Auditoria 29

More documents

Recommendations

Info

Liputan Khusus pengawasan serta memberikan pandangan yang independen atas setiap siklus anggaran, mulai dari perencanaan sampai dengan audit/pengawasan. Tugas APIP yang sangat ideal tersebut apabila dapat dilaksanakan dengan baik bisa cukup menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara yang dari mulai dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat. Terkait dengan kondisi yang masih terjadi di penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara saat ini, bisa dikatakan APIP memiliki banyak tugas dan banyak tanggung jawab yang diembannya. Apa dan Siapa Forbes APIP Pengawasan internal merupakan salah satu kunci pengelolaan keuangan negara yang baik. Apabila BPK dikenal sebagai pengawas eksternal pemerintah, maka Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dikenal sebagai pengawas internal pemerintah. APIP terdiri atas BPKP (bertanggungjawab kepada Presiden), Itjen Departemen/LPND (bertanggungjawab kepada tiap-tiap Menteri/ Pimpinan LPND), dan Inspektorat/Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Masingmasing lembaga pengawasan fungsional tersebut mempunyai fungsi dan peran tersendiri dan pembentukan struktur organisasinya berdasarkan Keputusan Presiden untuk BPKP, Keputusan masingmasing menteri untuk tiap-tiap Itjen Departemen, dan Perda Propinsi untuk Bawasda Propinsi serta Perda Kabupaten/Kota untuk Inspektorat/Bawasda Kabupaten/Kota. Forum Besar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan wadah atau acuan bagi seluruh APIP di Pusat dan Daerah dalam melaksanakan tugas sehingga ada kesinambungan dan kesamaan konsep. Ketua Forbes APIP Periode 2005-2008 adalah Basoeki Hadimoeljono. Walaupun forum bersama (Forbes) APIP ini bersifat “informal”, namun keberadaannya sangat penting untuk mensinergikan kegiatan pengawasan internal di pemerintah daerah, kementerian dan lembaga. Dalam sambutannya saat pertanggungjawaban pengurus ForBes APIP Periode 2005- 2008, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan ForBes - APIP telah membuktikan diri sebagai wadah informasi yang mampu menyelesaikan masalah bersama yang dihadapi oleh APIP. Lebih lanjut dikatakannya, kurun waktu 7 (tujuh) tahun ini, ForBes - APIP telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi APIP berupa seminar, lokakarya, diskusi, semiloka, studi banding dan kajian-kajian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. ForBes – APIP juga telah berperan meningkatkan efektifitas pengawasan intern pemerintah melalui beberapa saran dan rekomendasi kepada instansi terkait. Hal tersebut dilakukan dalam upaya perbaikan sistem karier auditor APIP agar dapat mendorong peningkatan integritas, indenpendensi obyektifitas dan kompetensi APIP. 18 VOL V No. <strong>29</strong> | Edisi Maret - April 2012 Tantangan untuk Forbes APIP Memastikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik bukanlah tugas yang sederhana. Masih banyak tantangan-tantangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang harus dibenahi. Beberapa tantangan tersebut adalah percepatan penyerapan anggaran, masih adanya anggaran belanja yang diblokir, persoalan dalam bidang penerimaan APBN, proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang masih membutuhkan perbaikan, membantu proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan, serta indeks prestasi korupsi di Indonesia yang masih buruk. Hal-hal diatas merupakan pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan oleh APIP. Melalui forum bersama, APIP kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan rumah tersebut. Lalu, apa
Liputan Khusus saja yang dapat dilakukan oleh Forbes APIP untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada? Penyerapan anggaran merupakan salah satu momok yang masih menghantui penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Seringkali, penyerapan anggaran tidak optimal karena terjadi lonjakan penyerapan anggaran pada akhir tahun, atau bahkan pada bulan Desember. Dalam hal percepatan penyerapan anggaran Forbes APIP dapat berperan untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja K/L dan pemda telah menyusun disbursement plan dan procurement plan, serta menjalankannya dengan disiplin. Akan lebih baik lagi kalau APIP dapat menjalankan fungsi konsultasi, misalnya dengan menyiapkan help desk pengadaan barang/ jasa, dalam rangka pengamanan belanja modal dan barang yang mungkin akan rendah karena keragu-raguan bahkan ketakutan para pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan. Karena, kadangkala penyerapan anggaran yang rendah justru terjadi karena ketidaktahuan bendahara atau penanggungjawab anggaran dalam memanfaatkan anggaran tersebut. Terkait masih adanya anggaran belanja yang masih diblokir/, Forbes APIP dapat mengambil bagian dalam penyelesaian masalah ini antara lain