Auditoria 29

auditama
Tiada Itjen tanpa Penugasan
(Subbag PP, dari ST hingga tiket)
“...tidak ada kata lain selain continous improvement, yang harus terus ditunaikan oleh
Subbag PP demi pelayanan yang lebih dan lebih baik lagi...”
Selayang Pandang
Sebagai Pegawai Negeri Sipil, apa yang terlintas di kepala kita jika kita mendengar kata “Surat Tugas”?
Apa pula yang kita pikirkan jika kita mendengar singkatan “SPPD”? Dua istilah itulah yang sehari-hari menjadi
–istilahnya- sarapan, makan siang, bahkan makan malam bagi Subbagian Penugasan Pengawasan (PP), Bagian
Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal.
Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Kementerian
Keuangan, Subbagian Penugasan Pengawasan bertugas melakukan administrasi penugasan dan urusan
perjalanan dinas. Selain itu, Subbagian PP juga bertanggungjawab secara khusus untuk mengelola management
tools di lingkungan Bagian Umum. Management tools tersebut meliputi Balance Score Card (BSC), Risk
Management (RM), Indeks Kinerja Utama (IKU), Analisis Beban Kerja (ABK), dll.
Pengurusan administrasi penguasan dan perjalanan dinas ini dilaksanakan oleh Subbagian Penugasan
Pengawasan yang terdiri dari sebelas pegawai, termasuk Ibu Kasubbag. Sekali lagi, sepintas pekerjaan tersebut
terlihat sederhana, sehingga sebelas pegawai didedikasikan khusus untuk itu jadi terasa berlebihan, mungkin,
seperti “membunuh nyamuk dengan bazooka”?
Namun ternyata, apabila digali lebih dalam, ternyata hanya mengurus Surat Tugas (ST), Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD), serta transportasi perjalanan dinas bukanlah pekerjaan yang sederhana. Ditemani
pelaksana Subbagian PP, Auditoria kali ini mencoba menyelami lebih dalam lika-liku pengurusan ST dan SPPD di
Inspektorat Jenderal kita tercinta ini.
12
VOL V No. 29 | Edisi Maret - April 2012