaimana bapak memandang SDM di 

sekretariat? 

Kalau kita bicara unstructured, ini jarang 

terjadi dan namun dipandang penting, orangorang 

yang tidak hanya perlu pegetahuan tapi juga 

pengalaman. Kalau saya lihat teman disini sudah 

terbiasa dengan kerja yang padat, pengalamannya 

sudah cukup. Hanya saja ada beberapa yang tidak 

bisa mengikuti ritme ini yang akan menjadi beban. 

Kepala bagian sudah bisa memetakan pegawai mana 

yang mampu melakukan kegiatan unstructured 

dan pegawai yang hanya bisa melakukan kegiatan 

rutinnya.

Wawancara 

Bagaimana cara Bapak memotivasi para 

pegawai? 

Jadi misalnya hal-hal semacam ini perlu 

dicoba. Kepala bagian biasanya sudah memiliki 

layer eselon dibawahnya. Semisal ada pegawai 

yang terbiasa dengan kegiatan rutin, dicoba untuk 

dapat melakukan kegiatan unstructured yang 

membutuhkan pemikiran dan kreatifitas lebih. 

Biasanya dilakukan coaching oleh Kepala bagian 

atau atasan lainnya. Kepala bagian biasanya sudah 

memiliki peta kompetensi dari pegawainya. Biasanya 

cenderung menggunakan pendekatan coaching dan 

menggali dengan memberikan kesempatan yang 

sama kepada mereka. Seperti melanjutkan study, 

kita buka saja asal mereka mau berkompetisi. Ini 

yang seringkali mendorong mereka berpacu dan 

berkembang. Semua ini melalui Kabag-nya dengan 

memberi perhatian. 

Jika melihat Core business itjen adalah 

pengawasan, apakah sekretariat sebagai 

unit supporting itu jumlah nya sudah 

ideal? 

Harapannya di tahun 2014-2015 adalah 30% 

berbanding 70% untuk Sekeratriat dan Inspektorat. 

Sebelumnya kita 60% banding 40%, sekarang 

mencoba diimbangkan menjadi 45% banding 55%. 

Pada nantinya diharapkan akan berbalik menjadi 

lebih banyak pegawai di Inspektorat dibandingkan 

di Sekretariat. Kenapa kemarin seperti itu? Ketika 

Itjen terbentuk, banyak pegawai dari unit-unit lain, 

sehingga lebih banyak di Sekretariat karena mereka 

belum banyak kompetensi. Pada jaman pak Sutardi 

juga tidak menerima pegawai dari STAN. Sehingga 

menjadi kurang, karena memang mereka tidak ada 

kompetensi. Nantinya diharapkan lebih banyak yang 

audit dibandingkan supporting-nya. Walaupun 

berat, karena sebenarnya unit supporting juga 

membutuhkan banyak pegawai. Maka di Sekretariat 

mulai banyak menggunakan aplikasi, sehingga tidak 

membutuhkan banyak pegawai. Harapannya untuk 

antar Sekretariat memulai untuk paperless. 

Bagaimana dengan Program sekretariat 

secara keseluruhan di tahun 2012 dan 

program besarnya? 

Sebenarnya yang menjadi langkah strategis 

yang ditandatangani Irjen dan pak Menteri itu ada 

dua. Hal itu yang menjadi perhatian pak Menteri 

dan kemudian kita tindaklanjuti. Pertama adalah 

filling yang menjadi perhatian Menteri, karena filling 

tidak hanya e-filling, tidak semuanya di e-filling-kan. 

Hardcopy-nya tidak kita hilangkan, kemudian kita 

tata. Bagaimana kita bisa menyimpannya dengan 

aman dan ketika mencarinya lebih mudah? Makanya 

kita bekerjasama dengan ANRI yaitu program untuk 

menatanya. Begitu juga dengan dokumennya kita 

juga akan bekerjasama dengan ANRI. Inilah yang 

menjadi perhatian Menteri, dalam kunjungannya 

di kantor pusat maupun kantor vertikal-nya, beliau 

tidak mendapatkan kepuasan. Kelemahan di kantor 

Kemenkeu adalah file-nya, yang menjadi contoh 

adalah di Bapepam LK itu cukup bagus. Kemarin 

sempat dilihat Menteri, dan masih cukup perlu 

dibenahi, pak Menteri konsen kesitu. 

Hal ini salah satu menjadi temuan BPK 

adalah filenya DJP terkait piutang yang sempat saya 

angkat ketika saya di Inspektorat I. Dulu saya sempat 

melakukan rekonstruksi dan rekonsiliasi karena 

memang banyak kohir yang hilang. Makanya saya 

menyarankan membuat PMK untuk menerbitkan 

kembali kohir. Namun sejauh ini sepertinya belum 

selesai, hingga diperiksa BPK, dan sekarang malah 

menjadi betul-betul prioritas. 

Jadi memang keberadaan arsip dinilai sangat 

penting. Sementara ini yang ada di kita e-filing-nya 

masih jadi setengah, yang menjadi hambatan adalah 

bagaimana kita menatanya dan memerlukan tempat, 

bagaimana merekamnya. Kita sudah punya aplikasi, 


29

Wawancara 

untuk menatanya kita akan bekerjasama dengan 

ANRI. Tempatnya kita memiliki gudang di pasar rebo 

dan di depok. 

Kedua adalah harapan menteri agar 

lingkungan kerja yang bersih. Beliau tidak hanya 

konsen di kantor pusat, barangkali beliau menilai 

ini cukup mempengaruhi kinerja kita, lingkungan 

menjadi tidak menyenangkan. Maka dari itu 

membenahi lingkungan kerja ini menjadi salah satu 

langkah strategis kita, melalui 5R. Kemarin baru kita 

me-launching kickoff nya. Kita tidak hanya berharap 

hanya bersih sesaat tapi berharap ini akan menjadi 

budaya, sehingga ini semua butuh waktu karena 

mengubah budaya yang sebelumnya ada. 

Ketiga, ini adalah kegiatan rutin tapi 

memberikan pengaruh besar yaitu capacity building. 

Pak Menteri juga menaruh perhatian pada capacity 

building, walaupun ini tidak masuk dalam langkah 

strategis, namun ini masuk ke dalam IKU kita, 

sehingga dana yang dibutuhkan juga cukup besar. 

Kita punya BPPK dan punya program, program 

ini paling tidak setiap pegawai harus mengikuti 

diklat dalam setahun. Dana diklat ada yang dalam 

negeri atau luar negeri seperti yang bersifat khusus 

seperti terkait IT. Setiap Inspektorat, kita minta 

memetakan kebutuhan masing-masing akan diklat 

yang dibutuhkan, dan kepegawaian pun juga mencari 

sesuai kebutuhan pegawai. Kemudian kita buat 

tim seleksi atas program LN, timnya berisi semua 

Inspektur dengan penanggungawajab pak Irjen. 

Tim tersebut memutuskan apakah ini diklat yang 

perlu diikuti atau tidak. Sekarang ini semua diberi 

kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi. Selain 

itu ada juga tawaran sekolah beaiswa. Ada pegawai 

yang mau untuk menggunakan kesempatan ini dan 

ada juga yang tidak. 

Apakah ada pesan untuk para pegawai 

Itjen khususnya di Sekretariat? 

Kalau saya, pertama teman-teman itu 

untuk setiap penugasan anggaplah sebagai belajar 

sehingga akan ada nilai tambah. Misalnya kita waste 

30 


time mengerjakan sesuatu yang kemudian kita 

tidak memiliki nilai tambah sama sekali. Bagaimana 

caranya? Ya belajar. Semua yang dikerjakan secara 

serius pasti akan ada nilai tambahnya. Paling 

tidak, kita jadi lebih tahu dari yang lainnya, bisa 

mengerjakan lebih banyak dari yang lain. 

Kemudian yang kedua adalah orangtua. Jika 

bapak dan ibu masih ada, bahagiakanlah mereka. 

Takaran bahagia bukan hanya dengan harta tapi 

bisa dengan keberhasilan kita atau hanya dengan 

kita “say hello”. Kadangkala hanya dengan disapa 

anak, orangtua sudah senang karena merasa masih 

diingat meskipun jauh. Saya ini yang barangkali 

belum puas untuk membahagiakan orangtua karena 

sudah lebih dulu diambil Yang Kuasa. Saya dan anakanak 

saya sudah berhasil tapi mereka belum sempat 

merasakan. 

Maka dari itu mumpung kalau masih ada, 

bila perlu diajak kesini, menginap di hotel. Meskipun 

kadang orangtua protes, “kok kayak gini, mahal ini”. 

Kalau hanya untuk sekali-sekali kan juga tidak apaapa 

untuk menunjukkan bahwa kita sayang mereka. 

Apalagi kalau orangtua jauh, nanti bakal menyesal. 

Kalau anda menanam sesuatu yang baik bukan 

berarti anda yang dapat kebaikan juga. Terkadang 

bisa saja yang mendapat balasan itu ke anak kita atau 

cucu kita atau bahkan mungkin di akhirat nanti. 

Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus 

dikerjakan dengan serius, yang membuat kinerja kita 

baik ya kita sendiri. Berusaha saja sebaik mungkin 

maka pasti ada jalan. Perlu diperhatikan adalah 

jangan sampai menolak pekerjaan, sekali nolak akan 

berdampak ke depannya. Karena setiap pekerjaan 

bisa dijadikan tempat belajar dan kita menjadi 

semakin tahu. Hal ini bisa menjadi nilai tambah kita. 

Ketiga yaitu tentang ekspetasi kita terhadap 

hidup itu biasanya selalu tidak sama dengan realita. 

Terkadang ekpetasinya disini tapi realitanya disini. 

Orang yang biasanya sering kecewa adalah yang tidak 

bisa menurunkan ekpetasinya. Selama orang bisa 

bersyukur maka dia akan dtambah kenikmatannya. 

Karena begitu dapat sedikit saja sudah bisa 

alhamdulillah. Lalu kemudian orang yang ekpetasinya 

tinggi dan tidak bisa menurunkannya maka naik 

sebanyak apapun tidak akan disyukuri. Orang yang 

bahagia adalah orang yang bisa menerima realita 

dan menurunkan ekspetasinya. Tapi tidak berarti 

kemudian diam dan tidak berusaha. Dengan usaha 

itu kan hasilnya bisa benar-benar disyukuri, karena 

naik sedikit saja alhamdulillah. Kerjaan juga begitu, 

terus berusaha dan percaya diri. Kalau belum sampai 

ya harus terus berusaha dan mampu menurunkan 

ekspetasi. (KIN/DIT)

Wawancara 

LELAKI TANGGUH 

DARI CIREBON 

“Dulu waktu di kelas saya suka luangkan waktu 5-10 menit untuk ngobrol, cerita 

tentang saya itu saya ceritain hanya untuk motivasi mereka, kenapa? Saya katakan, 

sudah anda harus konsen, orangtua itu bukan main mengharapkan anda berhasil.” 

Tidak lengkap rasanya kalau kami tidak 

membagi juga cerita pak Oni kepada para 

pembaca Auditoria. Sepenggal cerita 

tentang beliau. Cuplikan-cuplikan kecil 

kehidupan beliau yang menegaskan bahwa segala 

sesuatu yang di dasari dengan semangat keiklasan 

dan berbagi akan mampu membawa kita pada 

kenikmatan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat.. 

Berkeluarga saat masih mengenyam bangku 

kuliah memang bukan sesuatu yang mudah untuk 

dijalani. Matahari dan Bulan saja masih bengantian 

bekerja menerangi bumi. Sosok ini sepanjang hari 

tak membiarkan dirinya santai sejenak. Pagi harus 

kuliah, siang kerja dan tak jarang hingga larut malam. 

Ini semua dilakukan bukan hanya untuk istri dan 2 

anak saat dia di tingkat 5 tapi juga untuk adik-adiknya 

yang di Cirebon. Tak puas hanya membiayai keluarga 

dan adik-adiknya, beliau juga peduli dengan adik-adik 

istrinya. 

Lelah fisik tak pernah ia hiraukan dibanding 

dengan kegembiraan yang ia lihat di wajah istrinya, 

tawa anaknya dan kebahagiaan keluarga besarnya 

saat pulang. Terpisah jauh dengan keluarga semakin 

membuatnya semangat bekerja, memakan semua 

yang ada dihadapannya. Tak heran jika dia mampu 

menaklukkan 1 kantor akuntan publik dan 1 

perusahaan lain dalam satu hari. Keiklasan untuk 

hidup sendiri di Jakarta tanpa ingin istri dan keluarga 

merasakan keprihatinannya. 

Tak bosannya dia setiap minggu pulang 

naik bis dengan hanya ditemani jagung manis rebus 


31

Wawancara 

sekedar meredam suara perut. Semuanya 

terbayarkan dengan pelukan hangat 

dari keluarga di kampung tempat 

dia dan istri dipertemukan. 

Ternyata jagung menjadi tak 

terlepas dari hidupnya hingga 

kini. Tekadnya yang begitu 

besar membuat Tuhan tak 

rela membiarkan dia tanpa 

campur tangan-Nya. Kerja 

keras yang dia lakukan 

ternyata membuka jalan 

kemudahan dari-Nya. Bersyukur 

tak pernah ia lupakan di setiap 

langkahnya. 

Dia adalah Oni Syahroni Priatna. 

Keprihatinan yang sudah dia rasakan sejak 

masa SMP membuatnya menambahkan Priatna di 

nama belakangnya saat keluar dari adjun. Oni begitu 

panggilan akrab teman-temannya ingin terus ingat 

akan keprihatinan yang dialami sehingga tetap peduli 

dengan sesama yang kesusahan dan tidak takabur 

dengan apa yang sudah diraih. Pemilik nama asli 

Syahroni ini hanya seorang anak dari buruh pabrik 

gula tapi bisa sampai berkuliah. 

Berstatus mahasiswa tidak melepaskannya 

dari cibiran orang yang merasa dia tak pantas 

menyandangnya. Maklum di kampung halamannya, 

barangkali dia baru orang kedua yang nekad kuliah. 

Senyuman yang tulus malah diberikan pada orangorang 

itu. Bukan..bukan hanya orang-orang itu, dia 

selalu tersenyum ramah pada semua orang. Itu yang 

membuat dia dikenal dari mulai orangtua hingga 

anak-anak kecil di tempat dia tinggal saat kuliah. Di 

salah satu sudut kebun kopi di Cibereum menjadi 

tempat tinggalnya selama menjadi mahasiswa. 

Judulnya saja sudah kebun kopi, pastinya sepi dan 

minim penerangan apalagi di waktu itu. Dia lebih 

memilih tinggal di rumah salah satu petani yang 

seadanya. Letaknya di belakang sawah dan dekat 

dengan sumur. Terpencil, iya.. tapi itu tak membuat 

teman-temannya enggan berkunjung. Hampir setiap 

hari sudut yang sepi itu menjadi ramai karena banyak 

pemuda berkumpul, terdengar perdebatan serius 

mengenai mata kuliah yang sedang dibahas diselingi 

tawa riang memecah keheningan malam. 