dengan melaksanakan fungsi konsultansinya. APIP dapat melihat lebih dekat pada hal-hal penyebab (root cause) yang mengakibatkan tidak lengkapnya data pendukung administrasi dan memberikan rekomendasi yang dapat menghilangkan penyebab pemblokiran tersebut. Dalam rangka meningkatkan dan menyelesaikan persoalan di bidang penerimaan APBN, APIP dapat berkontribusi dengan menjalankan fungsi (assurance) antara lain melalui pengujian dan penilaian atas kepatuhan satker dalam implementasi pemungutan dan penyetoran PNBP, kepatuhan bendahara dalam melaksanakan pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak, serta kepatuhan PNS untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, tentu saja APIP diminta secara konstruktif melaksanakan fungsi katalisator dan konsultasi untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan/PNBP di K/L dan pemda, serta meningkatkan optimalisasi penerimaan APBN/APBD. Opini dalam laporan keuangan yang diberikan oleh BPK pada kementerian/lembaga harus ditingkatkan pada tahun 2012 dan seterusnya. Pada tahun anggaran 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) masih memperoleh opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Demikian juga Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), dari 83 LKKL 53 diantaranya telah mendapat opini WTP, sementara sisanya sebanyak 28 mendapat opini WDP dan 2 mendapat opini “Tidak Memberikan Pendapat” (TMP). Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), gambaran atas 524 LKPD dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK RI selama semester I 2011 atas 358 LKPD, yaitu 32 mendapat opini WTP, 271 mendapat opini WDP, dan 43 mendapat opini TMP, serta 12 mendapat opini “Tidak Wajar”. Forbes APIP memiliki peran strategis dalam membantu Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menjamin jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. APIP juga dapat menjadi semacam liaison officer bagi unit-unit operasional dalam menghadapi pemeriksaan oleh BPK RI. Terakhir, terkait dengan reformasi birokrasi dan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih buruk, Forbes APIP dapat ikut berperan serta agar kedua hal tersebut menjadi lebih baik. Forbes APIP harus ikut serta dalam meningkatkan integritas para aparatnya. Agar Forbes APIP Menjadi Lebih Baik APIP memiliki peran yang luas dalam menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah serta menjaga kinerja para penyelenggara pemerintahan negara mulai dari daerah sampai pusat. Oleh karena itu, para aparat APIP harus memiliki inisiatif dan proaktif dalam melakukan tugasnya. Apabila sebelumnya koreksi atau penanganan suatu masalah yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal dapat terlambat, karena mereka tidak terlibat banyak, maka ke depan hal itu seharusnya dapat dihindari. APIP dapat memberikan kontribusi yang banyak dalam pengelolaan keuangan negara apabila APIP dilibatkan sejak proses perencanaan kegiatan pada satker dilakukan. Selain itu, untuk mengatasi beragamnya kualitas aparat yang dimiliki oleh APIP, maka akan lebih baik apabila Forbes APIP memiliki petunjuk manual pengawasan yang untuk mengantisipasi aparat APIP yang belum memiliki latar belakang pengawasan atau audit. (GUS/KIN/TER) Sumber: VOL V No. <strong>29</strong> | Edisi Maret - April 2012 19
Page 1 and 2: ASDFASDF VOL V No. 29 | Edisi Maret
Page 3 and 4: aditorial VOL V No. 29 | Edisi Mare
Page 5 and 6: auditama Irjen untuk didisposisikan
Page 7 and 8: auditama untuk Irjen. Pada saat-saa
Page 9 and 10: auditama bahwa selama di Subbag PRT
Page 11 and 12: auditama “Apabila Anda bekerja ha
Page 13 and 14: auditama Administrasi Penugasan, Du
Page 15 and 16: auditama Pengadaan (harus) jalan te
Page 17: Liputan Khusus Seputar APIP dan For
Page 21 and 22: Liputan Khusus APIP bagi peningkata
Page 23 and 24: Liputan Khusus MEREKA YANG BEKERJA
Page 25 and 26: Liputan Khusus rekan-rekan di Itjen
Page 27 and 28: Wawancara Bapak 4 anak yang mempuny
Page 29 and 30: Wawancara Bagaimana cara Bapak memo
Page 31 and 32: Wawancara LELAKI TANGGUH DARI CIREB
Page 33 and 34: Wawancara harinya. Tak peduli jika
Page 35 and 36: SpeakOut Kata mereka “Penyaji Lay
Page 37 and 38: Ragam Pengawasan kertasnya saja yan
Page 39 and 40: Ragam Pengawasan melakukan Analisis
Page 41 and 42: Ragam Pengawasan mengakomodir dalam
Page 43 and 44: ex-auditor Ex-Auditor: Bapak E. Agu
Page 45 and 46: ex-auditor Pengalaman berkesan sela
Page 47 and 48: Profil Pak Karwan, mengajarkan arti
Page 49 and 50: Pojok SPIP Berikut ilustrasi tentan
Page 51 and 52: Alexander on Leadership Kedua, kead
Page 53 and 54: Auditoase Hitam putih para yunior,
Page 55 and 56: Pojok psikologi RUBRIK KONSULTASI P
Page 57 and 58: Pojok Komunitas Komunitas Fotografi
Page 59 and 60: Resensi Buku Jangan Pernah Jadi Mal

Auditoria 29

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?