Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ragam Pengawasan<br />
Pajak untuk menghitung besarnya penghasilan<br />
dan/atau pengurangan dan menentukan utang<br />
sebagai modal apabila terdapat transaksi<br />
antara pihak yang mempunyai hubungan<br />
istimewa. Selanjutnya dalam tataran operasional<br />
diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 04/<br />
PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk<br />
Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-<br />
1). Namun dalam prakteknya, upaya pencegahan<br />
pemanfaatan transfer pricing secara illegal tetap<br />
sulit dilakukan. Hal tersebut dapat dimaklumi<br />
karena kondisi dan instrumen pendukung dalam<br />
upaya mengatasi hal tersebut di Indonesia masih<br />
langka. Data Pembanding harga, biaya, dan<br />
laba kotor dari dunia perdagangan, industri dan<br />
sektor-sektor lainnya sangat sulit didapat. Secara<br />
logika bentuk transaksi yang persis sama bisa<br />
dikatakan hampir tidak mungkin. Hal tersebut<br />
menyebabkan, seperti yang diungkapkan<br />
instruktur training perpajakan yang cukup<br />
berpengalaman tersebut, koreksi-koreksi yang<br />
dibuat pemeriksa pajak atas transfer pricing,<br />
dengan mudah dibantah oleh Wajib Pajak pada<br />
saat banding di Pengadilan Pajak.<br />
• Peraturan Pemerintah No.80 tahun<br />
2007<br />
Walaupun banyak kesulitan yang dihadapi,<br />
terkait dengan transfer pricing, Pemerintah<br />
tetap berupaya melakukan tindakan-tindakan<br />
preventif, antara lain dengan menerbitkan<br />
Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007 tentang<br />
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban<br />
Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor<br />
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata<br />
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa<br />
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang<br />
Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Pasal 16 ayat (2)<br />
PP tersebut, dinyatakan bahwa dalam hal Wajib<br />
Pajak melakukan transaksi dengan para pihak<br />
yang mempunyai hubungan istimewa, Wajib<br />
Pajak juga wajib menyimpan dokumen dan<br />
atau informasi tambahan—selain buku, catatan<br />
dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan<br />
atau pencatatan. Hal tersebut dilakukan untuk<br />
mendukung bahwa transaksi yang dilakukan<br />
dengan pihak yang mempunyai hubungan<br />
istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran<br />
dan kelaziman usaha. Dalam konteks UU Nomor<br />
28 Tahun 2007 (UU KUP), ketentuan di atas<br />
secara tidak langsung telah menginterpretasikan<br />
bahwa kewajiban untuk membuktikan (beban<br />
pembuktian) kewajaran transaksi dengan pihak<br />
yang memiliki hubungan istimewa, sekarang<br />
terletak di tangan Wajib Pajak. Selanjutnya<br />
dalam Pasal 16 ayat (3) dinyatakan, ketentuan<br />
lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau<br />
informasi tambahan sebagaimana dimaksud<br />
pada ayat (2) dan tata cara pengelolaannya<br />
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan<br />
Menteri Keuangan. Namun demikian peraturan<br />
pelaksanaan PP tersebut dalam bentuk PMK<br />
sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut<br />
hingga saat ini belum diterbitkan, sehingga masih<br />
terdapat permasalahan mendasar antara Wajib<br />
Pajak dengan Fiskus.<br />
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen<br />
Pajak) No. PER-43/PJ/2010 dan PER-32/<br />
PJ/2011<br />
Upaya-upaya lain yang dilakukan Pemerintah<br />
dalam rangka menangani permasalahan transfer<br />
pricing adalah dengan menerbitkan Peraturan<br />
Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) No. PER-<br />
43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 berikut<br />
perubahannya berupa Perdirjen Pajak No. PER-<br />
32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011, tentang<br />
Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman<br />
Usaha dalam Transaksi Antara Wajb Pajak dengan<br />
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.<br />
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan<br />
kepastian dan kelancaran dalam penerapan<br />
kewajaran dan kelaziman usaha dalam hal<br />
transfer pricing. Selain menjadi pegangan bagi<br />
Wajib Pajak kebijakan ini juga menjadi pegangan<br />
Fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak dan<br />
para Auditor Itjen apabila mendapat penugasan<br />
untuk melakukan compliance audit atas hasil<br />
pemeriksaan pajak yang dilakukan Fiskus.<br />
Di dalam Perdirjen dijelaskan apa yang<br />
dimaksud dengan pengertian Prinsip Kewajaran<br />
dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle/ALP)<br />
dalam Transfer Pricing, yaitu prinsip yang mengatur<br />
bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan<br />
antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan<br />
Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam<br />
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang<br />
tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi<br />
pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi<br />
yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai<br />
Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada<br />
dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang<br />
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai<br />
Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.<br />
Wajib Pajak dalam melakukan transaksi<br />
transfer pricing dengan pihak-pihak yang mempunyai<br />
Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip<br />
Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Prinsip Kewajaran<br />
dan Kelaziman Usaha dilaksanakan dengan<br />
38<br />
VOL V No. <strong>29</strong> | Edisi Maret - April 2012
Change language