Keputusannya tinggal di rumah itu bukan 

semata-mata karena tempatnya hampir sama 

dengan kampung halamannya. Tahun 70-an untuk 

sewa kamar setiap bulannya saja bisa menghabiskan 

5000 hingga 7500 rupiah, itu termasuk kamar yang 

paling sederhana. Padahal uang yang dia dapat dari 

orangtuanya hanya 3500 rupiah saja. Uang itupun 

dikirimkannya tak melalui pos layaknya 

orang-orang waktu itu, Ibunya 

menitipkan uang itu kepada 

tetangganya yang kebetulan 

kerja di Bantul. Karena dengan 

begitu bisa menghemat biaya 

posnya.Jadi tak mengapa 

jika dia harus tidur di rumah 

model panggung itu hanya 

beralaskan tikar di atas 

bambu yang dibagi dua, 

disusun sebagai lantai. Rasa 

sakit dan dingin yang menusuk 

karena angin yang berhembus 

di sela-sela bambu sudah menjadi 

teman tidurnya. 

Selama keprihatinan yang dia alami, 

Alhamdulillah menjadi penguat setiap jejaknya. Di 

balik keprihatinan selalu ada berkah. Itulah yang 

beliau rasakan ketika awal masuk kuliah, tidak salah 

keputusannya tinggal di Cibereum. Di sanalah Oni 

bertemu dengan belahan jiwanya. Seorang wanita 

bersahajah yang dengan sukarela memberi tali 

kasur untuk sang pujaan hati secara cuma-cuma. 

Oni muda yang baru pindah dan baru masuk kuliah, 

sempat kebingungan ketika ospek harus memakai 

papan nama yang digantung di leher. Di mana dia 

bisa mendapatkan tali yang sesuai. Dari situlah awal 

dua insan ini dipertemukan, Oni muda tanpa ragu 

mendatangi toko kasur itu dan mendapati sosok 

bersahaja yang langsung melantakan hatinya. Ya 

benarlah pepatah mengatakan di balik kesusahan 

selalu ada berkah. Pertemuan yang tak disangka 

mampu membawa kebahagian Oni muda hingga 

sekarang. 

Oni kecil dan saudara-saudaranya tinggal 

di kawasan pabrik gula. Kesehariannya banyak diisi 

dengan belajar dan terinspirasi dari pabrik itu. Oni 

kecil yang saat itu masih SMP suka berkeliaran dan 

bermain di kawasan pabrik. Pernah suatu hari dia 

memberanikan diri melongok ke ruang administrasi 

karena penasaran dengan bunyi yang ditimbulkan 

dari ruangan itu. Tik..tik..tik..tik... Dilihatnya seorang 

bapak-bapak sedang memencet tombol-tombol 

di depannya sehingga menimbulkan suara, yang 

kemudian dia tahu bahwa itu namanya mesin ketik. 

Ternyata tak hanya di pabrik gula dia menemui 

mesin itu, di kelurahan dia juga mendapati ibu-ibu 

asik memainkan jarinya di atas mesin itu. Timbullah 

pemikiran bahwa jika dia bisa menggunakan mesin 

itu maka dia akan bisa mudah mencari pekerjaan 

nantinya. Mulai dari itu Oni kecil yang masih SMP 

mengikuti kursus di pagi hari dan sekolah di siang 

32 


Wawancara 

harinya. Tak peduli jika di tempat kursus dia sendiri 

yang masih mengenakan celana pendek warna biru. 

Tak puas hanya bisa mengetik, saat menginjak SMEA 

beliau mulai tertarik dengan label akuntan. Semakin 

terbuka akan persaingan yang dihadapinya 

nanti dengan orang kota 

yang memilki fasilitas 

lebih daripada dia. Hal ini 

mendorongnya kembali 

untuk mengambil kursus 

bahasa inggris sepulang 

sekolah meskipun jaraknya 

15 km tak membuatnya 

gentar. Harapan beliau 

kepada anak-anaknya, 

semoga dapat mengambil 

pelajaran dari hidupnya. 

Bahwa kegigihan kita untuk 

belajar dan ingin maju pasti 

akan membuahkan hasil di 

kemudian hari. 

Menuntut ilmu dan 

berkarier bukan berarti tak 

ada waktu untuk diri sendiri. 

Beliau hobi sekali nonton dan keinginan beliau 

saat kecil dulu adalah makan enak. Sederhana tapi 

itu begitu penting baginya. Ternyata keinginan makan 

enak ini timbul karena dulu setiap akhir minggu, 

saat para mandor menerima upah mingguan selalu 

ada tradisi menyisikan sedikit hasil untuk makan 

bersama. Saat itu sate ayam adalah makanan 

istimewa dan wajib saat bancak’an para mandor. Oni 

kecil selalu ada di dekat situ saat acara makan-makan 

itu dimulai, hanya untuk merasakan sedapnya bau 

asap sate ayam itu. Timbullah cita-cita sederhana 

itu, jika dia besar nanti dan mempunyai uang lebih 

akan dia belikan untuk makanan yang dia anggap 

enak. Mungkin ini cara Oni kecil mengobati rasa sakit 

hatinya ketika dulu hanya merasakan asapnya saja. 

Lembaran-lembaran buku kehidupan Oni 

terus terisi, perjuangan demi perjuangan membuat 

dia dan keluarga semakin solid. Hal inilah yang ingin 

selalu dia bagi kepada anak didiknya yang ada di 

STAN. Waktu 5-10 menit ia luangkan sekedar sharing 

tentang perjuangan dirinya untuk memotivasi 

mereka. Berulang-ulang selalu beliau tanamkan pada 

mereka untuk selalu membahagiakan orangtua. Tak 

perlu hal yang tinggi, hanya dengan belajar dengan 

baik di STAN saja sudah bisa membuat orangtua 

bangganya setengah mati. Meskipun terkadang 

banyak dari merka yang masuk STAN karena 

keinginan orangtua tapi jangan sampai harapan 

orangtua dihempaskan begitu saja. Kata-kata itulah 

yang tak bosan-bosannya diselipkan di setiap jam 

mata kuliahnya. 

Kesuksesan yang telah diraih tak membuat 

beliau lupa akan tempatnya 

dulu. Masih 

sering diajaknya anak-anak berkunjung ke sekolahnya 

dulu, tempat semasa kuliah. Semua ini beliau lakukan 

bukan ingin anak-anaknya seperti orangtuanya tapi 

memberi pengertian jika yang sekarang di dapat itu 

bukan sesutu yang mudah. Semua perlu pengorbanan 

dan perjuangan dalam meraih segala keinginan. 

Berbicara tentang pengorbanan membuat beliau 

ingat akan kakaknya yang rela berhenti dari bangku 

kuliah untuk adik-adiknya. Namun begitu kakaknya 

tetap bisa mengenyam pendidikan saat di pabrik gula 

yaitu di AGN (Ahli Gula Negara) Yogjakarta. Hal ini 

menjadi beban sekaligus semangat untuk bapak Oni 

untuk berhasil dan dapat membantu adik-adiknya. 

Beliau berpikir tak akan pernah menyia-nyiakan 

kesempatan yang sudah diberikan kakaknya untuk 

beliau. 

Kini ketika keberhasilan itu sudah di 

tangan, pengabdian kepada negara secara langsung 

harus terhenti oleh masa purna bakti. Sedih, lega, 

antusias bergejolak dalam dirinya. Sedih karena 

harus meninggalkan lingkungan kerja yang sudah 

sekian lama jatuh bangun bersama membangun 

negara. Lega karena beliau sudah menyelesaikan 

tugasnya hingga purna bakti. Begitu antusias beliau 

menjejakkan di babak baru hidupnya, tak sabar 

menghabiskan waktu dengan kekasih jiwa. rencana 

dan jadwal sudah dibuatnya untuk mengganti waktu 

yang hilang selama ini bersama keluarga. (KIN/DIT) 


33

SpeakOut 

Kata mereka “Penikmat Layanan”.. 

Muhammad Umar (Kasubbag TU Inspektorat VI) 

Pelaksanaan e-filling dan layanan perpustakaan di Subbag TU cukup berjalan rapi dan baik. 

Subbag PP juga cukup fleksibel dalam melayani kami yang terkadang menghadapi kendala 

dalam penyusunan penugasan sesuai SOP. Untuk layanan rumah tangga, mereka cukup 

responsif dalam menerima laporan dari kami. Kalau boleh disarankan agar Subbag RT 

berinisiatif melakukan pengecekan secara berkala tentang kondisi sarana dan prasarana kerja. 

Misalnya ada wallpaper yang terkelupas, horizontal blind yang rusak, toilet yang rusak ataupun 

atap yang bocor. Untuk Subbag Perlengkapan, permintaan kami sejauh ini sudah terpenuhi 

dengan lancar. Namun untuk permintaan barang, terutama yang bersifat modal seperti laptop 

meski telah dipenuhi namun belum 100%. 

Yang sudah bagus tetap dipertahankan dan yang masih kurang bisa lebih ditingkatkan. Hal-hal yang masih perlu 

menjadi perhatian adalah masalah kebersihan, misalnya barang yang menumpuk di pojok ruangan seperti meja-meja 

yang tidak terpakai sebaiknya disingkirkan karena malah akan menjadi tempat nongkrong. Perlu disediakan pula ruangan 

khusus merokok dan peringatan dilarang merokok di ruangan yang tidak seharusnya diperuntukkan untuk merokok. 

Selain itu perlu juga ditambah penghijauan baik di dalam maupun luar ruangan. 

Hoedoyo Hening P (Kasubbag TU Inspektorat III) 

Adanya Gtalk Layanan Prima Bagian Umum yang mampu merespon cepat atas 

permintaan dan keluhan kami sangat positif. Dalam hal kepustakaan, buku-buku yang tersedia 

saya rasa masih kurang update. Jumlah buku untuk setiap judul perlu ditambah terutama 

bagi buku-buku yang banyak peminatnya. Layanan Subbag PP sudah berjalan cukup baik, 

walaupun SOP-nya 5 (lima) hari namun untuk kondisi tertentu seperti pembuatan Surat Tugas 

yang sifatnya mendadak karena perintah pimpinan, telah dapat terlaksana tepat waktu. 

Pemeliharaan inventaris sarana dan prasarana kerja serta kebersihan kantor selama ini sudah 

cukup baik, selama pengguna ruangan melaporkan kerusakan maka Subbagian Rumah Tangga 

akan langsung cepat merespon. 

Kepada Subbag Perlengkapan dalam pengadaan laptop sebaiknya memperhatikan 

spesifikasi yang dapat mendukung aplikasi teammate. Selain itu perlu dilakukan pembaharuan secara berkala karena 

biasanya alat-alat elektronik memiliki usia optimum 3 (tiga) tahun, lewat dari itu performance-nya sudah mulai menurun. 

Secara umum layanan dari Bagian Umum sejauh ini sudah cukup baik. Sebagai masukan, kebutuhan user harus 

benar-benar diperhatikan pada saat pelaksanaan pengadaan, selain itu sarana dan prasarana yang disediakan juga harus 

dapat mendukung pekerjaan dan sesuai fungsi ruang yang ada. 

34 

Siti Fadliyah (Kasubbag IR V) 

Kebetulan ruangan saya masih satu lantai dengan Subbagian Perlengkapan, sehingga untuk kebutuhan 

tertentu yang mendesak, begitu saya mengajukan permintaan maka langsung ditindaklanjuti oleh mereka dengan cepat. 

Saya melihat Subbagian Perlengkapan mengedepankan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan user sebagai layanan 

prima mereka. Untuk pengadaan laptop belum semuanya terpenuhi, namun biasanya kami 

diminta untuk mendata dan mengajukan kebutuhan laptop ke Subbagian Perlengkapan. 

Begitu juga dengan Subbag PRT sudah cukup responsive, tapi mohon agar perbaikan inventaris 

dapat dipercepat. Untuk Subbag PP, memang SOP untuk kegiatan dukungan pengawasan 

adalah selama 5 (lima) hari kerja, namun untuk rencana penugasan diluar rencana yang 

bersifat mendadak, Subbagian PP selama ini sudah sangat membantu dengan mengusahakan 

pembuatan Surat Tugas dengan tepat waktu. Untuk Subbag TU dan Kehumasan terkait e-filling, 

digitalisasi berkas telah dilaksanakan dan dikoordinasikan secara baik. Begitupun untuk 

perpustakaan, buku yang disediakan sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan user karena 

setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan buku yang dibutuhkan. 

Secara umum, layanan Bagian Umum sekarang sudah banyak mengalami perkembangan. Pelayanan yang 

diberikan pun sudah banyak meningkat, terutama dalam hal pengaturan ruang kerja, pemenuhan kebutuhan inventaris 

kantor, kegiatan dalam hal dukungan pengawasan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Selama ini masukan, saran dan 

permasalahan biasa disampaikan dan didiskusikan di dalam forum Kasubag. Saya harapkan pelayanan yang sudah baik 

dapat terus dipertahankan. (ARH/MUJ/PIA) 


SpeakOut 

Kata mereka “Penyaji Layanan”.. 

Haryadi (Kasubbag Perlengkapan) 

Dengan mengusung motto “belum sempurna, selalu berusaha”, tugas kami di 

Subbagian Perlengkapan adalah membantu pelaksanaan tupoksi seluruh unit di Inspektorat 

Jenderal yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana kerja seperti meja, kursi, 

laptop, printer, ATK, dan lain-lain. Prosesnya adalah: mengidentifikasi kebutuhan Barang 

Milik Negara (BMN) baik berupa hardware maupun software; mengusulkan anggaran yang 

dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut; melaksanakan pengadaan; 

mendistribusikan barang sesuai hasil analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya; dan 

mengadministrasikan jumlah aset BMN di masing-masing inspektorat. 

Tantangan yang ada adalah ternyata mengidentifikasi kebutuhan lebih sulit daripada 

melaksanakan pengadaannya sendiri, karena kita harus dapat mengidentifikasi secara rinci 

spesifikasi yang optimum sesuai kebutuhan pengguna, dimana spesifikasi yang optimum 

bukan berarti identik dengan harga yang paling mahal ataupun spesifikasi komputer yang paling 

canggih. Selain itu kita juga mengajukan usulan penghapusan kepada Menteri Keuangan atas barang-barang yang sudah 

rusak atau tidak terpakai lagi. 

Visi Subbagian Perlengkapan ke depannya adalah dapat menjadikan subbagian ini sebagai contoh bagi unit 

yang lain, meski saat ini masih jauh perjalanan ke arah sana dan masih banyak langkah yang harus ditempuh. Oleh karena 

itu kami membutuhkan saran dan kritik dari yang lain agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan seluruh 

stakeholders. 

Hari Purnomo (Kasubbag Protokoler dan Rumah Tangga) 

Bila rekan-rekan di Itjen memiliki urusan dalam hal akomodasi, protokoler, 

kerumahtanggaan, perbaikan kerusakan pada inventaris kantor dan lain-lain, anda dapat 

langsung melapor kepada Subbagian Protokoler dan Rumah Tangga dan akan kami usahakan 

untuk seresponsif mungkin menanggapinya. Namun tidak semua perbaikan kerusakan dapat 

langsung diselesaikan dengan cepat, misalnya kerusakan pada kaca bangunan. Kaca ini memiliki 

spesifikasi tertentu sehingga harus diimpor secara khusus yang membutuhkan proses lama. 

Peningkatan pelayanan lainnya dari kami adalah akan disediakannya ruangan khusus 

merokok sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penjelasan pasal 115 

ayat (1) UU No 36/2009 tentang kesehatan, yaitu “khusus bagi tempat kerja, tempat umum, 

dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok”. Dalam hal pengelolaan 

barang-barang yang sudah tidak terpakai, kami juga melakukan koordinasi dengan Subbagian 

Perlengkapan dan unit pemilik barang tersebut. 

Berkaitan dengan pelayanan yang kami berikan, prinsip saya adalah jangan berkecil hati bila masih ada yang 

memberikan nilai rendah, yang terpenting adalah kami terus berusaha meningkatkan kinerja melalui pelayanan prima 

yaitu dengan continous improvement. Selama ini kami telah berupaya untuk meningkatkan pemeliharaan inventaris 

kantor, namun hal ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari para pengguna ruangan untuk ikut me-maintain sarana 

dan prasarana kantor yang ada. Harapan ke depannya adalah kami dapat mewujudkan pelayanan sesuai dengan motto 

5R yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin. 

Budi Prayitno (Kasubbag Tata Usaha dan Kehumasan) 

Aplikasi e-filling yang dimiliki oleh Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan saat ini 

masih menggunakan milik Pusintek, kedepannya kami akan membeli aplikasi dari ANRI dimana 

kelebihannya adalah berkas yang sudah didigitalisasi dapat langsung disimpan berikut arsip 

fisiknya, sehingga pencarian baik berkas softcopy maupun hardcopy-nya dapat lebih cepat. 

Perpustakaan Itjen saat ini sudah banyak mengalami perkembangan, dahulu koleksi 

buku kondisinya masih berantakan dan kebanyakan berisi peraturan-peraturan. Agar memberi 

daya tarik bagi pengunjung, kami tambahkan pula koleksi perpustakaan Itjen dengan bukubuku 

populer bertema motivasi, hukum, sastra dan lain-lain selain buku ilmiah tentunya sebab 

biasanya para pengunjung akan tertarik masuk perpustakan karena materi bacaan yang ringan 

baru bacaan yang berat. Selain itu dalam setahun dua kali kami juga mengedarkan form ke 

tiap bagian mengenai usulan buku-buku untuk diadakan, hal ini sebagai salah satu upaya kami 

untuk terus meng-update dan menambah koleksi buku sesuai keinginan pengguna. 

Visi dan misi kami adalah menjadi subbagian Tata Usaha dan Kehumasan yang baik yang mampu mewujudkan 

Bagian Umum menjadi bagian yang terbaik. Kami merasa saat ini masih jauh dari ideal, oleh karena itu semua lini masih 

harus ditingkatkan, baik itu dalam urusan persuratan, kearsipan, kepustakaan, penggandaan, ekspedisi dan lain-lain. 

Tantangannya adalah banyak pekerjaan yang bersifat unstructure dan on the spot yang harus dikerjakan dalam waktu 

sempit, prinsip kami semua pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya meski terkadang harus pulang malam hari. 

(ARH/MUJ/PIA) 


35

Ragam Pengawasan 

Sekilas tentang 

Transfer Pricing 

(Transaksi Hubungan Istimewa) 

(Bagian Pertama dari dua tulisan) 

Oleh : Airvian Trisakti, Auditor Madya pada Inspektorat IV 

Pendahuluan 

Transfer Pricing merupakan salah satu 

cara yang paling banyak digunakan perusahaanperusahaan 

multinasional dalam meminimumkan 

beban pajak secara global. Tapi apakah itu transfer 

pricing itu? Sedemikian popular cara tersebut 

dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan besar? 

Berdasarkan Organisasi untuk Kerjasama dan 

Pengembangan Ekonomi atau bahasa kerennya 

Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) transfer pricing guidelines 

yang dimaksud dengan transfer pricing adalah 

the prices at which an enterprise transfer physical 

goods and intangible property or provides services 

to associated enterprises - penetapan harga atas 

transaksi penyerahan barang berwujud dan barang 

tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihakpihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. 

Bagi kalangan pebisnis, atau yang lebih 

dikenal dengan istilah Wajib Pajak, pajak tetap 

saja dipandang sebagai beban yang mengurangi 

keuntungan, sehingga mereka akan berupaya untuk 

meminimalisasi pajak dalam rangka memaksimalkan 

keuntungan. Atas dasar itu wajar jika mereka 

merekayasa suatu transaksi untuk meminimalkan 

beban pajak. Salah satunya dengan transfer pricing. 

Seperti dijelaskan di atas, transfer pricing 

sangat popular digunakan oleh perusahaanperusahaan 

besar terutama yang berskala 

international. Dengan anak-anak perusahaan yang 

tersebar di beberapa Negara mereka akan berupaya 

merekayasa transaksi dalam rangka mengalokasikan 

keuntungan antarbeberapa perusahaan dalam satu 

grup perusahaan multinasional tersebut. Secara 

keseluruhan yang terpenting dari akhir kegiatan 

adalah laba setelah pajak dari grup. Dengan kata 

lain transfer pricing dapat dikatakan sebagai suatu 

trik penghindaran pajak yang dilakukan lewat cara 

bertransaksi dengan perusahaan afiliasi di luar 

36 


negeri memakai harga yang tidak wajar. Akibatnya 

perusahaan tampak menderita kerugian atau apabila 

memperoleh keuntungan jumlahnya kecil sekali, dan 

akhirnya hanya membayar pajak penghasilan (PPh) 

dengan nilai yang lebih kecil dari yang seharusnya 

atau bahkan tidak membayar PPh sama sekali. 

Dalam rangka menggambarkan 

kompleksitas rekayasa penghindaran pajak dengan 

transfer pricing, Prof. Gunadi, Guru Besar Perpajakan 

Fisip UI, memberikan contoh sebagai berikut: 

• Perusahaan X, Ltd yang berkedudukan di 

Jepang mempunyai anak perusahaan di 

Malaysia, Hong Kong dan Indonesia. Pada 

suatu saat, perusahaan Indonesia mengimpor 

bahan dari X, Ltd Jepang. Namun, faktur dari 

Jepang dikirim ke Hong Kong dan dari Hong 

Kong dikirim ke Singapura. Dari Singapura 

inilah dikeluarkan faktur ke Indonesia. Dari 

Jepang barang dihitung harga US$100, dari 

Hong Kong ke Singapura dihitung US$200 dan 

dari Singapura ke Indonesia dihitung US$300. 

Di Indonesia dijual dengan US$400, sehingga 

laba seluruhnya adalah sekurang-kurangnya 

US$300. 

• Dengan transfer pricing, laba tersebut 

dialokasikan ke Jepang, Hong Kong, Singapura 

dan Indonesia. Padahal barang dari Jepang 

langsung dikirim ke Indonesia, hanya


kertasnya saja yang mampir-mampir. Karena 

perusahaan Indonesia dianggap memakai jasa 

broker Trading House Singapura, maka harus 

membayar komisi US$50. Atas modal kerja 

untuk melaksanakan pembelian itu dibiayai 

dengan pinjaman dari grup dengan bunga 

15% atau US$45. Berarti laba perusahaan 

Indonesia tinggal US$5. Kalau atas bahan 

tersebut diperlukan jasa teknik dari induk di 

Jepang dengan biaya US$30 (10%), akhirnya 

perusahaan Indonesia justru menderita rugi 

US$25. 

• Dari transaksi tersebut muncul keanehan 

(anomali), yaitu bahwa grup untung sekurangkurangnya 

US$300, yang diperoleh dari 

penjualan barang yang dibeli oleh orang 

Indonesia tetapi perusahaan di Indonesia 

malah menderita rugi US$25, sehingga 

Indonesia tidak dapat memungut pajak 

penghasilan dari perusahaan yang merugi 

tersebut. 

• Dengan rekayasa transfer pricing, anak 

perusahaan di Indonesia tidak mendapat 

alokasi laba, padahal seluruh barang itu dibeli 

oleh orang Indonesia. Karena dilakukan di luar 

Indonesia, pemeriksa pajak tidak punya akses 

data ke sana. Ini merupakan masalah yang 

pelik untuk pembuktiannya. 

Disamping anomali di atas, transfer 

pricing juga menyebabkan ketidakadilan dalam 

perpajakan karena perbedaan struktur perusahaan. 

Perusahaan group dapat merekayasa transaksi dan 

mengalokasikankan labanya sehingga meminimalkan 

pajak, sedangkan perusahaan tunggal harus 

membayar pajak seperti apa adanya. 

Dampak transfer pricing 

Dalam suatu training perpajakan dengan 

tema Transfer Pricing yang penulis ikuti, seorang 

instruktur menjelaskan, bahwa kita patut bertanya, 

bila melihat suatu perusahaan multinasional yang 

terus menerus merugi tetapi tetap beroperasi, 

bahkan bisa menambah asetnya secara signifikan. 

Bagaimana mungkin?? Apa yang diungkap oleh 

instruktur tersebut, yang juga mantan pemeriksa 

pajak, sejalan dengan komentar pengamat ekonomi 

Faisal Basri, dalam Kompas 23 November 2005, 

“Tidak masuk akal 750 perusahaan PMA merugi 5 

tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak”. 

Bisa kita bayangkan berapa kerugian yang diderita 

negara ini akibat pengemplangan pajak yang 

dilakukan perusahaan PMA tersebut bila terbukti 

mereka melakukan akal-akalan dengan menggunakan 

senjata yang bernama transfer pricing tersebut. 

Dalam salah satu kolomnya, Kompas. 

com 30 Juni 2010 menuliskan, potensi kerugian 

(potential lost) penerimaan pajak akibat praktek 

transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan 

yang beroperasi di Indonesia selama 

tahun 2009 lalu mungkin mencapai Rp1.300 triliun. 

Bukan main.......”Angka Rp1.300 triliun itu signifikan 

karena setara dengan 60 persen total transaksi yang 

mencapai Rp2.100 triliun”, demikian kata seorang 

pengamat perpajakan dalam seminar yang bertajuk 

“Reformasi Perpajakan “. Angka tersebut berasal dari 

Seksi Transfer Pricing Direktorat Jenderal Pajak yang 

diolah berdasarkan data milik OECD. “Transfer pricing 

biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan 

multinasional kita untuk meminimalkan nilai pajak 

yang dibayar melalui rekayasa harga”, kata pengamat 

tersebut lebih lanjut. 

Hilangnya pendapatan pajak dalam jumlah 

yang cukup signifikan tersebut, tentu saja telah 

memberikan efek negative bagi negara Indonesia. 

Dari berkurangnya pendapatan pajak itu sendiri saja 

sudah akan memberikan dampak bagi pertumbuhan 

ekonomi negara Indonesia, belum lagi dampakdampak 

tidak langsung yang kemudian muncul 

seperti berkurangnya dana untuk pelayanan 

masyarakat dan berkurangnya dana bantuan/ subsidi 

dari pemerintah. Selain itu masyarakat Indonesia 

juga menanggung kerugian lain akibat dari praktik 

transfer pricing karena masyarakat Indonesia yang 

juga diposisikan sebagai salah satu pasar target dari 

perusahaan-perusahaan tersebut hanya menjadi 

layaknya sapi perah yang tidak mendapatkan 

imbalan. 

Bagaimana upaya Pemerintah?? 

Upaya-upaya Pemerintah, dalam hal ini 

Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak, 

dapat dilihat dari kebijakan yang dihasilkan. Beberapa 

diantaranya akan dipaparkan di bawah ini. 

• Undang-Undang No.7 tahun 1983 dan Surat 

Edaran No.04/PJ.7/1993 

Bila kita menengok kebelakang, sejak tahun 1983 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan 

cq. Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya telah 

mengantisipasi adanya transaksi transfer pricing/ 

hubungan istimewa, sebagaimana tertuang 

dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 9 ayat (1) 

huruf e. dan pasal 18 ayat (2) dan (3) dalam 

Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan UU No.36 tahun 2008). Pasal-pasal 

tersebut memberikan kewenangan kepada Dirjen 


37


Pajak untuk menghitung besarnya penghasilan 

dan/atau pengurangan dan menentukan utang 

sebagai modal apabila terdapat transaksi 

antara pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. Selanjutnya dalam tataran operasional 

diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 04/ 

PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk 

Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP- 

1). Namun dalam prakteknya, upaya pencegahan 

pemanfaatan transfer pricing secara illegal tetap 

sulit dilakukan. Hal tersebut dapat dimaklumi 

karena kondisi dan instrumen pendukung dalam 

upaya mengatasi hal tersebut di Indonesia masih 

langka. Data Pembanding harga, biaya, dan 

laba kotor dari dunia perdagangan, industri dan 

sektor-sektor lainnya sangat sulit didapat. Secara 

logika bentuk transaksi yang persis sama bisa 

dikatakan hampir tidak mungkin. Hal tersebut 

menyebabkan, seperti yang diungkapkan 

instruktur training perpajakan yang cukup 

berpengalaman tersebut, koreksi-koreksi yang 

dibuat pemeriksa pajak atas transfer pricing, 

dengan mudah dibantah oleh Wajib Pajak pada 

saat banding di Pengadilan Pajak. 

• Peraturan Pemerintah No.80 tahun 

2007 

Walaupun banyak kesulitan yang dihadapi, 

terkait dengan transfer pricing, Pemerintah 

tetap berupaya melakukan tindakan-tindakan 

preventif, antara lain dengan menerbitkan 

Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 

Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Pasal 16 ayat (2) 

PP tersebut, dinyatakan bahwa dalam hal Wajib 

Pajak melakukan transaksi dengan para pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa, Wajib 

Pajak juga wajib menyimpan dokumen dan 

atau informasi tambahan—selain buku, catatan 

dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan. Hal tersebut dilakukan untuk 

mendukung bahwa transaksi yang dilakukan 

dengan pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran 

dan kelaziman usaha. Dalam konteks UU Nomor 

28 Tahun 2007 (UU KUP), ketentuan di atas 

secara tidak langsung telah menginterpretasikan 

bahwa kewajiban untuk membuktikan (beban 

pembuktian) kewajaran transaksi dengan pihak 

yang memiliki hubungan istimewa, sekarang 

terletak di tangan Wajib Pajak. Selanjutnya 

dalam Pasal 16 ayat (3) dinyatakan, ketentuan 

lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau 

informasi tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan tata cara pengelolaannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. Namun demikian peraturan 

pelaksanaan PP tersebut dalam bentuk PMK 

sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut 

hingga saat ini belum diterbitkan, sehingga masih 

terdapat permasalahan mendasar antara Wajib 

Pajak dengan Fiskus. 

• Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen 

Pajak) No. PER-43/PJ/2010 dan PER-32/ 

PJ/2011 

Upaya-upaya lain yang dilakukan Pemerintah 

dalam rangka menangani permasalahan transfer 

pricing adalah dengan menerbitkan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) No. PER- 

43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 berikut 

perubahannya berupa Perdirjen Pajak No. PER- 

32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011, tentang 

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 

Usaha dalam Transaksi Antara Wajb Pajak dengan 

Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan 

kepastian dan kelancaran dalam penerapan 

kewajaran dan kelaziman usaha dalam hal 

transfer pricing. Selain menjadi pegangan bagi 

Wajib Pajak kebijakan ini juga menjadi pegangan 

Fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak dan 

para Auditor Itjen apabila mendapat penugasan 

untuk melakukan compliance audit atas hasil 

pemeriksaan pajak yang dilakukan Fiskus. 

Di dalam Perdirjen dijelaskan apa yang 

dimaksud dengan pengertian Prinsip Kewajaran 

dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle/ALP) 

dalam Transfer Pricing, yaitu prinsip yang mengatur 

bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan 

antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 

Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam 

transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 

tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi 

pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi 

yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai 

Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada 

dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang 

dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai 

Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding. 

Wajib Pajak dalam melakukan transaksi 

transfer pricing dengan pihak-pihak yang mempunyai 

Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip 

Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Prinsip Kewajaran 

dan Kelaziman Usaha dilaksanakan dengan 

38 



melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan 

pembanding, menentukan metode Penentuan 

Harga Transfer yang tepat, dan menerapkan Prinsip 

Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil 

Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga 

Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan 

antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai 

Hubungan Istimewa serta mendokumentasikan setiap 

langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba 

Wajar sesuai dengan ketentuan perundangundangan 

perpajakan yang berlaku . 

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha 

mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba 

atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-hak yang 

tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan 

oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut 

mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market 

Value/FMV). 

Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga 

atau Iaba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan 

antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan 

Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga 

atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba 

yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 

Usaha, dapat ditentukan dalam bentuk harga 

atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk 

Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm’s length 

range/ALR). 

Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 

Istimewa yang mempunyai nilai penghasilan atau 

pengeluaran tidak melebihi Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak 

untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari 

kewajiban menerapkan Prinsip Kewajaran dan 

Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud di atas. 

Analisis Kesebandingan dilakukan oleh 

Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas 

kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib 

Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan 

Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi 

dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak 

yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan 

melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam 

kedua jenis transaksi dimaksud . 

Dalam melakukan Analisis Kesebandingan 

harus diperhatikan bahwa transaksi yang dilakukan 

antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai 

Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan 

transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 

tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal 

tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau 

signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau 

laba dari transaksi yang diperbandingkan atau bila 

terdapat perbedaan kondisi masih dapat dilakukan 

penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang 

material atau signifikan dari perbedaan kondisi 

tersebut terhadap harga atau laba. Selanjutnya dalam 

hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data 

Pembanding Eksternal dengan tingkat kesebandingan 

yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan 

Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga 

Wajar atau Laba Wajar dan apabila data pembanding 

internal bersifat insidental, maka data pembanding 

internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam 

transaksi yang bersifat insidental antara Wajib Pajak 

dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan: 

1. Data Pembanding Internal adalah data 

Harga Wajar atau Laba Wajar dalam 

transaksi sebanding yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak 

mempunyai Hubungan Istimewa. 

2. Data Pembanding Eksternal adalah data 

Harga Wajar atau Laba Wajar dalam 

transaksi sebanding yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang 

tidak mempunyai Hubungan Istimewa. 

3. Data Pembanding Internal dan Data 

Pembanding Eksternal harus memenuhi 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat kesebandingan. 

4. Dalam hal Data Pembanding Internal 

telah memenuhi faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kesebandingan, 

maka Data Pembanding Eksternal tidak 

diperlukan. 

5. Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh 

dari database komersial maupun database 

lainnya. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat kesebandingan antara lain adalah karakteristik 

barang/harta berwujud dan barang/harta tidak 

berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa, 

fungsi masing-masing pihak yang melakukan 

transaksi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/ 

perjanjian, keadaan ekonomi, dan strategi usaha . 

Wajib Pajak wajib mendokumentasikan 

langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam 

melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan 

pembanding, penggunaan Data Pembanding 

Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta 

menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 


39


SELAMAT DATANG 

BPHTB DI DAERAH 

(Bagian Kedua) 

Oleh : Heru Susanto (Auditor Inspektorat VII) 

c. Perkembangan Kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota 

Keberhasilan pengalihan BPHTB ditentukan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai 

pihak yang menyerahkan dan kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pihak yang 

menerima. Adapun parameter kesiapan diukur oleh beberapa faktor yaitu kesiapan Perda BPHTB, SDM, 

infrastruktur (hardware, sistem informasi teknologi), dan SOP. 

Berikut ini disajikan rekapitulasi kesiapan 491 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Propinsi DKI Jakarta 

berdasarkan penyiapan Perda (s.d. 31 Juli 2011) adalah sebagai berikut: 

No Kesiapan Daerah Jumlah Perda % dari Total Penerimaan BPHTB 2009 

1. Perda telah siap 409 (83,13%) 99,500% 

2. Perda dalam proses 80 (16,26%) 0,496% 

3. Belum ada informasi 3 (0,61%) 0,004% 

Sumber data : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

Realisasi penerimaaan BPHTB Tahun 2009 berjumlah Rp6,4 trilyun untuk 492 daerah. Berikut ini 

pengelompokan daerah berdasarkan potensi penerimaan BPHTB adalah: 

No Katagori Penerimaan Jumlah 

Daerah 

% dari Jml 

Daerah 

% dari Total Penerimaan BPHTB 

1. Tinggi 

>Rp1 Milyar 

2. Sedang 

Rp500 Juta – Rp1 Milyar 

3. Rendah 

< Rp500 Juta 

235 47,8 98,5 

61 12,4 1,0 

196 39,8 0,5 

Sumber data : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

5. Permasalahan Pengalihan BPHTB dan Solusi Alternatif 

Pengalihan BPHTB pasti mempunyai permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan solusi 

alternatif atas permalasahan tersebut, yaitu: 

a. Ketentuan Peralihan UU PDRD Belum Mengatur Penyelesaian Atas Permohonan BPHTB yang Belum 

Diselesaikan per 31 Desember 2010 

Rumusan pasal 180 angka 6 yang masih memberlakukan UU BPHTB s.d. 31 Desember 2010 namun tidak 

40 



mengakomodir dalam ketentuan peralihan UU 

mana yang diberlakukan untuk permohonan 

terkait BPHTB yang belum dapat diselesaikan per 

31 Desember 2010 adalah kesalahan fatal. 

Kondisi demikian mengakibatkan terjadi 

kekosongan hukum sementara itu UU BPHTB 

tidak berlaku 1 Januari 2011 yang berdampak 

pada tidak dapat diprosesnya permohonan 

pelayanan BPHTB (misalnya restitusi, keberatan, 

pengurangan, transaksi lelang) yang belum 

diselesaikan per 31 Desember 2010 hingga 

berlakunya UU PDRD sehingga berpotensi dapat 

merugikan masyarakat. 

Ketentuan Peralihan pada prinsipnya memuat 

penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau 

hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang lama 

terhadap Peraturan Perundang-undangan yang 

baru, yang bertujuan untuk: 

1) menghindari terjadinya kekosongan 

hukum; 

2) menjamin kepastian hukum; 

3) memberikan perlindungan hukum bagi 

pihak yang terkena dampak perubahan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

dan 

4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional 

atau bersifat sementara. 

Untuk itu, agar seluruh layanan permohonan 

restitusi, keberatan, pengurangan, transaksi 

lelang yang tidak dapat diproses, segera dapat 

diselesaikan sebaiknya dilakukan perubahan 

atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang 

memuat ketentuan peralihan. Atas permasalahan 

ini, diperkirakan banyak permohonan layanan 

seperti restitusi, keberatan yang akan mempunyai 

dampak berupa konsekuensi DJP memberikan 

imbalan bunga atas keterlambatan penyelesaian 

permohonan layanan tersebut kepada pembayar 

BPHTB. 

b. Pemda melakukan Pungutan BPHTB sebagai 

Titipan meskipun Perda Belum Terbit 

Konsekuensi bagi Pemda yang belum mempunyai 

Perda maka Pemda tersebut tidak mempunyai 

kewenangan memungut BPHTB dan di sisi lain 

DJP mulai 1 Januari 2011 sudah tidak mempunyai 

kewenangan. Hal ini dikhawatirkan akan ada 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 

memanfaatkan kondisi kekosongan kewenangan 

untuk memungut BPHTB dan ketidaktahuan 

masyarakat adanya perubahan kebijakan 

dimaksud. Bahkan ada beberapa Pemda yang 

telah melakukan pungutan BPHTB sebagai titipan 

meskipun belum mempunyai Perda BPHTB dan 

Perda tidak dapat berlaku surut. Mekanisme 

titipan tidak dikenal dalam sistem pemungutan 

BPHTB. 

Terhadap permasalahan tersebut, Pemda wajib 

mengembalikan pungutan BPHTB ke pembayar 

BPHTB. Hal ini dikarenakan prinsip dari pajak 

adalah pemungutannya harus berdasarkan 

undang-undang, jika tidak didasarkan atas 

undang-undang maka disebut perampokan. 

Serta memberdayakan helpdesk/Tempat 

Pelayanan Terpadu (TPT) di tiap-tiap KPP dan 

Kanwil DJP untuk memberikan keterangan terkait 

kebijakan pengalihan BPHTB dimaksud kepada 

masyarakat agar dapat dihindarkan adanya pihakpihak 

yang tidak bertanggungjawab yang akan 

memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan 

hal pengalihan tersebut. 

c. Terhambatnya Proses Administrasi 

Pertanahan 

Banyak pejabat Kantor Pertanahan Nasional (BPN) 

dan Notaris/PPAT yang masih berpandangan 

bahwa proses penerbitan atas pengalihan 

sertipikat mutlak disertai dengan dilampirkannya 

Surat Setoran BPHTB (SSB). Dengan demikian, 

bila suatu Pemda belum mempunyai Perda maka 

proses penerbitan sertipikat menjadi terhambat. 

Terhadap permasalahan tersebut, perlu 

upaya menyamakan persepsi antara berbagai 

instansi khususnya BPN dan Notaris/PPPAT agar 

kewajiban untuk menyertakan bukti pelunasan 

BPHTB menjadi gugur untuk Pemda yang belum 

mempunyai Perda BPHTB sesuai dengan Surat 

Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.07/2010 

tanggal 30 November 2010 hal Percepatan 

Penyusunan Peraturan Daerah tentang BPHTB. 

d. Berkas Piutang BPHTB Tidak Lengkap dan 

Daluwarsa 

Pengalihan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Kabupaten/Kota akan membawa 

konsekuensi pada pengalihan berkas piutang 


41


BPHTB. Permasalahan yang akan muncul dalam 

pengalihan berkas piutang BPHTB adalah Pemda 

tidak bersedia menerima karena antara lain tidak 

adanya fisik dokumen sumber piutang, piutang 

BPHTB telah daluwarsa (sudah 10 tahun). Atas 

permasalahan tersebut, Pemda sulit untuk tidak 

menerima kondisi dimaksud mengingat UU 28 

tahun 2009 telah mengamanatkan pengalihan 

BPHTB ke Pemda. 

Terhadap permasalahan tersebut, DJPK perlu 

berupaya memfasilitasi pengalihan piutang antara 

DJP dengan Pemda dan DJP perlu mempercepat 

proses penghapusan piutang khususnya piutang 

yang daluwarsa dengan tetap mengedepankan 

prinsip kehati-hatian. 

e. Efektivitas Pengawasan PPh Pasal 4 ayat (2) 

oleh DJP 

Transaksi jual beli bumi dan/atau bangunan 

akan berdampak pada kewajiban pembayaran 

BPHTB dari sisi pembeli dan PPh Pasal 4 ayat (2) 

dari sisi penjual. Setelah dialihkannya ke Pemda 

maka PPAT/Notaris atau Kepala Kantor yang 

membidangi pelayanan lelang berkewajiban 

menyampaikan laporan berkala tersebut kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota dari semula ke DJP, 

sehingga proses administrasi dan data BPHTB 

berada di tiap-tiap Pemerintah Kabupaten/ 

Kota. Hal tersebut berdampak pada efektivitas 

pengawasan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh DJP. 

Terhadap permasalahan tersebut, Direktorat 

Jenderal Pajak perlu membuat Keputusan 

Bersama dengan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional yang mewajibkan PPAT/Notaris untuk 

tetap melaporkan atau memberitahukan 

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan 

secara berkala kepada KPP Pratama. 

42 


ex-auditor 

Ex-Auditor: 

Bapak E. Agust Hartono 

Itulah nilai yang ditanamkan orang tuanya sejak 

kecil. Ramah, mengayomi, dan berkomitmen 

tinggi, itulah kesan yang langsung bisa 

ditangkap saat auditoria berkunjung ke 

ruangan beliau. Mendengar pertanyaan pertama, 

beliau langsung teringat dengan masa-masa ketika 

masih bekerja di Inspektorat Jenderal, tepatnya di 

IBI. Ya, nama lengkap beliau adalah Emanuel Agust 

Hartono. Inilah kutipan wawancara kami dengan 

beliau yang kami angkat sebagai sosok ex-Auditor 

pada edisi kali ini. 

Bagaimana kabar Bapak? Keluarga sehat? 

Saya baik, keluarga sehat. Kalau misalnya 

pertanyaan sehat ini seperti sedang di BAP. Dulu 

kan saya mantan IBI. Kalau ditanyain keluarga sehat 

begini sudah ngeri banget gitu. 

Bisa diceritakan kepada kami tentang riwayat 

pekerjaan Bapak selama di Itjen? 

Jadi memang saya kan awalnya lulusan D3 

STAN. Saya masuk STAN kemudian bekerja di Itjen 

itu sejak tahun 1992. Langsung dipekerjakan di 

Itjen. Saya masuk pertama di Inspektorat Umum. 

Saya sempat beberapa tahun di situ. Lalu saya 

masuk ke Inspektorat III, nama sebelumnya dulu 

adalah Inspektorat Keuangan, menangani PBB. Baru 

kemudian saya ditugaskan sekolah ke luar negeri di 

Los Angeles di Univesity of Southern California pada 

tahun 2000-2001. Saya ambil Accounting. Pilihan 

dulu tidak banyak. Saya dulu ingin mengambil MBA. 

Tapi arahan pimpinan waktu itu tidak boleh ambil 

MBA. Jadi pilihan saya tinggal Leader Economic 

atau auditing dan akuntansi. Kalau economic di Itjen 

tidak kepakai, jadi saya ambil accounting karena di 

Itjen lebih relevan. Baru kemudian saya kembali lagi 

masuk di Inspektorat III. Tahun 2004, saya bergabung 

dengan IBI. Di IBI dulu tesnya agak berat juga. Itu dulu 

gambling banget. IBI itu sebenernya suatu program 

yuang merupakan terobosan dari Itjen. Waktu itu 

kita benar-benar menjalankan integritas yang tinggi. 

Waktu itu tidak dijanjikan apa-apa. Tidak dijanjikan 

penghasilannya akan bertambah atau tidak, padahal 

kan kita benar-benar menjunjung tinggi integritas. 

Wakti itu jaman masih jahiliyah, dan kita benarbenar 

bersih. Dan yang namanya remunerasi belum 

dijanjikan waktu itu. Tapi kita tetap komitmen. 

Teman-teman di IBI di bawah Pak Hadi Rudjito 

komitmen melakukan audit investigasi dengan 

integritas tinggi. Sampai dengan 2009 akhir saya di 

situ. Kemudian saya bergabung di PUSHAKA. Saya 


43

ex-auditor 

dipromosikan menjadi Kabid II Pushaka, setingkat 

dengan eselon IIIA. 

Bagaimana dengan pengalaman yang paling 

berkesan selama di Itjen? 

Paling berkesan itu waktu masuk IBI. Kan 

ada perbedan antara periksa kantor dan periksa 

orang. Di situ kita mengenal banyak karakter orang. 

Ada orang yang termasuk berkarakter nakal, tapi 

begitu kita periksa, ternyata mereka juga manusia 

biasa. Mereka juga takut dengan pemeriksaan 

melalui BAP. Saya sempat diancam juga, bahkan 

ada yang bilang dia punya senjata. Tapi kita tidak 

takut. Malahan kita gertak juga. Kalau misalnya kami 

mengalami itu, kita gertak dengan bertanya “biasa 

pake senjata apa?”. Itu memang teknik-teknik kita 

untuk menggertak orang. Selain itu, yang berkesan 

di IBI, kita mengerti banyak orang, mempelajari trik 

agar dia mau mengaku. Karena di IBI kita memang 

dibekali teknik-teknik itu. 

Bagaimana dengan suka duka selama bekerja di 

Itjen? 

Suka: Di Itjen itu kan kita fleksibel. Artinya 

kita mengatur pekerjaan sesuai kita sendiri. Misalnya 

laporan, walaupun ada targetnya, kita masih bisa 

me-manage. Di Itjen kita juga bisa menggali ilmu, 

belajar banyak, bertemu banyak orang, itu semua 

merupakan suatu hal yang menyenangkan buat saya. 

Saya juga bisa travelling. 

Duka: Kalau pemeriksa di Itjen itu sering ke luar 

kota. Mesti ninggalin anak-anak. Kita jadi tidak 

tau banyak perkembangan anak. Tau-tau sudah 

besar. Saya termasuk orang yang menikmati 

perkembangan anak. 

digambarkan unit di sini dibagi menjadi 3 fungsi yaitu 

SMO, DU, dan PO. Saya ada di fungsi DO. Penjelasan 

mudahnya seperti ini, kalau Menteri Keuangan punya 

visi, misi yang mengendalikan SMO yaitu bagaimana 

Kemenkeu mencapai sasaran tujuan harus dimanage 

dengan IKU-IKU. Dalam mencapai semua ini Menteri 

Keuangan perlu rapat, disposisi, monitoring. Nah 

ini yang dilakukan oleh DU. Kemudian PO adalah 

Backoffice-nya Menteri yang bertugas menyusun 

agenda, surat-menyurat, akomodasi rapat, keperluan 

menteri, semua diurusi oleh PO. Kalau kerja di Menteri 

kan kita tidak bisa mengatur sesuai keinginan kita. 

Istilahnya kita yang mengikuti. Bahkan sampai jam 

12 malam pun kita selalu siap. Itu bedanya dengan 

di fungsional. 

Setelah pindah dari Itjen bisa diceritakan sudah 

menempati posisi di mana saja? 

Masih satu posisi. Kepala bidang Program 

dan Kegiatan II. Saya membidangi masalah 

pengeluaran Negara. Kebijakan-kebijakan Menteri 

Keuangan dalam bidang pengeluaran dan kekayaan 

Negara. 

Bagaimana keseharian Bapak setelah pindah 

dari Itjen? 

Saya merasakan bedanya fungsional dengan 

struktural. Di fungsional kita lebih bisa mandiri 

dengan mengatur pekerjaan kita sendiri. Kalau di 

struktural kan tidak. Kita tergantung dengan atasan, 

orang lain, dan tuntutan rutinitas. Kalau sekarangsaya 

di Pushaka yang merupakan unit Kemenkeu yang 

mendukung kegiatan pimpinan. Sangat tergantung 

dengan kegiatan Menteri Keuangan, Wakil Menteri 

Keuangan dan pejabat eselon I. Jadi kita di sini benarbenar 

menjadi kantor yang strategis. Kalau bisa 

44 


ex-auditor 

Pengalaman berkesan selama di lingkungan 

baru? 

Karena kita sehari-hari dengan Menteri 

Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, jadi kita 

cukup dekat. Kesannya kita bisa langsung berbicara 

dekat dengan menteri. Suatu pengalaman yang 

tidak setiap orang mendapatkannya. Kebetulan saya 

beruntung mendampingi dua Menteri Keuangan 

yang terbaik yaitu Ibu Sri dan Bapak Agus. Saya 

bersyukur bisa belajar banyak dari Menteri Keuangan 

yang benar-benar memiliki dedikasi bagus. Baik Ibu 

Sri maupun Bapak Agus benar-benar luar biasa. Kalau 

kita bilang benar-benar patriot. Orang-orang yang 

tidak punya agenda lain. Benar-benar memikirkan 

negara. Jadi kitapun sebagai staf harus dukung tugas 

beliau. Mereka sudah all-out jadi kita harus allout. 

Jam Kerja di Pushaka tidak terbatas artinya 24 

jam dalam 7 hari. Jadi kita sistemnya piket. Bahkan 

lebaran pun masih “hidup”. Hidup ini bukan dalam 

artian full, tapi tetap dapat dihubungi dan bisa 

berfungsi. Ada sistem piket. Jadi tiap hari ada yang 

bertugas. Yang paling penting adalah bagaimana kita 

belajar dari Menteri untuk memutuskan sesuatu, 

belajar bagaimana keputusan itu dibuat, kita mencari 

informasi, mengambil informasi, menggunakan 

informasi itu sesuatu merupakan pengalaman yang 

sangat berharga dan itu tidak ada di tempat lain 

hanya ada di lingkungan yang dekat dengan menteri. 

Cara Beliau untuk merumuskan, pendekatan 

masalah. Bagaimana mengambil keputusan saat 

genting, benar-benar luar biasa. Itu pengalaman 

yang menurut saya sangat berharga. 

Pendapat Bapak tentang peran auditor secara 

umum dan di Itjen secara khusus? 

Untuk Auditor Internal, saya termasuk 

yang paham bahwa internal auditor itu seharusnya 

membawa nilai tambah untuk organisasi. Tidak lagi 

zamannya kita menjadi auditor yang hanya mencari 

temuan, menyalahkan, bukan watchdog lagi. Maksud 

nilai tambah di sini adalah tidak hanya menyalahkan 

tapi dia bisa memperbaiki kekurangan yang tertuang 

dalam fungsi audit dan fungsi konsultansi. Bantuan 

pemecahan masalah itu harus ditekankan. Saya 

senang Itjen karena sekarang mindset-nya sudah 

berubah. Dulu benar-benar watchdog. Sekarang 

mulai bergeser. Sudah bisa memberikan solusi. 

Contohnya sekarang sudah ada helpdesk PBJ, LKPP 

ada pendampingan tidak hanya menyalahkan. Itu 

merupakan terobosan-terobosan yang bagus. Terus 

teman-teman di IR7 juga membantu dalam risk 

management, bagaimana membuat pemerintahan 

yang lebih baik . Tapi saya yakin seharusnya Itjen 

bisa lebih baik dari itu. Itjen itu kan kalau saya lihat 

kapasitas ataupun SDM nya bagus-bagus, persentase 

S2 terhadap pegawai termasuk tinggi. Itu harusnya 

lebih baik lagi, kareana harapan pak Menteri sangat 

tinggi terhadap Itjen. Artinya, kita tidak hanya 

mengaudit tapi mengatasi permasalahan. Banyak 

sekali loophole dalam system/prosedur Kementerian 

Keuangan. Yang bisa melihat kan hanya orang luar. 

Dalam hal ini Itjen sebagai audit internal. Itu yg harus 

dijalankan. 

Pendapat Bapak tentang Itjen yang sekarang? 

Itjen yang sekarang sudah mulai berubah. 

Tidak lagi sifatnya watchdog, sudah mengarah ke Itjen 

yang bisa memberikan atau menjawab kebutuhan. 

Ini masih dalam proses ya, tapi saya lihat memang 

masih belum sempurna karena belum sesuai dengan 

harapan. Sekarang kalau kita didatangi oleh Itjen, 

orang pasti welcome. Tapi pernah ga kita diminta 

utnuk datang? Itu saja tandanya. Saya pengalaman 

waktu studi banding di Belanda, auditor itu sampai 

dimiminta. Kenapa diminta? Karena mereka tahu 

begitu audtor datang. Ketika auditor datang, masalah 

yang dihadapi pasti beres. Apalagi pejabat baru, 

mereka minta auditor periksa dulu, jadi mereka aman. 


45

ex-auditor 

Kalau kita sudah sampai pada tahap auditee sudah 

mengharapkan kehadiran kita, itu berarti memang 

kita sudah dibutuhkan. Nah sekarang pertanyaannya, 

kita sudah sampai sana belum? Apakah kita sudah 

dibutuhkan oleh auditee? 

tapi kita juga tidak bisa menghambat karena UKI ini 

juga dibutuhkan dan tidak lagi monopoli di Itjen. 

UKI membantu semua prosedur dijalankan, controlkontrol 

dilaksanakan. Harapan saya ke depannya 

harus harmonis antara UKI dan Itjen. 

Apakah selama di tempat yang baru, Bapak 

pernah berhubungan dengan Itjen selaku 

institusi? Bisa diceritakan? 

Iya, saya berhubungan dengan Itjen 

itu terutama masalah Risk Management. Biasa 

hubungan dengan Bapak Alek, Bapak Hendra, dan 

Bapak Ghufron. Karena kan Pushaka ditugasi untuk 

membangun Risk Manangement. Sebenarnya sudah 

dibangun oleh Itjen. Tapi Pak Menteri maunya 

fungsinya itu harus dipisahkan dari itjen. Dibantu 

dengan teman-teman Itjen kita bentuk Pokja. Dalam 

hal montoring laporan UKP4, pelaksanaan Inpres- 

Inpres. Selain itu, waktu Lokakarya APIP, saya juga 

pernah dilibatkan. 

Adakah apresiasi khusus yang ingin Bapak 

sampaikan terhadap Itjen? 

Kalau apresiasi secara khusus saya 

melihatnya Itjen ini sudah berubah. Karena saya 

pernah hidup di jaman jahilliyah. Karena mengubah 

mindset/paradigma itu kan tidak mudah. Temanteman 

tidak lagi hidup dengan mindset lama tapi 

sekarang sudah memiliki nilai. Dan nilai yang ada 

di Itjen sudah merata dan ini saya sangat apresiasi 

sekali. Dulu saya lihat, kalau IBI adalah yang ditakuti, 

kalo sekarang relatif sama. Jadi baik teman-teman 

Itjen yang di IBI atau tidak relatif sama. Prestasi 

di Itjen itu yang bisa membantu teman-teman 

tadi, masalah pendampingan LKPP dan helpdesk 

PBJ, itu merupakan terobosan yang baik. Tapi ada 

tantangan ke depan di Itjen. Sekarang ada UKI (Unit 

Kontrol Internal), Itjen tidak lagi monopoli walaupun 

tugasnya beda. Ke depan kalau Itjen tidak bisa 

menempatkan diri, menunjukkan kinerjanya nanti 

lama-lama peran Itjen akan runtuh. Kalau kita gagal 

atau kita tidak menunjukkan kelas kita lambat laun 

Itjen tidak dibutuhkan, karena masing-masing punya 

nama UKI sendiri. Memang sekarang fungsinya 

masih di bawah koordinasi Itjen. Mungkin lama-lama 

bukan tidak mungkin, itu mereka bisa berkembang 

sendiri. Begitulah Itjen, artinya bagaimana kita 

menyingkapinya, saya tidak mau juga Itjen tenggelam, 

Adakah masukan dan pesan dari Bapak untuk 

rekan-rekan di Itjen agar lebih baik lagi? 

Dalam menghadapi perubahan kita tidak 

boleh resistant/menolak. Semua yang digariskan 

pimpinan harus dijalankan. Mau tidak mau kita 

harus menjawaab tantangan itu, kita harus berubah. 

Artinya kita jangan menganggap sebagai saingan, 

justru manfaatkan UKI sebagai alat bantu dari 

unit tersebut untuk menghasilkan kontrol dan 

memastikan prosedur semua berjalan. Itjen sebagai 

penanggung jawab. Itjen kan sistemnya random, 

setahun berapa kali. Ke depan ada tantangan yang 

dinamakan Risk Management. Masing-masing 

eselon I Kemenkeu akan memiliki risiko-risiko yang 

sudah disepakati yang dipahami dengan baik. Ini 

risiko utama yang harus kita hadapi. Nanti Itjen ke 

depan tidak lagi meriksa kantor, tapi memeriksa 

berdasarkan Risiko. RBA audit sangat penting nanti 

ke depan, jadi kita punya ratusan risiko tapi yang 

kita akan mitigasi hanya risiko utama saja. Gimana 

caranya? Nanti Itjen akan membantu, yang tidak 

teralu berisiko hanya alokasi berapa persen, risiko 

tinggi akan dibantu Itjen. Nanti ke depan seperti itu 

yang saya lihat. Teman-teman bisa menerapkan RBA. 

Ini belum bisa jalan utuh karena di eselon I baru 

mencoba menyusun risiko, masih belajar. Ke depan 

kalau mereka sudah risk enabled aturan sudah samasama 

paham. (MUJ/JO) 

46 


Profil 

Pak Karwan, 

mengajarkan arti kata 

“Gigih” kepada kita 

Stasiun Jatinegara, suatu hari di tahun 1971. 

Matahari belum tampak, kehidupanpun 

belum menggeliat. Karwan kecil dan dua 

kerabatnya -yang juga kecil- celingakcelinguk 

di peron stasiun. Mereka baru saja 

menamatkan sekolah dasar. Keinginan untuk 

memperbaiki hidup mendorong tiga anak kecil 

ini menumpang kereta ke Jakarta, meninggalkan 

jernihnya air kali Serayu. Ditatapnya Jakarta dari 

jendela oplet, dalam tiupan semilir angin pagi. 

Ragu di hatinya, karena Jakarta tak seramah Maos, 

kampungnya di Cilacap sana. Tapi toh itu semua 

mesti dihadapi, tak mungkin dihindari. Bukan Karwan 

namanya kalau balik kanan trus pulang kampung. 

Mentalnya baja, berpuluh tahun kemudian, kita 

akan mengenal lelaki ini sebagai Karwan si gigih dari 

Cilacap. 

Dan benar, tak mudah hidup di Jakarta, 

apalagi hanya berbekal ijasah SD. Beruntung, 

seorang lelaki bernama Pak Mulyono mengulurkan 

tangannya. Meski hanya seorang guru, lelaki asal 

Gresik ini bersedia menampung Pak Karwan di 

rumahnya yang sederhana. Sambil sekolah, Pak 

Karwan bertugas mengasuh lima orang anak Pak 

Mul. Tahun 1973, ijazah SMP berhasil ia gondol, satu 

langkah besar dalam hidupnya. Tugas mengasuh 

anak Pak Guru tetap dijalani, sambil kursus montir, 

semua atas biaya Pak Mul. 

1976 adalah tahun penting dalam hidup 

Pak Karwan. Berbekal ijazah kursus montir, ia 

memberanikan diri hidup mandiri, lepas dari naungan 

Pak Mul. Berbagai pekerjaan dicobanya. Mulai dari 

bengkel mobil, pool bis kota, hingga perusahaan 

kontraktor. Kegigihan dan nasib bersepakat untuk 

membawanya berlabuh di Departemen Keuangan 4 

tahun kemudian, Oktober 1980 tepatnya. Jadilah ia 

CPNS golongan I/a Inspektorat Jenderal Depkeu. Ia 

tak pernah berhenti, perlahan dikejarnya ijazah SMA. 

Tak percuma kita sematkan kata gigih padanya. Tahun 

1986, ijazah SMA-pun tergenggam di tangannya. 

Senyumnya, satu bagian yang khas pada dirinya, 

semakin mengembang. Tak puas dengan ijazah SMA, 

Universitas Krisnadwipayana pun disambanginya 

setiap malam, keren katanya, bisa kuliah. Tahun 

1992, Drs. Karwan adalah nama lengkapnya. Gigih 

adalah julukannya. 

Kegigihan pula yang membawanya sukses 

meniti biduk rumah tangga bersama sang istri 

tercinta, Sumarsih. Kegigihan yang menitis pada 

ketiga anaknya. Si sulung Ari Iswanti adalah sarjana 

lulusan IISIP. Sang adik, Bayu Darmanto lulusan UPI 

Bandung sedangkan si bungsu Cahyo Rianto adalah 

lulusan Politeknik UI. Ketiga anak yang sudah bekerja 

dan sanggup membahagiakan orang tua. 

Tak terasa, 31 tahun lebih Pak Karwan 

mengabdi di sini, bersama kita. Saat pensiun 

pun tiba. Lelaki yang menghabiskan 11 tahun 

kariernya menjaga perpustakaan Itjen ini tak punya 

banyak kalimat untuk dikatakan. Bersyukur adalah 

segalanya, begitu katanya. Bersyukur karena telah 

menyelesaikan masa pengabdian. Bersyukur bisa 

pensiun dengan golongan IV/a padahal dulu masuk 

golongan I/a. Bersyukur telah diberi kesempatan 

mengikuti Diklat Adum, meski tak pernah merasakan 

jabatan. Bersyukur telah diberi kesempatan lulus JFA 

ahli, meski (juga) tak pernah diangkat jadi auditor. 

Bersyukur mendapat pengalaman berharga karena 

beberapa kali “diajak” tim audit. Bersyukur, dan 

bersyukur atas segalanya. Bersyukur, Tuhan telah 

memberi segalanya melalui Itjen. 

Kepada para pegawai muda, dalam satu kesempatan, 

ia berpesan. Tetaplah bekerja dengan serius, ada 

atau tidak ada imbalan. Teruslah bekerja, ada atau 

tidak ada ST. Nasehat yang sangat-sangat relevan, 

kawan. (CWL) 


47

Pojok SPIP 

Risk Manajemen atau UKI ? 

Pertanyaan di atas adalah sebuah pilihan, mau RM atau UKI ? Saya mau menterjemahkan itu dalam 

bahasa yang sederhana, karena dalam implementasi di tingkat manajerial, penggunaan Risk Manajemen adalah 

diutamakan oleh seorang Leader. Seorang leader yang selalu aware tentang resiko, maka ia tahu akan tujuan 

dari suatu kegiatan yang dipimpinnya dan memastikan untuk tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. 

Namun apakah seluruh kegiatan ini akan dimanaje dengan mekanisme Risk Manajemen ? 

Pertanyaan ini perlu kita jawab, karena seluruh kegiatan yang akan dimanaje seorang leader dari suatu 

instansi akan sangat banyak mulai dari yang bersifat rutin, strategis sampai pada yang mempunyai dampak yang 

significan bagi instansi tersebut dalam pencapaian target secara nasional (lingkup yang lebih besar). Sehingga 

pilihan untuk melalkukan mitigasi resiko melalui Risk Manajemen atau UKI kiranya dapat menjadi salah satu 

parameter yang diperhitungkan. 

Refresh pada pola pikir RM. 

Gambaran Grafik adalah sebagai berikut : 

Melihat grafik di atas, maka kegiatan 

pengendalian sebenarnya melekat dalam setiap 

kegiatan, setelah dilakukan identifikasi resikonya 

kemudian dilakukan analisis resikonya dan 

bagaimana cara melakukan mitigasinya. Respon 

resiko membantu memfokuskan perhatian instansi 

pada kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa respon resiko tersebut dilakukan 

dengan tepat dan terjadwal. Beberapa pilihan respon 

resiko, antara lain : 

1. Menghindarkan resiko (avoid) 

2. Mengubah kemungkinan munculnya resiko 

(abate) 

3. Mengubah konsekwensinya (mitigate) 

4. Berbagi resiko (share) atau mentransfer 

resiko 

5. Menerima atau mempertahankan resiko 

(acceptiretain). 

Respon resiko yang dipilih merupakan 

permulaan untuk melakukan kegiatan pengendalian 

atau menentukan pengendalian apa yang diperlukan 

untuk mengurangi resiko tersebut. Aktivitas 

pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur 

yang disusun untuk meyakinan bahwa respon resiko 

berjalan secara efektif. Oleh karena itu respon resiko 

dapat dikatakan merupakan “jembatan” antara hasi 

penilaian resiko dan unsur kegiatan pengendalian. 

48 


Pojok SPIP 

Berikut ilustrasi tentang hubungan antara tujuan, 

respon, resiko dan kegiatan pengendaliannya : 

Tujuan : Tidak adanya kehilangan barang-barang 

persediaan dalam pengelolaan Barang Persediaan di 

Gudang Inspektorat Jenderal. 

Resiko : Fraud berupa barang persediaan hilang / 

dicuri / disalahgunakan. 

Respon resiko : mengurangi kemungkian dan 

dampak, yaitu dengan melakukan pemisahan 

wewenang antara petugas pencatat, penerima, dan 

penjaga gudang persediaan. 

Kegiatan pengendalian : melakukan kegiatan 

rekonsiliasi antara catatan di gudang dengan catatan 

di Buku Persediaan, dan melakukan pengecekan 

phisik atas barang persediaan di Gudang. 

Bila disimpulkan kegiatan yang dimulai dari 

penetapan tujuan suatu kegiatan, sampai dengan 

dilakukan identifikasi dan analisis resiko yang akan 

menggagalkan tujuan serta bagaimana me-respon 

atas resiko yang ada dan bagaimana kegiatan 

pengendalian adalah sebuah proses manajemen 

resiko suatu kegiatan. Hal ini juga menjadi dasar 

dalam pelaksanaan Unit Kontrol Internal (UKI). Yang 

membedakan antara RM dan UKI adalah siapa yang 

akan melakukan manajemen dari resiko tersebut. 

Sesuai dengan PMK Nomor : 191/ 

KMK.09/2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang 

Penerapan manajemen Resiko di lingkungan 

Kementerian Keuangan, Unit Pemliki Resiko (UPR) 

di lingkungan eselon I adalah pada level eselon 

II. Sehingga misalnya, UPR di tingkat Sekretariat 

Inspektorat Jenderal maka UPR-nya adalah Sekretaris 

Inspektorat Jenderal. Sedangkan untuk pengelolaan 

UKI dilakukan oleh Unit tertentu atau Unit Kepatuhan 

Internal yang ada di Eselon I (tidak mesti setingkat 

Eselon II). Kedua unit tersebut, UPR dan UKI samasama 

melakukan manajemen atas resiko-resiko yang 

telah diidentifikasi di unitnya masing-masing dalam 

eselon I-nya. Namun yang membedakan adalah 

bilamana UKI lebih dititik beratkan pada kegiatan 

rutin sehari-hari, maka UPR lebih dititik beratkan 

pada resiko-resiko yang secara signifikan mempunyai 

dampak bagi Eselon I tersebut bila tidak mencapai 

pada tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga 

menjadi lebih jelas, bilamana UPR diharapkan hanya 

melakukan mitigasi resiko atas kegiatan-kegiatan 

yang strategis, kegiatan-kegiatan utama atau yang 

menjadi perhatian bagi pimpinan puncak (Menteri) 

atau tujuan utama eselon I tersebut. Sedangkan UKI 

pada kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari. Namun 

demikian, hal itu juga tidak menjamin kalau kegiatan 

rutin tidak dilakukan pengelolaan resikonya melalui 

UPR. Misalnya, kegiatan pengelolaan persediaan 

barang-barang yang sangat mahal seperti : cadangan 

minyak bumi bagi Pertamina, persediaan barangbarang 

sparepart kapal (bagi KP PBC/Bea dan Cukai). 

Persediaan barang ini sangat rentan untuk hilang, 

disalahgunakan, dll, sehingga pengelolaan resikonya 

diangkat pada level UPR (eselon II). 

Kesimpulan : 

Seorang leader / manajer di Instansi 

pemerintah adalah baik bilamana mendasarkan 

keputusan-keputusan yang akan diambilnya melalui 

parameter resiko yang mungkin akan muncul dalam 

pencapaian tujuan. Melalui menajamen resiko yang 

dikelola melalui UPR atau UKI paling tidak respon 

yang telah dilakukan akan meminimalkan resikoresiko 

yang ada. Namun demikian, tetap dibutuhkan 

kebijaksanaan untuk memilih kegiatan-kegiatan yang 

akan dikelola resikonya melalui UPR atau UKI, karena 

hal ini akan memberikan bobot dari resiko tersebut 

mempunyai dampak yang signifikan atau tidak bagi 

tujuan organisasi / instansi secara keseluruhan. 

Jangan sampai sesuatu kegiatan yang dapat dikelola 

sehari-hari melalui UKI, dipaksanakan dilakaukan 

manajemen resikonya melalui UPR. Bila hal tersebut 

dilakukan, alangkah kurang bijaknya kita memberikan 

porsi bagi pimpinan eslon II untuk ikut melakaukan 

mitigasi atas kegiatan-kegiatan yang resikonya tidak 

mempunyai dampak sgnifikan. Mari kita lakukan 

manajemen resiko ini dengan arif dan bijaksana 

untuk suatu tujua yang utama : “TUJUAN INSTANSI 

SECARA KESELURUHAN”. 

Semoga. 

cm susetya – Mei 2012 


49

Alexander on Leadership 

KEADILAN 

It’s every man’s business to see justice done. 

SIR ARTHUR CONAN DOYLE, The Memoirs of Sherlock Holmes 

Susan lulus sarjana akutansi dari universitas negeri ternama dengan nilai tinggi. Setelah melalui 

beberapa wawancara kerja, dia menerima tawaran kerja di sebuah kantor akuntan publik (KAP) di 

Jakarta. Susan senang dengan tawaran yang diajukan KAP tersebut yang meliputi lingkungan kerja 

yang menantang, kantor dengan reputasi internasional, kesempatan memperoleh pengalaman kerja yang 

sangat baik, dan gaji tertinggi yang dapat ditawarkan sebuah KAP di Indonesia. Memang, semua itu layak 

ia dapatkan. Susan adalah ranking tertinggi di kelasnya, matang dan cerdas. 

Dua belas bulan kemudian, Susan masih merasa senang dengan pekerjaannya. Pekerjaan yang 

diterima ternyata menantang dan memuaskan sebagaimana harapannya semula. Genap setahun bekerja 

gajinya dinaikkan sebesar Rp4 juta per bulan. 

Akan tetapi, beberapa minggu terakhir, kinerja Susan merosot. Motivasi kerjanya menurun. 

Mengapa? KAP tersebut baru saja menerima sarjana akuntansi yang baru lulus dari universitas swasta yang 

sama sekali belum berpengalaman dengan gaji Rp500 ribu lebih tinggi dibandingkan gaji Susan sekarang. 

Susan marah. Bahkan mulai memikirkan untuk mencari pekerjaan di kantor lain. 

Cerita di atas adalah fiktif. Sebuah cerita yang 

dibuat untuk tujuan pembahasan kasuskasus 

bisnis di perguruan tinggi. Akan tetapi 

problemnya adalah nyata. 

Kisah diatas digunakan untuk 

menggambarkan peran keadilan terhadap motivasi 

kerja seorang pegawai. Pegawai akan mempersepsikan 

apa yang diperoleh dari pekerjaannya dengan upaya 

yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut dan 

membandingkannya dengan pegawai lain. Jika hasil 

pembandingan itu memiliki rasio yang sama maka 

pegawai akan mempersepsikan keadlian hadir dalam 

organisasi. Akan tetapi apabila terjadi ketimpangan, 

akan terjadi ketegangan dalam hal keadilan. Jika 

pegawai merasa bahwa dirinya dihargai lebih rendah 

dari koleganya maka akan menimbulkan kemarahan. 

Namun, jika seorang pegawai merasa dihargai 

lebih tinggi dari koleghanya, akan muncul perasaan 

bersalah. 

Namun masalah keadilan tidak hanya 

menyangkut pemberian penghargaan dalam bentuk 

kompensasi. Pegawai mempersepsikan keadilan 

pimpinannya dalam beberapa dimensi. 

50 


Pertama adalah keadilan distributif. 

Keadilan distributif menunjukkan persepsi keadilan 

berdasarkan hasil pengambilan keputusan. 

Pegawai akan melihat apakah hasil pengambilan 

keputusan oleh pimpinan seperti tentang gaji, 

evaluasi, promosi, dan penugasan telah dialokasikan 

dengan adil? Cerita di atas menunjukkan dimensi 

keadilan distributif. Jadi, jika pemimpin mulai tidak 

adil memberikan penghargaan atau penugasan 

kepada anak buahnya, tunggulah ketegangan dan 

ledakkan yang akan terjadi. Akan tetapi, alokasi 

penghargaan individu sesuai dengan kontribusinya 

terhadap kinerja tidak selalu menunjukkan keadilan. 

Dalam menjaga kekompakan tim, dapat dilakukan 

pemberian penghargaan secara merata pada anggota 

tim seperti pemberian nilai mahasiswa untuk tugas 

kelompok. Bahkan untuk kepentingan kemanusiaan, 

maka kriteria kebutuhan lebih dianggap adil. Sebagai 

contoh KAP Price Waterhouse Cooper-New York 

mengirimkan USD4,000 untuk 43 pegawainya yang 

terkena imbas topan Katrina. KAP tersebut bahkan 

menanggung makan, pemukiman dan transportasi 

bagi mereka selama 3 bulan.

Alexander on Leadership 

Kedua, keadilan prosedural. Keadilan 

jenis ini adalah persepsi keadilan dilihat dari proses 

pengambilan keputusan. Keadilan prosedural terjadi 

apabila pimpinan mengikuti aturan proses yang adil. 

Salah satu normanya adalah masalah hak suara. 

Pegawai harus diberikan hak suara dalam proses 

pengambilan keputusan. Norma lainnya adalah 

keputusan dapat dikoreksi. Pegawai dapat meminta 

peninjauan kembali apabila prosedur terlihat tidak 

efektif. 

Disamping itu, keadilan prosedural 

akan terjadi apabila pimpinan mengikuti kaidah 

konsistensi, tidak bias, keterwakilan, dan keakuratan. 

Kaidah tersebut akan menjamin pengambilan 

keputusan yang netral dan objektif sebagai kebalikan 

dari bias dan diskriminatif. Keadilan prosedural ini 

semakin penting akhir-akhir ini. Data kompensasi di 

Amerika Serikat menunjukkan bahwa ras dan jenis 

kelamin masih memiliki pengaruh yang tinggi dalam 

pengambilan keputusan. 

Keadilan jenis ketiga adalah keadilan 

interpersonal. Selain kedua jenis keadilan 

sebelumnya, pegawai juga menilai keadilan dari 

bagaimana pimpinan memperlakukan mereka. 

Keadilan jenis ini akan tercapai bila pimpinan 

memperhatikan kaidah penghargaan dan pribadi. 

Kaidah penghargaan mengharapkan pemimpin 

memperlakukan pegawainya dengan penuh 

penghargaan dan sopan. Sedangkan kaidah pribadi 

mensyaratkan pemimpin tidak boleh memberikan 

komentar yang tidak layak atau menyerang. 

Apakah keadilan jenis ini penting? Data 

menunjukkan bahwa dari 5.000 pegawai yang 

disurvey 36 persennya mengalami perlakukan tidak 

menyenangkan dari pimpinannya. Pengaruh dari 

interaksi yang negatif dengan pimpinan ternyata lima 

kali lebih besar dari interaksi positif. Jadi, sebagai 

pemimpin berhati-hatilah dalam memperlakukan 

bawahannya. Bawahan tidak nyaman apabila 

diperlakukan tidak hormat. Bawahan yang terlihat 

nyaman apabila diperlakukan tidak hormat hanyalah 

bawahan yang penjilat dan tidak bermutu. 

Keadilan jenis keempat adalah keadilan 

informatif. Keadilan jenis ini mensyaratkan pimpinan 

berlaku adil dalam menyampaikan informasi 

berkenaan dengan pengambilan keputusan. Keadilan 

jenis ini mensyaratkan pimpinan menyampaikan 

penjelasan secara komprehensif, jujur, langsung, dan 

masuk akal. Meskipun hal ini terlihat seperti sesuatu 

yang masuk akal dan biasa tetapi tidak selalu prinsip 

ini dijalankan. 

Sebagai contoh, Radio Shack, sebuah 

perusahaan pengecer alat elektronik yang 

bermarkas di Texas melakukan pemecatan 400 

pegawainya melalui e-mail. Pegawai di kantor pusat 

menerima e-mail pada selasa pagi yang berbunyi,” 

Pemberitahuan pengurangan tenaga kerja sedang 

berlangsung. Sayangnya, posisi anda termasuk salah 

satu yang dihilangkan..” Setelah menerima pesan 

tersebut, pegawai memiliki waktu 30 menit untuk 

menelepon koleganya untuk mengucapkan salam 

perpisahan, sebelum membenahi barang-barangnya 

dalam kotak dan kantung plastik. 

Sadis? Ya. Tapi ada juga yang menganggapnya 

sebagai kesenangan. 

Jadi, apakah saya selaku pimpinan telah 

berlaku adil? 

Silahkan ukur dengan keempat dimensi 

keadilan di atas. Jika jawabnya belum, segeralah 

berubah. Pemimpin yang tidak adil merusak 

organisasi jauh lebih besar dari pemimpin yang 

tidak kompeten. 

Wassalam. 


51

Auditoase 

Auditor Senior, 

Panutan Yunior 

Dari jendela ruang kerja, saya bisa leluasa 

menatap pemandangan di luar. Kadang 

buram memang, kalau kaca itu lama tak 

dibersihkan. Dari jendela itu biasanya pandangan saya 

arahkan ke air mancur. Terus terang, keindahannya 

begitu mengagumkan. Air yang meliuk-liuk dengan 

gemulai, membuat pandangan mata yang mulai 

lelah bisa sedikit tersegarkan. Tanaman yang mulai 

tumbuh subur di sekelilingnya menambah lekat 

mata memandang. Harus diakui, kantor ini sekarang 

nampak lebih elok. 

Dari taman kebanggaan Kemenkeu itu 

saya mengalihkan pandangan agak ke barat. Di sana 

berdiri sebuah gedung yang –buat sebagian besar 

kita- sangat bersejarah. Gedung di mana sebagian 

besar pegawai Inspektorat Jenderal pernah berpuluh 

tahun menjejaknya. Gedung 12 lantai itu memang 

tak lagi indah dan mulus seperti dulu. Ia memang 

bagai ketinggalan zaman dibanding gedung lain yang 

jauh lebih baru. Tapi ia tetap berdiri gagah di sana, 

seakan menyapa setiap kita, setiap langkah kita. 

Melambaikan tangan, dan berharap kita tak akan 

melupakannya begitu saja. 

Akhir 1992, adalah saat ketika kami –saya 

dan kawan-kawan seangkatan- menginjakkan kaki 

di gedung itu. Sebagian dari kami –yang jarang 

sekali melihat gedung tinggi- memandang dengan 

kagum. Merasakan dingin hawa AC dengan penuh 

kenikmatan, setelah turun dari bis kota yang sumpek 

dan panas. Berdebar hati saat harus masuk lift, 

karena ini jenis barang mewah dan langka saat itu, 

terutama bagi kami yang kebanyakan bukan orang 

kota (untuk tidak mengatakan wong ndeso). Berbagai 

perasaan berkecamuk, inikah bakal kantor kami? 

Betapa megahnya. 

Seorang senior menyapa ramah, duh terasa 

gimana gitu. Bayangkan, kami yang melangkah penuh 

keraguan, kami yang baru hari pertama bekerja, kami 

yang hanya punya satu atau sedikit lebih setelan 

kerja, disapa dengan penuh senyum oleh senior. 

52 


Melayang rasanya. Melayang karena merasa diakui 

menjadi bagian dari Itjen, sebuah institusi berlumur 

kehormatan dan kebanggaan. Itjen, instansi yang 

bisa disingkat dalam dua kata, bukan main. 

Senior, kata itu menjadi begitu penting buat 

kami dan buat semua pemula, dalam hal apapun. 

Dunia kerja adalah dunia yang asing buat kami, maka 

kehadiran senior sangatlah penting. Boleh jadi ada di 

antara kami yang cemerlang dalam prestasi akademis 

ketika duduk di bangku kuliah, namun dunia kerja 

tetap tidak mudah. Tak selalu berbanding lurus 

dengan dunia akademis. Dunia kerja tak cukup hanya 

ditaklukkan dengan kepintaran kuliah. Tak sekedar 

pintar, kita harus pintar-pintar. Tak cukup pandai, 

kita harus pandai-pandai. Begitu nasehat para senior 

kepada kami. Di sinilah peran penting para senior. 

Tak terasa, dua puluh tahun berlalu, kami 

yang yunior telah menjelma menjadi senior. Para 

senior kami satu persatu memasuki masa purna 

bakti. Wajah-wajah baru dan segar mulai menghiasi 

kantor kita tercinta. Wajah-wajah yang bersih, 

belum ternoda hal-hal negatif dunia kerja. Wajahwajah 

idealis, yang memandang dunia hitam putih, 

bukan abu-abu. Wajah-wajah yang berharap para 

senior bersedia membimbing dan memberi contoh, 

bagaimana bekerja dengan baik dan benar. 

Di pundak para senior tersemat amanat. 

Bagaimana sosok para yunior ke depan, banyak 

bergantung pada apa yang dicontohkan para senior. 

Dunia kerja tak cukup hanya 

ditaklukkan dengan kepintaran 

kuliah. Tak sekedar pintar, kita 

harus pintar-pintar. Tak cukup 

pandai, kita harus pandai-pandai.

Auditoase 

Hitam putih para yunior, tergantung contoh yang 

dipertontonkan para senior di depan mata mereka. 

Bakal jadi pegawai terhormat atau bakal jadi pegawai 

pengkhianat-kah mereka, para seniorlah yang punya 

peran signifikan menentukan. Bakal jadi auditor abdi 

negara atau bakal jadi auditor tikam negara-kah 

mereka, seniorlah yang mesti bertanggungjawab. 

Hanya senior yang mereka lihat, hanya senior 

yang bisa mereka contoh, hanya senior yang bisa 

mewarnai mereka. 

Seorang anggota tim audit akan melihat 

dengan jelas bagaimana sepakterjang anggota tim 

audit yang lebih senior dalam penugasan. Anggota 

tim audit akan merekam dengan jelas bagaimana 

sikap ketua tim dalam penugasan. Setiap perkataan, 

ekspresi, watak, kebaikan dan keburukan ketua tim 

akan dijadikan referensi bila suatu saat mereka jadi 

ketua tim kelak. 

Setiap interaksi senior dengan auditi, setiap 

kata yang diucapkan kepada auditi, setiap sikap 

yang menjunjung tinggi kehormatan korps, setiap 

tindakan yang membela kehormatan Itjen. Semua 

itu akan jadi bahan pelajaran paling penting dalam 

perjalanan hidup para yunior. Begitupun sebaliknya. 

Setiap interaksi tak pantas dengan auditi, setiap sikap 

yang mengkhianati kode etik profesi, setiap laku 

langkah yang melecehkan kehormatan korps, setiap 

tindakan yang mengotori nama baik Itjen. Semua itu 

akan terekam, dalam memori yang tak indah dan siap 

“diteladani”. 

Seorang pegawai baru akan melihat dengan 

pasti bagaimana keseharian para senior di ruang 

kerja. Bagaiamana para atasan bersikap, bertindak, 

semua direkam dengan jelas di benak para yunior. 

Untuk dijadikan referensi tindak tanduk mereka 

kelak. 

Senior adalah guru, senior adalah tutor, 

senior kakak, senior adalah sahabat, senior adalah 

ayah, senior adalah ibu. Baik kelakuan senior, sangat 

mungkin baik perilaku yunior. Buruk kelakuan senior, 

bersiaplah menghadapi kelahiran generasi yang lebih 

buruk. Kebaikan itu menular cepat ke bawah, tapi 

masih jauh lebih cepat penularan keburukan. Itulah 

sebabnya, mengapa trend usia para tersangka tindak 

pidana korupsi semakin muda. 

Saya tertegun. Sebagai seorang yang sudah 

bekerja dua puluh tahun, tentu bolehlah saya 

dianggap senior (oleh para yunior saya). Bertanyalah 

saya kepada diri sendiri. Sudahkah saya memberikan 

teladan kepada para yunior. Mulai dari teladan yang 

ringan-ringan hingga teladan yang substantif esensial. 

Sudahkah saya bekerja dengan baik, sudahkah 

saya datang ke kantor tepat waktu, sudahkah saya 

memanfaatkan setiap detik jam kerja untuk halhal 

yang bermanfaat buat kantor, sudahkah saya 

menepati setiap butir kode etik pegawai, 

Sudahkah para yunior memandang saya 

sebagai teladan yang baik. Sudahkah para yunior 

memandang saya dengan penuh hormat, bukan 

terpaksa hormat. Sudahkah para yunior memandang 

saya sebagai senior yang punya sisi keteladanan, 

satu saja tak perlu banyak. Sudahkah para yunior 

memandang saya dengan kekaguman karena sikap 

dan kinerja saya patut diteladani. 

Terus terang saya ragu menjawabnya. 

Bagaimana dengan anda? 

(14 Mei 2012 –cwl-) 

Hitam putih para yunior, 

tergantung contoh yang 

dipertontonkan para senior 

di depan mata mereka. 


53

Sudut Kantor 

Petugas Keamanan, 

Selalu Siap Lembur 

Saat Yang Lain Libur 

Kantor pusat Kementerian Keuangan 

di kawasan Lapangan Banteng Jakarta 

Pusat memiliki wilayah yang sangat luas. 

Masing-masing unit eselon I menempati 

gedung yang berbeda-beda dan terpencar lokasinya 

di sekitaran Lapangan Banteng. Peran petugas 

keamanan sangat penting untuk menjaga stabilitas 

keamanan lingkungan kerja. 

Satuan petugas keamanan Kementerian Pusat 

Keuangan secara bergantian melakukan pengamanan 

dan menjaga ketertiban kantor selama 24 jam. Seperti 

di Gedung Juanda II, para petugas keamanan selama 

24 jam bekerja dibantu dengan sarana kamera CCTV. 

Bahkan pada saat hari libur, mereka kadang masih 

harus melaksanakan pengamanan, dan itu luput 

dari perhatian kita yang biasanya berkumpul dengan 

keluarga saat hari libur. Semua itu dilakukannya 

sebagai bentuk profesionalisme mereka dalam 

menjalankan tugas, walaupun harus mengorbankan 

waktunya untuk kumpul dengan keluarga. 

Suka duka menjadi petugas kemanan 

telah mereka rasakan selama melaksanakan tugas. 

Kita sebagai pegawai Inspektorat Jenderal kadang 

tidak sadar bahwa selama ini kita diawasi dan 

diperhatikan oleh para petugas keamanan 

ini. Keamanan para pegawai termasuk 

para Pejabat menjadi tanggung jawab 

mereka. “Masih banyak pegawai yang 

tidak tertib dalam berpakaian dan 

tidak memakai kartu tanda pengenal”, 

jelas Oscar, salah satu personel satuan 

petugas keamanan Kementerian Keuangan. 

Padahal kartu tanda pengenal itu sangat penting, 

apalagi untuk mengurangi risiko kemungkinan orang 

yang tidak berkepentingan masuk ke kantor dan 

menyebabkan keadaan yang tidak kondusif. 

Petugas Keamanan yang menjaga keamanan 

di lingkungan Inspektorat Jenderal memiliki 

tanggung jawab yang cukup besar. Selain untuk 

menjaga kemanan dan ketertiban selama 24 jam 

penuh, mereka juga harus melakukan pengamanan 

terhadap aset-aset negara yang ada di Inspektorat 

Jenderal. Itu sebabnya saat kita mau mengeluarkan 

barang dari kantor, mereka tak segan-segan akan 

menanyakan kepada kita perihal surat permohonan 

izin mengeluarkan barang. 

Petugas keamanan tentunya dibekali 

beberapa keterampilan pengamanan. Beberapa 

petugas keamanan diikutsertakan dalam kegiatan 

pendidikan informal, misalnya pendidikan profesi 

SATPAM, diklat pengamanan VVIP/Pimpinan, diklat 

pengoperasian CCTV, dan beberapa kegiatan lain 

untuk menunjang pekerjaan mereka. Dengan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut 

diharapkan para petugas keamanan 

dapat memberikan pelayanan terbaik 

kepada pegawai terutama para pejabat 

di lingkungan Inspektorat Jenderal. 

“Pejabat di Inspektorat Jenderal tidak 

banyak tuntutan untuk masalah layanan 

keamanan”, imbuh Oscar mengakhiri 

cerita suka dukanya bekerja menjadi petugas 

keamanan di Kementerian Keuangan. 

Terima kasih pak, dari bapak-bapak di 

Satuan Petugas Keamanan Kementerian Keuangan 

kami belajar bagaimana bekerja ikhlas dan 

penuh profesionalisme sesuai dengan nilai-nilai 

Kementerian Keuangan. 

(PUT/VIN/RHM) 

54 


Pojok psikologi 

RUBRIK KONSULTASI PSIKOLOGI 

Pengantar Redaksi : 

Mulai Edisi ini dan seterusnya, Auditoria menampilkan rubrik konsultasi psikologi. Rubrik ini diasuh 

oleh 3 (tiga) orang Psikolog Inspektorat Jenderal, yaitu Talitha Sya’banah Fajrin Sudana, S.Psi., Terdi Selidevi 

Silalahi, S.Psi dan Maria Alexandra Leonora Marcus, S.Psi. Para pembaca yang ingin berpartisipasi dalam rubrik 

ini dapat mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui majalah.auditoria@gmail.com. Selamat menyimak, 

semoga bermanfaat. 

Dear tim psikolog Itjen,.... Nama saya A, auditor pada sebuah Inspektorat. Apakah profesi auditor secara 

psikologis dapat mempengaruhi sifat-sifat seseorang. Misalnya, seseorang yang rendah hati bisa berubah menjadi 

tinggi hati karena situasi psikologis auditor auditi. Saya memperhatikan beberapa teman-teman dan saya sendiri, 

ada semacam dorongan yang terasa seperti merubah sifat yang sudah ada sebelumnya. Mohon pencerahan. (A, 

auditor Inspektorat X) 

Jawaban Tim Psikolog 

Dear A, 

Berangkat dari pandangan Psikologi Industri dan Organisasi serta Psikologi Sosial, hal tersebut memang 

dimungkinkan terjadi. Perubahan tersebut disebabkan oleh proses belajar yang seringkali tidak kita sadari. Proses 

belajar disini adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen –atau kecenderungan perilaku – yang 

terjadi sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya (McShane & Von Glinow, 2005). Yang terjadi pada 

diri anda adalah proses belajar sosial (social learning) karena unit organisasi pekerjaan Anda bisa saja tanpa 

Anda sadari menuntut untuk bersikap, bersifat, maupun berperilaku dengan cara tertentu. Cara tertentu disini 

maksudnya adalah pola perilaku yang Anda tangkap dari rekan-rekan di unit kerja Anda. Yang umumnya terjadi 

pada individu yang ditempatkan dalam sebuah kelompok adalah timbulnya suatu keinginan untuk blend in, 

untuk memiliki kesamaan atau menyatu dengan kelompok. Hal ini walau tidak bisa terlihat secara nyata namun 

ada, seperti pepatah orang jaman dulu, bertemanlah dengan penjual arang maka kau akan hitam, bertemanlah 

dengan penjual minyak wangi maka kau akan wangi J Maka, perilaku kelompok yang Anda amati, kemungkinan 

besar akan Anda tiru dan tampilkan juga nantinya. Proses belajar tersebut bisa terlihat dalam bagan berikut. 

Iklim bekerja sebagai auditor memang menuntut sikap dan perilaku yang khusus. Tentu Anda beserta 

para auditor lainlah yang lebih mengetahuinya. Namun dari sudut pandang kami, sifat tersebut dipengaruhi 


55

Pojok psikologi 

oleh ‘mind-set’ yang tertanam sejak lama, yaitu 

auditor Inspektorat Jenderal sebagai watchdog. 

Sikap dan sifat sebagai pengawas-lah yang tertanam 

dan berpadu dengan sikap dan sifat asal yang 

dimiliki oleh masing-masing individu. Seharusnya 

sikap dan sifat pengawas tersebut hanya berlaku 

ketika bertemu dengan auditee namun nyatanya 

banyak yang terbawa ke lingkungan kantor atau 

bahkan dengan rekan sesama pegawai Itjen. Seperti 

tergambar dalam bagan, selain belajar dengan 

melihat dan meniru perilaku orang lain, perilaku kita 

juga dipengaruhi oleh unsur pengendalian diri (selfcontrol) 

dan efikasi diri (self-efficacy), yaitu individu 

menyesuaikan apa yang dia pelajari dengan apa 

yang dia miliki (keyakinan diri, cara hidup, tujuan, 

dll). Bila Anda mendapati bahwa perilaku yang Anda 

serap dan tampilkan ternyata tidak kongruen atau 

berbeda dengan karakter Anda, mungkin Anda perlu 

meninjau lagi unsur pengendalian diri dan efikasi 

diri Anda. Lagipula saat ini, haluan Itjen sebagai 

watchdog sudah diarahkan kepada Itjen sebagai 

konsultan dan katalisator. Maka diharapkan sikap dan 

sifat sebagai ‘kawan’ (yaitu konsultan dan katalisator) 

bisa mengimbangi sikap dan sifat para auditor 

‘pengawas’. Sepertinya kita perlu ‘belajar’ lagi untuk 

bisa mendukung peran tersebut. J 

Akhirnya, menjawab kekhawatiran Anda 

(asumsi kami Anda merasa concern dengan temanteman 

yang dulunya rendah hati tetapi seolah 

berubah menjadi tinggi hati), kekhawatiran Anda 

memang cukup beralasan. Tentu saja kita tidak 

mau bila perilaku ‘tinggi hati’ ini terpelihara sampai 

akhirnya menghambat terwujudnya nilai Sinergi di 

Kementerian Keuangan, khususnya di Itjen sendiri. 

Telah kita ketahui bahwa poin-poin nilai sinergi 

antara lain memiliki sangka baik, saling percaya, 

dan menghormati. Jangan sampai ada teman kita 

yang berkata “tugas kami memang pelayanan tapi 

kami bukan pelayan”. Seolah-olah ada kasta Tuan 

dan kasta Pelayan. Namun biarlah masing-masing 

individu di Itjen bisa bersikap dan bersifat mulia, 

secara profesional maupun secara personal. Sikap 

dan sifat terbaik dan mulia bukan hanya kita yang 

menentukan tetapi juga pandangan orang lain, 

karena kita hidup secara sosial. Dengan demikian 

semua pegawai di Itjen bisa bersatu, satu untuk 

semua, dan semua untuk satu.J 

Info keluarga 

BERITA KELUARGA ITJEN 

PENSIUN 

Selamat memasuki masa purnabhakti, pensiun bukan berarti 

berhenti berkarir, tapi menuju sebuah karir yang baru.. 

Terimakasih atas segala kontribusi Bapak selama ini untuk 

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.. J 

Maret 2012 

Iskandar Natakusuma [Auditor Penyelia Inspektorat IV] 

Partono [Pelaksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana] 

April 2012 

Drs. Firman Siregar, M.A. [Inspektur IV] 

Marihot Siregar [Auditor Penyelia Inspektorat I] 

Syamsuddin, S.E., M.M. [Auditor Muda Inspektorat III] 

Ratam [Pelaksana Subbag TU Inspektorat VI] 

MENIKAH 

Selamat berbahagia kepada kawan-kawan kita yang telah 

menemukan belahan jiwanya, semoga dengan lengkapnya 

belahan jiwa dapat menambah motivasi untuk berkarya di 

kantor kita yang tercinta ini, yeay.. ;) 

Priyatin Purwoko Adi, S.H. 

(Pelaksana Subbag TU Inspektorat III) 

& 

Rike Lidyarini, S.AP 

7 April 2012 

M. Faiz 

(Pelaksana Subbag TU Inspektorat VII) 

& 

Yeni Puspitasari, S.I.Kom 

8 April 2012 

Zakky Chaidar 

(Pelaksana Subbag PP Bagian Umum) 

& 

dr. Nurun Nisa’ 

22 April 2012 

LAHIR 

A baby will make love stronger, days shorter, nights longer, 

bankroll smaller, home happier, clothes shabbier, the past 

forgotten and the future worth living for

Pojok Komunitas 

Komunitas Fotografi Itjen (KoFI) mewujud pada tahun 2007. Berawal dari kejayaan Forum Itjen, 

beberapa pecinta fotografi bersepakat untuk saling sharing banyak hal tentang fotografi setiap 

rabu. Kegiatan hunting fotho menjadi hal yang sangat menyenangkan buat para aktivis KoFI. April 

2011 mereka sukses menggelar pameran fotho. Mulai edisi ini Auditoria menampilkan karya 

fotografi temen-teman KoFI. Buat yang ingin bergabung dengan KoFI, silakan menghubungi Pak 

Agus Sarwodi di IBI. 


57

Pojok Komunitas 

Benci.. 

Aku benci dia karena dia lebih pintar dari aku. 

Aku benci dia karena orangtuaku lebih perhatian 

kepadanya dibanding aku. 

Aku benci dia karena semua keluarga selalu mengeluelukannya. 

Aku benci matanya yang buta sebelah. 

Aku benci semua yang ada pada dirinya. 

Aku benci ketika ibuku memeluknya karena dia juara 

kelas. 

Aku benci ketika ayah menjewerku karena dia 

kutendang. 

Aku benci dia ada di keluargaku. 

Aku benci dia semakin dikasihani orang. 

Aku benci melihat ayahku jadi pendiam. 

Aku benci mengingat malam itu, saat Ibuku 

bersimbah darah dan aku di sampingnya dengan 

pisau di tanganku. 

Seharusnya yang disitu kakak angkatku bukan ibuku.. 

(KIN) 

Pulang.. 

“Ayah, minggu depan aku akan pulang.” 

“Syukurlah nak, ayahmu ini sudah rindu sekali.” 

“Aku mengambil beberapa hari cuti, yah. Nanti kita 

jalan-jalan ya?” 

“Ayah ini sudah tua mau kamu ajak kemana?” 

“Kemana aja yah, yang penting kita menghabiskan 

waktu bersama” 

“Iya nak, nanti kalau pulang jangan lupa mampir ke 

makam ibumu ya..” 

“Baik yah, sudah dulu ya yah. Sampai ketemu di 

rumah. Assalamu’alaikum..” 

“Wa’alaikumsalam” 

## 

“Sudah lama ayah tidak naik bis seperti ini.” 

“Aku senang lihat ayah senang..” 

“Dulu, ayah juga suka mengajak ibumu jalan-jalan 

begini.” 

“Ibu sering cerita..” 

## 

Ciiiiiitttt.. 

“Aduh.. kenapa ini?” 

“Ayah pegangan, ayah..” 

Brraaaakkk.. 

## 

Ibu kami pulang.. 

(KIN) 

PeSaN 

Komunitas PeSaN (Penikmat Sastra itjeN) tak pernah secara resmi berdiri. 

Pertengahan tahun 2007 beberapa punggawa Itjen yang suka membaca (membaca 

apapun) menggelar karpet dan saling membacakan puisi. Beberapa di antaranya 

menenteng cerpen. Ada pula yang membawakan karya sendiri. Keberadaan PeSaN 

tak mungkin bisa dilepaskan dari masa jaya Forum Itjen. Mulai edisi ini, Auditoria 

menyajikan karya para PeSaN yang tentu saja sarat dengan pesan. Silahkan 

menikmati cerita 99 kata dari kami... 

58 


Resensi Buku 

Jangan Pernah Jadi Malaikat: Dari 

Dwifungsi “Pengusaha”, Intrik Politik, 

Sampai “Rekening Gendut” 

Penulis : Christianto Wibisono 

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama 

Terbit : 2010 

Motif tindak korupsi saat ini sudah bukan lagi soal 

kebutuhan hidup, melainkan kerakusan gaya hidup 

predator. Inilah pola tingkah laku kebanyakan elite 

politik dan pemerintahan Indonesia sekarang. Mulai 

dari mereka yang duduk di jenjang karier paling awal 

sampai elite teras lembaga tinggi Negara. Repotnya 

lagi, Indonesia kini telah memasuki era “Dwifungsi 

Pengusaha”. Semakin banyak pengusaha yang sudah 

dan akan merangsek masuk ke dalam sistem dan 

rezim politik menjadi penguasa. Hal ini tentu rawan 

dengan intrik politik dan konflik kepentingan yang 

membuat skala korupsi yang jauh lebih mengerikan 

dan dan mengancam negara. Apalagi, Indonesia 

saat ini belum begitu mengenal wacana konflik 

kepentingan yang bahkan di negara demokrasi 

mapan juga masih relatif baru. Dalam situasi sepert 

iini, tentu mustahil mengharapkan KPK bisa menjadi 

malaikat dalam pemberantasan korupsi. 

Maka dari itu, buku ini menawarkan pendekatan 

dan solusi komprehensif yang sama sekali berbeda. 

Berdasarkan studi perbandingan empiris dengan 

negara lain dan sejarah pemberantasan korupsi 

sejak zaman demokrasi liberal, ada trio senjata 

pamungkas yang disodorkan: UU Amnesty 

Berpenalti: UU Pembuktian Terbalik, dan UU Anti- 

Konflik Kepentingan. Hanya dengan cara ini, RI 

bisa diselamatkan dari ancaman para predator 

penyandera negara. (MUJ) 

Seni Perang Sun Zi Dan Sistem 

Pengendalian Manajemen: Filosofi 

Dan Aplikasi 

Penulis : Sujoko Efferin dan Bonnie Soeherman 

Penerbit : Elex Media Komputindo 

Terbit : 2010 

Semua pebisnis sepakat bahawa manusia adalah kunci 

sukses organisasi. Sistem PEngendalian Manajemen 

(SPM) adalah sebuah konsep holistik lintas ilmu yang 

menggabungkan akuntansi, manajemen, sosiologi, 

antroplogi, psikologi, dan politik organisasi yang 

dirancang untuk memastikan karyawan berperilaku 

dan menghasilkan kinerja selaras dengan tujuan 

dan strategi organisasinya. SPM diperlukan untuk 

menyelesaikan tiga masalah fundamental manusia 

dalam organisasi, yaitu tidak mau, dan tidak mampu. 

Seni Perang Sun Zi, mengandung taktik dan strategi 

berperang, kebajikan Timur, filosofi, dan cara berpikir 

yang amat kaya ditulis sekitar 2.500 tahun yang 

lampau. Buku ini akan membuka mata hati Anda 

dengan membedah 3 prinsip fundamental Sun Zi 

dalam desain dan implementasi Sistem Pengendalian 

Manajemen. (MUJ) 


59

60

Auditoria 29

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?